Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • 2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor Megapolitan 6 Oktober 2025

    2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor Megapolitan 6 Oktober 2025

    2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dua orang anggota polisi terluka setelah berusaha membubarkan aksi tawuran yang dilakukan dua kelompok gengster di Kota Bogor, Jawa Barat.
    Korban bernama Bripda Fazril Anugrah, anggota Reserse Mabes Polri, terluka di bagian lengan usai dibacok menggunakan celurit oleh gengster yang mengatasnamakan dari kelompok Mongol Street.
    Sementara, anggota polisi lainnya, yaitu Bripda Fahri Widayadi, yang tergabung dalam Tim Raimas Polresta Bogor Kota terluka di bagian jari akibat sabetan celurit yang dilakukan kelompok gengster bernama Tajur Soft Boys.
    Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus mengatakan, aksi tawuran terjadi secara bersamaan pada Minggu (5/10/2025) dini hari, namun berbeda lokasi.
    Bripda Fazril terluka setelah berusaha membubarkan kerumunan kelompok gengster Mongol Street yang akan melakukan tawuran di wilayah Kecamatan Bogor Utara.
    Sedangkan Bripda Fahri terluka saat melakukan pengejaran terhadap kelompok gengster Tajur Soft Boys di wilayah Katulampa, Bogor Timur, setelah salah satu anggota kelompok itu melawan.
    “Jadi ada dua anggota polisi yang terluka, waktu kejadiannya sama tapi berbeda TKP,” kata Eko, di Mapolsek Bogor Utara, Senin (6/10/2025).
    Eko menuturkan, polisi langsung merespons peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota kelompok gengster yang menyerang petugas.
    Dua orang pelaku, yakni MR (22) dari kelompok gengster Mongol Street dan MI (18) dari kelompok gengster Tajut Soft Boys ditangkap.
    MR merupakan pelaku yang membacok Bripda Fazril. Sedangkan pelaku MI disebut sebagai pemilik senjata tajam celurit yang melukai Bripda Fahri.
    Selain itu, polisi juga mengamankan tujuh anggota gengster Tajur Soft Boys lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran pada Minggu dini hari.
    “Kita kenakan Pasal 351 Ayat 2 KUHP Tentang Penganiayaan serta Undang-undang (UU) Darurat Tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Ancamannya lima tahun penjara,” pungkas Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sterilisasi Area Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Mulai Dilakukan, 66 Santri Masih Dalam Pencarian

    Sterilisasi Area Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Mulai Dilakukan, 66 Santri Masih Dalam Pencarian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sterilisasi area di halaman Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran, mulai dilakukan oleh petugas Kamis (2/10/2025). Area yang biasanya dibuat wali santri dan masyarakat yang memantau jalannya evakuasi dari sisi timur pesantren, kini sudah sepi.

    Tidak ada konsentrasi massa maupun kelompok wali santri yang seperti tiga hari sebelumnya bergerombol, kini sudah tidak diperbolehkan. Area sisi timur pesantren sejarak 50 meter sudah dipasang garis pembatas atau larangan masuk. “Tidak boleh masuk mas,” cegah petugas.

    Pantauan di lapangan mobil truk crane berwarna biru terlihat memasuki area pesantren masuk melalui pintu masuk sebelah timur. Sejumlah petugas gabungan mulai dari Tim Basarnas, TNI, Polri dan relawan bersiaga di depan kantor pesantren.

    Konon hari keempat ini akan dilakukan evakuasi reruntuhan bangunan tiga lantai yang terdiri dari lantai dasar tempat ibadah, lantai dua tempat pertemuan diskusi santri dan lantai tiga atap penutup lantai dua yang roboh Senin (29/9/2025) lalu.

    Seperti diketahui, dalam musibah robohnya bangunan tiga lantai di Lembaga Pesantren Al Khoziny, ada sejumlah nama yang belum diketemukan oleh para wali santri. Sejumlah santri yang belum ditemukan sebanyak 66 santri.

    Berikut daftar nama korban dalam pencarian.

