Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I), atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia. 

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat, termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Fahri mengatakan, RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. 

    “Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” imbuhnya. 

    Untuk itu, Fahri menyatakan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat. 

    “Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” ungkap dia. 

    Dewan Pakar HUD Encep R Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian. 

    “Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen,” paparnya. 

     

  • Menko AHY Panggil Menteri PU hingga Menhub, Ada Apa? – Page 3

    Menko AHY Panggil Menteri PU hingga Menhub, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memanggil sejumlah menteri teknis di bawah koordinasi ke Kantor Kementerian IPK di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Adapun jelang pertemuan tersebut, beberapa menteri dan jajarannya tampak datang terlebih dahulu sebelum AHY. Sebut saja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, hingga Wamen PU Diana Kusumastuti beserta jajaran eselon I di Kementerian PU.

    AHY sendiri tiba di kantornya sekitar pukul 10.00 WIB. Saat hendak beranjak menuju ruangannya, ia menyempatkan diri sejenak menjelaskan terkait pemanggilan para menteri di bawahnya.

    “Jadi saya mungkin mendengarkan paparan dari para menteri, termasuk juga para wakil menteri, sekjen, dan juga jajaran eselon I untuk menyamakan frekuensi. Sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui, ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025,” ujarnya.

    Dampak ke Peertumbuhan Ekonomi

    Ditekankannya, ia ingin para menteri teknis tidak hanya sekadar menjalankan tugasnya di lingkup masing-masing, tapi juga punya dampak nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah.

    “Yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat,” tegas AHY.

     

  • Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    JAKARTA – Siapa nyana, menjamurnya penggunaan skuter listrik di Jakarta, dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan polemik. Mulai dari regulasi operasional sampai insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna otopet listrik dengan kendaraan pribadi.

    Padahal, awalnya Pemprov DKI berniat meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan peredaran kendaraan bermotor di Jakarta. Di saat bersamaan, penyedia jasa on-demand Grab meluncurkan layanan GrabWheels. Fasilitas skuter listrik yang bisa dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain.

    Selama beroperasinya GrabWheels yang terus digandruni warga Jakarta. Pemprov DKI pun tengah menggodok aturan terkait penggunaan skuter listrik sebagai salah satu moda transportasi, mulai dari shelter penyewaan di beberapa lokasi hingga aturan keselamatannya.  

    Tapi, alih-alih digunakan sebagai kendaraan transit menuju stasiun MRT atau halte TransJakarta seperti yang diharapkan Pemprov DKI. Fasilitas skuter listrik milik GrabWheels ini malah jadi sarana hiburan warga Jakarta, kala menikmati ruang terbuka di sekitaran Senayan hingga jalan-jalan kota.

    Belum adanya peraturan tegas terkait pengoperasian skuter listrik, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeluarkan aturan agar otopet listrik itu hanya dioperasikan di jalur khusus sepeda dan tidak melebihi jam 11 malam.

    “Untuk jalur sepeda itu memang khusus untuk pesepeda, untuk otoped [skuter listrik] ini kan elektrik, perihal kecepatan kan dia beragam, saya pikir untuk masuk dan menggunakan jalur sepeda itu bukan masalah. Saat ini kita mendorong untuk ada persewaan sepeda, kita atur regulasi mengenai itu,” kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, 7 Oktober lalu. 

    Di sisi lain, pengoperasian skuter listrik mendapat preseden kurang menyenangkan dari pejalan kaki. Kepada VOI, Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus bilang pengguna skuter listrik mengganggu pejalan kaki karena masuk ke trotoar dan digunakan di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Lewat akun Instagram Dinas Bina Marga DKI Jakarta, bahkan memperlihatkan banyaknya pengguna skuter listrik yang tidak bertanggung jawab di sejumlah JPO. Setidaknya ada tiga JPO di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang kerap digunakan pengguna skuter listrik untuk melintas. 

    “Panel-panel (lantai) JPO rusak karena ban skuter listrik, Kita perbaiki panel tersebut sejak hari Minggu sampai dua hari ke depan (Jumat)” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho.

    Padahal, menurut Hari sudah ada tanda larangan menaiki skuter listrik ke atas JPO. Tanda tersebut terpasang pada tiap akses masuk JPO. Tapi, pengguna skuter tetap membandel dengan menaiki JPO, karena tak ada pengawasan langsung.

    “Nah, yang kita lihat dari CCTV, pemakaian skuter di JPO itu pada malam hari. Kalau siang dia enggak berani. Jadi, begitu pengawasan enggak ada, mereka baru main,” ucap dia. 

    Kembali pada permasalahan regulasi skuter listrik, Dishub sebenarnya sudah mengimbau pengguna otopet listrik untuk tidak melintas di trotoar, termasuk di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day. Namun memang belum ada sanksi tegas yang diberlakukan terhadap pengguna skuter listrik yang membandel.

    Minimnya regulasi dan sarana penunjang keselamatan dari pengoperasian skuter listrik, telah menimbulkan korban jiwa. Dua pengguna GrabWheels diketahui menjadi korban tabrak lari pada Minggu 10 November lalu. 

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Di mana ada sekelompok remaja yang sedang menggunakan GrabWheels dan ditabrak oleh sebuah mobil dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    adik gw, ammar jadi salah satu korban kecelakaan ini dan anehnya gak ada satupun media yang meliput kecelalaan ini tolong @TMCPoldaMetro usut tuntas kecelakaan ini. dan pihak @GrabID buatlah kajian tentang safety layanan grabwheels kalian. pic.twitter.com/qAyq0KZ7Lz

    — Alan Darmasaputra (@alandarma_s) November 12, 2019

    “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Mungkinkah Dilarang?

