Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Tebet Eco Park Raih Seoul Design Award 2024, Geisz Chalifah tantang Fahri Hamzah: Mana Hasil Ridwan Kamil?

    Tebet Eco Park Raih Seoul Design Award 2024, Geisz Chalifah tantang Fahri Hamzah: Mana Hasil Ridwan Kamil?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menantang Fahri Hamzah. Setelah Tebet Eco Park raih Seoul Design Award 2024.

    Geisz menilai penghargaan itu menunjukkan kualitas Anies. Karena sekian kalinya karyanya meraih penghargaan.

    “Kesekian kalinya karya Anies dapat penghargaan Internasional,” kata Giesz dikutip dari unggahannya di X, Rabu (6/11/2024).

    Ia meminta Wakil Ketua Umum Gelora itu menunjukkan karya taman Ridwan Kamil yang mendapatkan penghargaan serupa.

    Ridwan Kamil dan Anies diketahui merupakan Calon Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil pernah menjabat Gubernur Jawa Barat sedangkan Anies Gubernur DKI Jakarta.

    “Tanya ke Fahri Hamzah. Taman di mana di Jawabarat hasil Ridwan Kamil yg dpt penghargaanspt ini?” ucapnya.

    Geisz pun mengungkit pernyataan Fahri Hamzah yang dinilainya menjelekkan Anies. Di sisi lain membanggakan Ridwan Kamil.

    “Diakan bicara RK hebat sambil jelekin Anies,” pungkasnya.

    Geisz tidak merinci mana pernyataan Fahri dimaksud. Hanya saja, Fahri sebelumnya menyampaikan dukungannya pada Ridwan Kamil saat deklarasi Partai Gelora di Hotel Sultan Jakarta.

    Menurutnya, mantan-mantan Gubernur Jakarta selama ini selalu punya agenda politik sendiri. Hal itu membuat mereka bertentangan dengan pemerintah pusat dan pembangunan di Jakarta tak beres.

    “Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan,” ujar Fahri dalam sambutannya, dilansir jawapos, Senin (19/8).

  • Kesekian Kalinya Karya Anies Dapat Penghargaan Internasional, Geisz Chalifah Sindir Ridwan Kamil

    Kesekian Kalinya Karya Anies Dapat Penghargaan Internasional, Geisz Chalifah Sindir Ridwan Kamil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu karya peninggalan Anies Baswedan di Jakarta kembali mendapatkan pengakuan internasional.

    Tebet Eco Park, taman ramah lingkungan yang berada di Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini dianugerahi Seoul Design Award 2024.

    Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai bentuk apresiasi atas desain berkelanjutan dan ramah lingkungan dari taman tersebut.

    Mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, turut menyoroti prestasi internasional yang diraih oleh karya Anies.

    “Kesekian kalinya karya Anies dapat penghargaan Internasional,” ujar Geisz dalam keterangannya di aplikasi X @GeiszChalifah (5/11/2024).

    Dalam komentarnya, Geisz juga menyampaikan rasa bangga sekaligus menyindir pihak-pihak yang kerap membandingkan Anies dengan tokoh lain.

    “Tanya ke Fahri Hamzah, taman di mana di Jawa Barat hasil Ridwan Kamil yang dapat penghargaan seperti ini?,” cetusnya.

    Terutama Ridwan Kamil, yang dikenal sebagai arsitek sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat.

    “Diakan bicara RK hebat sambil jelekin Anies,” tandasnya.

    Geisz menilai penghargaan untuk Tebet Eco Park ini sebagai bukti bahwa karya Anies Baswedan memiliki dampak nyata dan diakui di tingkat internasional.

    Tebet Eco Park dikenal dengan desain yang mengedepankan konsep ramah lingkungan, termasuk ruang terbuka hijau dan zona interaksi masyarakat yang terintegrasi dengan alam.

    Sejak peresmian, taman ini tak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai ikon wisata dan kebanggaan warga Jakarta.

    Sebelumnya diketahui, Tebet Eco Park, taman ramah lingkungan yang terletak di Jakarta Selatan, kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

  • Maruarar dan Fahmi Hamzah Minta Bantuan KPK Kawal Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Maruarar dan Fahmi Hamzah Minta Bantuan KPK Kawal Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri  Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).

    Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.

    Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu. 

    Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu. 

    “Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Politisi Partai Gerindra itu. 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.

    “Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat,” ujar Johanis.

    Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Kemen-PANRB dukung penguatan tata kelola organisasi Kementerian PKP

    Kemen-PANRB dukung penguatan tata kelola organisasi Kementerian PKP

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penguatan pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/10).

    Kementerian PANRB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Astacita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Kementerian PKP memiliki target menyediakan tiga juta rumah sehingga diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah, cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

    Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar untuk mencapai target itu adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

    Sejumlah rekomendasi diberikan Menteri PANRB kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

    “Tata kelola dan struktur yang ada di Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” kata Rini.

    Hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian PKP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PKP: Rumah gratis di Tangerang bagi MBR yang belum punya rumah

    Menteri PKP: Rumah gratis di Tangerang bagi MBR yang belum punya rumah

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

    “Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama, yang belum punya rumah,” ujar Maruarar dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

    Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden pada dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik di sini,” katanya.

    Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru.

    “Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru,” katanya.

    Maruarar juga meminta agar perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat eksklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

    “Kemudian juga saya berharap di sini, supaya ada dinamika nanti dibuat Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah agar terdapat anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 tahun yang bergerak di dunia usaha. Pak Aguan (Sugianto Kusuma) dari Agung Sedayu Group tolong jangan lupa ada mushola, buat mushola, buat beribadah. Kita pikirkan itu semua dengan utuh,” ujarnya.

    Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

    Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

    Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

    Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

    Maruarar menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

    “Ini tidak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jadi kita membangun ekosistemnya,” katanya.

    Dirinya menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    “Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 paling lama ya,” katanya.

    Menurut Maruarar, pembangunan rumah gratis l tersebut merupakan wujud dari gotong royong dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi rakyat.

    “Dari kita, untuk kita, kita rakyat Indonesia, ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, gotong royong, tapi tidak pernah gotong royong. Ini waktunya kata dan tindakan sama,” ujarnya.

    Baca juga: Menteri PKP minta dukungan BPKP dampingi Program 3 Juta Rumah

    Baca juga: Menteri PKP yakini gotong royong atasi persoalan minim anggaran
     

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • 5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima menteri yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR menghadiri rapat kerja (raker) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Hadir juga sejumlah wakil menteri yang sebelumnya pernah menjadi politisi Senayan, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Fahri Hamzah, Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Raker dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus (PDIP) dan didampingi para wakil ketua Komisi V, seperti Robert Rouw (Nasdem), Syaiful Huda (PKB), dan Ridwan Bae (Golkar).

    Lasarus mengatakan sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjadi pendekar-pendekar di parlemen, seperti Maruarar Sirait, Yandri Susanto, Fahri Hamzah, Viva Yoga Mauladi, dan Ahmad Riza Patria. 

    Meski demikian, Lasarus mengingatkan agar masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsi pokoknya.

    “Komisi V adalah komisi teknis bukan komisi politis, karenanya kita bicara terang benderang di sini tugas dan kewajiban kami adalah memperjuangkan infrastruktur seluruh Indonesia yang menjadi prioritas,” kata Lasarus.

    Lasarus menegaskan semua persidangan di Komisi V DPR dengan mitra kerja berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, tidak ada yang ditutupi di Komisi V DPR.

    “Saya tidak ingin ketika kita berdebat soal ini masuk setengah kamar dan seterusnya, enggak ada Pak di sini, kita buka semua di sini, kami pimpinan sudah sepakat, semua usulan kita buka, semangat kita sama Pak, semangat kita seterang benderang proses pembahasan anggaran,” pungkas Lasarus.

     

  • Daftar 13 Jenderal Polri yang Dimutasi Kapolri, Kadiv Propam, Kapolda Sumut, hingga Kabaintelkam

    Daftar 13 Jenderal Polri yang Dimutasi Kapolri, Kadiv Propam, Kapolda Sumut, hingga Kabaintelkam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi besar-besaran perwira di lingkungan Polri.

    Ada 745 perwira, baik perwira tinggi maupun menengah dimutasi Jenderal Listyo Sigit.

    Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1236/VI/KEP./2024 hingga ST/1239/VI/KEP./2024 tertanggal 26 Juni 2024.

    Ada sejumlah posisi strategis di tingkat perwira tinggi yang terkena mutasi ini, berikut daftarnya.

