Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Haruskah Muncul Korban, Sebelum Aturan Skuter Listrik Berlaku

    Haruskah Muncul Korban, Sebelum Aturan Skuter Listrik Berlaku

    JAKARTA – Permasalahan soal skuter listrik atau e-scooter, satu persatu mulai bermunculan. Mulai dari regulasi yang mengatur penggunaan skuter listik di area publik hingga minimnya fasilitas penunjuang keselamatan penggunanya. 

    Sampai pada Minggu, 10 November lalu, dua pengguna skuter listrik Grabwheels menjadi korban tabrak lari di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat. Wisnu (18) dan Ammar (18) harus meregang nyawa, lantara ditabrak oleh pengendara mobil. 

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar di Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    adik gw, ammar jadi salah satu korban kecelakaan ini dan anehnya gak ada satupun media yang meliput kecelalaan ini tolong @TMCPoldaMetro usut tuntas kecelakaan ini. dan pihak @GrabID buatlah kajian tentang safety layanan grabwheels kalian. pic.twitter.com/qAyq0KZ7Lz

    — Alan Darmasaputra (@alandarma_s) November 12, 2019

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    “Dari hasil pemeriksaan urine, tidak dinyatakan positif narkoba. Tapi memang dia minum alkhohol, dia (Saat Berkendara) dipengaruhi alkhohol,” tegas Fahri.

    Dari hasil olah TKP, DH pengemudi yang menabrak keenam remaja tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 310 juncto Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

    Aturan keselamatan skuter listrik

    Grab Indonesia, selaku penyedia layanan GrabWheels telah memberikan komentar terkait insiden yang terjadi. Pihak GrabWheels akan menindaklanjuti laporan yang terjadi serta melakukan investigasi kejadian tersebut.

    “Segenap manajemen Grab menyesali kejadian ini dan turut berduka cita bagi keluarga dan rekan yang ditinggalkan. Kami telah menghubungi pihak keluarga pengguna dan prioritas kami saat ini adalah memberikan dukungan penuh dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna dan keluarganya,” kata CEO of GrabWheels, TJ Tham dalam keterangannya.

    “Grab berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan penggunaan GrabWheels melalui edukasi kepada pengguna dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya menjaga keselamatan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih menggodok regulasi dan aturan terkait penggunaan skuter listrik di ibu kota. Hal ini merupakan buntut dari peristiwa tabrakan antara pengemudi mobil dengan pengguna skuter listrik hingga meregang nyawa pada Minggu, 10 November kemarin.

    “Pemprov DKI akan melakukan pengaturan terhadap operasional eScooter yang disewakan dan untuk tahap awal sambil menunggu regulasinya terbit. Kami sudah sampaikan kepada operator eScooter untuk kita larang mereka beroperasi di trotoar, JPO, dan kalau mau beroperasi silakan masuk ke jalur sepeda,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Syahrin Liputo. 

    Polemik skuter listrik saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal November, Singapura sudah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Pelarangan dilakukan atas alasan keamanan. Pada awal 2020, pengguna yang menggunakan skuter listrik di trotoar akan kena denda.

    Kebijakan ini keluar setelah kecerobohan pengendara skuter listrik menewaskan seorang pengendara sepeda bernama Ong Bee Eng (65). Dia terluka serius akibat dihantam seorang pengendara skuter listrik di wilayah Bedok, dekat stasiun MRT Tanah Merah.

    Kini pengendara skuter listrik di Singapura hanya bisa digunakan pada jalur khusus sepeda. Singapura menjadi negara ketiga yang melarang penggunaan skuter listrik di trotoar setelah sebelumnya Jerman dan Prancis memberlakukan larangan serupa.

  • Menteri PKP Maruarar Mohon Dukungan Polri untuk Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Menteri PKP Maruarar Mohon Dukungan Polri untuk Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam program 3 juta rumah sangat diperlukan.  

    “Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

    Maruarar juga siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri dengan melakukan ground breaking pada Februari 2025.

