Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Fahri Hamzah Sebut Jokowi Beda Paham dengan PDIP Karena Diintervensi, Dedy Palakka: Kebenaran Faktual

    Fahri Hamzah Sebut Jokowi Beda Paham dengan PDIP Karena Diintervensi, Dedy Palakka: Kebenaran Faktual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka menanggapi pernyataan Fahri Hamzah. Terkait Presiden ke-7 Jokowi yang beda haluan dengan PDIP di akhir masa jabatannya.

    “Bang @Fahrihamzah sedang menyampaikan kebenaran faktual dari sistem Presidensialisme,” kata Dedy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Dedy, mestinya partai tidak cawe-cawe lagi. Ketika calon yang diusungnya terpilih sebagai presiden.

    “Siapapun yang dipilih oleh Rakyat ialah yang memegang kendali penuh, Partai Politik ngga usah cawe-cawe lagi,” ujarnya.

    Ketika kandidat tersebut terpilih, maka tugas partai selesai.

    “Tugas mereka selesai saat kandidatnya sudah terpilih, sekarang biarkan kandidat yang terpilih yang menyusun kabinetnya sesuai dengan visi misi yang sudah di tawarkan kepada Rakyat,” pungkasnya.

    Pernyataan Fahri itu disampaikan dalam YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Ia memaparkan mengapa Jokowi dan PDIP berbeda paham.

    “Akibat dari kita tidak menata sistem dengan baik. Misalnya, Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu ada intervensi besar selama beliau memimpin,” papar Fahri dalam siniar itu.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan Rakyat itu, Jokowi diintervensi dari belakang. Menurutnya, itu sangat tidak enak.

    “Itu yang menciptakan mekanisme dari Jokowi. Melakukan politik yang tidak diketahui partainya,” ujar Fahri.

    Menurutnya, dari kasus Jokowi bisa dipelajari. Bahwa mestinya presiden tifak bisa diintervensi oleh partainya ketika sudah menjabat.

    “Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya itu sendiri-sendiri, jelasnya.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unggahan Fahri Hamzah Kutip Pemikiran Sumitro Malah Dirujak Netizen

    Unggahan Fahri Hamzah Kutip Pemikiran Sumitro Malah Dirujak Netizen

    GELORA.CO -Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah begitu meresapi gagasan Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam unggahan di akun media X pribadinya, Fahri mengutarakan bahwa pemikiran Sumitro menghendaki keadilan buat rakyat banyak.

    “Jendela pesawat Udara ku buka, Silau membuat buku menjadi terang terbaca olehku….Sebuah buku tentang pemikiran ekonomi Sumitro… kata begawan itu, intervensi negara adalah syarat bagi keadilan bagi rakyat banyak, meski “kaum bercokol” kata beliau pasti tidak terlalu senang,” tulis Fahri dikutip RMOL, Jumat, 11 Juli 2025.

    Sumitro merupakan ayah kandung Presiden Prabowo Subianto. Sepak terjangnya sejak peregrakan menuju kemerdekaan bukan isapan jempol. Sumitro pernah menjadi asisten dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang juga pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI).

    Sumitro pun disebut-sebut juga sebagai pentolan PSI, yang kemudian partai ini pernah dibubarkan Bung Karno di tahun 1960 karena dianggap terlibat dalam suatu pemberontakan. Di era Orde Baru, Sumitro kembali masuk kabinet dan turut membenahi anjloknya perekonomian nasioanal usai tragedi 1965.

    Di sinilah kemudian Sumitro dijuluki sebagai Begawan Ekonomi Indonesia yang kerap menyumbangkan gagasan ekonominya untuk kesejahteraan rakyat.

    Namun sayangnya, unggahan Fahri Hamzah itu justru banyak dihujani kritik netizen. Banyak dari mereka dengan nada nyinyir plus sinis mengomentari unggahan Fahri.

    “Kaum bercokol yg menentang praktek rangkap jabatan, tp dia sendiri menikmatinya. Dasar manusia munafik! Kerap menggonggong ketika ga dapat bagian,” tulis akun @ahmad692x.

    “Difoto biar terlihat hebat, baca 100 buku pun tapi jadi penjilat apa gunanya?” timpal akun @JakaSembung.

