Xcloud.id

Tag: Fahira Idris

  • Apresiasi Prabowo Naikkan Gaji Guru, Fahira Idris: Syarat Jadi Negara Maju, Guru Harus Sejahtera Dulu

    Apresiasi Prabowo Naikkan Gaji Guru, Fahira Idris: Syarat Jadi Negara Maju, Guru Harus Sejahtera Dulu

    Kebijakan kenaikan gaji guru ini, lanjut Fahira Idris, perlu diikuti oleh langkah-langkah berkelanjutan agar kesejahteraan guru tidak bersifat temporer. Peningkatan kesejahteraan guru harus disertai dengan pemerataan, terutama untuk guru yang bertugas di daerah terpencil, yang kerap menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan tenaga pengajar di wilayah perkotaan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan ini agar tepat sasaran, sehingga tidak ada guru yang terlewatkan dalam mendapatkan kenaikan gaji.

    “Saya optimis kenaikan gaji guru ini akan menjadi tonggak penting bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada masa depan. Dengan langkah lanjutan yang terencana dan terarah, transformasi ini akan membawa Indonesia lebih dekat pada visi menjadi bangsa yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkeadaban,” pungkas Fahira Idris.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru mulai 2025, saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Menurut Presiden, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer. Selain kenaikan kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru pada tahun 2025. (fajar)

  • Apresiasi Prabowo Naikkan Gaji Guru, Fahira Idris: Syarat Jadi Negara Maju, Guru Harus Sejahtera Dulu

    Fahira Idris: Berantas Judi Online Implementasi Nyata Tegakkan Empat Pilar MPR RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Judi online telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, akses ke platform judi semakin mudah, merambah berbagai kelompok usia dan sosial ekonomi.

    Judi online tidak hanya merusak moral individu tetapi juga menciptakan ancaman besar bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum negara. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, persatuan nasional, dan keberagaman, pemberantasan judi online menjadi langkah konkret dalam menegakkan Empat Pilar MPR RI.

    Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara menempatkan moralitas dan kemanusiaan sebagai nilai utama. Judi online bertentangan dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan norma agama yang melarang praktik tersebut.

    Selain itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga dilanggar, karena judi online sering kali menjerumuskan masyarakat ke dalam eksploitasi ekonomi dan degradasi moral. Memberantas judi online adalah bentuk implementasi nyata dari Pancasila sebagai fondasi moral bangsa.

    “Pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa. Sebagai implementasi nyata dari Empat Pilar MPR RI, langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan moralitas, keadilan, persatuan, dan harmoni,” ujar Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Jakarta Pusat (25/11).

  • Program ‘Ketupat’ R1DO Dinilai Bisa Dorong Kemandirian Ekonomi IRT di DKI

    Program ‘Ketupat’ R1DO Dinilai Bisa Dorong Kemandirian Ekonomi IRT di DKI

    Jakarta –

    Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan kemandirian ekonomi perempuan, terutama ibu rumah tangga, menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Jakarta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memiliki program khusus terhadap pemberdayaan ekonomi untuk ibu rumah tangga, terutama yang ingin mengembangkan usaha dari rumah.

    Fahira menilai program kredit tanpa bunga yang bisa diakses dengan cepat menjadi solusi yang ramah dan inklusif bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga di Jakarta yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Menurutnya, fasilitasi akses permodalan ini relevan untuk usaha kecil dan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

    “Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam sektor UMKM, namun sering sekali menghadapi tantangan dalam memperoleh akses permodalan. Dengan program kredit tanpa bunga ini, ibu rumah tangga dapat membuka usaha rumahan tanpa perlu khawatir terhadap beban utang yang menggerus keuntungan mereka. Itulah kenapa, saya sangat mendukung Program ‘Ketupat’ atau kredit tanpa bunga akses cepat yang diusung oleh Pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono atau R1DO. Bagi saya program ini cocok bagi ibu rumah tangga yang mau buka usaha,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

    Selain memfasilitasi permodalan, lanjut Fahira, program ini juga dirancang untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Melalui program ini, ibu rumah tangga tidak hanya mendapat modal usaha, tetapi juga dibekali dengan pelatihan komprehensif yang mencakup kemandirian ekonomi, literasi digital, dan kewirausahaan.