    1. Abdul Halim b. Subaidi

    2. Abdullah As-syadid b. Sulahak Syafi’i

    3. Ach Fathonil Abil Falaf b. H. Mustofa

    4. Ach. Haikal Alfath b. Moh. Soleh

    5. Ach. Ramzi Fariki b. Moh. Sahri

    6. Achmad Alby Fahri b. Moch Nawari

    7. Achmad Ghiffary Haekal Nur b. Abdul Aziz

    8. Achmad Suwaifi b. Moh. Solehuddin Ab

    9. Afifuddin Zarkasi b. Abd. Rahman Qurnadi

    10. Ahmad Rijalu Haq b. Sulaiman Makki

    11. Ainun Yaqin b. Ma’mun

    12. Alfath Cakra Buana b. Abdul Hannan S.pd

    13. Arga Witrison b. Agus

    14. Arif Afandi b. Ahmad Iksan

    15. Daul Milal b. Achmad Rofik

    16. Fairuz Shirojuddin b. Sukirman

    17. Farhan b. Moh. Sam’an

    18. Firman Noor b. Rofiq Akbar

    19. Ibnu Fairuz b. Sayyidi Rifai

    20. Imam Junaidi b. Hoirussoleh

    21. Irham Ghifari b. Moh. Faisol

    22. Khafa Ahmad Maulana b. Ali Arifin

    23. Khoirul Muttaqin b. Syafrim Toja

    24. M Maulidy Hasany Kamil b. H. Ab. Wahed Hasyim

    25. M. Ali Rahbini b. Mahrus

    26. M. Azam Alby Alfa Himam b. Abd. Kholiq

    27. M. Ghifari Chasbi b. A. Muhdlori

    28. M. Muhfi Alfian b. Andri Wilis

    29. Moch Adam Fidiansyah b. Widi Hidayat

    30. Moch. Ali Sirojuddin b. Moch Ma’uf

    31. Moch. Defa Sharifuddin b. Hudlori

    32. Mochammad Haikal Ridwan b. Imron

    33. Moh. Alfin Mutawakkil Allahillah b. Abdul Wachid, M.ag.

    34. Moh. Dafin b. Hoiri

    35. Moh. Rizki Maulana Saputra b. Moh. Arifudin Wibowo

    36. Moh. Royhan Mustafa b. Moh Syukur

    37. Moh. Toni Afandi b. Moh. Halil

    38. Moh. Ubaidillah b. Moh. Bahri

    39. Mohamad Azis Pratama Yudistira b. Walyudi

    40. Mohammad Abdul Rohman Nafis b. Juwari

    41. Mohammad Fajri Ali b. Moh. Ali

    42. Muhammad Anas Fahmi b. Saputro

    43. Muhammad Azam Habibi b. Lutfi Andik

    44. Muhammad Ikill Ibrohim Al Aqil b. Ainun Naim Ibysa

    45. Muhammad Nasi Hudin b. Safa’i

    46. Muhammad Raihan Jamil b. Abdullah

    47. Muhammad Reza Syfai Akbar b. Muhammad Sai

    48. Muhammad Ridwan Sahari b. Abd. Sakkar

    49. Muhammad Ubaydillah b. M. Moslehuddin

    50. Muhammad Wahyudi b. Samsul Hadi

    51. Nuruddin b. Moh Sobir

    52. Rah Catur Okta Mulya Pamungkas b. Muhyono

    53. Raihan Rafa Aldiyansyah b. Moh. Tollip

    54. Safiuddin b. Sapa’i

    55. Sholihan b. Moh. Syamsul Arifin

    56. Sulaiman Hadi b. Achmad Rosyid

    57. Syaifur Rosi Abdillah b. Idrus

    58. Syamsul Arifin b. Adnan Sholeh

    59. Syehlendra Haical Raka Aditya b. Abdul Hawi

    60. Taufan Saputra Dewa b. Mastuki

    61. Ubay Dinhai Azkal Askia b. Muhyidin

    62. Virgawan Narendra Sugiarto b. Sugiarto

    63. Wasiur Rohip b. Moh. Sarip

    64. Zaky b. Yusuf

    65. Abdul Fattah b. Suhaimi, S.Ag

    66. Moch. Agus Ubaidillah b. Achmad Faiq

    Berikut nama korban yang meninggal dunia akibat bangunan roboh di Lembaga Pesantren Al Khoziny

