Xcloud.id

Tag: Fahmy Radhi

  • Pengamat UGM Yakin Pertamina Siap Jaga Pasokan Energi Akhir Tahun

    Pengamat UGM Yakin Pertamina Siap Jaga Pasokan Energi Akhir Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyampaikan keyakinan bahwa PT Pertamina (Persero) mampu mencukupi pasokan dan distribusi energi yang dibutuhkan masyarakat jelang akhir tahun 2025. Secara persentase, kinerja Pertamina dalam upaya memenuhi ketersediaan energi sudah mencapai 95%.

    “Ya melihat data sebelumnya itu ya, saya kira Pertamina selalu siap (memenuhi ketersediaan energi). Bahkan saya bisa menetapkan angka ya sekitar 95%,” kata Fahmy saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Fahmy berpandangan, kekuatan utama Pertamina terletak pada jaringan distribusi energi yang sangat luas, yang mencakup lebih dari 8.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Pertamina dinilai selalu siap menghadapi periode permintaan tinggi seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Hari Raya Idul Fitri.

    Adapun sisa 5% yang kerap menjadi masalah, menurut Fahmy, adalah kelangkaan energi (seperti BBM dan gas LPG) yang terjadi di beberapa wilayah akibat situasi yang tidak terkendali (uncontrollable). Namun, ia tetap meyakini Pertamina akan mengatasi kelangkaan tersebut secepatnya.

    Fahmy juga menuturkan, kesiapan Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi ini termasuk di tengah cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG akan terjadi selama November 2025 hingga Februari 2026. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 2023, cuaca ekstrem seperti hujan lebat atau longsor tidak menjadi penghambat serius karena Pertamina mampu dengan cepat memenuhinya dari depo-depo lain.

    “Dengan jaringan yang demikian luas itu, apakah terjadi kecelakaan pada deponya Pertamina atau terjadi cuaca ekstrem, menurut saya berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu tidak menjadi masalah sama sekali bagi Pertamina,” tutur Fahmy.

    Meskipun menilai Pertamina sudah berhasil secara keseluruhan, Fahmy memberikan dua catatan penting untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai komitmen swasembada energi Presiden Prabowo. Pertama, agar mengatasi kelangkaan BBM dan gas LPG yang masih terjadi di beberapa wilayah dengan melakukan diversifikasi sumber energi.

    Kedua, perlu meningkatkan ketahanan energi dengan menghasilkan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti melanjutkan produksi campuran bahan bakar diesel konvensional (E50) menjadi biodiesel 100% (B100). Menurut Fahmy, jika langkah diversifikasi EBT ini dapat dilakukan dengan baik, maka swasembada energi yang menjadi komitmen pemerintah tidak hanya sekadar wacana.

  • Benarkah Campuran Etanol Jadi Biang Kerok Motor Brebet? Ini Kata Pakar

    Benarkah Campuran Etanol Jadi Biang Kerok Motor Brebet? Ini Kata Pakar

    Liputan6.com, Jakarta Fenomena sepeda motor brebet atau tersendatnya motor yang ditandai dengan getaran tidak normal, suara tidak stabil, dan mesin mati mendadak setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) terjadi pada sejumlah daerah di Jawa Timur.

    Menurut Pakar Energi Fahmy Radhi tidak benar bahwa penyebab motor brebet karena pencampuran etanol sebanyak 10 persen (E10) pada BBM.

    “Saya rasa enggak benar ya. Jadi, yang sekarang itu menggunakan campuran etanol lima persen atau E5 sebenarnya bukan Pertalite, tetapi Pertamax Green. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol, red.),” ujar Fahmy dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuktikan penyebab fenomena motor brebet dengan uji laboratorium.

     

     

    Bahlil Terjunkan Tim Khusus

    Adapun pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 29 Oktober 2025, menyatakan sudah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan pengendara yang mengalami fenomena motor brebet.

    Tim yang dimaksud Bahlil, yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

    Kemudian pada tanggal yang sama, Bahlil mengecek kualitas BBM di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Malang, Jawa Timur. Dia kemudian memastikan kualitas BBM jenis Pertalite di Jatim dalam kondisi baik.

    Sementara PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan permohonan maaf akibat terjadinya fenomena tersebut, dan menyatakan telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan.

  • Tiga pakar respons fenomena motor brebet pada sejumlah daerah di Jatim

    Tiga pakar respons fenomena motor brebet pada sejumlah daerah di Jatim

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pakar merespons fenomena sepeda motor brebet atau tersendatnya motor yang ditandai dengan getaran tidak normal, suara tidak stabil, dan mesin mati mendadak setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite pada sejumlah daerah di Jawa Timur.

