Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Partai Gelora sebut tak ada niat Presiden Prabowo mempersulit rakyat

    Partai Gelora sebut tak ada niat Presiden Prabowo mempersulit rakyat

    Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan tidak ada niat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat yang menikmati ekonomi yang besar dikenakan pajak yang besar. Sedangkan rakyat yang kurang memiliki kekuatan ekonomi harus dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa.

    “Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif,” kata Fahri dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk menghadirkan ekonomi. Di samping menaikkan pajak, menurut dia, pemerintah juga menggelontorkan banyak subsidi.

    “Ini adalah jalan dari negara yang benar ya,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

    Menurut dia, seluruh pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.

    “Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam,” katanya.

    Setelah Tahun Baru 2025, dia ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.

    “Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini,” kata dia.

    DPR apresiasi pemerintah soal PPN 12 persen hanya untuk barang mewah

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.

  • Fahri Hamzah: Politik liberal banyak korbankan konsolidasi nasional

    Fahri Hamzah: Politik liberal banyak korbankan konsolidasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Menurut dia, politik liberal bersifat “centang perenang” yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina.

    Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

    “Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu,” kata Fahri dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan.

    Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

    Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi.

    “Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter,” kata dia.

    Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

    Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

    “Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fedi Nuril Ngaku Tak Takut Karier Hancur Gegara Aktif Kritik Pemerintah, Sesuai Fakta: Gak Ngaruh

    Fedi Nuril Ngaku Tak Takut Karier Hancur Gegara Aktif Kritik Pemerintah, Sesuai Fakta: Gak Ngaruh

    TRIBUNJATIM.COM – Fedi Nuril berbicara soal keaktifannya mengkritik pemerintah di media sosial.

    Menjadi aktor ternama Tanah Air, pria asal Jakarta ini tak menutup diri dari dunia politik.

    Kendati demikian, dia mengaku tak khawatir khawatir karier aktor meredup.

    Bagaimana tidak? Dia sempat dihujat karena aksinya ini.

    Terlebih-lebih tak sedikit yang menyuruhnya pindah ke luar negeri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Hal ini disampaikan Fedi Nuril saat berbincang dengan Melaney Richardo di sebuah podcast.

    “Apa yang gua omongin itu benar bisa di-back up dengan data, jadi enggak fitnah enggak hoaks,” ujar Fedi Nuril. 

    Diakui sang aktor, mengenai isu simpang siur yang tak tahu kebenarannya pun tak pernah ia suarakan. 

    “Soalnya kalau kabar yang masih simpang siur juga gua enggak sentuh dulu dan gua enggak suarakan dulu,” lanjutnya. 

    Aktor berusia 42 tahun ini mengklaim bahwa apa yang disuarakan memang dari bukti data yang ia peroleh. 

    “Yang penting sudah jelas,” terangnya. 

    Oleh sebab itulah, ayah tiga anak ini merasa yakin bahwa komentar pedasnya soal pemerintah tak mungkin berpengaruh dalam karier. 

    Pun kini, dirinya masih terima berbagai tawaran syuting film hingga series. 

    “Nah dengan itulah gua yakin InsyaAllah enggak berpengaruh ke karir.”

    “Karena yang gua ngomongin juga enggak salah gitu,” tandasnya. 

    Masih dalam tayangan yang sama, Fedi Nuril pun berikan komentarnya soal ketertarikannya di bidang politik. 

    Pemeran film 1 Iman 2 Makmum ini mengaku bahwa ia memang sudah menyukai dunia politik sejak lama. 

    “Sebenarnya kalau minat terhadap politik sudahah lama ya, tetap update tapi dulu masih pasif,” ujar Fedi Nuril. 

    Lantaran keresahannya yang dipendam selama ini berubah menjadi kemarahan, Fedi Nuril pun kemudian berani vokal soal politik di media sosialnya. 

    “Dan sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi sudah masuk angry sih,” lanjutnya. 

    Pun, rasa takutnya telah terkikis oleh rasa geramnya selama ini. 

    “Jadi saat itu rasa marahnya udah lebih tinggi dari rasa takut,” jelas Fedi. 

    Fedi Nuril (Tangkapan layar YouTube Melaney Richardo)

    Meskipun demikian, pemeran Fahri dalam film Ayat Ayat Cinta ini masih mempunyai rasa khawatir. 

    “Rasa khawatirnya masih ada, cuma udah yang marah banget,” terangnya. 

    “Makanya akhirnya bersuara gitu,” tambahnya. 

    Namun dipastikan Fedi Nuril, sebelum ia bersuara lantang soal politik, ia menjamin bahwa kemurkaannya telah ia kontrol dengan apik. 

