Xcloud.id

Tag: Fahri Hamzah

  • Erick Thohir: Pejabat kementerian di Himbara wujudkan transparansi

    Erick Thohir: Pejabat kementerian di Himbara wujudkan transparansi

    tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengangkatan beberapa pejabat kementerian menjadi komisaris di bank milik BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan transparansi publik.

    “Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,” ujar Erick di Jakarta, Kamis.

    Erick menjelaskan perwakilan dari beberapa kementerian ini disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing perusahaan. Misalnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI dan Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.

    Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris Bank Mandiri, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.

    Erick menegaskan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya akan tetap melakukan pengawasan terhadap bank Himbara tersebut agar transparansi dan tata kelolanya tetap berjalan dengan baik.

    Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan BUMN harus lebih efisien, tata kelola yang baik dan transparan guna meningkatkan kinerja perusahaan.

    “Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini,” kata Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan setiap abdi negara harus siap menerima penugasan apapun, termasuk Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” kata Dwi kepada detikcom, Kamis (27/3/2025).

    Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini. Sudah sepatutnya Dirjen Pajak bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak baik rakyat kecil, pelaku UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN seperti BTN.

    IWPI pun mempertanyakan bagaimana Dirjen Pajak bisa bersikap objektif terhadap BTN jika pada saat yang sama ia menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Ini adalah konflik kepentingan struktural, dan merupakan bentuk potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terang benderang,” kata Ketua IWPI Rinto Setiyawan.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada Rabu (26/3) menyetujui Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan.

    Tonton juga Video: DJP Sebut PPN 12% Atas Transaksi QRIS Tak Dibebankan ke Konsumen

    (acd/acd)

  • Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Penunjukan Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama emiten bank berkode BBTN itu berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada, Rabu (26/3/2025) kemarin.

    Dalam catatan Bisnis, sangat jarang posisi Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak aktif menjabat komisaris BUMN. Apalagi kalau mengacu kepada UU BUMN yang lama, seorang komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Klausul itu tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN lama.

    Menariknya, dalam UU BUMN yang baru, ketentuan dalam Pasal 33 itu dihapus. Pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan komisaris BUMN kemudian diatur dalam Pasal 27B. Dalam pasal itu, hanya diatur bahwa dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas di BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, serta BUMD.

    Klausul mengenai potensi benturan kepentingan alias conflict of interest tidak lagi diatur dalam beleid UU BUMN yang baru. 

    Selain itu, Pasal 17 UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, juga secara eksplisit mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus usaha baik yang berasal dari institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

    Pelaksana pelayanan publik jika mengacu kepada UU tersebut adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

    Adapun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama BBTN, Suryo Utomo tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

    Seperti diketahui, Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

    Profil Suryo Utomo

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

    Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 

    Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan,  sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002. 

    Kemudian, pada 2006 dia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Selanjutnya, pada 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. 

    Pada 28 Maret 2009, Suryo mengisi pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dan kemudian pada 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I.

    Kemudian, dia mengisi kursi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak Maret 2015. Tak lama kemudian, pada Juli 2015  sampai 31 Oktober 2019 Suryo dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

    Adapun, BTN melakukan perombakan total dan perampingan pada jajaran komisarisnya. Tercatat, jumlah Komisaris perseroan setelah RUPST Tahun Buku 2024 berkurang menjadi 6 orang dari sebelumnya 9 orang.

    Selain Suryo di Kursi Komisaris Utama, BBTN juga resmi mengangkat Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama menggantikan Iqbal Latanro. Kemudian, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga resmi menjadi Komisaris BBTN.

    Selanjutnya, Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit juga telah resmi diangkat menjadi Komisaris Independen.

  • Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain Suryo Utomo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga merangkap komisaris perseroan.

    Penunjukan dewan komisaris telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (26/3/2025). Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.

    RUPST Bank BTN merombak seluruh jajaran komisaris. Wakil komisaris utama Bank BTN diberikan kepada Dwi Ary Purnomo yang juga Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN.

    Sementara jabatan komisaris independen diberikan kepada Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

    Direktur Utama BTN masih dijabat Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi Oni Febrianto Raharjo.

    “Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN,” kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN berdasarkan RUPST 26 Maret 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti
    Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
    Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

  • Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    GELORA.CO – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada hari ini, Rabu (26/3/2025), menghasilkan berbagai keputusan penting. 

    Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih, sebagai Komisaris baru Bank BTN.

    Fahri Hamzah, yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya, Nixon L.P. Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama.

    Selain itu, Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama.

    Pergantian beberapa posisi direksi, termasuk pengangkatan Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, dan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

    Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN.

    Keputusan-keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN setelah RUPST:

    Dewan Komisaris Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris Independen: Panangian SimanungkalitDewan DireksiDirektur Utama: Nixon LP NapitupuluWakil Direktur Utama: Oni Febriarto RahardjoDirektur Information Technology: Tan Jacky ChenDirektur Treasury and International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking: Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy: Nofry Rony PoetraDirektur Human Capital and Compliance: Eko WaluyoDirektur Operations: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Network and Retail Funding: Rully SetiawanDirektur Commercial Banking: Hermita.

    Selain itu, bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan.

    Dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan Rp53,57 per saham. Sementara itu, para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut, atau sekitar Rp2,25 triliun, akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

    Untuk tahun buku 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar alias Rp49,89 per saham. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar Rp3,5 triliun pada tahun yang sama.

    Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9% yoy menjadi Rp17,84 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih juga turun 14,1% yoy menjadi Rp11,73 triliun.