    Menurut pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, tidak benar bahwa penyebab motor brebet karena pencampuran etanol sebanyak 10 persen (E10) pada Pertalite.

    “Saya rasa enggak benar ya. Jadi, yang sekarang itu menggunakan campuran etanol lima persen atau E5 sebenarnya bukan Pertalite, tetapi Pertamax Green. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol, red.),” ujar Fahmy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuktikan penyebab fenomena motor brebet dengan uji laboratorium.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta Rudy Badrudin yang mengatakan perlunya pemerintah menginvestigasi fenomena tersebut.

    “Apakah disebabkan oleh BBM-nya, atau memang aspek yang lain? Barangkali motornya, dan seterusnya,” ujar Rudy.

    Sementara itu, Guru Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo memandang isu fenomena motor brebet disebabkan oleh BBM yang dicampur etanol merupakan informasi yang menyesatkan.

    Dengan demikian, kata dia, pemerintah perlu melawan hoaks tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Adapun pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 29 Oktober 2025, menyatakan sudah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan pengendara yang mengalami fenomena motor brebet.

    Tim yang dimaksud Bahlil, yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

    Kemudian pada tanggal yang sama, Bahlil mengecek kualitas BBM di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Malang, Jawa Timur. Dia kemudian memastikan kualitas BBM jenis Pertalite di Jatim dalam kondisi baik.

    Sementara PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan permohonan maaf akibat terjadinya fenomena tersebut, dan menyatakan telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

  • Pengamat UGM menilai wajar Antam impor emas sekitar 30 ton

    Pengamat UGM menilai wajar Antam impor emas sekitar 30 ton

    Kalau memang produk dalam negeri tidak cukup, maka dibolehkan impor agar memenuhi kebutuhan dan harga tidak melonjak.

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai impor emas yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam adalah hal yang wajar, sebab bergantung kepada pasokan dan permintaan.

    “Kalau memang produk dalam negeri tidak cukup, maka dibolehkan impor agar memenuhi kebutuhan dan harga tidak melonjak. Impor ini seharusnya bisa mendukung juga untuk mengerem kenaikan harga,” ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Fahmy juga mendukung intervensi pemerintah dalam bentuk Domestic Market Obligation (DMO) emas seperti yang dilakukan kepada batu bara. DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk menyisihkan sebagian dari hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (nasional).

    “Pilihan DMO bisa jadi pilihan agar harga bisa stabil,” ujar Fahmy pula.

    Pernyataan tersebut terkait keluhan Antam ihwal sulitnya perusahaan pelat merah ini mendapatkan pasokan emas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, di Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyampaikan Indonesia berpotensi memproduksi emas sebesar 90 ton per tahunnya.

    Namun, karena tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual hasil tambang emasnya kepada Antam, hasil penambangan emas pun diekspor ke berbagai negara.

    Di sisi lain, tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya bisa memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun.

    Berkaca kepada realisasi penjualan emas Antam pada 2024 berada di angka 43 ton, perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa memenuhi permintaan emas di dalam negeri apabila hanya mengandalkan produksinya di Pongkor.

    Ketimpangan produksi emas Antam dengan permintaan emas menyebabkan perusahaan ini harus mengimpor emas kurang lebih 30 ton dari Singapura dan Australia. Tahun ini, Antam menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Kembali Masuk Daftar Fortune Global 500

    PLN Kembali Masuk Daftar Fortune Global 500

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) kembali masuk dalam daftar Fortune Global 500 Tahun 2025. Perusahaan listrik milik negara ini tercatat menempati posisi ke-469 dari jajaran perusahaan terbesar dunia versi majalah bisnis asal Amerika Serikat tersebut.

    Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai capaian ini menunjukkan bahwa transformasi PLN mulai memberikan hasil yang terukur.

    “Masuknya PLN ke dalam Fortune Global 500 bukan hanya prestasi korporasi, tetapi juga integritas. Hal itu mencerminkan keberhasilan transformasi menyeluruh yang telah dijalankan PLN selama beberapa tahun terakhir,” kata Fahmy, Jumat (1/8/2025).

    Fahmy mengatakan pencapaian ini menandakan bahwa BUMN Indonesia punya peluang bersaing di level global. Menurutnya, tata kelola yang baik, strategi yang adaptif, dan penggunaan teknologi berperan dalam membawa PLN menembus pasar internasional.

    “Transformasi yang dilakukan PLN, termasuk digitalisasi end-to-end, efisiensi operasional, serta komitmen terhadap transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE), merupakan langkah tepat yang menjawab tantangan energi masa depan,” ujarnya.

