Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Kementerian PKP Masih Siapkan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Bakal Dipaparkan di Depan DPR – Halaman all

    Kementerian PKP Masih Siapkan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Bakal Dipaparkan di Depan DPR – Halaman all

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menyiapkan peta jalan Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden

    Tayang: Rabu, 8 Januari 2025 16:46 WIB

    Endrapta Pramudiaz/Tribunnews.com

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ketika ditemui di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menyiapkan peta jalan Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan hasil dari peta jalan tersebut akan dipaparkan di depan DPR RI.

    “Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta. Nanti kita paparkan di DPR,” katanya ketika ditemui kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Fahri mengatakan peta jalan ini akan dipaparkan di depan DPR RI karena dari awal mereka lah pihak yang meminta adanya peta jalan tersebut.

    Maka dari itu, Fahri meminta agar menunggu undangan dari DPR, baru saat itu Kementerian PKP bisa menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    Kini, ia belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai peta jalan program ini kepada publik secara luas.

    “Tergantung undangan DPR. Kita tunggu. Itu janjianya [peta jalan selesai, red] kalau diundang DPR, kalau diminta DPR presentasinya,” ujar Fahri.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkap bahwa ia tak ingin terburu-buru dalam merumuskan peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    Sebab, ia tak ingin melewatkan berbagai terbosan dari masyarakat yang kerap ia dapatkan ketika sedang berdialog dengan berbagai pihak yang ditemui. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Resmi! Prabowo Gaet Investor Qatar untuk Bangun 1 Juta Rumah

    Resmi! Prabowo Gaet Investor Qatar untuk Bangun 1 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

    Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

    “Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

    Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan Penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

    “Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

    Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

    “Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

  • Wamen PKP: Investasi Qatar bantu bangun 1 juta hunian vertikal di kota

    Wamen PKP: Investasi Qatar bantu bangun 1 juta hunian vertikal di kota

    Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal)

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

    Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

    “Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

    Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

    Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

    “(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

    Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

    Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Livia Kristianti
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fahri Hamzah Wajibkan Rumah Baru Tahan Gempa Megathrust – Page 3

    Fahri Hamzah Wajibkan Rumah Baru Tahan Gempa Megathrust – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP) masih menunggu arahan dari DPR RI untuk peta jalan program 3 juta rumah, khususnya pada Komisi V. 

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu undangan dari DPR untuk memaparkan rencana detil pembangunan 3 juta rumah. 

    “Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta, tapi nanti kita paparkan di DPR. (Kapan?) Tergantung undangan DPR, kita tunggu,” ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Fahri pun menjanjikan cetak biru (blueprint) program yang jadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal menjadi dokumen publik. “Oiya, harus dong. Kan itu adalah janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah,” ungkapnya. 

    Adapun untuk tahun ini, Kementerian PKP akan berfokus pada kelanjutan program pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Namun, instansi baru pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bakal fokus menyasar hunian untuk kelompok menengah ke bawah. 

    “Meskipun kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya,” sebut Fahri. 

    Sebab menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah. Lantaran telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan, baik di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain untuk membeli hunian. 

    “Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah. Mekanisme itu yang lagi kami bicarakan dengan banyak lembaga,” tegasnya. 

  • Prabowo Bakal Terbang ke Qatar, Teken Investasi Proyek 1 Juta Rumah – Page 3

    Prabowo Bakal Terbang ke Qatar, Teken Investasi Proyek 1 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Qatar pada Rabu (8/1/2025), di Istana, Jakarta.  MoU ini menandai langkah strategis Qatar sebagai investor asing pertama yang mendukung program Presiden Prabowo pembangunan 3 juta rumah di Indonesia, khususnya dalam pembangunan 1 juta rumah.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP), Fahri Hamzah, setelah menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Permukiman (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta.

    Dukungan Qatar untuk Hunian Vertikal di Perkotaan

    Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun (rusun) dan apartemen di kawasan perkotaan.

    “Lokasinya akan ditentukan bersama mitra lokal, termasuk BUMN dan swasta, dengan prioritas pembangunan di kota,” ujar Fahri.

    Menurut Fahri, pemerintah akan memfasilitasi seluruh proses yang diperlukan, mulai dari pemilihan tanah hingga pengurusan izin.

    “Kami menyambut baik semua pihak, termasuk Qatar, yang ingin berkontribusi dalam program 3 juta rumah setahun ini,” tambahnya.

    Teknis Pelaksanaan dan Mitra Lokal

    Fahri menyebut bahwa detail teknis pelaksanaan, termasuk pembagian lokasi pembangunan dan skema kerja sama, akan dirumuskan dalam rapat teknis lanjutan. Qatar, sebagai salah satu negara Teluk Arab, dinilai responsif dalam menyambut peluang investasi ini.