    “Kaum bercokol itu tak akan berisik!! Klw intervensi negara memang betul2 utk rakyat bukan utk para penjilat dan oligarki doang..Cam kan itu!!!” tegas akun @cha_malla.

    “Dulu kau berteriak keras bersama rakyart…hingga aku sempat menjadikan kau sbg referensi & idola..tp ternyata kau tak kuat godaan jg. Manusia mmng tak bisa dipercaya..berkoar2 spt pahlawan ktika tak dpt bagian, tp ketiak dpt bagian jatah kue kembali ke habitat asli mu. Miris bro !” timpal akun @fayad_satria. 

  • Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam program 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yakni 1 juta unit rumah di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

    Dia menjelaskan, nantinya KopDes/Kel Merah Putih akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian PKP untuk melakukan pendataan warga desa.

    “Nanti kan pengkonsolidasiannya, pengorganisirannya, termasuk mendata warga-warga desa yang perlu rumah di desa-desa,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Budi menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih bisa memasok bahan baku material untuk pembangunan 3 juta unit rumah.

    “Ya semuanya [termasuk material], nanti itu belum dibicarakan baru pikiran yang bagus, karena sinergi ini penting. Nah tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan,” ujarnya.

    Terlebih, Budi menyampaikan bahwa keberadaan KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam banyak hal, termasuk dalam hal mengorganisir masyarakat desa sebagai untuk ekonomi usaha rakyat desa.

    “Nanti kami diskusikan sama kami rapatkan dulu, ya. Semua pasti akan kami diskusikan. Yang penting semuanya untuk rakyat nggak boleh lambat-lambat,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut bakal menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Nah, saya sudah bicara sama Pak Ferry [Wamen Koperasi] beliau lagi menyiapkan sistemnya. Kita nanti mau presentasikan bagaimana teknisnya,” ungkap Fahri saat ditemui di The Energy Building, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Adapun, Kementerian PKP telah mendapat komitmen guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyukseskan renovasi 2 juta rumah senilai Rp43,6 triliun.

  • Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp43,6 triliun untuk mendorong program renovasi rumah tak layak huni (RTLH). 

    Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa alokasi anggaran jumbo untuk renovasi rumah itu bakal dijalankan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

    “Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa,” kata Fahri dalam keterangan resmi, Minggu (6/7/2025).

    Nantinya, tambah Fahri, masing-masing penghuni yang bakal mendapat fasilitas pembiayaan renovasi rumah itu akan mendapat anggaran sebesar Rp21,8 juta. Di mana, uang itu bakal digunakan untuk melakukan pembelian material hingga pembayaran tukang.

    Fahri menjelaskan, alokasi APBN untuk program BSPS pada tahun ini diklaim menjadi yang paling besar. Pasalnya, umumnya kapasitas renovasi rumah yang dikucurkan oleh pemerintah paling tinggi hanya mencapai 140.000 unit atau di kisaran Rp3,05 triliun. 

    “Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140.000 rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujarnya.

    Adapun, untuk mendukung laju pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Fahri menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mendorong investasi untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. 

    Dalam penjelasannya, pemerintah akan mendorong peran swasta dan menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), namun dengan intervensi negara melalui kebijakan pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.

    Sementara di kawasan pesisir, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu. 

    “Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” pungkasnya.

  • 8 Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan Medan

    8 Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan Medan

    Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan
    Tim Redaksi
    SIMALUNGUN, KOMPAS.com
    – Foto dua saksi kasus dugaan
    korupsi