    1. Maulana Alfian Ibrahim (13) Pabean Cantian, Surabaya

    2. Mochammad Mashudulhag asal Kali Kendal, Dukuh Pakis, Surabaya

    3. Muhammad Soleh Jalan Madura, Tanjung Pandan, Bangka Belitung

    4. Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas (17), warga Putat Jaya Surabaya

    5. M. Agus Ubaidillah Morokrembangan Surabaya. [isa/aje]

  • Balas Aksi Mantu Jokowi Razia Truk Plat Aceh, Mualem Ancam Pulangkan Ribuan Alat Berat Sumut

    Balas Aksi Mantu Jokowi Razia Truk Plat Aceh, Mualem Ancam Pulangkan Ribuan Alat Berat Sumut

    GELORA.CO –  Suasana politik regional antara Aceh dan Sumatera Utara memanas. Gubernur Aceh, Mualim, mengeluarkan pernyataan tegas sebagai respons atas kebijakan Gubernur Sumut Bobb Nasution yang merazia kendaraan berplat Aceh di wilayah Sumatera Utara. Mualim mengancam akan memulangkan 1.000 unit ekskavator milik pengusaha Sumut yang saat ini beroperasi di Aceh, bila razia diskriminatif tersebut tidak segera dihentikan.

    “Kalau kendaraan Aceh dianggap tidak layak di Sumut, jangan salahkan kami kalau ekskavator dan alat berat dari Sumut yang bekerja di Aceh kami pulangkan. Kami bisa lakukan itu, dan kami serius,” kata Mualim dengan nada meninggi dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin malam (30/9).

    Ketegangan Dua Wilayah Bertetangga

    Kebijakan razia kendaraan Aceh oleh Pemprov Sumut belakangan menimbulkan kegaduhan. Banyak warga Aceh yang bepergian ke Medan untuk kebutuhan dagang, berobat, atau pendidikan mengaku diperlakukan tidak adil. Polisi dan aparat Dishub setempat disebut-sebut memberhentikan kendaraan berplat BL hanya karena “perintah dari atas”.

    Situasi ini membuat relasi sosial-ekonomi antara dua provinsi bertetangga tersebut meruncing. Aceh, yang memiliki status daerah istimewa dengan Qanun serta keistimewaan pajak kendaraan, merasa kebijakan Bobb Nasution sarat diskriminasi.

    “Medan itu bukan hanya milik orang Sumut, tapi juga tempat perputaran ekonomi orang Aceh. Jangan main-main dengan kebijakan yang bisa memecah belah rakyat,” ujar Mualim lagi.

    Ancaman Serius: Ekskavator dan Bisnis Tambang

    Ancaman Mualim bukan isapan jempol. Berdasarkan data Pemerintah Aceh, ribuan alat berat, khususnya ekskavator dan dump truck dari perusahaan-perusahaan Sumut, saat ini beroperasi di tambang galian C, perkebunan sawit, hingga proyek infrastruktur di Aceh.

    “Kalau mereka mempersulit kendaraan rakyat Aceh di Sumut, maka ekskavator, dump truck, dan alat berat Sumut juga tidak punya tempat di Aceh. Kami pulangkan semua,” tegas Mualim.

    Pernyataan ini sontak menimbulkan gemuruh di kalangan pelaku usaha. Beberapa pengusaha tambang di Aceh mulai was-was akan dampak domino terhadap proyek mereka bila kebijakan balasan ini betul-betul dijalankan.

    Respon Publik: Antara Dukung dan Khawatir

    Di media sosial, banyak warga Aceh yang mendukung langkah keras Mualim. Tagar #PulangkanEkskavatorSumut bahkan sempat menjadi trending lokal. Warga menilai Aceh selama ini terlalu sabar menghadapi perlakuan diskriminatif.