    Fahmy juga menyoroti pendapatan PLN sepanjang 2024 yang mencapai Rp545,4 triliun. Ia menyebut angka tersebut sebagai indikator pertumbuhan yang stabil, sekaligus fondasi penting untuk penguatan bisnis ke depan.

    Selain kinerja keuangan, Fahmy juga menilai pentingnya menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

    “PLN tidak hanya sukses dalam aspek finansial, tetapi juga telah mempertahankan integritasnya dalam mengelola perusahaan. Ini penting untuk membangun reputasi jangka panjang dan memastikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya sebatas pencapaian finansial, tetapi juga berkelanjutan secara etis dan sosial,” jelasnya.

    Ia berharap PLN tidak berhenti pada pencapaian ini, melainkan terus memperbaiki layanan, memperluas adopsi energi terbarukan, dan menjaga fungsi sosialnya sebagai penyedia listrik nasional.

    “Prestasi ini harus dijadikan pijakan untuk terus bergerak maju. PLN telah membuktikan bahwa BUMN Indonesia mampu menjadi pelopor, bukan sekadar pengikut dalam percaturan ekonomi global,” tutup Fahmy.

    Lihat juga Video: PLN Jamin Pasokan Listrik di Kawasan Rebana Aman

    (rrd/rir)

  • Mulai Hari Ini Harga BBM Jenis Pertamax Turun, Simak Daftar Lengkapnya

    Mulai Hari Ini Harga BBM Jenis Pertamax Turun, Simak Daftar Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mulai hari ini 1 Agustus 2025 pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Penyesuaian tersebut merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi Kepmen sebelumnya terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar.

    Harga BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) diketahui turun harga. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN51) naik.

    Harga Pertamax turun menjadi Rp 12.200 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.200 per liter dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.

    Harga Dexlite naik menjadi Rp 13.850 per liter dari sebelumnya Rp 13.320 per liter. Harga Pertamina Dex juga naik menjadi Rp 14.150 per liter dari sebelumnya Rp 13.650 per liter.

    Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi akan terkerek naik seiring dengan adanya kenaikan l harga minyak mentah.

    Terlebih, memang untuk BBM jenis tersebut setiap bulan, harganya memang selalu dilakukan evaluasi, disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia.

    “Jadi kalau terjadi kenaikan, barangkali yang naik secara spontan tadi ya, harga BBM non-subsidi, jenis Pertamax ke atas,” kata Fahmy.

    Sementara untuk BBM subsidi, Fahmy menyebut dimungkinkan baru akan mengalami perubahan harga jika harga minyak mentah dunia telah melebihi di atas USD 100 per barel.

    Sedangkan, jika harga minyak mentah dunia masih bergerak pada rentang USD 90 – USD 100 per barel, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harganya masih akan terus dipertahankan alias tidak naik.

  • Industri Bukan Musuh, Tapi Kunci Masa Depan RI

    Industri Bukan Musuh, Tapi Kunci Masa Depan RI

    Jakarta –

    Dulu sunyi, kini sibuk. Morowali dan Halmahera menjadi saksi bagaimana nikel mengubah wajah Indonesia, bukan hanya sebagai tambang, tapi tumpuan masa depan. Di tengah gejolak geopolitik dan dorongan global menuju energi bersih, Indonesia punya satu keunggulan langka: cadangan dan kesiapan untuk memimpin.

    Kawasan industri yang dulu dianggap asing dan jauh dari hiruk-pikuk pembangunan, kini menjelma jadi pusat pertumbuhan baru. Di balik deru mesin dan asap cerobong, banyak cerita tentang pekerja muda yang pulang kampung, keluarga yang menggantungkan harapan, dan desa-desa yang berubah wajah karena hadirnya infrastruktur.

    Nikel, komoditas andalan yang dulu hanya diekspor mentah, kini menjadi pion penting dalam strategi hilirisasi nasional. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan itulah modal utama dalam membangun ekosistem industri kendaraan listrik dan energi bersih.

    Hingga saat ini, mayoritas nikel global masih digunakan untuk produksi stainless steel. Namun, tren menunjukkan bahwa permintaan dari sektor kendaraan listrik (EV) akan melonjak seiring peralihan global ke energi ramah lingkungan.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mengatakan prospek industri nikel Indonesia sangat cerah seiring tren elektrifikasi global. “Nikel kan komponen utama dalam baterai kendaraan motor listrik. Komponen utama ini nanti akan membuat orang beralih ke motor listrik, jadi permintaannya ke depan akan terus berkembang,” ujar Hendra kepada detikcom.