    dana desa
    , Kardianto selaku Pangulu
    Banjar Hulu
    , Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
    Simalungun
    , dan bendaharanya Bambang Surya Siregar, beredar di media sosial. Keduanya tampak mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol.
    Belum diketahui apakah keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi pada Jumat (3/7/2025), Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Reza Darmawan, menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke Seksi Intelijen.
    “Biar satu pintu perintah dan petunjuk dari pimpinan,” kata Reza dalam pesan tertulis.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Edison Sumitro Situmorang, belum merespons permintaan konfirmasi melalui pesan. Saat dihubungi lewat sambungan telepon, Edison menolak memberikan keterangan.
    Sebelumnya, Edison menyampaikan bahwa Kardianto dan Bambang telah diamankan usai
    penjemputan paksa
    .
    “Sekarang sudah dibawa ke Kejari Simalungun untuk diperiksa,” kata Edison kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025) sore.
    Keduanya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
    Dana Desa
    tahun 2024 dengan nilai kerugian lebih dari Rp 300 juta. Mereka mangkir dari lima kali panggilan penyidik, dengan alasan sakit.
    “Sebagai saksi belum pernah diperiksa. Sampai lima kali dipanggil, bikin surat sakit lalu kita konfirmasi ke dokter yang bersangkutan ternyata suratnya palsu,” ujar Edison.
    Penjemputan paksa
    dilakukan di Jalan H.M. Yamin, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Rabu (2/7/2025). Namun, saat hendak diamankan, Kardianto melakukan perlawanan dan melompat ke Sungai Silau untuk melarikan diri. Insiden itu menyebabkan Calon Jaksa Reynanda Primta Ginting (26) dan seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar (Fahri) hanyut terseret arus sungai.
    Jasad Reynanda ditemukan sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian pada Kamis (3/7/2025) dan dibawa ke rumah duka di Kabupaten Karo. Sementara itu, jasad Fahri ditemukan Tim SAR gabungan keesokan harinya, Jumat (4/7/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
    Setelah berhasil ditangkap, Kardianto dan Bambang digiring ke Kantor Kejari Simalungun di Jalan Asahan dengan mengenakan rompi merah dan tangan diborgol untuk menjalani pemeriksaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hunian vertikal jadi inti dari perumahan di wilayah urban

    Hunian vertikal jadi inti dari perumahan di wilayah urban

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hunian vertikal atau vertical housing menjadi inti dari perumahan di wilayah urban.

    “Inti dari urban atau perkotaan itu adalah vertical housing. Negara harus menggunakan instrumen yang dimilikinya termasuk kebijakan pertanahan agar bisa menyulap kawasan-kawasan yang slump, polluted, sprawl, dan sebagainya itu itu menjadi tempat-tempat yang bagus karena semuanya dipindahkan ke atas,” ujar Fahri di Jakarta, Kamis.

    Hunian vertikal di wilayah urban harus digencarkan karena keterbatasan tanah untuk pembangunan perumahan di kota-kota Indonesia.

    “Ini sepenuhnya private masuk. Pemerintah ini hanya memberikan kebijakan, dan nanti diantara kebijakan yang kita mau bikin itu adalah adanya lembaga off-taker. Kita lagi berbicara dengan Danantara,” kata Fahri.

    Menurut dia, nantinya kehadiran lembaga off-taker ini akan membantu pengembang dalam memasarkan perumahan, termasuk hunian vertikal di wilayah urban.

    “Supaya pengembang tidak perlu memasarkan. Mengapa mesti memasarkan? Orang pasarnya 10 juta mengantre untuk mendapatkan rumah,” katanya.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perumahan sosial atau social housing dalam bentuk hunian vertikal menjadi solusi untuk penyediaan hunian di wilayah perkotaan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah alokasikan Rp43 triliun untuk renovasi 2 juta rumah di desa

    Pemerintah alokasikan Rp43 triliun untuk renovasi 2 juta rumah di desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa.

    Menurut Fahri, masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana.

    “Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140 ribu rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa di desa umumnya orang itu punya rumah atau keluarga itu punya rumah karena masih mengusung konsep keluarga besar atau extended family, tapi rumahnya tidak layak. Itu umumnya di desa, sehingga perumahan di desa sebenarnya tidak punya masalah dengan tanah sebenarnya.

    Tapi secara umum, postur dari persoalan perumahan di pedesaan itu adalah orang tinggal di rumah yang tidak layak huni, karena terkadang rumah itu lebih merupakan tempat tinggal, bukan satu yang simbolik sifatnya. Hal ini banyak sekali ditemukan di seluruh Indonesia, di pinggir pantai, di pinggir sungai dan sebagainya.

