Tag: Fahri Hamzah

  • Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan soal program pengadaan dan renovasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    Kunjungan Maruarar, atau akrab disapa Ara, dan jajarannya merupakan yang kedua kalinya ke KPK. Sebelumnya, dia dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajarannya pernaj membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dengan KPK pada awal November 2024 lalu. 

    Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, KPK memberikan masukan ke Kementerian PKP untuk pembenahan data sosial guna memastikan penerima manfaat program itu tidak salah sasaran. Lembaga antirasuah juga menekankan soal penggunaan APBN untuk membuayai program tersebut. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap arahan KPK agar tidak ada penyimpangan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan untuk Program 3 Juta Rumah. 

    “Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi,” ungkap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut klaim Ara, banyak perusahaan maupun organsiasi yang kini mulai memercayakan CSR untuk program rumah bagi MBR itu. 

    “Berkat imbauan Presiden Prabowo sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah,” terangnya. 

    Adapun pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan pembiayaan program tersebut dengan di antaranya penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, SBN itu akan diterbitkan di pasar sekunder. Kemudian, Bank Indonesia (BI) disebut akan membeli surat berharga itu. 

  • Prabowo Pernah Bilang Dapat Ancaman IHSG Anjlok karena Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Pernah Bilang Dapat Ancaman IHSG Anjlok karena Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bikin geger. Nilainya anjlok hingga di atas 5% dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengambil langkah pembekuan sementara perdagangan atau trading halt.

    Pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG ambruk lebih dari 6,12% ke level 6.076. Beberapa saham tercatat melemah seiring dengan anjloknya IHSG. Data RTI Business pukul 11.56 WIB mencatat, 616 saham melemah, 166 saham stagnan, dan 67 saham menguat.

    Sementara itu, berdasarkan data perdagangan Stockbit pukul 12.04 WIB tercatat 11 sektor saham anjlok pada perdagangan sesi I, yakni teknologi turun 12,46%, energi 6,24%, keuangan 3,86%, kesehatan 3,75%, infrastruktur 5,01%, transportasi 3,38%, bahan baku 9 78%, industri 2,90%, cyclical 5,24%, properti 5,30%, dan non-cyclical 3,87%.

    Kondisi IHSG rupanya pernah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Prabowo mengatakan pernah mendapat ancaman berupa pelemahan IHSG karena punya program Makan Bergizi Gratis.

    Menurut Prabowo, program-program yang dia bawa untuk memimpin Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Meski mendapat ancaman, Prabowo sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya tak semua orang punya saham, artinya bila pasar saham jatuh, tak semua masyarakat terkena imbasnya.

    Dia berkelakar dirinya pun tak punya saham, bahkan banyak masyarakat kecil juga tak punya saham. Jadi kemungkinan yang kena dampak cuma para pemain bursa saja.

    “Ada ancaman ke ekonomi, ‘Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.’ Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak),” kata Prabowo dalam pidatonya kala itu.

    Dia melanjutkan bila ada orang kecil dengan modal minim main saham pun sudah pasti kalah dan tidak untung. Prabowo menilai bursa saham dengan judi, hanya bandar besar yang kuat saja yang bisa menang.

    “Kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah itu, untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan,” papar Prabowo.

    Dia pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan beberapa jajarannya yang kemungkinan banyak jadi pemain di bursa saham. Pertama, ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah yang disebut Prabowo. “Siapa yang main bursa ini menteri-menteri? Ngaku. Fahri Hamzah juga kayaknya dia,” canda Prabowo diikuti tawa hadirin.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut dibawa-bawa Prabowo. Malah dia menyebut jangan-jangan Trenggono sudah punya algoritmanya sendiri dalam bermain saham.

    “Pak Trenggono itu batuk-batuk itu. Hehehe… Jangan-jangan pak Trenggono itu punya algoritma,” kelakar Prabowo lagi.

    Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

    (fdl/fdl)

  • Islamic Development Bank Tertarik Ikut Bangun 3 Juta Rumah – Page 3

    Islamic Development Bank Tertarik Ikut Bangun 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB), untuk membahas potensi kerjasama di sektor perumahan.

    Fahri mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan IsDB untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo.

    “Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam program 3 Juta Rumah, termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

    Dikatakan Fahri, pemerintah melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama, agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

    “Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project,” ungkapnya.

    Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

    Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

    “Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional,” imbuh Fahri.

    Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, pihaknya sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

    “Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim,” tutut Amer Bukvić.

     

  • Kementerian PKP Usul Pembentukan Bank Tanah Khusus Perumahan

    Kementerian PKP Usul Pembentukan Bank Tanah Khusus Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

    “BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025). 

    Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

    Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor. 

    “Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian,” ujarnya.

    Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

    Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.  

    Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

    Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

  • Harga Rumah Semakin Mahal Akibat Harga Tanah Terus Naik, Ini Usul Wamen Fahri – Halaman all

    Harga Rumah Semakin Mahal Akibat Harga Tanah Terus Naik, Ini Usul Wamen Fahri – Halaman all

    Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Bank Tanah yang membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

    Tayang: Sabtu, 8 Maret 2025 08:56 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com

    BANK TANAH – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Ia mengusulkan dibentuk Bank Tanah khusus sektor perumahan.
    Dok: HO/Kementerian PKP 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Bank Tanah yang membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

    Bank Tanah khusus sektor perumahan diusulkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP agar dapat fokus dan bergerak cepat.

    BLU ini nantinya akan bertugas untuk menerima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain, yang bisa digunakan untuk pembangunan hunian.

    Bank Tanah khusus sektor perumahan ini diharapkan dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

    “Dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membangun hunian,” kata Fahri di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (8/3/2025).

    Selain itu, Bank Tanah khusus sektor perumahan diharapkan dapat membantu upaya pemerintah mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

    “Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual,” ujar Fahri.

    Ia ingin Bank Tanah ini bisa terbentuk seiring dengan dimulainya pembangunan rumah susun di lahan bekas perumahan DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

    Adapun pembangunan rumah susun tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PKP dengan investor dari Qatar.

    Kini, Kementerian PKP tengah membahas bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk skema pemanfaatan asetnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Wajib Pajak Bisa Lapor SPT di Mal Central Park, Catat Tanggal dan Jam Layanannya – Page 3

    Wajib Pajak Bisa Lapor SPT di Mal Central Park, Catat Tanggal dan Jam Layanannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat kembali hadirkan layanan Pojok Pajak di Mal Central Park Lantai 3 pada hari Senin, 3 Maret 2025. Layanan ini dibuka untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

    Menggandeng Kantor Pelayanan Pajak se-Jakarta Barat, layanan Pojok Pajak tersebut diselenggarakan secara intensif selama tiga minggu penuh mulai tanggal 3 Maret 2025 hingga tanggal 21 Maret 2025 pukul 11.00 WIB – 15.00 WIB. Beberapa layanan yang diberikan yaitu:

    Asistensi pelaporan SPT Tahunan;Konsultasi Perpajakan;Layanan Coretax; danPenerbitan EFIN.Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Herry Setyawan menyampaikan, “Keberadaan Pojok Pajak ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, dan konsultasi terkait implementasi Coretax,” ujarnya. Herry juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat adalah 31 Maret 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 bagi Wajib Pajak Badan.

    Dengan melaporkan SPT lebih awal, selain dapat menghindari kendala teknis seperti perlambatan sistem akibat lonjakan akses di akhir periode pelaporan, wajib pajak juga turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

    Layanan Pojok Pajak Direspons Positif

    Wajib Pajak memberikan tanggapan positifnya terhadap layanan Pojok Pajak ini. Immanuel, salah satu wajib pajak yang memanfaatkan layanan permintaan kode EFIN, mengungkapkan kesan positifnya, “Prosesnya cepat, langsung diarahkan ke petugas, dan tidak sampai lima menit sudah selesai prosesnya.”

    Senada dengan itu, Fahri, wajib pajak yang menerima layanan yang sama juga menyampaikan pengalamannya, “Sangat baik, sangat cepat, sangat mudah juga prosesnya, kemudian dibantu dengan sangat baik oleh tim dari DJP.”

    Kanwil DJP Jakarta Barat mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan Pojok Pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tanpa hambatan dan tepat waktu. Segera lapor pajak hari ini, lapornya di sini djponline.pajak.go.id.

  • Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Di satu sisi, BUMN menganggap dirinya PT (perseroan terbatas) dengan keinginan mencari untung yang tinggi tapi faktanya mereka ditarik dalam pusaran politik yang kental. Mulai dari perbedaan kepentingan sektoral eksekutif sampai pengawasan legislatif yang tidak sehat bagi tradisi profesionalisme kerja.

