Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mendorong pengembangan perumahan pekerja yang berbasis inovasi dan kolaborasi di sekitar area industri.

    Fahri menyoroti masalah umum di mana banyak pekerja harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, yang menurutnya “tidak ideal.” Oleh karena itu, inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang lebih baik.

    Fahri menekankan pentingnya skema perumahan baru yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan, tetapi juga pada kekuatan material dan kelayakan huni.

    Tak hanya itu, dia juga bahwa salah satu inovasi yang diusulkannya adalah penggunaan bata interlock. Material ini dipilih, lantaran dinilai lebih kuat dan efisien dibandingkan bata merah konvensional.

    “Perumahan pekerja sering dianggap seadanya. Padahal, kita bisa menghadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya yang tetap terjangkau,” kata Fahri, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu, 22 Juni 2025.

    “Produk interlock ini adalah salah satu solusi lokal yang berpotensi menjadi andalan nasional,” lanjutnya.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah mendorong sinergi antara berbagai pihak. Ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. 

    Tak hanya itu, lahan milik masyarakat yang berlokasi dekat dengan kawasan industri akan dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan.

    Fahri juga menekankan bahwa solusi perumahan pekerja harus disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk pendapatan minimum dan biaya hidup di masing-masing wilayah.

    Ia lalu menyoroti pentingnya skema pembiayaan khusus daerah yang tidak harus bergantung pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Target dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada para pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Ara menyatakan target kementeriannya adalah membangun 20.000 rumah subsidi untuk pekerja.

    Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas, terjangkau dalam harga dan cicilan KPR FLPP, diharapkan para pekerja akan lebih termotivasi dan kesejahteraan mereka meningkat.

    Ara menuturkan bahwa program penyediaan rumah bagi pekerja ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang didukung penuh oleh Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Ara juga yakin bahwa Program 3 Juta Rumah dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Ara menekankan pentingnya berbagai terobosan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong untuk membangun dan merenovasi rumah rakyat.***

  • Fahri Hamzah sebut 600 ribu rumah di Aceh perlu bantuan renovasi

    Fahri Hamzah sebut 600 ribu rumah di Aceh perlu bantuan renovasi

    ANTARA – Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah rakyat sebanyak dua juta unit setiap tahun dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan segera dimulai setelah bulan Juni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah pada Kamis (19/6), mengungkapkan Aceh sangat siap untuk melaksanakan program renovasi rumah rakyat, terlebih sebanyak 600 ribu rumah di Aceh dianggap perlu mendapat penanganan. (Aprizal Rachmad/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kami Sediakan Satu Juta Unit

    Kami Sediakan Satu Juta Unit

    JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah

    mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengejar target untuk percepatan penyediaan rumah layak huni di wilayah pesisir, pedesaan dan perkotaan.

    “Kami sedang menyiapkan pembangunan rumah sekitar 1 juta unit. Kita utamakan rumah vertikal,” tutur Wamen Fahri melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 19 Juni.

    Dengan kondisi lahan yang terbatas, jelasnya, konsep hunian bertingkat yang murah bisa cepat dibangun dan sehat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan isu pemukiman perkotaan. 

    “Kita ingin perbaiki Kawasan kumuh dan menata pinggiran kali,” tambahnya.

    Sebelumnya, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke pabrik Tatalogam Group di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung proses produksi rumah prefabrikasi dan membahas potensi pengembangannya sebagai solusi percepatan penyediaan hunian rakyat.

    Wamen Fahri didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, serta jajaran pejabat terkait. 

    Rombongan diterima oleh Komisaris Tatalogam Group, Wulani Wihardjono Rismono Bersama dengan Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi dan jajaran manajemen PT Tatalogam Lestari dan PT Tata Metal Lestari, bagian dari Tatalogam Group.