    “Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak / Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga Bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri,” ungkapnya. 

    Ara menilai, komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya, sama dengan bantu menyelesaikan 1 persen tugas Kementerian PKP dalam hal penyediaan rumah. 

    “Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Saya mendapatkan informasi, bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori, dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia,” tutur dia.

    Apresiasi Minat Partisipasi Jepang 

    Program pembangunan 3 juta rumah ini diklaim telah ikut menarik minat sejumlah negara luar, untuk mau berinvestasi di dalamnya, salah satunya Jepang. 

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, dengan pengalaman pembangunan rumah yang hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilaksanakan di Jepang, diharapkan juga bisa menjadi inspirasi dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

    “Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Fahri Hamzah beberapa waktu lalu. 

     

     

  • Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi MBR

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 19:06 WIB

    Dok: Kementerian PKP

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat diskusi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta, Senin (27/1/2025) malam. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kepada Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta, Fahri meminta mereka tidak beralasan tak ada dana untuk menyiapkan skema tersebut.

    “Jangan bicara tidak ada uang. Uang ada dan banyak untuk rakyat,” kata Fahri ketika diskusi bersama para asosiasi di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers pada Selasa (28/1/2025).

    “Dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang, yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah,” lanjutnya.

    Fahri menyebut Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah, dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain kepada pengembang, ia juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Pemda diharapkan aktif mengajukan proposal bantuan program perumahan.

    Sebab, menurut Fahri, Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

    Adapun Kementerian PKP juga tengah diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa agar mereka dapat terlibat lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  •  Tim SAR Gabungan Temukan Korban Ke-25 Longsor Petungkriyono

     Tim SAR Gabungan Temukan Korban Ke-25 Longsor Petungkriyono

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN — Pencarian korban longsor dan banjri bandang di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, terus dilakukan.

    Hingga Minggu (26/1), sudah ada 25 korban yang berhasil dievakuasi dan dalam kondisi keadaan meninggal dunia. Adapun masih ada satu orang yang belum ditemukan.

    Satu korban, M Nasrullah Amin (38), warga Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, diangkat, pada Sabtu (25/1) pukul 09.34.

    Korban kedua, Tigar Hapriyanto (34), warga Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, diangkat tiga menit kemudian.

    Anggota SAR Bumi Santri, Fahri Diky mengatakan, tim SAR mengalami kendala saat akan melakukan evakuasi korban yang ke-24 dan ke 25.

    Pada hari keempat pencarian, Jumat (24/1), tim SAR gabungan sudah menemukan tiga korban, yakni satu korban di rumah Sekdes Kasimpar dan dua korban di area Allo Kafe.

    “Akan tetapi, yang berhasil dievakuasi hanya satu, atas nama Aurel. Adapun dua korban lagi belum dievakuasi karena korban tertimpa batu, dan bangunan,” kata Fahri kepada Tribun Jateng.

    Fahri menjelaskan, kendala yang dihadapi tim SAR gabungan yaitu di lokasi hujan, kabut tebal, akses yang susah, dan ditambah lagi korban ke-24 dan ke-25 ini terhimpit antara ujung jembatan dan beton.

    “Korban ke-24 terlihat bagian pinggang ke atas dan korban ke-25 terlihat dari pinggang ke bawah,” jelasnya.

    Tim SAR gabungan saat itu masih menggunakan alat manual untuk melakukan pencarian, di antaranya Rotariso, alkon, hammer, jack hammer manual, linggis, cangkul, dan sekop.

    Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono mengatakan, operasi pencarian pada hari ke-5 terpaksa dihentikan lebih cepat.

    Hal tersebut dilakukan karena hujan yang turun dengan intensitas tinggi mengguyur area pencarian.

    “Personel SAR gabungan terpaksa kami tarik karena hujan deras dan kami hentikan untuk hari ini (Sabtu—Red). Dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan yang bisa membahayakan tim gabungan” ujar Budiono.