    Lebih dari sekadar komoditas, nikel telah menjadi katalisator pertumbuhan di berbagai wilayah. Kawasan seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan pesat, tak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial.

    “Pertumbuhan ekonomi atau penciptaan lapangan pekerjaan di beberapa daerah, seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, termasuk di Morowali, sudah cukup mengangkat perekonomian daerah. Selain itu, nilai tambahnya juga tercipta,” lanjut Hendra.

    Ferdy Hasiman, pengamat tambang dan energi, menambahkan bahwa perubahan di kawasan industri nikel terasa nyata. “Dulu sepi, sekarang sudah ramai. Itu menunjukkan bahwa kehadiran industri di sana benar-benar memompa perekonomian daerah,” katanya. Ia membandingkan perubahan tersebut dengan transformasi kawasan Gresik karena kehadiran Freeport.

    Menurutnya, satu perusahaan besar saja bisa membawa perubahan besar bagi daerah. “Itu memompa ekonomi di salah satu kabupaten besar dan provinsi yang luas. Jadi hanya dengan satu perusahaan saja, pembangunan di seluruh daerah bisa terdorong,” imbuhnya.

    Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai jembatan menuju industrialisasi. Ia menilai langkah ini bisa membawa Indonesia naik kelas sebagai negara industri.

    “Selama ini Indonesia mengandalkan konsumsi. Kalau manufaktur berkembang karena adanya industrialisasi, maka Indonesia punya peluang besar menjadi negara maju yang berbasis industri,” ujar Fahmy, dikutip dari Antara.

    Beberapa perusahaan telah menjadi pionir dalam hilirisasi nikel, termasuk Harita Nickel yang beroperasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bersama pemain lain seperti Vale Indonesia dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), mereka bukan hanya membangun smelter, tapi juga membangun harapan.

    Jika dulu industri hanya dilihat sebagai tambang dan asap, kini saatnya kita melihatnya sebagai harapan dan masa depan Indonesia. Dengan dukungan regulasi, investasi, dan keterlibatan masyarakat, industri nikel berpotensi menjadi motor transformasi ekonomi nasional.

    Pemerintah sendiri menjadikan hilirisasi sebagai strategi utama memperkuat daya saing nasional. Ini sejalan dengan visi menuju net zero emission 2060, di mana industri baterai dan kendaraan listrik memegang peran krusial.

    Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem energi hijau global. Jika dikelola dengan berkelanjutan dan inklusif, sektor ini bukan hanya menghasilkan ekspor, tapi juga membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan, dan mengangkat martabat bangsa.

    Tonton juga video “Hasil Studi Dampak Lingkungan dan Kesehatan di Sekitar Kawasan Tambang” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Mitos Riza Chalid Kebal Hukum Sirna usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat Ungkit Kasus Petral

    Mitos Riza Chalid Kebal Hukum Sirna usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat Ungkit Kasus Petral

    GELORA.CO  – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, turut menyoroti penetapan tersangka Muhammad Riza Chalid.

    Perlu diketahui Riza Chalid sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, pada 10 Juli 2025 kemarin.

    Gembong mafia migas itu terlibat kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.

    Menurut Fahmy, dengan penetapan tersangka, membuktikan Riza Chalid tidak kebal hukum.

    “Penersangkaan Riza Chalid  telah merobohkan mitos bahwa ia selama ini diyakini tidak tersentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum,” ujar Fahmy kepada Tribunnews.com, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Fahmy kemudian mengungkit kasus PT Petral pada 2014 silam. Ia menuding Riza Chalid terlibat dalam kasus tersebut.

    Riza Chalid menggunakan PT Petral di Singapura untuk merampok uang negara melalui bidding impor minyak dan blending impor Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    Ia lalu mark-up biaya pengapalan melalui PT International Shipping dan mengolah minyak mentah menjadi BBM melalui PT Kilang Pertamina Internasional.

    “Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengendus bahwa Petral digunakan oleh Riza Chalid sebagai sarang mafia migas, sehingga Dahlan akan membubarkan Petral.”

    “Tetapi tidak sanggup membubarkannya, lantaran menurut Dahlan Iskan bahwa backing Petral mencapai langit tujuh,” ujar Fahmy.

    Baru atas rekomendasi Tim Anti Mafia Migas, Presiden Jokowi berani bubarkan Petral. Tanpa endorse Jokowi mustahil Petral dapat dibubarkan. 

    “Namun, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan hasil forensik audit korupsi Petral, konon menurut Sudirman Said, Jokowi mencegahnya sehingga tidak ada satu pun tersangka, termasuk Riza Chalid,” lanjut Fahmy. 