    1. Komjen Pol Drs. Suntana, M.Si. dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka pensiun);

    2. Irjen Pol Drs. Syahardiantono sebelumnya menjabat Kadivpropam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaintelkam Polri;

    3. Irjen Pol Abdul Karim, S.I K. M.Si sebelumnya Kapolda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadivpropam Polri;

    4. Brigjen Pol Suyudi Ario Seto. S.I.K.. S.H.. M.Si. sebelumnya Wakapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Banten ;

    5. Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. S.I.K. sebelumnya Wakapolda Kaltim diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Metro Jaya;

    6. Brigjen Pol M. Sabilul Alif, S.H.. S.I.K.. M.Si. sebelumnya Wakapolda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kaltim;

    7. Kombes Pol Hengki. S.I.K.. M.H. sebelumnya Dirresnarkoba Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten;

    8. Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, S.I.K., M.H. sebelumnya Kabaglitpers Ropaminal Divpropam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya;

    9. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi S.H. S.I.K, Msi. sebelumnya Kapolda Sumut dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (Persiapan Penugasan Luar Struktur);

    10. Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, M.H. sebelumnya Dirtipideksus Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sumut;

    11. Brigjen Pol Helfi Assegaf, S.H., S.I.K sebelumnya Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri.

    12. Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi dari Wakapolda Sulsel menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

    13. Brigjen Pol Nasri dari Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri menjadi Wakapolda Sulsel.

    Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa mutasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk promosi, pensiun, penugasan khusus, dan lainnya.

    Dari total personel yang dimutasi, terdapat 18 polwan yang mendapatkan promosi.

    Rinciannya meliputi satu Brigjen Pol., sebelas Kombes Pol., empat AKBP, dan dua kapolres.

    Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan kesempatan yang setara bagi personel perempuan untuk berkembang dalam karirnya.

    Dedi Prasetyo merinci bahwa mutasi promosi ini melibatkan dua Irjen, 27 Brigjen, 346 Kombes, 97 AKBP mantap, empat kapolres IIB, dan 146 kapolres IIIA2.

    Selain promosi, mutasi juga mencakup 68 personel yang memasuki masa pensiun, 24 personel yang mendapatkan penugasan khusus, dua personel yang kembali dari penugasan khusus, enam personel yang mengalami demosi, dan satu personel yang menjalani pendidikan.

    Polda Metro Jaya

    Di tingkat Polda Metro Jaya, mutasi juga menyentuh sejumlah perwira menengah.

    Misalnya, Kombes Nursyah Putra juga mendapat jabatan baru sebagai Kabag Yanduan Divpropam Polri.

    Posisi Kabid Propam Polda Metro Jaya yang ditinggalkan kini dijabat oleh Kombes Bambang Satriawan. 

    Lalu, Kombes Hery Wijatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Metro Jaya kini menjabat sebagai  Kabid Yandokpol Rumkit Bhayangkara Pusdokkes Polri. Sementara jabatan yang ditinggal Hery kini diisi Kombes Muhammad Aris.

    Kemudian, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulisdiyanto kini dimutasi sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya. Posisinya digantikan oleh AKBP Aldi Subartono. 

    Selanjutnya, Kasubdit Regident Polda Metro Jaya, AKBP Arief Kurniawan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Gresik Polda Jatim. 

    Setelahnya, Wadir Samapta Polda Metro Jaya akan diisi oleh AKBP Ryky Widya Muharam. Ryky sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lampung Barat.

    Lalu, Wadir Lantas Polda Metro Jaya akan diisi oleh AKBP Fahri Anggia Natua Siregar. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Indramayu.

    Jabatan Wadir Polairud Polda Metro Jaya dijabat oleh AKBP Ronald Omaradonat PP Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tarakan.

    Kemudian, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Ferikson Tampubolon, dirotasi menjadi Kasubbid Sendak Bidyanmas Baintelekam Polri. 

    Posisi Ferikson bakal digantikan oleh AKBP Indrawienny Panjiyoga yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. 

    Selanjutnya, Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Sarly Sollu, dipromosikan sebagai Dansatbrimob Polda Kaltara. Posisinya digantikan AKBP Teuku Arsya Khadafi. 

    Jabatan Wakapolres Metro Depok, yang sebelumnya dijabat AKBP Eko Wahyu Fredian, kini dirotasi sebagai Analis Intelijen Kepolisian Madya Baintelkam Polri. Posisinya akan diisi oleh AKBP Dwi Prasetyo. 

  • Rotasi di Tubuh Polri, Kapolda Banten Irjen Abdul Karim Jabat Kadiv Propam Polri

    Rotasi di Tubuh Polri, Kapolda Banten Irjen Abdul Karim Jabat Kadiv Propam Polri

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlahperwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

    Secara keseluruhan, terdapat 745 personel yang dimutasi, sedangkan 68 personel pensiun.