    Adapun pelatihan ini bertujuan untuk membangun kompetensi para perempuan agar mampu mengelola usaha mereka dengan lebih baik, memanfaatkan teknologi, serta menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

    Tak hanya itu, Fahira menilai pemberdayaan perempuan melalui program ini juga akan menciptakan efek berganda yang positif. Dengan keterlibatan ibu rumah tangga dalam kegiatan ekonomi, keluarga akan memiliki sumber pendapatan tambahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup rumah tangga-rumah tangga yang ada di Jakarta.

    “Saya berharap program ini bisa terealisasi sehingga upaya menciptakan ‘Satu Rumah Satu Usaha’ yang mengukuhkan peran ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat bisa terwujud di Jakarta. Program ini juga diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memajukan UMKM dan mengembangkan potensi perempuan di seluruh Jakarta,” pungkas Fahira.

    (akn/ega)

  • Bicara di Kampanye Akbar, Fahira Idris Sebut Ridwan Kamil Bakal Jual Saham Bir PT Delta Djakarta 

    Bicara di Kampanye Akbar, Fahira Idris Sebut Ridwan Kamil Bakal Jual Saham Bir PT Delta Djakarta 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG – Senator asal Jakarta Fahira Idris menyebut, Calon Gubernur Ridwan Kamil bakal menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta yang dimiliki Pemprov DKI bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

    Hal ini disampaikan Fahira saat bicara di kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal ini pun disebutnya membuat dirinya kagum dengan sosok eks Gubernur Jawa Barat tersebut.

    “Ada satu hal yang membuat saya kagum dengan pak Ridwan Kamil dan pak Suswono. Tapi hari ini saya tambah kagum lagi,” ucapnya di depan ribuan pendukung RIDO, Kamis (14/11/2024).

    “Karena apa? Beliau menyebut, di 100 hari pertama beliau, beliau akan menutup pabrik miras PT Delta Djakarta,” sambungnya.

    Pernyataan ini pun kemudian disambut sorak-sorai pendukung paslon nomor urut 1 itu yang sudah memadati Lapangan Cendrawasih.

    Ketua Umum Organisasi Massa (Ormas) Bang Japar ini pun kemudian mengajak masyarakat mencoblos pasangan Ridwan Kamil-Suswono di tanggal 27 November mendatang.

    Sehingga penjualan saham produsen bir Anker itu benar-benar bisa dijalankan.

    “Kita dukung beliau. Insyaallah beliau programnya lebih baik lagi,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen saham PT Delta Djakarta.

    Di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta sudah beberapa kali ingin melepas saham perusahaan tersebut.

    Namun, keinginan Anies selalu mentah di tangan Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, yaitu Prasetyo Edi Marsudi.

    Pras bersikeras tak mau melepas saham PT Delta Djakarta lantaran selama ini selalu memberikan pemasukan dari dividen yang diberikan.

    Di tahun 2024 ini, PT Delta Djakarta menyumbang pemasukan dari dividen sebesar Rp 68 miliar lebih.

    Angka ini menempatkan PT Delta Djakarta menjadi perusahaan ketiga yang memberikan pemasukan terbesar bagi Pemprov DKI di tahun 2024 ini.

    Perusahaan produsen bir itu hanya kalah dari BUMD Bank DKI dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mangkir Panggilan Bawaslu Jakarta, Suswono Dapat Ultimatum 5 Hari Penuhi Panggilan Soal Janda Kaya

    Mangkir Panggilan Bawaslu Jakarta, Suswono Dapat Ultimatum 5 Hari Penuhi Panggilan Soal Janda Kaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1 Suswono mendapat ultimatum dari Bawaslu Jakarta untuk memenuhi panggilan selama lima hari. Pemanggilan tersebut terkait pernyataannya soal janda kaya nikahi pria pengangguran.

    Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji mengatakan, penanganan laporan terkait Suswono hanya berlangsung lima hari, yaitu tiga pada hari kerja dan sisanya pada akhir pekan, Sabtu-Minggu.

    “Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024), seperti dikutip Antara.