    Minta Prabowo Turun Tangan

    Fahmy juga menyebut, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka menjadi momentum untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu diminta membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut Fahmy, kasus korupsi yang menyeret Riza Chalid tidak bisa berhenti hanya dengan penetapan tersangka.

    “Namun, juga harus menetapkan Riza Chalid sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan memburunya serta memproses hukum Riza Chalid dan tujuh tersangka lainnya hingga dijatuhi hukuman setimpal.”

    “Tanpa segera memproses secara hukum semua tersangka tersebut, maka pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo di Pertamina tidak lebih hanya pidato belaka dan (jangan) omon-omon saja,” tegasnya.

    Prabowo: Hampir Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi

    Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatannya menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan kasus korupsi.

    Seperti yang diutaran saat menghadiri acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) lalu.

    Mantan Menteri Pertahanan RI itu mengungkap, setiap hari kasus korupsi berhasil dibongkar.

    “Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti.”

    “Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku.”

    “Siapa yang melanggar hukum, mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (harus ditindak). Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya, dikutip dari KOMPASTV.

    Prabowo mengeklaim, 6 bulan pertama pemerintahannya, ia dapat menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat.

    Ia juga memastikan aparat penegak hukum di bawahnya tidak akan berhenti memberantas korupsi. Meskipun mendapatkan ancaman-ancaman.

    “Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto.”

    “Kita paham itu, tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar (lawan korupsi),” tandas Prabowo.

    Riza Chalid Belum Jadi DPO

    Kejaksaan Agung menyatakan, belum memasukkan nama Muhammad Riza Chalid ke dalam daftar pencarian orang (DPO) meski sudah menetapkan raja minyak itu sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah di Pertamina.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum dimasukkannya Riza sebagai DPO lantaran penyidik masih akan memeriksa yang bersangkutan dalam statusnya sebagai tersangka.

    Apabila Riza tidak memenuhi panggilan tersebut, maka bukan tidak mungkin dia bakal ditetapkan sebagai DPO oleh Kejagung.

    “Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Jumat (11/7/2025).

    Meski belum menetapkan Riza sebagai DPO, namun penyidik kata Harli tidak tinggal diam.

    Saat ini, Kejagung juga telah menggandeng Kementerian Imigrasi untuk memburu beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) usai diketahui masih berada di luar negeri.

    “Karena yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar cekal, kita berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Imigrasi yang mengurusi lalu lintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri,” jelasnya.

    Selain itu, penyidik dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri guna mengawasi pergerakan dari Riza Chalid.

    “Kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita untuk melalukan monitoring (Riza Chalid) termasuk pihak-pihak lain, kita terus melakukan upaya-upaya,” pungkasnya

  • Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong hilirisasi nikel sebagai strategi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional dan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV). Langkah ini tidak hanya mendukung transisi menuju energi hijau, tetapi juga membuka jalan menuju status sebagai negara industri maju.

    Sejalan dengan komitmen Net Zero Emission 2060, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam transisi energi Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, langkah ini juga membuka peluang pengembangan teknologi bersih serta mendorong infrastruktur ramah lingkungan.

    Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Jika dijalankan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai, program ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri nasional tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju berbasis energi bersih.

    Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi akan memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil peran strategis di pasar global.

    “Selama ini kan Indonesia mengandalkan konsumsi gitu ya. Kalau manufaktur yang tadi berkembang karena adanya industrialisasi, maka di dalam kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang berbasis pada industri,” ujar Fahmy saat dihubungi media, dikutip Jumat, 27 Juni.

    Fahmy menekankan pentingnya investasi yang tidak berhenti hanya pada tahap pembangunan smelter, tetapi berlanjut hingga tahap akhir seperti pembuatan baterai atau bahkan kendaraan listrik. Ia juga menyoroti pentingnya transfer teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

    “Kalau misalnya tenaga kerja kita belum memenuhi syarat tadi, maka harus ada kesepakatan tentang transfer of technology. Paling tidak lima tahun itu proses, nah lima tahun yang kedua tenaga kerja Indonesia sudah mampu sendiri untuk menghasilkan baterai listrik,” ucapnya.

    Hilirisasi nikel membawa sejumlah manfaat strategis, yaitu meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi asing, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai dunia. Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi ideal untuk menjadi pemain utama dalam energi hijau global.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan mulai kepemimpinan Jokowi memberikan kontribusi cukup besar untuk Indonesia.

    “Hilirisasi nikel jelaas memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara,” ujar Toto.

    Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri ini harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan serta manfaat bagi ekonomi lokal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada manipulasi yang berakibat kepada kerugian negara.