Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya. 

  • Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Ilustrasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah (ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    PCO: Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    “Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

    Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi “backlog” perumahan.

    Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

    Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

    “Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

    Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    ​​

    Sumber : Antara

  • Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tahun Depan

    Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap peta jalan pelaksanaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Wakil Menteri (Wamen) Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah tahun depan bakal dikebut realisasinya melalui program renovasi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah.

    “Renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Fahri melanjutkan, program 2 juta BSPS tersebut nantinya bakal ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

    Kemudian, sisanya yakni sebanyak 1 juta unit bakal dipenuhi melalui skema kerja sama kemitraan strategis dengan sektor swasta. Terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan. 

    Selain itu, Fajri juga menyebut bakal melakukan penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.

    Fahri turut merinci sejumlah strategi yang bakal dijalankan guna meningkatkan fasilitas hunian masyarakat. Dia menegaskan bahwa arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan. 

    “Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Fahri juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang. 

    Fahri mengaku optimistis strategi tersebut akan menciptakan efek berganda yang signifikan pada pasar realestate dan lebih jauh bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • KUR Perumahan Beri Harapan Pasti untuk MBR Miliki Rumah Idaman

    KUR Perumahan Beri Harapan Pasti untuk MBR Miliki Rumah Idaman

    JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan rencana kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan memberikan harapan pasti bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah idaman yang layak dan terjangkau.

    “Saya melihat bahwa kebijakan ini, apa namanya, lebih memberi harapan pasti daripada masyarakat MBR. Iya kalau saya melihat ini, sebenarnya kebijakan bagus ya. Upayanya kita apresiasi, artinya kalau pemerintah ini kan baru formulasi kebijakan, formulasi kebijakan yang nanti arahnya akan diterapkan,” ujar Trubus dilansir ANTARA, Jumat, 8 Agustus.

    Menurut dia, selama ini masyarakat MBR kan betul-betul kesulitan untuk memperoleh rumah yang terjangkau dan layak huni.

    Dengan adanya KUR perumahan tersebut, maka ada jaminan dari pemerintah bagi MBR di sektor perumahan.

    Di samping itu, KUR perumahan juga akan mendorong para pengembang perumahan untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyediaan perumahan berkualitas bagi MBR sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. 

    “Menurut saya sebenarnya KUR perumahan untuk rakyat ini memang harus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia karena kebutuhan akan rumah bagi masyarakat bawah ini semakin hari makin meningkat,” kata Trubus.

    Dia menyarankan, agar pemerintah memiliki dana talangan atau rencana kontingensi dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi non-performing loan (NPL), mengingat MBR yang sebagian besar berprofesi sebagai pekerja informal dengan pendapatan tidak menentu.

    “Tentu dalam hal ini bagaimana tanggung jawab ini yang penting adalah tanggung jawab MBR-nya. MBR ini karena pekerjaannya informal dan penghasilannya tidak pasti, sehingga pemerintah harus punya dana talangan untuk bagaimana nantinya mengantisipasi ketika mereka MBR sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan kredit rumah mereka,” katanya.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan regulasi terkait skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan bakal diumumkan menyusul keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Lebih jauh, Fahri mengatakan, mereka terus melakukan percepatan agar skema KUR itu bisa diperluas ke sektor perumahan.

    Dirinya menilai, percepatan itu dilakukan agar dampak ekonomi dari program di sektor tersebut dapat terwujud, seperti salah satunya pembukaan lapangan kerja.

    Penerapan KUR Perumahan tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sejumlah BUMN, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari pemerintah daerah.

    Fahri menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, menurutnya, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

    “Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan.

    Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaan tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah.

    “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” katanya.

    Tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai fokus utama pembangunan kawasan. Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” kata Fahri.

    Dirinya menjelaskan, dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan menjadi sasaran program penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.

    Selain menggunakan anggaran negara, skema penataan kawasan pesisir ini juga akan melibatkan pihak swasta. “Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” ujarnya.

    Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pesisir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa industri baja, khususnya Krakatau Steel (KS), memegang peran strategis dalam mewujudkan swasembada papan nasional.

    “Jantung dari kehidupan industri dan perekonomian bangsa ini sangat bergantung pada industri dasar seperti Krakatau Steel. Ini bukan sekadar pabrik baja, tapi fondasi dari seluruh ekosistem pembangunan rumah rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya KS punya peluang besar menjadi garda terdepan dalam transformasi industri perumahan nasional.

    “Jika KS fokus mendukung program tiga juta rumah per tahun, yakni satu juta di desa, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan, maka KS bisa tumbuh menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang paling kuat,” katanya.

    Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun tiga skema besar untuk memenuhi kebutuhan papan rakyat dan menjadi peluang kolaborasi dengan KS.

    Pertama yaitu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah.

    KS bisa menjadi salah satu pusat distribusi bahan bangunan. Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa industri baja, khususnya Krakatau Steel (KS), memegang peran strategis dalam mewujudkan swasembada papan nasional.

    “Jantung dari kehidupan industri dan perekonomian bangsa ini sangat bergantung pada industri dasar seperti Krakatau Steel. Ini bukan sekadar pabrik baja, tapi fondasi dari seluruh ekosistem pembangunan rumah rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya KS punya peluang besar menjadi garda terdepan dalam transformasi industri perumahan nasional.

    “Jika KS fokus mendukung program tiga juta rumah per tahun, yakni satu juta di desa, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan, maka KS bisa tumbuh menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang paling kuat,” katanya.

    Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun tiga skema besar untuk memenuhi kebutuhan papan rakyat dan menjadi peluang kolaborasi dengan KS.

    Pertama yaitu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah.