    “Tapi yang gua pastikan waktu bersuara itu marahnya juga sudah diregulate sudah menurun,” dalihnya. 

    Ia pun tak ingin penjelasannya soal politik seolah hanya tong kosong berbunyi nyaring. 

    “Nggak yang asal bunyi apa salah ngomong,” 

    Pun sebelum ia bersuara, Fedi selalu berbicara sesuai dengan data yang ia dapatkan. 

    “Tetap punya data jadi kena sasaran gitu apa yang mau diomong,” tegasnya. 

    Disuruh pindah ke luar negeri

    Fedi Nuril selalu mencuri perhatian warganet, ketika memberikan cuitannya terkait kondisi politik di Indonesia.

    Bahkan, setiap kali Fedi Nuril meluapkan isi hati dengan memberikan pernyataan tentang politik di Indonesia melalui cuitannya, ia kerap diserang oleh buzzer.

    Terakhir, Fedi Nuril diserang buzzer karena cuitannya yang sering mengomentari politik perihal Pemilihan Presiden Indonesia.

    Bahkan, ia sampai diminta untuk pindah negara karena dikabarkan tidak senang dengan Presiden Terpilih.

    Fedi mengakui penyelenggaraan Pemilihan Presiden sudah selesai, tapi komentar yang memintanya pindah negara masih terus ramai di kolom komentar aku Instagram dan X nya.

    “Masih sampai sekarang Banyak yang suruh saya pindah negara,” kata Fedi Nuril ketika ditemui disela acara SCTV Awards di gedung Emtek, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (20/11/2024) malam.

    Gitaris band Garasi ini pun tidak mau terbawa perasaan saat menghadapi komentar pedas Warganet atau serangan dari buzzer, karena ia sudah biasa menghadapinya.

    “Saya enggak pusing biasa saja, buat apa dibahas mau apa? ” ucapnya.

    Fedi Nuril begitu santai menghadapi buzzer, karena selama ini ia tidak pernah mengucap dan mengunggah cuitan, dirinya akan pindah negara jika Presiden pilihannya tidak menang.

    “Jadi kalau ada yang komen Katanya mau pindah negara Itu tinggal jawab, gua gak pernah ada rencana pindah negara. Biasa itu ulah buzzer,” ujar Fedi Nuril.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Deretan Pejabat Utama Polda Metro Jaya Dimutasi di Penghujung 2024

    Deretan Pejabat Utama Polda Metro Jaya Dimutasi di Penghujung 2024

    loading…

    Sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya masuk daftar mutasi Polri di penghujung 2024. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besar-besaran sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) di penghujung 2024. Beberapa di antaranya adalah pejabat utama Polda Metro Jaya .

    Antara lain Direktur Reserse Narkoba (Dirresnakorba), dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Metro Jaya. Dua mutasi jabatan tersebut tertuang dalam ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024.

    “Benar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).

    Berikut daftar pejabat utama Polda Metro Jaya yang dimutasi:
    1. Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dimutasi sebagi Analis Kebijakan Bidang Binmas Baharkam Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Ahmad David

    2. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan diangkat sebagai Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri. Posisinya digantikan Kombes Radjo Alriadi Harahap

    3. Kombes Joko Sulistio dikukuhkan sebagai Dirpamobvit Polda Metro Jaya

    4. Kombes Oki Waskito dikukuhkan sebagai Kabid TIK Polda Metro Jaya

    5. Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Anggia Natua diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirlantas Polda Kalsel. Posisinya digantikan oleh AKBP Argowiyono

    6. Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Samarinda. Posisinya digantikan oleh AKBP Indrawienny Panjiyoga

  • Fahri Hamzah Soroti Maraknya Pembangunan Perumahan di Lahan Sawah Regional 27 Desember 2024

    Fahri Hamzah Soroti Maraknya Pembangunan Perumahan di Lahan Sawah Regional 27 Desember 2024

    Fahri Hamzah Soroti Maraknya Pembangunan Perumahan di Lahan Sawah
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    –
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    ,
    Fahri Hamzah
    menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.
    Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).
    “Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah,” kata Fahri.
    Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras. 
    “Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak,” kata Fahri.
     
    Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.
    “Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?” kata Fahri.
    Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.
    Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.
    “Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah,” ungkap Fahri. 
    Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.
    “Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota,” kata Fahri. 
    Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hal-hal yang Bikin Pengguna TransJ Tolak Rute Blok M-Kota Dihapus

    Hal-hal yang Bikin Pengguna TransJ Tolak Rute Blok M-Kota Dihapus

    Jakarta –

    Pemerintah Jakarta melontarkan wacana penghapusan TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota. Rencana itu langsung ditolak oleh warga.