    “Pembangunan akan melibatkan mitra lokal, baik dari perusahaan BUMN maupun swasta. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target program perumahan nasional,” jelas Fahri.

     

  • Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I), atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia. 

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat, termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Fahri mengatakan, RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. 

    “Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” imbuhnya. 

    Untuk itu, Fahri menyatakan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat. 

    “Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” ungkap dia. 

    Dewan Pakar HUD Encep R Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian. 

    “Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen,” paparnya. 

     

  • Menko AHY Panggil Menteri PU hingga Menhub, Ada Apa? – Page 3

    Menko AHY Panggil Menteri PU hingga Menhub, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memanggil sejumlah menteri teknis di bawah koordinasi ke Kantor Kementerian IPK di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Adapun jelang pertemuan tersebut, beberapa menteri dan jajarannya tampak datang terlebih dahulu sebelum AHY. Sebut saja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, hingga Wamen PU Diana Kusumastuti beserta jajaran eselon I di Kementerian PU.

    AHY sendiri tiba di kantornya sekitar pukul 10.00 WIB. Saat hendak beranjak menuju ruangannya, ia menyempatkan diri sejenak menjelaskan terkait pemanggilan para menteri di bawahnya.

    “Jadi saya mungkin mendengarkan paparan dari para menteri, termasuk juga para wakil menteri, sekjen, dan juga jajaran eselon I untuk menyamakan frekuensi. Sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui, ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025,” ujarnya.

    Dampak ke Peertumbuhan Ekonomi

    Ditekankannya, ia ingin para menteri teknis tidak hanya sekadar menjalankan tugasnya di lingkup masing-masing, tapi juga punya dampak nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah.

    “Yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat,” tegas AHY.

     

  • Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    JAKARTA – Siapa nyana, menjamurnya penggunaan skuter listrik di Jakarta, dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan polemik. Mulai dari regulasi operasional sampai insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna otopet listrik dengan kendaraan pribadi.

    Padahal, awalnya Pemprov DKI berniat meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan peredaran kendaraan bermotor di Jakarta. Di saat bersamaan, penyedia jasa on-demand Grab meluncurkan layanan GrabWheels. Fasilitas skuter listrik yang bisa dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain.

    Selama beroperasinya GrabWheels yang terus digandruni warga Jakarta. Pemprov DKI pun tengah menggodok aturan terkait penggunaan skuter listrik sebagai salah satu moda transportasi, mulai dari shelter penyewaan di beberapa lokasi hingga aturan keselamatannya.  

    Tapi, alih-alih digunakan sebagai kendaraan transit menuju stasiun MRT atau halte TransJakarta seperti yang diharapkan Pemprov DKI. Fasilitas skuter listrik milik GrabWheels ini malah jadi sarana hiburan warga Jakarta, kala menikmati ruang terbuka di sekitaran Senayan hingga jalan-jalan kota.

    Belum adanya peraturan tegas terkait pengoperasian skuter listrik, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeluarkan aturan agar otopet listrik itu hanya dioperasikan di jalur khusus sepeda dan tidak melebihi jam 11 malam.

    “Untuk jalur sepeda itu memang khusus untuk pesepeda, untuk otoped [skuter listrik] ini kan elektrik, perihal kecepatan kan dia beragam, saya pikir untuk masuk dan menggunakan jalur sepeda itu bukan masalah. Saat ini kita mendorong untuk ada persewaan sepeda, kita atur regulasi mengenai itu,” kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, 7 Oktober lalu. 

    Di sisi lain, pengoperasian skuter listrik mendapat preseden kurang menyenangkan dari pejalan kaki. Kepada VOI, Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus bilang pengguna skuter listrik mengganggu pejalan kaki karena masuk ke trotoar dan digunakan di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Lewat akun Instagram Dinas Bina Marga DKI Jakarta, bahkan memperlihatkan banyaknya pengguna skuter listrik yang tidak bertanggung jawab di sejumlah JPO. Setidaknya ada tiga JPO di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang kerap digunakan pengguna skuter listrik untuk melintas. 

    “Panel-panel (lantai) JPO rusak karena ban skuter listrik, Kita perbaiki panel tersebut sejak hari Minggu sampai dua hari ke depan (Jumat)” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho.

    Padahal, menurut Hari sudah ada tanda larangan menaiki skuter listrik ke atas JPO. Tanda tersebut terpasang pada tiap akses masuk JPO. Tapi, pengguna skuter tetap membandel dengan menaiki JPO, karena tak ada pengawasan langsung.