    Sakhroji mengaku, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan terkait dugaan penistaan agama Suswono yang disampaikan pada Selasa (29/10/2024).

    Dia menambahkan, Suswono tidak memenuhi pemanggilan pertama pada Rabu (6/11/2024) malam dan kedua pada Kamis (7/11/2024).

    “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujarnya.

    Bawaslu Jakarta, menurut Sakhroji, hingga saat ini masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut. “Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dalam kajian tersebut, pihaknya akan mengundang para ahli, seperti ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu Jakarta akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.

    “Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur. Kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” katanya.

    Suswono mengungkapkan ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran” ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2024).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (Rido) yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya agar menikahi pemuda pengangguran. Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad Saw yang menikah dengan Siti Khadijah.

  • Suswono diberi lima hari untuk penuhi panggilan soal “janda kaya”

    Suswono diberi lima hari untuk penuhi panggilan soal “janda kaya”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI memberikan waktu kepada calon wakil gubernur (cawagub) DKI nomor urut satu, Suswono sebanyak lima hari untuk memenuhi pemanggilan soal ucapan “janda kaya”.

    “Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat.

    Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan kepada cawagub DKI Jakarta Suswono atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10).

    Namun, pemanggilan pertama pada Rabu malam (6/11) dan kedua pada Kamis (7/11), Suswono tak memenuhinya.

    “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujarnya.

    Dia menegaskan hingga saat ini Bawaslu DKI masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” jelasnya.

    Dalam kajian tersebut, Bawaslu DKI akan mengundang para ahli seperti ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye.

    Kemudian, pihaknya akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.

    “Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur, kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” jelasnya.

    Suswono mengungkapkan ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran” ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya agar menikahi pemuda pengangguran.

    Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`

    Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`

    Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono saat menghadiri taklim bulanan `Muthmainnah Hulwani` di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

    Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 07 November 2024 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil kembali calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono pada Kamis siang untuk diminta klarifikasi terkait ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran”.

    “Rencana jam dua dan tiga siang ini. (surat pemanggilan) ini masih dibuat,” kata Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pada Rabu malam (6/11) Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama sehingga diperlukan upaya serupa untuk kedua kalinya.

     Kendati demikian, Suswono mengatakan bahwa dirinya belum menerima undangan pemanggilan dari Bawaslu DKI.

    Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap Suswono terkait ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran”.

    Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan kepada cawagub DKI Jakarta Suswono atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10).

    Benny mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait.

    Suswono mengungkapkan ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran” ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya.

    Suswono menyebut agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran.

    Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`

    Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memanggil calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya menikahi pria pengangguran`.

    “Kita sedang menangani perkara dari Betawi Bangkit yang melaporkan Pak Suswono. Sudah kita lakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait, lalu hari ini rencananya kita juga undang Pak Suswono untuk klarifikasi. Malam ini jam 19.00 WIB,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat dijumpai di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11). 

    Benny mengatakan Suswono masih belum dipastikan hadir dalam undangan tersebut. Namun Benny menjelaskan apabila Suswono tidak hadir, maka sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan pemanggilan kembali.

    “Maksimal sampai batas penanganan ini habis. Penanganan perkara itu totalnya lima hari. Ini kan sudah tiga hari (penanganan), kalau memang dibutuhkan waktu tambahan, dua hari lagi. Jadi total lima hari (tidak termasuk hari libur),” jelas Benny.

    Tak hanya Suswono, Benny mengatakan pihaknya juga melakukan pemanggilan kepada Fahira Idris yang merupakan penyelenggara dari kegiatan yang dihadiri Suswono saat itu. Fahira Idris akan dipanggil pukul 17.00 WIB sore ini.

    Sebelumnya, Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan mendatangi kantor Bawaslu Jakarta untuk melaporkan cawagub DKI Jakarta Suswono atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10).