    Pada kesempatan itu, selain mengunjungi fasilitas produksi pelapisan baja galvalume dan galvanis serta roll forming atap dan profil baja ringan, Wamen Fahri Hamzah juga diajak untuk mengunjungi rumah instan Domus produksi PT Tatalogam Lestari.

    “Saya lihat rumah yang disiapkan oleh Tatalogam ini sudah sangat cocok untuk program percepatan Pembangunan hunian rakyat,” ujarnya di sela-sela kunjungan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan oleh Wamen Fahri Hamzah

    beserta jajarannya. 

    “Kami siap mendukung pemerintah untuk penyediaan hunian yang sesuai dengan standar teknis bangunan hunian tetap,” tegasnya. 

    Menurut Stephanus, Tatalogam Group memiliki teknologi rumah prefabrikasi yang dapat dibangun dengan cepat, harga terjangkau, dan tahan gempa. 

    Dia menegaskan, rumah dengan system modular berbasis baja ringan seperti produk Domus yang dikembangkan Tatalogam memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.

    Dari kunjungan tersebut, dia berharap ada kolaborasi erat antara pemerintah dengan pelaku industri, termasuk dalam merancang pilot project nasional rumah hunian vertikal dari baja ringan.

    “Kami harap ke depan ada pilot project pengembangan rumah beserta dengan pengujian teknis bersama antara Kementerian PKP, asosiasi, dan dunia usaha. Tanpa regulasi yang akomodatif, inovasi tidak akan berkembang secara optimal,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, selain untuk hunian tetap, rumah Domus Tatalogam Lestari telah digunakan dalam sejumlah proyek rehabilitasi dan relokasi bencana.

    Bekerja sama dengan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1994 ini telah membangun ribuan unit rumah tahan gempa di berbagai daerah antara lain Cianjur, Pasaman, Luwuk Utara, Konawe Utara, Mamuju dan Sumbawa.

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Timnas Voli Putra Indonesia Hadapi Thailand di Laga Pembuka AVC Nation Cup 2025, Ini Jadwalnya

    Timnas Voli Putra Indonesia Hadapi Thailand di Laga Pembuka AVC Nation Cup 2025, Ini Jadwalnya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang AVC Nation Cup 2025.

    Untuk laga pertama di ajang ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di Manama, Bahrain, Rabu (18/6/2025).

    Timnas Indonesia yang akan memainkan laga perdana tentu berbeda dengan Thailand.

    Di ajang ini, Thailand sudah menjalani pertandingan melawan Bahrain yang berakhir dengan kekalahan.

    Tim Negeri Gajah Putih kalah 1-3 (21-25, 25-21, 19-25, 22-25) dari Bahrain.

    Menghadapi Thailand, Indonesia masih akan diperkuat dengan pemain-pemain seperti Rivan, Dio Zulfikri, Hendra Kurniawan, Boy Arnez, Fahri Septian, Doni Haryono, dan Farhan Halim.

    Di ajang AVC Nation Cup 2025, Indonesia tergabung di grup A bersama dengan negara lain yaitu Thailand dan tuan rumah Bahrain.

    Dan untuk laga pertama ini, Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga ini untuk menjaga kans ke perempat final.

    Adapun untuk pertandingan Indonesia berhadapan dengan Thailand bisa ditonton melalui stasiun televisi Moji yang akan dimulai pukul 00.00 WITA.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    Tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    Manokwari (ANTARA) – Sebanyak 20 dari 60 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 dinyatakan lolos tahapan seleksi tertulis dan seleksi psikologi.

    Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat Mohamad Jen Wajo di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa peserta yang lolos berhak mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan wawancara.

    “Seleksi kesehatan berlangsung 2 hari (16—17 Juni 2025) di RS Dimara Manokwari, dan seleksi wawancara 3 hari (18—20 Juni 2025),” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa nilai seleksi tertulis dan psikologi diakumulasi, kemudian dibagi dalam tiga kategori: direkomendasikan, dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan.