    Polemik skuter listrik saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal November, Singapura sudah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Pelarangan dilakukan atas alasan keamanan. Pada awal 2020, pengguna yang menggunakan skuter listrik di trotoar akan kena denda.

    Kebijakan ini keluar setelah kecerobohan pengendara skuter listrik menewaskan seorang pengendara sepeda bernama Ong Bee Eng (65). Dia terluka serius akibat dihantam seorang pengendara skuter listrik di wilayah Bedok, dekat stasiun MRT Tanah Merah.

    Kini pengendara skuter listrik di Singapura hanya bisa digunakan pada jalur khusus sepeda. Singapura menjadi negara ketiga yang melarang penggunaan skuter listrik di trotoar setelah sebelumnya Jerman dan Prancis memberlakukan larangan serupa.

    Melihat cukup banyaknya kasus penggunaan skuter listrik yang bermasalah, akankah Indonesia khususnya DKI Jakarta ikut melarang pengoperasian escooter. Terlebih sudah adanya masalah kerusakan di fasilitas umum, hingga korban jiwa.

  • Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak untuk pembangunan rumah di kawasan pesisir.

    Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jakarta.

    Fahri mengatakan perubahan perbaikan hunian harus sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

    “Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

    “Terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus,” lanjutnya.

    Fahri mengatakan, di Indonesia ini ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepri.

    Menurut dia, Kepri merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

    Maka dari itu, selain renovasi dan pembangunan rumah, juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai, sehingga mampu menarik minat investor.

    Ia pun meminta Pemda, termasuk Gubernur Kepri, agar dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak.

    Nanti, Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

    “Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya,” uajr Fahri.

    “Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta di perkotaan.

    Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa.

    “Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

    Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

    Bonny mengatakan program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

    “Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.

    Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

    Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dengan program 3 juta rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun.

    “Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ucap Bonny. 

  • Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    Wamen Fahri Hamzah Usul RT-RW Dilibatkan Dalam Program 3 Juta Rumah di Desa – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan agar entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ikut terlibat dalam program 3 juta rumah.

    Hal tersebut dilayangkan Fahri usai mendapatkan usulan dari Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

    HUD mengusulkan agar adanya pembangunan rumah berbasis komunitas. 

    Sebab, rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebenarnya merupakan penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional.

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti RT dan RW dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.”

    “Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri ketika rapat bersama anggota HUD Institute di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

    RT dan RW diusulkan dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

    Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah, tetapi belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi.

    “Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah,” ujar Fahri.

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menyatakan kementeriannya selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

    Nantinya berbagai usulan itu akan menjadi bagian dari penyusunan aturan yang komprehensif.

    “Supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” pungkas Fahri.

    Perumahan Berbasis Komunitas

    Dalam kesempatan sama, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

    Bahkan, menurut dia, rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, Encep mengatakan sekitar 82,68 persen perumahan nasional disediakan dari rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

    Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen.

    Namun, dengan angka persentase yang besar tersebut, Encep menyebut terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknik.

    Contohnya adalah rumah tidak layak seperti berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

    “Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah,” kata Encep.

    Encep menyampaikan sejumlah contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah.

    Ia menyebut salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Banyuasin, Sumatera Selatan.

    Di situ, konsep lahannya disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

  • Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menekankan adanya pembelajaran dan pemahaman soal pasar modal sejak dini. Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Sementara hal berbeda justru diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pasar modal ini.

    Prabowo mengakui dirinya tidak memiliki saham, apalagi program kasih makan bergizinya pernah ditertawakan karena dianggap mengancam harga saham turun.

    “Mau kasih makan bergizi? hahaha ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam ‘nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya memunculkan gagasan makan bergizi gratis,” kata Prabowo. 

    “Saya bilang dan saya nggak punya saham. Saya bilang rakyat di desa-desa tidak punya saham, bener? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu siapa yang main bursa di sini menteri-menteri hayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya,” tambahnya.

  • Fahri Hamzah Sambut Baik Usul Bangun Rumah Berbasis Komunitas – Page 3

    Fahri Hamzah Sambut Baik Usul Bangun Rumah Berbasis Komunitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I), atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia. 

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat, termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Fahri mengatakan, RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. 

    “Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” imbuhnya. 

    Untuk itu, Fahri menyatakan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat. 

    “Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” ungkap dia. 

    Dewan Pakar HUD Encep R Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian. 

    “Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen,” paparnya. 

     

  • Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik fenomena politik liberal di Indonesia. Fahri menyebut sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa.

    Hal ini, menurut Fahri, bisa memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif serta merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional. Dia mencontohkan, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat memiliki kelemahan seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.

    “Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’.

    Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri Bangsa Indonesia.

    “Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.

    Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.

    Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.

    Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.

    “Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.

    Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.

    Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.

    “Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.

    Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.

    Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.

    “Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.

    Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.

    “Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati,” tegas Fahri. [hen/beq]

  • Partai Gelora sebut tak ada niat Presiden Prabowo mempersulit rakyat

    Partai Gelora sebut tak ada niat Presiden Prabowo mempersulit rakyat

    Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan tidak ada niat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat yang menikmati ekonomi yang besar dikenakan pajak yang besar. Sedangkan rakyat yang kurang memiliki kekuatan ekonomi harus dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa.

    “Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif,” kata Fahri dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk menghadirkan ekonomi. Di samping menaikkan pajak, menurut dia, pemerintah juga menggelontorkan banyak subsidi.

    “Ini adalah jalan dari negara yang benar ya,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

    Menurut dia, seluruh pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.

    “Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam,” katanya.

    Setelah Tahun Baru 2025, dia ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.

    “Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini,” kata dia.

    DPR apresiasi pemerintah soal PPN 12 persen hanya untuk barang mewah

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.