Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Fahri Hamzah Ungkap Qatar Tambah Komitmen Bangun 6 Juta Rumah di Indonesia

    Fahri Hamzah Ungkap Qatar Tambah Komitmen Bangun 6 Juta Rumah di Indonesia

    Jakarta: Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.
     
    Semula, Qatar hanya berencana membangun 1 juta rumah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka. Namun, mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar. 
     
    “Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah,” ujar Fahri Hamzah melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Peran Pemerintah dan Semi-Government

    Fahri menjelaskan, perjanjian investasi awal untuk pembangunan 1 juta rumah melibatkan entitas semi-pemerintah Qatar. Sementara itu, tambahan 5 juta unit rumah sepenuhnya didukung oleh pemerintah Qatar. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.
     
    Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal. “Tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

    Pertemuan di Doha Akan Bahas Skema Pembangunan

    Rencana pembangunan 6 juta rumah ini masih dalam tahap pembahasan. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.
     
    “Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini,” jelas Fahri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melarang keras penggunaan lahan produktif seperti sawah untuk pembangunan perumahan. Selain itu, praktik perbankan yang dinilai masih mendukung pembangunan di atas lahan sawah, menjadi sorotan tajam.
     
    “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
     
    Lebih lanjut, Fahri mengkritik tata kota pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, pembangunan perumahan terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan yang matang. Banyak rumah yang dibangun di sembarang tempat, termasuk di atas lahan bekas sawah, karena tingginya permintaan tempat tinggal pada masa itu.

    Baca juga: Rekomendasi Rumah di Magelang, Harga Mulai dari Rp150 Jutaan
     
    Fahri menyoroti tingkah perbankan yang masih memberikan insentif pembiayaan kepada proyek perumahan yang dibangun di atas lahan sawah. Menurutnya, perbankan seharusnya lebih selektif dan memprioritaskan proyek yang mematuhi prinsip tata kelola lahan berkelanjutan. 
     
    “Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ungkap Fahri.
     
    Ia menyebut bahwa ada pengembang yang dengan mudah mendapatkan insentif tersebut meski pembangunannya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini harus dievaluasi karena sangat berisiko.
     
    Ia menjelaskan risiko besar pembangunan di atas lahan bekas sawah. Tanah bekas sawah memiliki struktur yang lembek sehingga tidak kokoh untuk mendirikan bangunan. 
     
    Hal ini berbahaya, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri memberikan contoh kerusakan masif di Lombok Utara akibat gempa 7 skala richter beberapa tahun lalu, di mana banyak rumah roboh karena dibangun di atas lahan yang tidak kuat.
     
    “Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” jelasnya.
     
    Usai menyampaikan kritik tersebut, Fahri menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan lahan layak bagi pembangunan perumahan di masa mendatang. Pemerintah akan mendorong kebijakan yang mendukung tata kelola lahan berkelanjutan agar tidak ada lagi pembangunan di lahan yang berisiko tinggi.
     
    Selain itu, Fahri berharap konsep perumahan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama dapat diterapkan secara luas. Ia juga menekankan pentingnya adopsi prinsip-prinsip green building dalam setiap proyek pembangunan rumah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Wamen Fahri Hamzah: Jepang Tertarik Berinvestasi pada Program 3 Juta Rumah

    Wamen Fahri Hamzah: Jepang Tertarik Berinvestasi pada Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut selain China, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), kini Jepang juga tertarik untuk berinvestasi pada program 3 juta rumah. Salah satu alasannya karena bunganya yang terjangkau.

    “Tadi saya tantang teman-teman dari Jepang nih kan. Ternyata mereka tadi bisik-bisik ke saya juga bunganya cukup rendah. Jadi ada kemungkinan Jepang juga bisa cukup besar keterlibatannya (untuk investasi),” ungkap Fahri dalam seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Fahri banyak negara yang antusias kepada program 3 juta rumah yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Antusiasme ini terlihat setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara.

    “Jadi antusiasme tinggi setelah mendengar bapak presiden berencana membangun 3 juta rumah itu dari seluruh dunia,” lanjutnya.