    “Maka strategi pemerintah di masa yang akan datang adalah melakukan renovasi besar-besaran terhadap perumahan, terutama di desa-desa di seluruh Indonesia. Ini naik jumlahnya menjadi 2 juta unit rumah,” kata Fahri.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP mengusulkan renovasi dua juta unit rumah untuk tahun depan. Usulan ini dilatarbelakangi masih banyaknya rumah yang belum layak huni sebanyak lebih dari 26 juta unit.

    Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan 500 ribu unit rumah subsidi untuk tahun 2026 dalam rapat kabinet.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Keluarga Korban Kecelakaan GrabWheels Mencari Keadilan

    Cara Keluarga Korban Kecelakaan GrabWheels Mencari Keadilan

    JAKARTA – Insiden berdarah yang merenggut nyawa dua pengguna skuter listrik, Wisnu (18) dan Ammar (18) masih menjadi misteri bagi para keluarga korban. Sebab pernyataan yang disampaikan kepolisian dengan keterangan dari beberapa korban selamat saling bertentangan.

    Di satu sisi, Kepolisian menyebut pelaku, DH, tak melarikan diri lantaran berhenti di pintu 5 Gelora Bung Karno usai terjadi kecelakan. Meski, jarak dari lokasi kejadian dengan tempat mobil Camry berhenti diperkirakan berjarak 100 meter.

    Sementara, dari keterangan para korban, pelaku tak sama sekali memberhentikan laju kendaraannya dan justru langsung melarikan diri. Sehingga, pihak keluarga korban pun memutuskan untuk melaporkan adanya perbedaan keterangan itu kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

    Tujuan mendatangi Kompolnas itu dituturkan oleh Jelita yang merupakan kakak dari Wisnu, korban tewas kecelakaan tersebut. Dengan harapan, nantinya perbedaan pernyataan tersebut akan mendapat kejelasan.

    “Jadi kita datang ke sini (Kompolnas) mau menjelaskan bahwa ada perbedaan apa yang dilakukan wawancara kepolisian dengan yang dialami langsung oleh teman adik saya,” ucapnya di Kantor Kompolnas, Jakarta, Jumat, 15 November.

    “Bahwa perbedaannya itu Kepolisian bilang tersangka itu menolong korban di belakangnya. Tapi menurut teman adik saya, tersangka tidak menolong korban, tersangka malah jalan kembali tanpa menolong adik saya,” tambah Jelita.

    Dengan telah diterimanya keluhan tersebut, nantinya Kompolnas akan menggelar pertemuan dengan pihak kepolisian guna mengklarifikasi semua perbedaan tersebut. Selain itu, dengan adanya laporan tersebut diharapkan sosok DH akan menjalani penahanan sesuai hukum yang berlaku.

    Sebab, hingga saat ini polisi memutuskan tak menahan DH dengan alasan kewenangan penyidik. Meski, pria itu telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran memenuhi Pasal 310 Juncto Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Ditahan, tentunya. Ini sudah dua nyawa yang terambil. Sesuai hukum yang ada. Saya tidak mungkin rela gitu saja. Kalau diminta untuk setop ini saya tidak mau. Proses hukumnya harus berjalan terus,” papar Jelita.

    Namun, tak dipungkiri jika keluarga dari pelaku yakni ibundanya memiliki itikad baik dengan datang kerumah duka. Meski demikian, hal itu bukan berarti proses hukum terhenti begitu saja.

    Sayangnya, dikatakan Jelita, ia tak terlalu memperhatikan ketika orangtua DH datang. Sehingga, tak bisa memastikan apakah ibu dan ayah dari pelaku merupakan seorang pejabat negara.

    “Dia sih tidak menyebutkan beliau siapa, dia datang turut belasungkawa, minta maaf. Beliau terus bicara pada ibu saya,” katanya.

    Sementara, Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar mengatakan, polisi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di balik keputusan tak menahan DH.

    Menurut Fahri, penyidik menilai DH tak akan melarikan diri atau pun menghilangkan barang bukti. “Jadi, itu pertimbangan dari penyidik, katanya, Kamis, 14 November.

    “Sehingga saya garis bawahi, bahwa tidak dilakukan penahanannya itu dikarenakan penyidik punya pertimbangan-pertimbangan,” tambahnya.