    Namun, di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar konflik ini tidak merembet pada ranah ekonomi yang saling menguntungkan. “Kalau dua gubernur ini saling mengeraskan sikap, maka yang rugi adalah rakyat. Banyak proyek terhenti, investasi terganggu, dan hubungan sosial antardaerah rusak,” kata pengamat politik regional dari Universitas Syiah Kuala, Teuku Fahri.

    Apa Maunya Bobby Nasution?

    Publik masih bertanya-tanya, apa sebenarnya motif Gubernur Sumut Bobb Nasution menggelar razia kendaraan Aceh? Sebagian menduga ada kepentingan fiskal, yakni memaksa pemilik kendaraan Aceh yang sering mondar-mandir di Medan untuk membayar pajak di Sumut. Sebagian lain menganggap langkah itu sekadar manuver politik menjelang Pemilu 2029, di mana isu populis bisa menaikkan elektabilitas.

    Namun, bagi Aceh, kebijakan tersebut dianggap penghinaan. Mualim menyebut, “Kalau memang ada persoalan pajak, bicarakan antar pemerintah, jangan memukul rata rakyat kecil dengan razia.”

    Menanti Mediasi Pusat

    Situasi ini membuat Jakarta tidak bisa tinggal diam. Kementerian Dalam Negeri disebut sedang menyiapkan forum mediasi antara Pemprov Sumut dan Pemprov Aceh. Tujuannya agar ketegangan tidak berubah menjadi konflik terbuka yang merugikan kedua belah pihak.

    “Pemerintah pusat harus segera turun tangan. Ini bukan sekadar soal plat kendaraan, tapi soal harga diri dan hubungan ekonomi dua provinsi penting di Sumatera,” ujar Fahri menambahkan.

    Pernyataan Mualim soal pemulangan ekskavator Sumut jelas menjadi sinyal bahwa Aceh tidak akan tinggal diam. Jika razia plat Aceh di Medan terus dilanjutkan, maka tensi politik dan ekonomi antara dua provinsi bertetangga ini bisa meningkat tajam.

    Kini publik menunggu langkah selanjutnya: akankah Bobb Nasution mengendurkan kebijakan razia, atau justru makin keras kepala? Dan apakah ancaman Mualim akan benar-benar dijalankan?

  • Video: Wamen PKP Soroti Peran Tapera dan Perumnas di Sektor Perumahan

    Video: Wamen PKP Soroti Peran Tapera dan Perumnas di Sektor Perumahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan kunci solusi backlog perumahan ada pada dua hal utama: pembiayaan jangka panjang dan lembaga penyedia rumah.

    Menurut Fahri, Tapera memiliki peran penting sebagai lembaga pembiayaan karena dibentuk melalui undang-undang sehingga tidak bisa dibubarkan maupun bangkrut. Tapera akan menjadi pusat sistem antrean masyarakat untuk rumah subsidi. Sementara itu, Perumnas berfungsi sebagai lembaga penyedia atau “bulog perumahan” yang memastikan suplai rumah stabil. Dalam ekosistem ini, perbankan seperti BTN juga bisa diberdayakan sebagai mitra pembayaran cicilan, meski di beberapa negara modelnya langsung melalui lembaga penyedia rumah.

    Fahri menjelaskan, kolaborasi Tapera, perbankan, dan Perumnas akan menciptakan ekosistem perumahan sosial yang tidak hanya menyediakan rumah murah dan sehat, tetapi juga memberi fleksibilitas. Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (24/09/2025).

  • Kementerian Haji dan Umrah Indonesia Canangkan Dua Program: Bakal Bangun Kampung Haji di Mekkah

    Kementerian Haji dan Umrah Indonesia Canangkan Dua Program: Bakal Bangun Kampung Haji di Mekkah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan update terbaru.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia membagikan momen saat melakukan pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta.

    Pertemuan ini membahas terkait ada program-program yang coba dicanangkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Indonesia.

    Diantaranya ada yang berkaitan dengan penguatan Diplomasi Haji dan umrah.