    Wacana penghapusan koridor 1 mencuat seiring berjalannya proyek MRT Lebak Bulus hingga Kota. Pemprov Jakarta menganggap penghapusan koridor dilakukan untuk efisiensi subsidi.

    Selain itu, Pemprov juga menyatakan ingin menyatakan tarif MRT akan disesuaikan jika koridor 1 TransJakarta benar-benar dihapus. MRT Lebak Bulus-Kota sendiri ditargetkan selesai 2029.

    Sementara, warga menganggap rencana itu mempersulit hidup. Ada beragam alasan yang disampaikan warga saat menyuarakan penolakan terhadap wacana penghapusan koridor 1 TransJakarta.

    Ada warga yang menolak karena merasa tarif MRT lebih mahal dibanding TransJakarta. Ada pula yang merasa Koridor 1, sebagai rute pertama TransJakarta, punya banyak kenangan.

    Menolak karena Tarif MRT Lebih Mahal

    Foto: MRT Jakarta (Rumondang/detikcom)

    Salah satu yang menolak adalah Fahri (32). Pekerja yang sering menggunakan TransJakarta itu merasa penghapusan koridor 1 TransJakarta memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

    “Saya selaku pengguna setianya TransJakarta sangat menentang hal tersebut. Karena koridor 1 ini kan koridor yang paling tua ya, dari 2004 kalau nggak salah. Usianya sudah 20-an tahun. Terus yang pakai juga banyak banget,” kata Fahri saat ditemui di Halte Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

    “Jadi kalau misalnya itu dihilangkan, terus diganti menjadi MRT yang tarifnya pasti lebih mahal, saya rasa itu sangat tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah,” lanjutnya.

    Fahri juga menyayangkan jika halte TransJakarta dinonaktifkan akibat tak beroperasinya lagi koridor 1. Dia mengatakan halte-halte di Koridor 1 sudah direnovasi dan kondisinya sangat baik.

    “Rasanya modal yang sudah dikeluarkan jadinya terbuang percuma kalau itu semua ditiadakan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, TransJakarta memberlakukan tarif flat alias tetap Rp 3.500 per penumpang. Penumpang yang berpindah bus dan rute di dalam halte yang terintegrasi tidak akan dikenai biaya tambahan.

    Sementara, tarif MRT berbeda setiap stasiun. Contohnya, jika seorang penumpang naik dari Stasiun Lebak Bulus dan turun di Blok M maka dikenai tarif Rp 8.000. Sementara jika naik dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, tarifnya Rp 14 ribu.

    Penolakan juga disampaikan pengguna TransJakarta lainnya, Awan (32). Dia khawatir pengeluarannya bertambah jika bus TransJakarta rute Blok M-Kota dihapus. Dia meminta pemerintah memikirkan nasib rakyat.

    “Iya, takutnya ada perubahan harga ya. Mungkin bisa dipikirkan lagi nanti kalau misalkan harus naik MRT jadinya. Sehari-hari biasanya udah ditentukan segini, kalau ada perubahan harga kan mikir juga. Kalau lebih murah si oke lah ya,” katanya di Blok M, Minggu (22/12/2024).

    Banyak Kenangan

    Suasana Halte Harmoni pada tahun 2013 (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

    Warga lain, Adam (51), turut khawatir pengeluarannya untuk ongkos bertambah jika harus naik MRT. Dia mengatakan mencari uang saat ini semakin sulit.

    “Iya pastilah (takut biaya naik). Iya harusnya dipikirin terkait biaya. Kecuali kan kalau misalnya kita orang ada, ya kan. Ini aja buat nyari ininya, duitnya susah buat sekarang ini,” kata Adam di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2024).

    Adam mengaku hampir setiap hari menaiki bus TransJakarta koridor 1. Adam merasa banyak orang yang akan kesulitan jika rute Blok M-Kota dihapus.

    “Ya berarti menyusahkan rakyat juga ya, itu kan murah. Kalau MRT kan mahal per stasiun,” ucapnya.

    Adam mengatakan ada banyak kenangan di Koridor 1. Koridor ini sudah beroperasi sejak tahun 2004.

    “Iya banyak juga (kenangannya). Udah lama soalnya. Dulu kan Bianglala. Terus sampai naik TransJakarta ini. Sudah lama pokoknya,” ujarnya.

    Koridor 1 TransJakarta merupakan rute pertama yang diresmikan pada 15 Januari 2004 oleh Gubernur Jakarta saat itu, Sutiyoso. Kini, Jakarta telah memiliki 14 koridor dan menjadi transportasi publik andalan warga Jakarta.