    Dia mengungkapkan, tim SAR gabungan mengalami kendala saat hendak mengevakuasi korban ke-24 dan ke-25, yang terhimpit material longsor berupa batu besar.

     “Segala cara untuk bisa menyingkirkan bebatuan yang menghimpit kedua korban dengan peralatan yang ada seperti peralatan extrikasi.

    Untuk excavator belum bisa digunakan karena lokasi masih tidak aman untuk penggunaan excavator,” ungkapnya.

    Dengan ditemukannya dua korban tersebut maka jumlah total korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia menjadi 25 orang.

    Adapun satu korban yang masih dalam pencarian, yakni M Teguh Imanto.

    Dia menambahkan, sejak pencarian korban tanah longsor pada hari ke-4, setiap selesai bertugas tim SAR gabungan disemprot dengan cairan disinfektan sebagai langkah pencegahan timbulnya penyakit akibat pembusukan mayat.

    “Kami selalu menjaga kesehatan dari para personil SAR gabungan karena yang utama adalah keselamatan personel kami. Jangan sampai selesai operasi SAR, para personel jatuh sakit,” tambahnya. (dro) 

  • Kemensos Kirim Logistik untuk Korban Longsor di Mamuju Sulbar – Halaman all

    Kemensos Kirim Logistik untuk Korban Longsor di Mamuju Sulbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (26/1/2025) malam mengakibatkan tanah longsor di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu.

    Longsor yang terjadi sekitar pukul 23.15 WITA tersebut mengakibatkan dua rumah tertimbun material, menewaskan empat orang dan melukai empat lainnya.

    Korban meninggal dunia diidentifikasi sebagai Nurlela (24), Nasril (40), Aisyah (4), dan Salsabila (balita). 

    Untuk korban luka-luka, yaitu Syahrul (50), Irawati (40), Fahri (30), dan Ajeng (13), telah mendapatkan penanganan medis di RS Bhayangkara dan RSUD Mamuju. 

    Jenazah korban meninggal berhasil ditemukan setelah upaya pencarian intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Tagana Sulawesi Barat, dan relawan.

    Medan lokasi longsor yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi. Jalan menuju lokasi hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur dan membuat jalanan licin. 

    Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah menurunkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup material longsor, namun proses pembersihan masih berlangsung.

    Kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju masih dilaporkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yang meningkatkan risiko bencana susulan. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada.

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. 

    “Begitu kami menerima laporan bencana, tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja bahu-membahu dengan Dinas Sosial setempat untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, dan mendistribusikan bantuan darurat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

    Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, tenda darurat, selimut, tikar, serta kebutuhan dasar lainnya untuk masyarakat terdampak.

    Selain itu, layanan dukungan psikososial diberikan kepada para korban, khususnya anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma akibat bencana. 

    “Kami memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan material, tetapi juga pendampingan emosional untuk mengurangi dampak psikologis dari tragedi ini,” kata Mensos.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak hanya hadir dalam situasi darurat, tetapi juga akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. 

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan hingga kondisi mereka pulih. Komitmen kami adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga,” kata Mensos.

    Kementerian Sosial mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung.

  • 4 Orang Meninggal Akibat Longsor Mamuju, Kemensos Kirim Bantuan Logistik

    4 Orang Meninggal Akibat Longsor Mamuju, Kemensos Kirim Bantuan Logistik

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya langsung menerjunkan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke lokasi, serta mengirimkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, tenda darurat, hingga kebutuhan dasar lainnya.

    “Begitu kami menerima laporan bencana, tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja bahu-membahu dengan Dinas Sosial setempat untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, dan mendistribusikan bantuan darurat,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    Diketahui, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur pada Minggu (26/1) malam menyebabkan terjadinya tanah longsor di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu. Longsor yang terjadi sekitar pukul 23.15 WITA tersebut mengakibatkan dua rumah tertimbun material, menewaskan empat orang dan melukai empat lainnya.