    Satu di antaranya ada nama Irjen Pol Syahardiantono ditunjuk jadi Kepala Badan Intelkan Polri, menggantikan Irjen Suntana yang memasuki masa pensiun.

    Nantinya, Syahardiantono akan dinaikkan pangkatnya menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) menyesuaikan jabatan barunya.

    Sedangkan posisi sebelumnya Irjen Syahardiantono yakni Kepala Divisi Propam Polri, digantikan Irjen Abdul Karim.

    Irjen Abdul Karim sebelumnya menjadi Kapolda Banten.

    Mutasi tersebut, tertuang tertuang dalam empat Surat Telegram dengan nomor ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024, dan ST/1239/VI/KEP./2024.

    “Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty pembinaan karir,” kata As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (26/6/2024), dilansir situs Polri.

    Diketahui, mutasi ini tertuang dalam empat surat telegram (ST) sebagai berikut:

     ST/1236/VI/KEP./2024 sebanyak 174 personel
    ST/1237/VI/KEP./2024 sebanyak 376 personel
    ST/1238/VI/KEP./2024 sebanyak 174 personel
    ST/1239/VI/KEP./2024 sebanyak 21 personel

    Daftar 14 pejabat Polda Metro Jaya yang dirotasi

    Kapolri merotasi pejabat utama Polda Metro Jaya dan Polres jajarannya.

    Total 14 pejabat di Polda Metro jaya yang dirotasi.

    Berikut daftar 14 pejabat Polda Metro Jaya yang dirotasi:

    1. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Djati Wiyoto Abadhy dipromosikan menjadi Wakapolda Metro Jaya menggantikan Brigjen Suyudi Ario Seto, yang kini menjabat sebagai Kapolda Banten.

    2. Dirresnarkoba Polda Metro Jaya akan dijabat Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak menggantikan Kombes Hengki yang dipromosikan menjadi Wakapolda Banten.

    3. Kabid Propam Polda Metro Jaya akan diisi Kombes Bambang Satriawan. Pejabat lama, Kombes Nursyah Putra mendapat jabatan baru sebagai Kabag Yanduan Divpropam Polri.

    4. Kombes Hery Wijatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Metro Jaya kini menjabat sebagai Kabid Yandokpol Rumkit Bhayangkara Pusdokkes Polri.
    Sementara jabatan yang ditinggal Hery akan diisi Kombes Muhammad Aris.

    5. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulisdiyanto dimutasi menjadi Penata Kebijakan Kapolri Madya. Posisinya digantikan AKBP Aldi Subartono.

    6. Kasubdit Regident Polda Metro Jaya, AKBP Arief Kurniawan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Gresik Polda Jatim.

    7. Wadir Samapta Polda Metro Jaya akan diisi AKBP Ryky Widya Muharam. Ryky sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lampung Barat.

    8. Wadir Lantas Polda Metro Jaya akan diisi AKBP Fahri Anggia Natua Siregar, yang sebelumnya menjabat Kapolres Indramayu.

    9. Wadir Polairud Polda Metro Jaya akan dijabat AKBP Ronald Omaradonat PP Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tarakan.

    10. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Ferikson Tampubolon, dirotasi menjadi Kasubbid Sendak Bidyanmas Baintelekam Polri.

    Posisi Ferikson digantikan AKBP Indrawienny Panjiyoga, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

    11. Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Sarly Sollu, dipromosikan sebagai Dansatbrimob Polda Kaltara. Posisinya digantikan AKBP Teuku Arsya Khadafi.

    12. Wakapolres Metro Depok akan diisi AKBP Dwi Prasetyo, pejabat sebelumnya AKBP Eko Wahyu Fredian dirotasi menjadi Analis Intelijen Kepolisian Madya Baintelkam Polri.

    13. Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo, diangkat menjadi Kapolres Wonogiri. Posisinya bakal digantikan AKBP Ajie Lukman Hidayat.

    14. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Tristanto dirotasi sebagai Kabid TIK Polda Kaltim. Posisinya bakal diisi oleh AKBP Wirdhanto Hadicaksono.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Abdi Ryanda Shakti)

  • Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

    Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah pun mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik. “Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah, Rabu 24/4/2024).

    Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali. Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

    Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri. “Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

    Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

    Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

    “Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

    Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer. Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

    “Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. [kun]