    Alasan Dishub Jakarta Mau Hapus Koridor 1

    Foto: Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (kedua dari kanan)-(Taufiq Syarifudin-detikcom)

    Kadishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota bersinggungan sepenuhnya dengan rute MRT Lebak Bulus-Kota jika sudah beroperasi 2029. Penghapusan rute tersebut dilakukan untuk efisiensi pengelolaan dana public service obligation (PSO) atau subsidi.

    “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (public service obligation),” kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12/2024).

    “Otomatis nantinya layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan TransJakarta yang berimpitan 100 persen dengan layanan MRT, yaitu Blok M-Kota,” sambungnya.

    Dia mengatakan keputusan rerouting atau mengubah rute jadi pilihan agar TransJakarta dan MRT tidak bersinggungan 100 persn. Proyek MRT Fase 2 A masih dalam tahap pengerjaan.

    “Karena prinsip layanan TransJakarta itu nantinya menjadi feeder dari angkutan rel. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan angkutan umum massal itu menjadikan angkutan rel sebagai tulang punggung, sebagai backbone, jadi nanti layanannya itu akan polanya adalah sifatnya kissing (bersinggungan),” ujarnya.

    Dia pun berjanji ada penyesuaian tarif MRT. Namun, dia belum menyebut berapa besarannya.

    “Kalau (tarif) itu nanti, itu kan nanti di-adjust (menyesuaikan) secara keseluruhan,” ujarnya.

    Dia juga menjamin halte-halte bus TransJakarta Koridor 1 sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin tak akan mubazir. Dia menyebut halte-halte itu tetap digunakan untuk integrasi.

    “Jadi hal Transjakarta Bundaran HI misalnya itu akan datang dari Semanggi masuk ke, kalau dari timur dia akan belok kanan ke Jalan Sudirman, Sudirman kemudian dia akan keluar di Kebon Sirih, keluar ke Tanah Abang, dia kissing di sepanjang itu,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Alasan Polisi Tak Tahan DH dan Segala Bantahan Kecelakaan GrabWheels

    Alasan Polisi Tak Tahan DH dan Segala Bantahan Kecelakaan GrabWheels

    JAKARTA – Sebuah pertanyaan muncul di babak akhir perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya dua pengendara skuter listrik GrabWheels, Wisnu dan Ammar. Tentang kenapa DH yang telah jadi tersangka tak ditahan.

    Sebelumnya, diisukan bahwa DH adalah anak seorang pejabat. Publik kemudian berkesimpulan, hal itu lah yang mendasari kenapa polisi tak menahan DH.

    Belakangan, polisi memberi keterangan. Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar mengatakan, polisi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di balik keputusan tak menahan DH.

    Menurut Fahri, penyidik menilai DH tak akan melarikan diri atau pun menghilangkan barang bukti. “Jadi, itu pertimbangan dari penyidik,katanya, Kamis, 14 November.

    “Sehingga saya garis bawahi, bahwa tidak dilakukan penahanannya itu dikarenakan penyidik punya pertimbangan-pertimbangan,” tambahnya.

    Terkait dengan latar belakang DH yang konon adalah anak pejabat, Fahri tak berkomentar. Menurutnya, penelusuran latar belakang DH bukan ranah penyidik karena menyoal hal pribadi yang tak berkaitan dengan pokok perkara.

    “Karena kalau penyidik lebih kepada hal-hal yang terkait masalah kronologis kejadian. Siapa orangtuanya, kan kita tidak memperdalami masalah itu. Yang kita dalami justru bagaimana kronologis kejadian itu terjadi,” kata Fahri.

    Selain pertimbangan subjektif, Fahri mengatakan, keputusan tak menahan DH juga didasari pada hasil pemeriksaan. Selain tiga saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap empat rekan dari Ammar dan Wisnu, korban kecelakaan.

    Isu tabrak lari

    Terkait kesaksian yang menyebut DH sempat melarikan diri usai tabrakan, polisi membantah. Menurut Fahri, ada perbedaan persepsi yang ditangkap para saksi. Kata Fahri, DH tak melarikan diri. Namun, faktanya DH juga tak langsung berhenti saat kecelakaan terjadi.

    Menurut Fahri, berdasar pemeriksaan terhadap DH, ia menjelaskan dalam berita acara pekeriksaan (BAP) bahwa mobilnya sempat melaju sepanjang seratus meter. Kepanikan membuatnya tak dapat menemukan pedal. “Tapi (DH) berhenti. Jadi, tepatnya di pintu 5 (Glora Bung Karno) berhenti,” katanya.