    Sementara itu, pendapatan non-bunga BTN mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,6% secara tahunan (yoy) hingga mencapai Rp4,61 triliun. Namun, di sisi lain, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, dengan total mencapai Rp357,97 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang saat itu tercatat sebesar Rp333,69 triliun.

  • RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat direksi BTN, antara lain Andi Nirwoto, Jasmin, Elisabeth Novie Riswanti, Muhammad Iqbal, dan Hakim Putratama.

    Sementara itu, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama BTN. Sedangkan Suryo Utomo menjadi komisaris utama. Suryo saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan. 

    Berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BTN:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit

    Direksi:
    Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
    Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
    Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
    Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
    Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
    Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
    Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
    Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
    Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
    Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
    Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
    Direktur Commercial Banking: Hermita

    Dewan komisaris dan anggota direksi BTN yang diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

  • Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    BTN juga meminta restu pemegang saham untuk pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) serta akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) dalam RUPST ini.

    BTN membukukan laba bersih sebesar Rp3 triliun pada akhir 2024, menurun sekitar 14 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih 2023 yang sebesar Rp3,5 triliun.

    Dari sisi intermediasi, bank yang berfokus pada kredit perumahan ini telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp357,97 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan.

    Sedangkan dari sisi penghimpunan simpanan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tercatat tumbuh 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp381,67 triliun.

    Pada 2025, BTN pun optimistis aset perseroan dapat mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang solid.

    Sebelumnya, RUPST BTN dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2025 namun diubah menjadi 26 Maret 2025. Perubahan ini selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Selama tiga hari berturut-turut, Himbara dijadwalkan untuk melangsungkan RUPST yang dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin, 24 Maret 2025 dengan hasil RUPST salah satunya menyetujui pembagian dividen senilai Rp51,73 triliun dengan dividend payout ratio 86 persen.

    Kemudian pada Selasa, 25 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen Rp43,5 triliun dengan dividend payout ratio 78 persen. Terbaru pada Rabu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen Rp13,95 triliun dengan dividend payout ratio 65 persen.

     

     

  • Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Pergantian kepengurusan salah satunya posisi Sekretaris Jenderal partai yang kini diamanatkan kepada Herman Khaeron. Herman ditunjuk menggantikan Teuku Riefky Harsya yang dalam kepengurusan baru ditunjuk menjadi wakil ketua umum.

    AHY turut mengumumkan dalam kepengurusan baru ini adalah bekas Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Adapun Afriansyah diberhentikan dari kepengurusan PBB di bawah Pj Ketua Umum Fahri Bachmid pada 12 Juni 2024.

    AHY mengumumkan nama Afriansyah dengan memperkenalkannya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2022-2024).

    “Bapak Afriansyah Noor yang juga saat ini jadi Wakil Badan Halal, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 23 Maret 2025.

    Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030:

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum:

    Eddy Baskoro Yudhoyono Teuku Riefky Harsya Dody Hanggodo Benny Kabur Harman Dede Yusuf Macan Effendi Vera Febyanthy Ediwan Prabowo

    Kesekjenan:

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal:

    Afriansyah Noor Agus Jovan Latuconsina Jansen Sitindaon Renanda Bachtar Jemmy Setiawan Rezka Oktoberia Didik Mukrianto Inggrid Maria Palupi Kansil Imelda Sari Heri Sebayang Umar Arsal Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif: Sigit Raditya

    Wakil Direktur Eksekutif:

    Irawan Satrio Leksono Ahdi Muqsith Mursalim Mukhlis Afroni Imawan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga Eka Putra Mukhamad Oki Isnaini Lasmi Indaryani Hendrik Sitompul Tatyana Sutara Edwin Jannerli Tandjung Steven Rumangkang Abdul Muna Algozali Felix Soesanto

    Diketahui, kepengurusan baru Partai Demokrat periode 2025-2030 resmi diumumkan dan diperkenalkan langsung oleh AHY sebagai Ketua Umum di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu, 23 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen

    Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen

    Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
    Afriansyah Noor
    bergabung dengan
    Partai Demokrat
    .
    Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Partai Bulan Bintang
    (PBB) itu masuk dalam struktur partai berlogo mercy tersebut dan menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal (
    Wasekjen
    ).
    “Afriansyah Noor, Wakil Sekretaris Jenderal,” ujar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membacakan daftar Wasekjen periode 2025-2030, Minggu (23/3/2025).
    AHY berharap bergabungnya Afriansyah ke Demokrat ini akan membawa semangat baru bagi Partai Demokrat ke depan.
    Dalam kesempatan itu, AHY juga mengumumkan Herman Khaeron sebagai Sekjen baru Demokrat.
    Herman menggantikan Teuku Riefky Harsya yang didapuk sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Adapun pengumuman struktur kepengurusan baru DPP Demokrat ini diumumkan setelah sebelumnya Demokrat menggelar Kongres ke-6 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Dalam kongres tersebut, AHY kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
    Lewat kongres tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
    Untuk diketahui, Afriansyah Noor adalah eks Sekjen PBB pada masa kepemimpinan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra.
    Kala itu, dia diberhentikan dari posisi Sekjen bersama sejumlah pengurus PBB lainnya.
    Pj Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) saat itu, yakni Fahri Bachmid mengatakan bahwa pergantian Afriansyah Noor dari posisi Sekjen murni kepentingan organisasi.
    Setelah dicopot dari jabatannya, Afriansyah Noor sempat mengikuti bursa pemilihan calon Ketua Umum PBB.
    Namun, Afriansyah Noor kalah dari Gugum Ridho Putra lewat proses voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.