    KS bisa menjadi salah satu pusat distribusi bahan bangunan. Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto dan Tom Lembong Dapat Amnesti dan Abolisi, Fahri Hamzah: Saya Terharu

    Hasto dan Tom Lembong Dapat Amnesti dan Abolisi, Fahri Hamzah: Saya Terharu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima, Fahri Hamzah, menyebut, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Tom Lembong sangat tepat.

    Dikatakan Fahri, reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan Prof. Sufmi Dasco Ahmad juga merupakan tindakan yang mampu membaca sinyal sinyal keinginan kuat presiden.

    “Untuk mengakhiri pembelahan dalam masyarakat dan memulai satu rekonsiliasi besar khususnya dalam rangka kita memasuki bulan proklamasi 17 Agustus 2025 ke-80,” ujar Fahri di X @Fahrihamzah (1/8/2025).

    Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa itu sebuah kabar gembira yang mengharukan di tengah adanya kehendak dari segelintir orang untuk terus berpecah belah.

    “Presiden datang dengan sikap tegas untuk menggunakan kewenangannya dalam memutuskan sesuatu yang punya dampak besar kepada kembalinya kerukunan dalam masyarakat kita,” ucapnya.

    Di satu sisi, kata Fahri, Prabowo terus didorong untuk mengintervensi pengadilan dan ditolak langsung olehnya.

    “Dibiarkannya kebebasan dan independensi yudikatif bekerja sebagaimana mestinya, tetapi sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan adalah presiden yang diatur secara konstitusional haknya untuk memberikan amnesti abolisi dan rehabilitasi,” sebutnya.

    Kata Fahri, bersamaan dengan 1.116 orang lainnya yang mendapatkan remisi pada saat menjelang Agustus, tahun ini Presiden juga memberikan amnesti kepada para penghina Presiden, yang dituduh makar tanpa senjata, orang-orang tua, dan lainnya .

  • Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    JAKARTA – Pengemudi Toyota Camry, DH, yang menabrak pengendara skuter listrik di kawasan Senayan, jadi tersangka dan ditahan polisi, Senin, 18 November. Penahanan  berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan delapan orang saksi. Padahal beberapa hari sebelumnya, meski berstatus tersangka sejak 14 November, dia hanya dikenai wajib lapor.

    Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua korban meninggal dunia. Mereka adalah Ammar Nawar (18) dan Wisnu Chandra Gunawan (18). Sementara, satu korban lainnya mengalami luka-luka atas nama Bagus.

    Sosok tersangka tak dirilis polisi. Polisi hanya menyebut tersangka dengan inisial DH. Padahal, biasanya ketika ada pengungkapan sebuah kasus, polisi akan menggelar konferensi pers dan memajang pelaku serta barang bukti kejahatan.

    Media sosial merujuk pelaku DH ini sebagai Dhanni Hariyona, anak anggota DPD RI daerah pemilhan Sumatera Barat. Emma Yohana. Informasi ini menguat setelah keluarga korban bertemu dengan keluarga pelaku.

    Polisi masih belum bisa dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Kesepakatan mereka, hanya inisial dari tersangka yang selalu disampaikan ke publik. Penyidiknya pun tak mau menjelaskan secara mendetail dan menyerahkannya ke Humas Polda Metro Jaya. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam posisi kekosongan kekuasaan karena Kombes Argo Yuwono dipromosikan jadi Karo Penmas DivHumas Polri dan naik jadi Irjen.

    “Silakan ditanyakan ke Kabidhumas, pemberitaaan di-handle (tangani) oleh Bidhumas,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar kepada VOI, Selasa, 19 November.

    Tim VOI lalu bertanya kepada kakak Wisnu, Jelita lewat pesan singkat tentang keluarga pelaku yang menurut kabar media sosial tadi adalah ‘orang besar’ alias pejabat. Jawaban Jelita, “jujur saya tidak tahu soal itu (keluarga pelaku).”

    Namun, ketika VOI menyodorkan foto Emma Yohana yang didapat dari jejaring internet, Jelita mengiyakannya kalau itu adalah keluarga Dhanni. 

    Kata Jelita, sosok di foto itu adalah orang yang datang ke RS Mintohardjo, Jakarta Pusat, saat Wisnu dirawat setelah kecelakaan itu terjadi. Perempuan itu, kata jelita, juga datang ke pemakaman Wisnu pada 10 November,

    “Lalu, dua hari yang lalu, tepat waktu tujuh harian Wisnu itu, keluarga pelaku juga datang ke rumah,” kata dia yang menegaskan sosok perempuan tadi tak hadir, hanya keluarganya yang lain.

    Siang tadi, keluarga korban bertemu dengan pelaku Dhanni. Pertemuan dilakukan di kantor Subdit Bin Gakkum di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. 

    Saat bertemu keluarga pelaku, Dhanni menggunakan kos hitam serta celana jeans. Tak banyak kata yang terucap dari mulut pria itu. Hanya kalimat permohonan maaf yang terus dilontarkan.

    “Dia cuma minta maaf sama saya dan keluarga. Di sana (dalam pertemuan) tidak membahas hal yang lain,” kata Jelita.

    Jelita sempat berpikir, apakah DH benar-benar ditahan polisi atau hanya sekadar formalitas hingga akhirnya dipertemukan. Namun, keraguan itu luntur ketika salah seorang penyidik menyebut jika Dhanni akan dibawa ke ruangan tahanan kembali. 

    “Ada penyidik yang bilang kalau mau dibawa kembali ke ruangan,” katanya.

    Dia juga sempat bertanya kepada polisi yang turut hadir dalam pertemuan ini, Fahri Siregar. Jelita ingin tahu soal kejelasan ada tidaknya unsur tabrak lari dalam kasus ini. Dijawab Fahri, semuanya masih dalam pemeriksaan.