    Peserta yang direkomendasikan langsung lolos ke tahap berikut, sedangkan kategori dipertimbangkan akan dilakukan pemeringkatan nilai seleksi tertulis pilihan ganda dan esai.

    “Kalau tidak direkomendasikan, berarti gugur atau tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya,” ujarnya.

    Sekretaris Timsel Anggota KPU Provinsi Papua Barat Mervin Arison Asmuruf menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti seleksi tertulis dan psikologi hanya 58 orang karena dua orang berhalangan.

    Berdasarkan hasil akumulasi penilaian terdapat tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    “Setelah pemeringkatan, 22 orang yang dipertimbangkan, hanya 13 orang nilainya tertinggi. Maka, yang lolos 20 orang,” kata dia.

    Mervin menyebutkan peserta yang lolos terdiri atas lima penyelenggara pemilu aktif, baik KPU maupun Bawaslu, enam mantan penyelenggara, dan sembilan orang bukan penyelenggara.

    Seluruh tahapan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat terlebih dahulu menandatangani pakta integritas.

    “Integritas kami dipertaruhkan dalam proses ini, dan kami sudah beberapa kali terlibat dalam pelaksanaan seleksi penyelenggara pemilu,” ujarnya.

    Berikut 20 nama calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 yang lolos seleksi tertulis dan psikologi:

    Abdon Retraubun, Abdul Muin Salewe, Abraham Ramandei, Adi Murat, Anggrana Lapudooh, Aristanto, Berthy Leleulya, Chandra Kirana, Christine Ruth Rumkabu, dan Eko Priyo Utomo.

    Berikutnya Endang Wulansari, Enggelina Monika Sauyai, Fahri Rafli, Fheni Rhafina Ursula Uswanas, Francis Edward Makabory, Hasanudin Rettob, Ibnu Mas’ud, Mus Mualim, Roberth B. Yumame, dan Talib Ali Fidmatan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budayakan Tinggal di Hunian Vertikal, Pemerintah Siap Naikkan Pajak Pembangunan Rumah Tapak

    Budayakan Tinggal di Hunian Vertikal, Pemerintah Siap Naikkan Pajak Pembangunan Rumah Tapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah berencana untuk menaikkan pajak pembangunan rumah tapak.

    Usulan dari Pemerintah yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini punya tujuan untuk masyarakat bisa tinggal di vertical house, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

    Menurut Fahri Hamzah, rumah tapak tidak cocok dibangun di perkotaan. Serta agar semakin banyak orang yang tinggal di vertical house, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

    “Nanti yang bikin rumah landed pajaknya dinaikkan saja sampai dia enggak bisa tinggal di landed. Pasti dia akan tinggal di rumah susun,” katanya dikutip Selasa (10/6/2025).

    “Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan dan kita harus hentikan landed house di perkotaan karena kita sudah enggak punya tanah,” sambungnya.

    Fahri menyoroti tradisi tinggal di hunian vertikal yang masih jarang dilakukan di Indonesia.

    Karena alasan itulah, Kementerian PKP akan terus mengampanyekan program tersebut.

    Selain itu, Fahri juga mengusulkan penghapusan subsidi rumah kepada pembeli. Menurutnya, subsidi di ujung alias yang diberikan untuk konsumen timbul karena harga tanah selangit.

    Ia menilai pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk tanah alias supply side. Jika ini berhasil dilaksanakan, Fahri menjamin harga rumah di Indonesia bisa turun sekitar 40 persen-50 persen.

    “Kami mengusulkan tidak perlu ada lagi subsidi di demand side, yang penting di supply side-nya. Apa? Tanah digunakan tanah negara. Tanah negara, kontrol negara terhadap tanah harus kuat,” sebutnya.

  • Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menanggapi munculnya isu persaingan antara menteri dan wakil menteri di sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut pengamat komunikasi politik itu kabar tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena sudah menjadi pembicaraan yang cukup lama di kalangan publik.