    Pendamping dari calon gubernur Ridwan Kamil (RK) itu mengungkapkan hal tersebut ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya. Suswono menyebut agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    Sumber : Antara

  • Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional Nasional 4 November 2024

    Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional Nasional 4 November 2024

    Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
    Fahira Idris
    menyampaikan, pemerintah harus lebih giat memberantas judi
    online
    (
    judol
    ) setelah mencuatnya kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi pelindung situs judol.
    “Saya berharap kasus ini menjadi momentum untuk menjadikan pemberantasan judol sebagai agenda nasional yang harus didorong melalui kebijakan yang lebih terpadu antara kementerian, penegak hukum, dan lembaga keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
    Fahir menambahkan, pihak terkait harus melakukan perbaikan sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan agar tidak ada lagi celah untuk memanfaatkan wewenang demi keuntungan pribadi.
    “Keterpaduan ini penting agar pemberantasan judol menjadi komitmen berkelanjutan, mengingat dampak destruktif yang dibawa judol terhadap ekonomi, sosial, dan moral masyarakat sudah sangat luar biasa,” tambahnya.
    Beberapa langkah penting, kata dia, harus segera dilaksanakan agar kasus tersebut tidak terulang.
    Pertama
    , pengawasan internal di Komdigi harus lebih kuat dan efektif, dengan memperketat kontrol terhadap pegawai yang bertugas dalam penanganan situs judol.
    “Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diperkuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pengamanan situs judol,” lanjutnya.
    Kedua
    , Komdigi perlu mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan memblokir situs judol secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang rentan disalahgunakan.
    “Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memperbarui data situs judol secara otomatis akan meminimalkan kemungkinan “pembinaan” situs judi online oleh oknum,” ujar Fahira.
    Ketiga
    , pemberlakuan sanksi yang setimpal kepada pelaku, dengan penegakan hukum yang transparan kepada publik.
    “Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan elemen masyarakat pada pemerintah dalam memberantas kejahatan judol yang sudah mengancam keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Perlu diketahui, sejumlah pegawai Komdigi ditangkap karena terlibat dalam pembukaan akses situs judol, Jumat (1/11/2024).
    Sejumlah pegawai tersebut diketahui memanfaatkan kewenangannya untuk memperdagangkan keamanan virtual negara demi keuntungan pribadi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    Jakarta, Gatra.com – Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua Umum Haris Pertama menyerukan pentingnya memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam sistem pemerintahan Indonesia.

    Haris menegaskan bahwa revisi undang-undang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi DPD RI dan memperkuat Otonomi Daerah, terutama dengan dukungan gerakan pemuda di seluruh negeri.

    “Penguatan DPD dan Otonomi Daerah adalah sebuah keharusan,” ujar Haris dalam acara yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (27/7).

    Haris menyoroti bahwa selama ini DPD RI belum berfungsi maksimal dan seringkali hanya menjadi pelengkap di parlemen. Ia menekankan bahwa penguatan DPD dan otonomi daerah merupakan langkah krusial untuk mencegah disintegrasi bangsa.

    Dalam pandangannya, DPD RI harus memiliki peran lebih besar dalam mendukung kepala daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Haris berharap kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dapat menentukan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.

    “Kita harus mengubah kondisi saat ini, di mana kepala daerah hanya memberikan rekomendasi terkait izin usaha pertambangan. Untuk pertumbuhan daerah yang lebih cepat, daerah harus punya kewenangan penuh. Kepala daerah yang paling tahu kebutuhan masyarakatnya,” tegas Haris.

    Haris percaya bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, banyak daerah kaya SDA, seperti Papua dan Kalimantan, masih mengalami kemiskinan.

    “Dengan penguatan pemerintah daerah dan otonomi daerah melalui undang-undang, kita dapat membawa perubahan besar tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa peringatan HUT ke-51 KNPI menjadi momen refleksi bagi para pemuda untuk bersatu menjaga NKRI dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.

    “Pemuda harus belajar dari sejarah dan bersatu untuk menjaga bangsa yang besar dan beragam ini demi mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Mahfud.

    Pada kesempatan tersebut, Haris Pertama juga memberikan penghargaan KNPI Award 2024 kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi bagi pemuda. Mereka di antaranya adalah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, mantan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD, anggota DPD RI Fahira Idris

    Kemudian Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wali Kota Blitar Santoso, dan tokoh-tokoh lainnya sebagai Tokoh Nasional dan Daerah Peduli Pemuda 2024.

    44