Tag: Fahri Hamzah

Truk Bermuatan Keramik Terguling di Tol Jombang, Sopir Luka-luka

Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal terjadi di Tol Trans Jawa ruas Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 690+200 B pada Rabu (3/9/2025). Sebuah truk Hino dengan nomor polisi L 9538 NN bermuatan 123 boks keramik terguling setelah mengalami pecah ban.

Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman, membenarkan insiden tersebut. “Truk Hino yang dikemudikan Eko Setiawan melaju dari Surabaya menuju Blitar dengan kecepatan sekitar 80 kilometer per jam. Saat tiba di KM 690+200 B, ban belakang kiri pecah sehingga kendaraan hilang kendali, oleng, lalu terguling,” ujarnya.

Dalam kecelakaan itu terdapat tiga orang di dalam kendaraan. Sopir bernama Eko Setiawan (33) asal Mojokerto mengalami luka ringan berupa lecet di tangan kiri. Dua penumpang lainnya, Zainal Abidin (20) dan Samsul Fahri (34), keduanya asal Surabaya, selamat tanpa mengalami luka serius. Seluruh korban sempat diperiksa medis di lokasi, namun menolak dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Petugas PJR Jatim III bersama KP2A bergerak cepat melakukan pendataan identitas, memeriksa kondisi korban, serta mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Meski truk terguling hingga menghadap lawan arah, tidak ada kerusakan aset tol yang dilaporkan. Proses evakuasi kendaraan masih dilakukan agar arus kendaraan kembali lancar.

Dari hasil pemeriksaan, truk dipastikan tidak mengangkut muatan berlebih (ODOL). Barang bukti dan surat kendaraan telah diamankan, sementara perkara kecelakaan ini kini ditangani oleh PJR Jatim III untuk proses lebih lanjut. [suf]

03/09/2025 19:05
Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap investasi Qatar dalam mendukung pembangunan program 3 juta rumah saat ini telah masuk ke tahap penentuan lokasi konstruksi.

Dalam informasi terbarunya, Fahri menegaskan bahwa AlQilaa Group saat ini tengah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menggarap proyek Transit Oriented Development (TOD) di sekitar wilayah Kampung Bandan.

“Qatar sedang rapat dengan KAI. Pemilik lahannya KAI, ada banyak sih [lokasi proyeknya], tapi di antara yang prioritas itu yang di Kampung Bandan,” kata Fahri usai menghadiri agenda The HUD Institute di Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).

Untuk diketahui, semulanya rencana groundbreaking investasi Qatar akan dilaksanakan di wilayah Kalibata. Akan tetapi, hal itu batal lantaran area eks-perumahan DPR itu akan diambil alih oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Fahri menjelaskan, apabila tidak ada aral melintang, groundbreaking investasi Qatar itu ditargetkan bakal dilakukan pada Januari 2026.

“Jadi mereka tinggal melapor ke kita kapan ready groundbreakingnya. Tapi mereka bilang Januari 2026,” tegas Fahri.

Sebagai informasi, Perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group memang telah menyampaikan komitmennya untuk segera merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah dalam waktu dekat.

Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pada tahap pertama AlQilaa Group akan membangun 100.000 unit hunian vertikal bersubsidi dan non-subsidi di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Untuk mendukung rencana tersebut, AlQilaa berkomitmen untuk menyediakan investasi sekitar US$2,5 miliar atau sekitar Rp40,54 triliun (Asumsi kurs: Rp16.217) untuk pembangunan tahap awal tersebut dan akan bertambah selama beberapa tahun ke depan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memungkinkan proyek hunian dengan harga terjangkau ini dapat berjalan untuk membantu masyarakat Indonesia terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah,” tegas Abdulaziz.

26/08/2025 18:36
Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

GELORA.CO – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Teddy termasuk ke dalam 141 tokoh nasional yang mendapat penghargaan tersebut.

Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu Teddy. Penghargaan diberikan karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

“Beliau dikenal sebagai sosok penuh disiplin, tegas, dan loyal, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, serta efisien,” demikian pembacaan tanda jasa oleh pembawa acara.

Namun, pemberian Tanda Jasa dan dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menimbulkan beragam spekulasi publik. Pasalnya, publik mempertanyakan apa jasa Teddy Indra Wijaya terhadap bangsa dan negara, sehingga mendapatkan tanda penghormatan.

Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sarat muatan politis, sementara pemerintah menilai pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan jasa dan kontribusi terhadap negara.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia meyakini, pemerintah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga sebanyak 141 tokoh menerima tanda kehormatan dari negara.

“Tentu pemerintah punya penilaian sendiri untuk memberikan bintang tanda jasa semacam itu. Pasti yang dapat bintang tanda kehormatan itu adalah mereka yang dinilai sudah berjasa, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu ukuran pemerintah. Meski harus diakui, kadang publik punya ukuran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah, ini perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Senin (25/8).

Adi menambahkan, polemik pemberian tanda kehormatan sejatinya bukan fenomena baru di Indonesia. Hal itu pernah terjadi saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda penghormatan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

“Dari dulu, pemberian bintang tanda kehormatan selalu saja memunculkan tanda tanya publik. Itu alamiah dalam demokrasi. Misalnya, ketika Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan semacam ini, publik kritis dan heboh. Atas dasar apa pemberian tanda kehormatan ini,” jelasnya.

Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik publik dianggap sah sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari perhatian rakyat.

“Bahkan dalam banyak hal, pemberian bintang kehormatan ke Fadli Zon dan Fahri dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis ke Jokowi. Begitulah dalam demokrasi, pasti muncul tuduhan ini dan itu,” urai Adi.

Kendati demikian, Adi menegaskan pemerintah tentu memiliki standar dan ukuran tersendiri yang menjadi dasar keputusan penganugerahan tanda jasa. Ia menyebut, kriteria tersebut tidak selalu bisa dipahami masyarakat luas, sehingga menimbulkan spekulasi.

“Tapi yang jelas pemerintah punya ukuran dan standar untuk berikan tanda jasa. Itu hak mereka yang berwenang,” pungkasnya.

26/08/2025 01:14
Fahri Hamzah Beberkan Alasan Presiden Prabowo Ngotot Persoalan DTSEN

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memberi respons terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

Hal yang paling disorotnya terkait ngotonya Presiden Prabowo persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN).

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Fahri Hamzah memberikan respons soal pidato tersebut.

“Kita semua telah mendengar pidato kenegaraan Presiden mengenai arah dan langkah Indonesia, setidaknya dalam satu tahun ke depan. Pidato Pak Prabowo itu tidak sekedar menunjukkan kepada rakyatnya tentang ide-ide besar, tetapi juga tentang kesadaran bahwa kita adalah bangsa besar dalam arti semuanya. Punya potensi besar dan tantangannya besar pula,” tulisnya dikutip Rabu (20/8/2025).

“Ketika bicara kemerdekaan, Pak Prabowo dengan lugas dan tegas menghubungkannya dengan kesejahteraan rakyat dan perang terhadap kemiskinan. Kebijakan pro rakyat sebagai senjata pemerintah harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

Ia menyebut ada tantangan besar yang harus dihadapi khususnya untuk sektor kesejahteraan rakyat.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi di antaranya ada jumlah penduduk yang besar serta luas wilayah dari Indonesia itu sendiri.

“Tantangan kita di sektor kesejahteraan rakyat begitu besar, karena penduduk kita besar; tersebar di 17.000 pulau, 38 Propinsi, 514 Kabupaten/kota, dan sekitar 83 ribu desa dan kelurahan. Kemiskinan bukan hanya menyebar tetapi juga berlapis-lapis; ada miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin yang jumlahnya masih sangat besar sekali,” jelasnya.

20/08/2025 16:24
Ini Cara Atasi Backlog 15 Juta Rumah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Angka backlog atau kondisi di mana jumlah rumah yang terbangun kurang dari jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat menjadi sorotan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Saat ini angka backlog perumahan masih mencapai 15 juta unit di seluruh Indonesia. Angka ini naik dari hasil survei sebelumnya di angka 9,9 juta. Menurut Fahri angka backlog ini bisa diperkecil dengan meningkatnya perkembangan properti syariah yang semakin diminati masyarakat.

“Hal ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan kebutuhan perumahan nasional,” kata Fahri dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI), dikutip, Minggu (17/8/2025).

Adapun APSI menyelenggarakan Pelatihan Pengembang Syariah Lanjutan, setelah sebelumnya melaksanakan Pelatihan Pengembang Syariah Dasar. Asosiasi Properti Syariah hadir dengan tagline “Tanpa Riba, Tanpa Gharar, Tanpa Zhalim” sebagai bentuk komitmen menghadirkan properti yang sehat secara syariah, kuat secara legalitas, dan berkualitas dari sisi fisik.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pengembang properti yang menerapkan skema syariah. Harapannya, para peserta tidak hanya mampu menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah, tetapi juga memastikan kualitas properti yang dikembangkan baik dari sisi syariah maupun legalitas. Dengan demikian, properti yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai syariah secara konsisten.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman mengenai perkembangan sektor properti terkini serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan kemajuan properti syariah di Indonesia.

17/08/2025 10:30
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
“Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.

Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
“Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
“Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
“Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
“Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/08/2025 06:48
Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

“Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden.

“Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

“Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

“Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

14/08/2025 12:48
Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

“Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

13/08/2025 19:47
Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

Ilustrasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah (ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan)

PCO: Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:03 WIB

Elshinta.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi “backlog” perumahan.

Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.

Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Sumber : Antara

13/08/2025 15:06
Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap peta jalan pelaksanaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026.

Wakil Menteri (Wamen) Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah tahun depan bakal dikebut realisasinya melalui program renovasi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah.

“Renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

Fahri melanjutkan, program 2 juta BSPS tersebut nantinya bakal ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

Kemudian, sisanya yakni sebanyak 1 juta unit bakal dipenuhi melalui skema kerja sama kemitraan strategis dengan sektor swasta. Terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.

Selain itu, Fajri juga menyebut bakal melakukan penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.

Fahri turut merinci sejumlah strategi yang bakal dijalankan guna meningkatkan fasilitas hunian masyarakat. Dia menegaskan bahwa arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan.

“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Fahri juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang.

Fahri mengaku optimistis strategi tersebut akan menciptakan efek berganda yang signifikan pada pasar realestate dan lebih jauh bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

10/08/2025 13:30