    “Ya kan memang banyak desas desus ada persaingan Menteri dan Wamennya, bukan hal baru,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (9/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa para menteri dan wakilnya diangkat oleh Presiden Prabowo dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk hubungan kerja yang harmonis antara keduanya.

    “Sejatinya menteri tidak memilih wakil menterinya, tapi presiden yang memilih wakil menteri untuk menterinya, dan itu sudah mempertimbangkan banyak hal termasuk chemistry,” ujarnya.

    Hendri menambahkan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua kementerian, melainkan juga terlihat di beberapa kementerian lainnya.

    Sebagai ilustrasi, dia menyebut dinamika antara Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan Rakyat, serta antara Menteri Erick Thohir dan Wakil Menteri Dony Oskaria di Kementerian BUMN.

    “Seharusnya tidak ada persaingan di antara menteri dan wamen, karena seharusnya yang ada hanyalah visi dari Presiden Prabowo yang dijalankan oleh kabinetnya,” katanya.

    Meski begitu, Hendri mencatat bahwa tidak semua kementerian menunjukkan indikasi rivalitas tersebut.

    Dia menyoroti kerja sama harmonis di antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro, serta antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wamen Sudaryono.

    Terkait dengan Kementerian BUMN, Hendri memberikan perhatian pada posisi Dony Oskaria yang disebut kerap menempati posisi kedua dalam struktur hierarki.

    Dony, selain menjabat sebagai Wamen BUMN di bawah Erick Thohir, juga berada di bawah Rosan Roeslani dalam struktur kepemimpinan PT Danantara.

    “Erick, Dony, dan Rosan ini dipilih oleh Prabowo, sehingga ketiganya diyakini membawa misi dan visi yang sejalan dengan Prabowo,” jelasnya.

    Hendri menekankan pentingnya kolaborasi antara menteri dan wakil menteri dalam menjalankan program-program utama Presiden Prabowo.

    Tanpa sinergi, menurut Hendri, berbagai agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penguatan BUMN dapat terhambat.

    “Seharusnya menteri dan wakil menteri saling bahu-membahu membawa visi dan misi Presiden Prabowo, serta menjaga keberlangsungan program-program kerja Prabowo,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan para pembantu presiden untuk mengedepankan kerja kolektif.

    “Dengan visi besar Presiden Prabowo, menteri dan wakil menteri harus mampu menunjukkan kerja tim yang solid,” pungkas Hendri.

  • Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk Regional 8 Juni 2025

    Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk Regional 8 Juni 2025

    Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP),
    Fahri Hamzah
    melakukan kunjungan kerja di Kabupaten
    Sumbawa Barat
    , Sabtu (7/6/2025).
    Dalam agenda tersebut, Fahri meninjau Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, yang disambut oleh Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah bersama jajaran OPD terkait.
    Dalam pertemuan di lokasi bendungan, Wamen Fahri dan Bupati Amar membaWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barathas pemanfaatan strategis Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan, termasuk untuk pertanian, ketahanan energi, perikanan, dan potensi wisata.
    Fahri menekankan pentingnya koordinasi lintas-sektor, seperti Kementerian PU, Kemenko Infrastruktur, dan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemanfaatan maksimal bendungan tersebut.
    Ia menyebut, bendungan ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi melalui pembangkit mikrohidro dan tenaga surya, serta mendukung ketahanan pangan dan pariwisata.
    Selain itu, Kementerian PKP telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
    “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah,” kata Fahri.
    Pengelolaan terintegrasi tersebut, kata Fahri, karena pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor terkait berbagai manfaat dari bendungan tersebut yang dapat dihasilkan.
    Pemanfaatan bendungan ini, di antaranya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan, dan pertanian.
    “Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar,” ujar Fahri.
    Dalam pertemuan tersebut, Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
    “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah disetujui,” ujarnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.