    Ketika dibandingkan dengan kasus kecelakaan mobil yang menabrak apotek di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, di mana tersangka langsung ditahan, Fahri menegaskan hal tersebut sebagai kewenangan penyidik.

    “Variasi perkaranya tentunya berbeda karena penyidik itu independen. Penyidik itu punya penilaian sendiri. Kalau yang kemarin, yang apotek Senopati kan ditangani Satwil Jakarta Selatan. Mungkin penyidik dari satwil Jakarta Selatan menilai bahwa memang perlu ditahan,” kata Fahri.

    Kini, DH dikenai wajib lapor dua kali seminggu. “(Diberikan tindakan) Wajib lapor, kalau tidak dilakukan penahanan itu tetap dilakukan wajib lapor,” kata Fahri.

  • Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    JAKARTA – Partai baru besutan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera dideklarasikan. Anis Matta, yang juga pernah menjadi Presiden PKS akan menjabat ketua umum. Sementara, Fahri akan mengisi posisi wakil.

    Beredar kabar bahwa deklarasi akan dilakukan pada tanggal 10 November. Namun hal ini dibantah oleh salah satu pendiri Partai Gelora Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, deklarasi baru akan dilakukan jika Partai Gelora sudah berbadan hukum.

    “Nanti, kalau sudah resmi jadi partai politik berbadan hukum. Sekarang masih ada tahapan-tahapan yang masih diproses,” ujarnya saat dihubungi VOI di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

    Menurut Mahfudz, kabar deklarasi tersebut tidak benar. Sebab, di tanggal tersebut hanya ada acara silaturahmi nasional, bukan untuk menggelar deklarasi.

    “Tanggal 10 acara silaturahmi nasional saja. Para penggagas dari berbagai provinsi. Sekalian ngopi bareng memperingati hari pahlawan,” lanjutnya.

    Wacana gabungnya Deddy Mizwar

    Salah satu nama yang digadang-gadang akan hijrah ke Partai Gelora adalah politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar. Namun, lagi-lagi hal ini tidak dijawab secara tegas benar atau tidaknya tersebut oleh Mahfudz.

    “Gelora belum lakukan rekrutmen ataupun pendaftaran anggota. Nanti setelah deklarasi resmi, baru dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar sudah secara gamblang menyebut dirinya akan segera menandatangi akte sebagai tanda bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    “Belum bisa berbicara banyak. Kalau tiba-tiba ada bom kan enggak jadi. Tanggal 9 saya (tanda tangan akte),” ucapnya.

    Terkait dengan kabar dirinya belum mengundurkan diri secara resmi dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Deddy membantah hal tersebut. Sebab, dirinya sudah mengirimkan surat.

    Deddy mengaku hijrah lantaran diajak oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut dia, komunikasi dirinya dengan kedua tokoh tersebut sudah terjalin saat masih dalam bentuk organisasi Garbi.

    “Ya, sama Pak Anis sama Pak Fahri. Ya, sebelum partai, saat masih Garbi kita sudah bicara. Mulai dari Garbi kita sudah bertemu,” jelasnya.

    Seberapa tangguh Partai Gelora?

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh kader PKS yang hijrah ke Partai Gelora akan memiliki dampak secara elektoral di 2024.

    Namun, Ujang menilai jika Partai Gelora di bawah kepemimpinan Anis Matta mampu membajak kader militan di PKS, maka Partai Gelora akan besar dan mampu bersaing. Namun, hal ini juga kembali kepada para penggagas Gelora dalam mengurus partai.

    “Tergantung strategi apa yang digunakan mereka. Jadi banyak faktor agar mereka bisa bersaing di 2024. Tokoh kawakan saja tidak cukup untuk membesarkan Partai Gelora. Perlu merekrut tokoh-tokoh hebat lain di tingkat nasional dan daerah,” kata Ujang.

    “Agar ketokohannya menyebar dan merata. Perlu juga didukung oleh kekuatan finansial dan jaringan jika Gelora ingin besar,” tambahnya.

    Menurut Ujang, Pilkada 2020 bisa dimanfaatkan oleh Partai Gelora sebagai ajang sosialisasi. Ajang untuk memanaskan mesin partai dan juga pembuktian. Di Pilkada 2020 Partai Gelora jelas tak bisa mengusung calon sendiri, sebab tak memiliki suara di Pileg 2019. Jadi harus didukung oleh partai lain.

    “Harus mendompleng ke partai lain jika ada kadernya ingin maju Pilkada. Pilkada akan dijadikan momentum cek ombak bagi Partai Gelora untuk melihat respon publik dalam rangka persiapan 2024,” ucapnya.