Xcloud.id

Tag: Fahira Idris

  • PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian Megapolitan 25 Januari 2025

    PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian Megapolitan 25 Januari 2025

    PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Penerimaan Peserta Didik Baru (
    PPDB
    ) untuk tahun ajaran 2025/2026 sedang digodok agar lebih baik atau akan mengalami transformasi melalui sistem baru yang rencananya diberi nama Sistem Penerimaan Murid Baru (
    SPMB
    ).
    Sistem ini memperkenalkan konsep domisili sebagai pengganti zonasi, yang selama ini menjadi dasar utama dalam penerimaan murid baru.
    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta
    Fahira Idris
    mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerimaan peserta didik atau murid baru.
    Walau belum resmi diputuskan, Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini berharap sistem baru nanti mampu mengatasi permasalahan mendasar dalam sistem sebelumnya, seperti manipulasi dokumen dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    “Saya mendukung berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem penerimaan murid baru. Agar sistem baru ini bisa menjadi solusi permasalahan PPDB atau sistem sebelumnya, setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasinya nanti, yaitu transparansi dan keamanan data, peningkatan infrastruktur sekolah negeri, kemitraan dengan sekolah swasta, sosialisasi dan pelibatan publik serta pengawasan ketat,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (25/1/2025).
    Aspek pertama, transparansi dan keamanan data mengharuskan SPMB memiliki kemampuan mengukur jarak tempat tinggal aktual calon murid baru ke sekolah.
    Selain itu, SPMB juga harus mampu memverifikasi data secara valid untuk menghindari manipulasi informasi. Oleh karenanya, diperlukan integrasi dengan data kependudukan nasional yang terotomasi dan sulit dimanipulasi.
    Aspek kedua, peningkatan infrastruktur sekolah negeri menjadi penting mengingat salah satu kelemahan sistem zonasi sebelumnya adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri terutama di daerah padat penduduk.
    Pemerintah perlu menambah jumlah sekolah negeri di wilayah yang jumlah calon murid barunya besar sekaligus meningkatkan kapasitas sekolah yang ada agar murid tidak terkendala daya tampung.
    Aspek ketiga, kemitraan dengan sekolah swasta perlu dibangun untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Biaya pendidikan murid di sekolah swasta perlu ditanggung oleh pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat.
    Aspek keempat, pentingnya sosialisasi dan pelibatan publik karena sistem baru ini, jika nanti sudah resmi, memerlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami prosedurnya.
    Pemerintah juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan parlemen dalam proses penyusunan aturan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan.
    Aspek kelima, pengawasan ketat bertujuan untuk mencegah kecurangan. Pakta integritas dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan media, guna memastikan sistem ini berjalan bersih dan adil.
    “Semoga sistem penerimaan murid baru ini dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan akses pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat demi pendidikan tuntas dan berkualitas,” pungkas Fahira Idris. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran Kerap Terjadi di Jakarta, Fahira Idris Paparkan 3 Tantangan dan Strategi Mengatasinya Megapolitan 22 Januari 2025

    Kebakaran Kerap Terjadi di Jakarta, Fahira Idris Paparkan 3 Tantangan dan Strategi Mengatasinya Megapolitan 22 Januari 2025