    “Pagi tadi saya berkoordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bapak @anismatta_ terkait dengan penguatan Diplomasi Haji dan umrah,” tulisnya dikutip Senin (22/9/2025).

    Selain kehadiran Anis Matta, Dahnil juga menyebut kehadiran dari Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah.

    Kedatangannya untuk membahas juga salah satu program yang ingin dicanangkan.

    Kementerian Haji dan Umrah Indonesia berencana untuk membuat kampung Haji Indonesia di Mekkah.

    “Pertemuan juga diikuti oleh Wakil Menteri Perumahan @fahrihamzah koordinasi juga terkait dengan rencana kampung Haji Indonesia di Mekkah,” sebutnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tragedi Kecelakaan di Jombang: Sepeda Motor CBR vs Honda Beat, Dua Korban Terluka

    Tragedi Kecelakaan di Jombang: Sepeda Motor CBR vs Honda Beat, Dua Korban Terluka

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Mayjen Sungkono, Desa Sengon, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025).

    Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda CBR dengan nomor polisi S-3724-WAA dan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-2878-OY. Akibat kejadian tersebut, dua orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di RSUD Jombang.

    Kronologi kejadian bermula ketika sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Elvian Fahri Maulana (20), seorang pekerja swasta asal Dusun Banjarkerep, Desa Banjardowo, Jombang, melaju dari arah barat menuju timur.

    Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengendara motor CBR tersebut tidak dapat menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Victory Bagyo Candra (63), seorang ojek online (ojol) asal Perum Jombang Permai, hendak belok kanan setelah menyalakan lampu sein.

    Menurut keterangan saksi mata, Susilo (45) dan Farit (26), keduanya warga Desa Sengon, kecelakaan terjadi karena kurangnya perhatian dari pengendara motor CBR terhadap rintangan di depan.

    Motor Honda Beat yang sedang belok kanan menjadi sasaran tabrakan. Akibatnya, kedua pengendara motor, yakni Elvian Fahri Maulana dan Victory Bagyo Candra, serta penumpang motor Beat, Daffa (20), seorang mahasiswa asal Tulungagung yang sedang dalam perjalanan menuju Pondok Unwaha Tambakberas, mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit.

    Saat dikonfirmasi, Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, menyampaikan, “Kecelakaan ini terjadi karena kurangnya jarak aman antara kedua pengendara motor, yang mengakibatkan terjadinya tabrakan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menjaga jarak aman, terutama pada saat berkendara di jalan raya yang padat.”

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Saat ini, kedua korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang.

    Dalam kecelakaan ini, pengendara sepeda motor Honda Beat diketahui sedang mengantar penumpang, yang merupakan seorang mahasiswa. Kejadian ini menambah panjang daftar kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara ojek online (ojol) di Jombang.

    Hal ini semakin menyoroti pentingnya keselamatan berkendara, terutama bagi pengemudi ojek online yang memiliki risiko lebih tinggi dalam beroperasi. [suf]

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fahri Hamzah Titip Perintah Khusus Prabowo ke Bos KAI, Ini Isinya

    Fahri Hamzah Titip Perintah Khusus Prabowo ke Bos KAI, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di seluruh Indonesia dapat dibangun hunian vertikal terjangkau.

    Hal ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Fahri untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden.

    “Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah,” kata Fahri Hamzah saat ditemui wartawan setelah acara Pencanangan Pra Kerjasama Dalam Rangka Dukungan Terhadap PSN Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Rabu (17/9/2025).

    Fahri melanjutkan KAI diminta oleh Presiden Prabowo untuk memenuhi hal tersebut karena tanah milik KAI masih cenderung lebih murah, sehingga harga hunian nantinya akan lebih terjangkau.

    Tak hanya KAI, penggunaan lahan milik BUMN, bisa membuat hunian semakin murah dan pengembang tidak perlu membeli tanah. Ini tidak hanya berlaku untuk tanah milik pemerintah pusat maupun BUMN saja, tetapi juga milik pemerintah daerah.