    Kecenderungannya, Kementerian dan lembaga selalu ingin BUMN mau menjadi operator mereka sebab “mudah diajak ngomong”. Di sisi lain, lembaga legislatif tidak dibatasi wewenangnya dalam pengawasan teknis dan terkadang “mengawasi” lebih ketat dari pengawasan komisaris yang seharusnya detail dan profesional.

    “Dulu saya menyaksikan anggota legislatif dalam sidang-sidang komisi mengajukan pertanyaan dari perusahaan rekannya yang kalah tender dengan dengan begitu detail dan kasuistik. Kalau sudah demikian biasanya tidak bisa dihindari negosiasi di belakang layar,” jelasnya.

    Lebih jauh kata dia, sejak mengikuti dinamika dan polemik BUMN sampai sekarang, saya menemukan bahwa sekarang ini ada “Raksasa Tidur” yang bergerak tidak teratur dan jadwal bekerjanya tidak jelas, terhuyung-huyung berjalan tanpa arah dan centang perenang.

    Sementara, di luar sana di negara-negara seperti Norwegia, Qatar, uni emirat Arab, Singapore, Malaysia dan lain-lain, mereka mendapatkan banyak sekali uang dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dari badan usaha milik negara untuk menjadi Sovereign Wealth Fund.

    “Saya terbayang-bayang bahwa suatu hari akan ada pemimpin yang berani secara ekstrim melakukan konsolidasi BUMN untuk menjadi entitas ekonomi yang lebih ter koordinasi (atau bahkan mungkin saya sebut terkomando), sehingga kekuatannya betul-betul menjadi menifestasi kekuatan nasional yang menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa negara ini tidak saja kaya raya, tetapi juga mampu melahirkan kekuatan pasar yang superbesar dan kuat,” tandasnya. (*)

  • Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi, Wamen Fahri: Diskusi Masih Berlangsung – Halaman all

    Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi, Wamen Fahri: Diskusi Masih Berlangsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan menambah kuota rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, pembahasan mengenai penambahan kuota FLPP masih berlangsung.

    “Diskusinya masih berlangsung,” katanya di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Jumat (28/2/2025).

    Menurut dia, penambahan kuota FLPP perlu penetapan dan ada regulasi teknisnya tersendiri. Maka dari itu, kini proses diskusinya masih berlangsung.

    Penambahan kuota FLPP merupakan salah satu upaya mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan hunian (backlog).

    Fahri menyebut backlog disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, banyaknya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

    “Untuk itu hadirnya Kementerian PKP akan merancang kebijakan-kebijakan yang ada menjadi aksi nyata,” ujarnya.

    Sebagimana diketahui, saat ini pemerintah menganggarkan dana Rp 18 triliun di APBN 2025 untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR dalam bentuk FLPP.

    Dalam program ini MBR bisa mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.

    Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, pun membocorkan akan ada penambahan kuota KPR FLPP pada tahun ini.

    Dari yang awalnya 220 ribu, bertambah menjadi 420 ribu unit rumah subsidi.

    Hal itu diungkap Bonny setelah menggelar rapat bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban. 

     

  • Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

    “Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

    “Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia,” katanya.

    Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

    Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

    “Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan,” kata Claudia.

    Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Mau Tambah Kuota FLPP, Fahri Hamzah: Tunggu 2 Hari Lagi

    Prabowo Mau Tambah Kuota FLPP, Fahri Hamzah: Tunggu 2 Hari Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menambah kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan ulang sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penambahan kuota FLPP.

    “Kami lagi mengecek, karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung,” kata Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Pasalnya, Fahri menjelaskan bahwa jumlah penambahan kuota FLPP yang bakal diguyur cukup jumbo. Totalnya mencapai 200.000 unit.

    Adapun, pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan kuota FLPP 2025 sebesar 220.000 unit dengan anggaran total mencapai Rp28,2 triliun. 

    “Kita lihat saja 1-2 hari ini [keputusannya seperti apa],” tegasnya. 

    Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap pemerintah bakal menambah pemberian kuota rumah subsidi lewat program FLPP menjadi 420.000 unit.

    Hal itu pertama kali disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang yang menyebut telah mendapat konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] bilang sudah ditetapkan 420.000 unit, ada penambahan 200.000 unit” tegasnya.

    Sementara itu, anggaran awal yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan penambahan kuota FLPP itu yakni sebesar Rp6 triliun.