    “Nah, yang kita lihat dari CCTV, pemakaian skuter di JPO itu pada malam hari. Kalau siang dia enggak berani. Jadi, begitu pengawasan enggak ada, mereka baru main,” ucap dia. 

    Kembali pada permasalahan regulasi skuter listrik, Dishub sebenarnya sudah mengimbau pengguna otopet listrik untuk tidak melintas di trotoar, termasuk di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day. Namun memang belum ada sanksi tegas yang diberlakukan terhadap pengguna skuter listrik yang membandel.

    Minimnya regulasi dan sarana penunjang keselamatan dari pengoperasian skuter listrik, telah menimbulkan korban jiwa. Dua pengguna GrabWheels diketahui menjadi korban tabrak lari pada Minggu 10 November lalu. 

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Di mana ada sekelompok remaja yang sedang menggunakan GrabWheels dan ditabrak oleh sebuah mobil dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    adik gw, ammar jadi salah satu korban kecelakaan ini dan anehnya gak ada satupun media yang meliput kecelalaan ini tolong @TMCPoldaMetro usut tuntas kecelakaan ini. dan pihak @GrabID buatlah kajian tentang safety layanan grabwheels kalian. pic.twitter.com/qAyq0KZ7Lz

    — Alan Darmasaputra (@alandarma_s) November 12, 2019

    “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Mungkinkah Dilarang?

    Polemik skuter listrik saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal November, Singapura sudah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Pelarangan dilakukan atas alasan keamanan. Pada awal 2020, pengguna yang menggunakan skuter listrik di trotoar akan kena denda.

    Kebijakan ini keluar setelah kecerobohan pengendara skuter listrik menewaskan seorang pengendara sepeda bernama Ong Bee Eng (65). Dia terluka serius akibat dihantam seorang pengendara skuter listrik di wilayah Bedok, dekat stasiun MRT Tanah Merah.

    Kini pengendara skuter listrik di Singapura hanya bisa digunakan pada jalur khusus sepeda. Singapura menjadi negara ketiga yang melarang penggunaan skuter listrik di trotoar setelah sebelumnya Jerman dan Prancis memberlakukan larangan serupa.

    Melihat cukup banyaknya kasus penggunaan skuter listrik yang bermasalah, akankah Indonesia khususnya DKI Jakarta ikut melarang pengoperasian escooter. Terlebih sudah adanya masalah kerusakan di fasilitas umum, hingga korban jiwa.

  • Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak untuk pembangunan rumah di kawasan pesisir.

    Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jakarta.

    Fahri mengatakan perubahan perbaikan hunian harus sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

    “Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

    “Terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus,” lanjutnya.

    Fahri mengatakan, di Indonesia ini ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepri.

    Menurut dia, Kepri merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

    Maka dari itu, selain renovasi dan pembangunan rumah, juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai, sehingga mampu menarik minat investor.

    Ia pun meminta Pemda, termasuk Gubernur Kepri, agar dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak.

    Nanti, Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

    “Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya,” uajr Fahri.

    “Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta di perkotaan.

    Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa.

    “Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

    Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

    Bonny mengatakan program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

    “Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.

    Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

    Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dengan program 3 juta rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun.

    “Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ucap Bonny. 

  • Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

    Wamen Fahri Hamzah Usul RT-RW Dilibatkan Dalam Program 3 Juta Rumah di Desa – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan agar entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ikut terlibat dalam program 3 juta rumah.

    Hal tersebut dilayangkan Fahri usai mendapatkan usulan dari Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

    HUD mengusulkan agar adanya pembangunan rumah berbasis komunitas. 

    Sebab, rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebenarnya merupakan penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional.

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti RT dan RW dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.”

    “Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri ketika rapat bersama anggota HUD Institute di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

    RT dan RW diusulkan dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

    Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah, tetapi belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi.

    “Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah,” ujar Fahri.

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menyatakan kementeriannya selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

    Nantinya berbagai usulan itu akan menjadi bagian dari penyusunan aturan yang komprehensif.

    “Supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” pungkas Fahri.

    Perumahan Berbasis Komunitas

    Dalam kesempatan sama, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

    Bahkan, menurut dia, rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, Encep mengatakan sekitar 82,68 persen perumahan nasional disediakan dari rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

    Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen.

    Namun, dengan angka persentase yang besar tersebut, Encep menyebut terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknik.

    Contohnya adalah rumah tidak layak seperti berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

    “Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah,” kata Encep.

    Encep menyampaikan sejumlah contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah.

    Ia menyebut salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Banyuasin, Sumatera Selatan.

    Di situ, konsep lahannya disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).