    “KAI diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? karena tanah kereta api kan punya negara, jadi harga tanahnya itu murah. Dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu kalau tanahnya murah, harga hunian pasti turun sehingga menjadi affordable bagi rakyat,” lanjut Fahri.

    Saat ini, lahan yang dimiliki oleh KAI yang akan dibangun hunian vertikal yakni berada di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, di mana akan ada 50.000 unit yang dibangun.

    Nantinya proyek tersebut akan dilakukan di atas tanah kosong milik KAI dan bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Diperkirakan, luas tanah kosong yang akan dipakai di Kampung Bandan ini seluas 11 hektare.

    Setelah Kampung Bandan, rencananya kawasan sekitar Stasiun Manggarai juga akan dipakai untuk membangun hunian vertikal.

    “Sebenarnya habis ini kita akan ke salah satu yang besar juga adalah Manggarai karena Manggarai itu di tengah kota. Itu nanti betul-betul segera kita persiapkan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita sudah mulai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) KAI Bobby Rasyid mengatakan KAI masih memiliki 600 stasiun yang bisa diintegrasikan dengan hunian vertikal.

    “Kami mempunyai lebih dari 600 stasiun di seluruh Indonesia yang siap diintegrasikan untuk hunian yang layak dan tentunya berbasis transit oriented development,” kata Bobby.

    Namun, belum diketahui stasiun mana saja yang dapat diintegrasikan dengan hunian vertikal.

    Sebagai informasi, pada pagi hari ini, Pemerintah melalui Kementerian PKP, Satgas Perumahan, KAI, dan investor asal Qatar yakni Al Qilaa International Group (Al Qilaa) melakukan penandatanganan pra kerja sama berkaitan pembangunan hunian vertikal di Kampung Bandan, Jakarta Utara, tak jauh dari Stasiun Kampung Bandan.

    Rencana awal, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Qatar dimulai dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang berdiri di atas lahan KAI, dan menjadi salah satu kawasan transit oriented development (TOD) baru di Kampung Bandan.

    Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian PKP, Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Investor Qatar Lirik Proyek Hunian TOD di Stasiun Manggarai

    Investor Qatar Lirik Proyek Hunian TOD di Stasiun Manggarai

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap rencana investasi lanjutan yang akan digulirkan investor asal Qatar mendukung program 3 juta rumah Prabowo Subianto.

    Fahri menjelaskan, pada tahap awal Qatar akan membangun 50.000 unit hunian di Kawasan Kampung Bandan, Jakarta Pusat di area lahan seluas 11 hektare (Ha) milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

    “Yang ini [investasi Qatar di Kampung Bandan] setidaknya total itu akan dibangun di lahan 54 hektare atau 24 hektare saya lupa, tapi yang tanah kosong ini dulu kira-kira ada 11 hektare yang kosong,” kata Fahri saat ditemui di Kampung Bandan, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Fahri membocorkan bahwa AlQilaa International Group juga melirik minat untuk mengembangkan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.

    Dia bahkan menjelaskan rencananya pengembangan hunian di Stasiun Manggarai oleh Qatar dapat segera mulai diteken pada akhir tahun ini.

    “Sebenarnya habis ini kita akan ke salah satu yang besar juga adalah Manggarai. Karena Manggarai itu di tengah kota itu nanti betul-betul segera kita persiapkan. Mudah-mudahan, sebelum akhir tahun kita udah mulai,” tambahnya.

    Sebelumnya, AlQilaa Group memang telah menyampaikan komitmennya untuk membangun 100.000 unit hunian vertikal bersubsidi dan non-subsidi di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Di mana, 50.000 di antaranya akan direalisasikan di wilayah Kampung Bandan.

    Untuk mendukung rencana tersebut, AlQilaa berkomitmen untuk menyediakan investasi sekitar US$2,5 miliar atau sekitar Rp40,54 triliun (Asumsi kurs: Rp16.217) untuk pembangunan tahap awal tersebut dan akan bertambah selama beberapa tahun ke depan.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memungkinkan proyek hunian dengan harga terjangkau ini dapat berjalan untuk membantu masyarakat Indonesia terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah,” ujar Abdulaziz.