    Untuk Qatar, sampai saat ini mereka berminat untuk berinvestasi untuk membangun 6 juta rumah, di mana 1 juta di antaranya sudah ditanda tangani. Sementara itu UEA juga sudah menyatakan minat untuk berinvestasi 1 juta rumah. Ke depan, Fahri juga membuka peluang peningkatan investasi dari UEA.

    “Sebelumnya kami ke Emirat, menteri infrastruktur menyebut UEA berminat berinvestasi untuk 1 juta unit. Namun, setelah mereka mendengar Qatar nambah investasi (menjadi 6 juta rumah), jadi kayaknya Emirat juga ingin nambah,” jelasnya.

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

    Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. 

    “Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

    Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

    “Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan.

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar. Di mana, perusahaan itu berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

    “Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal itu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

  • Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah. 

    Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

    “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya. 

    Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya. 

    “Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

    Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan. 

    Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya. 

    “Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

    “Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

    Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

  • PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    “Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

    Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

    Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

    “Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

    AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

    “Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia,” kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

    Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

    Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

    Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

    Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

    Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

    Sumber : Antara

  • Yusril beri sinyal dukung figur muda jadi Ketum PBB

    Yusril beri sinyal dukung figur muda jadi Ketum PBB

    Denpasar (ANTARA) – Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.

    “Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin malam.

    Ia berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

    “Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan,” katanya.

    Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

    Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

    “Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum),” katanya.

    Senada dengan Masrur Anhar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi Ketua Umum (Ketum) PBB.

    Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

    “Saya doakan semoga beliau yang terpilih,” kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

    Dalam muktamar itu mencuat sejumlah nama yang akan mencalonkan diri menduduki posisi ketua umum di antaranya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

    Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB

    Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 16:08 WIB

    Elshinta.com – Afriansyah Noor memastikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Caketum PBB) di Muktamar VI di Bali pada 13-15 Januari 2025. 

    Pasalnya, dirinya mengaku mendapat  dukungan dari beberapa daerah di mana setidaknya sudah 9 dari 38 DPW-PBB se-Indonesia memintanya untuk maju menjadi Caketum PBB. 

    “Saya baru dua hari lalu mengatakan ingin maju. Ada desakan dari DPC, DPW untuk saya maju. Telepon semua, WhatsApp (WA) juga,” kata Ferry sebagaimana rilis yang diterima Elshinta.com, Minggu (12/1).

    Dikatakan mantan Sekretaris Jenderal PBB ini, tiga di antara DPW itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten dan Bengkulu. Semua itu muncul dari kebersamaan ketika mendampingi Ketua Umum saat itu Yusril Ihza Mahendra.

    “Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC maupun DPW itu kan masih saya yang tanda tangan. Jadi saya memiliki ke­dekatan emosional dengan mereka,” ujar pria yang biasa disapa Ferry.

    Mantan Wakil Menteri Tenaga kerja ini, beragam perjuangan ber­sama dilakukan untuk partai saat bersama Yusril. Misalnya, ketika proses verifi­kasi administrasi hingga faktual di Pemilu 2024 dan kala itu, PBB kali pertama menjadi kontestan tanpa gugatan hukum.

    “Sama-sama kita melakukan kerja sama membangun partai di semua tingkatan. Itu memang saya bangun betul bersama Ketum Yusril,” imbuh Ferry seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Senin (13/1). 

    Ferry mengatakan kontestasi meraih posisi PBB-1 bukan perkara mudah. Apalagi salah satunya rivalnya yang merupakan keponakan Yusril yaitu Gugum Ridho Putra sudah  melakukan deklarasi.

    Sejumlah nama masuk radar bursa Caketum PBB, yaitu Pj Ketum PBB Fahri Bachmid, Sekjen PBB Mohamdad Masduki, putra Yusril yaitu Yuri Kemal Fadlullah dan Jumhur Lantong.

    Meski begitu, Ferry mengaku siap berpartisipasi karena ini demi semangat bersama mem­bangun PBB. Ia juga sudah berkomunikasi dengan Prof Yusril ihwal keinginannya maju di bursa Caketum PBB medio 2025-2030.

     “Artinya, dalam demokrasi sesuai aturan main yang ada saya siap maju,” pungkas Ferry yang saat ini menjabat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Sumber : Radio Elshinta