    Korban meninggal dunia diidentifikasi sebagai Nurlela (24 tahun), Nasril (40 tahun), Aisyah (4 tahun), dan Salsabila (balita). Sementara itu, korban luka-luka, yaitu Syahrul (50 tahun), Irawati (40 tahun), Fahri (30 tahun), dan Ajeng (13 tahun), telah mendapatkan penanganan medis di RS Bhayangkara dan RSUD Mamuju. Jenazah korban meninggal berhasil ditemukan setelah upaya pencarian intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Tagana Sulawesi Barat, dan relawan.

    Medan lokasi longsor yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi. Jalan menuju lokasi hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur dan membuat jalanan licin. Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah menurunkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup material longsor, namun proses pembersihan masih berlangsung.

    Kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju masih dilaporkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yang meningkatkan risiko bencana susulan. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada.

    “Kami memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan material, tetapi juga pendampingan emosional untuk mengurangi dampak psikologis dari tragedi ini,” tegasnya.

    Kemensos, kata dia, tidak hanya hadir dalam situasi darurat, tetapi juga akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai.

    Pihaknya pun mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Empat Orang Meninggal Akibat Longsor Mamuju, Kemensos Terjunkan Tagana – Halaman all

    Empat Orang Meninggal Akibat Longsor Mamuju, Kemensos Terjunkan Tagana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Minggu malam (26/1/2025), menyebabkan terjadinya tanah longsor di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu. 

    Longsor yang terjadi sekitar pukul 23.15 WITA tersebut mengakibatkan dua rumah tertimbun material, menewaskan empat orang dan melukai empat lainnya.

    Korban meninggal dunia diidentifikasi sebagai Nurlela (24 tahun), Nasril (40 tahun), Aisyah (4 tahun), dan Salsabila (balita). 

    Sementara itu, korban luka-luka, yaitu Syahrul (50 tahun), Irawati (40 tahun), Fahri (30 tahun), dan Ajeng (13 tahun), telah mendapatkan penanganan medis di RS Bhayangkara dan RSUD Mamuju. 

    Jenazah korban meninggal berhasil ditemukan setelah upaya pencarian intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Tagana Sulawesi Barat, dan relawan.

    Kementerian Sosial bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. 

    “Begitu kami menerima laporan bencana, tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja bahu-membahu dengan Dinas Sosial setempat untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, dan mendistribusikan bantuan darurat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui keterangan tertulis, Senin (27/1/2025). 

    Medan lokasi longsor yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi. 

    Jalan menuju lokasi hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur dan membuat jalanan licin. 

    Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah menurunkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup material longsor, namun proses pembersihan masih berlangsung.

    Kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju masih dilaporkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yang meningkatkan risiko bencana susulan.

    “Kami memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan material, tetapi juga pendampingan emosional untuk mengurangi dampak psikologis dari tragedi ini,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. 

    Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, tenda darurat, selimut, tikar, serta kebutuhan dasar lainnya untuk masyarakat terdampak. 

    Selain itu, layanan dukungan psikososial diberikan kepada para korban, khususnya anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma akibat bencana.

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan hingga kondisi mereka pulih. Komitmen kami adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga,” tutur Gus Ipul. 

    Kementerian Sosial mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung. (*)

  • Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

    Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

    Arsip Foto – Sejumlah siswa sekolah dasar bermain di kawasan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Marunda, Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

    Wamen PKP: Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

    “Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya,” ujar Fahri di Jakarta, Senin.

    Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri. Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

    Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

    Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving. Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

    Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

    Sumber : Antara

  • Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu Nasional 27 Januari 2025

    Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu Nasional 27 Januari 2025

    Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program
    pembangunan 3 juta rumah
    bagi rakyat ternyata rumit.
    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.
    “Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu,” kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).
    Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.
    “Instansi APH penyita hanya mengajukan usul,” lanjut Harli.
    Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.
    Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
    “Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya,” ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).
    Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk
    program 3 juta rumah
    tidak sepenuhnya gagal.
    “Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum,” tukasnya.
    Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
    Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.
    Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.
    “Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.
    “Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.