    Kebakaran Kerap Terjadi di Jakarta, Fahira Idris Paparkan 3 Tantangan dan Strategi Mengatasinya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Jakarta kembali diguncang serangkaian insiden kebakaran serius pada awal 2025. Kebakaran ini menghantam permukiman padat, gedung, dan usaha kecil.
    Musibah ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar dan mengancam keselamatan jiwa ratusan warga, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarga mereka. 
    Oleh karenanya, diperlukan sinergi semua pihak terkait pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    Fahira Idris
    mengatakan, berbagai kasus kebakaran pada awal 2025 menjadi pengingat pentingnya langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif.
    Senator daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu memaparkan, penanganan
    kebakaran di Jakarta
    menghadapi tiga tantangan utama.
    Pertama
    , keterbatasan akses, terutama jalan sempit, di kawasan padat penduduk yang sering sekali menghambat kendaraan pemadam kebakaran. 
    Kedua
    , sarana dan personel yang perlu ditingkatkan, terutama penambahan pos pemadam kebakaran dan personel. 
    Ketiga
    , manajemen proteksi gedung yang belum prima karena masih terdapat gedung bertingkat tinggi di Jakarta yang tidak memenuhi syarat keselamatan kebakaran.
    Selain itu, kata dia mengungkapkan, kebakaran di Jakarta sebagian besar disebabkan empat hal. 
    Pertama
    , instalasi listrik yang tidak memadai atau tidak dirawat dengan baik sering menjadi pemicu utama. 
    Kedua
    , bangunan yang saling berdekatan mempercepat penyebaran api. 
    Ketiga
    , kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan alat pemadam api dan tindakan awal saat kebakaran.
    Keempat
    , masih terdapat gedung bertingkat di Jakarta belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
    “Untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ, catatan saya, segera lakukan audit keselamatan gedung, penambahan sarana prasarana, penguatan relawan kebakaran, dan implementasi teknologi
    smart city
    ,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025). 
    Fahira juga meminta masyarakat melakukan penguatan edukasi dan pelatihan terkait kebakaran, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan pengelolaan bahan mudah terbakar. 
    “Bagi pengelola gedung, wajib memiliki sistem proteksi dan peralatan kebakaran berfungsi dengan baik,” ujarnya. 
    Lebih lanjut, Fahira menjelaskan memaparkan strategi untuk menangani kebakaran di Jakarta.
    Dia menyebutkan, Pemprov DKJ perlu menggandeng institusi terkait untuk mengaudit gedung yang tidak memenuhi standar keselamatan dan memberikan waktu perbaikan. 
    Selain itu, Pemprov DKJ diharapkan memenuhi jumlah pos pemadam kebakaran di 267 kelurahan di Jakarta, memperbanyak hydrant di kawasan rawan, dan memperbarui peralatan pemadam. 
    “Penting juga melibatkan masyarakat melalui pembentukan tim relawan yang dilatih menggunakan peralatan pemadam kebakaran sederhana,” katanya. 
    Fahira menambahkan, Pemprov DKJ bisa melakukan pencegahan efektif dengan memanfaatkan teknologi
    internet of things
    (IoT) untuk deteksi dini kebakaran, penggunaan
    drone
    , dan sistem manajemen kebakaran berbasis aplikasi.
    Strategi efektif lainnya, kata dia, adalah membekali warga dengan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, termasuk penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). 
    Selain itu, kebakaran juga bisa dicegah dengan mengajak warga melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik di rumah dan lingkungan sekitar. 
    Penyimpanan bahan yang mudah terbakar di rumah dan lingkungan juga harus menjadi perhatian bersama.
    Menurutnya, saat ini dan ke depan, pemerintah harus memastikan semua pengelola gedung di Jakarta memiliki sistem proteksi, seperti
    sprinkler
    , alarm kebakaran, dan akses evakuasi yang memadai. 
    Tak hanya itu, diperlukan pula sertifikasi tahunan untuk memastikan peralatan kebakaran di tiap gedung berfungsi dengan baik dan diperiksa secara berkala oleh otoritas terkait.
    Fahira mengatakan, pencegahan dan penanganan kebakaran juga membutuhkan inovasi. 
    Salah satunya adalah memperbanyak motor pemadam kebakaran untuk mengatasi keterbatasan akses di gang sempit. 
    “Selain itu, Jakarta perlu memperkuat aplikasi manajemen kebakaran yang memungkinkan deteksi dini, pelaporan darurat, dan koordinasi respons kebakaran secara
    real-time
    ,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enam Saran Fahira Idris untuk Menu Makan Bergizi Gratis

    Enam Saran Fahira Idris untuk Menu Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai sebuah program baru dengan cakupan yang begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentunya harus terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. Salah satunya terkait menu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tentunya berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus ini.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia. Namun, tantangan tentu akan terus ada salah satu soalnya menu yang harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

    “Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orang tua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG ini. Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Keempat, kreativitas dalam penyajian sayur dan buah. Kelima, menciptakan suasana makan yang menyenangkan dan keenam, melibatkan orang tua dan guru,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (22/1).

    Untuk langkah pertama, menurut Senator Jakarta ini, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak. Misalnya, makanan berbentuk lucu seperti bento atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan. Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar.

  • Pertanyakan Kelanjutan Memberantas Judol dan Pinjol, Nanik S Deyang: Mereka Kerasukan

    Pertanyakan Kelanjutan Memberantas Judol dan Pinjol, Nanik S Deyang: Mereka Kerasukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menindak 5,4 juta konten judi online sejak 2017 hingga akhir tahun 2024 dalam upaya memberantas judi online dan memperkuat ruang digital yang aman.

    Namun, penindakan dan pemblokiran situs dan akun berkonten judi online adalah langkah awal, identifikasi dan pemberantasan jaringan utama di balik aktivitas ini lebih penting agar maksimal memberantas judi online.

    Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan Nanik Sudaryati Deyang, kembali menyoroti fenomena ini termasuk Pinjaman Online (Pinjol).

    “Apa kabar Judol dan Pinjol. Dalam kondisi ekonomi terpuruk maka orang kemudian mencari jalan pintas dengan gambling. ” ujar Nanik memulai pernyataannya, dikutip dari unggahannya di akun Facebook pribadinya @Naniek Sudaryati Deyang, Senin (13/1/2025).

    Fenomena ini kejahatan digital ini menurut Nanik harus segera dituntaskan hingga ke akar. Pasalnya, para pelaku seolah telah kecanduan bahkan menggila dengan perilaku tersebut.

    “Gilanya, mereka kerasukan dengan pandangan siapa tahu kali ini beruntung,” imbuhnya.

    “Bisa dibayangkan gak? Orang yang sudah tidak punya aset apapun, lalu kejanduan Judol. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang menjadi katagihan Judol akut. Saat sudah tidak ada yang dijual, maka dia kemudian mencari uang dari mana saja, termasuk Pinjol,” lanjut jurnalis senior tersebut.

    Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendoring aturan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan efek jera yang nyata. Misalnya, memperberat hukuman bagi penyelenggara judi online dan melarang keras promosi terselubung melalui media sosial.

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) resmi bergulir. Program ini menjadi inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pelajar dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
    Program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan akses pangan dengan memberikan makanan bergizi yang merata kepada seluruh kelompok sasaran.
    MBG diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat.
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
    Fahira Idris
    mengatakan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program MBG dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. 
    Terkait pelaksanaan MBG, Fahira memaparkan tujuh rekomendasi agar MBG berjalan optimal.
    Pertama, penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif. 
    “Petunjuk teknis yang jelas dan terperinci sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian implementasi di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025).
    Oleh karena itu, petunjuk teknis idealnya mencakup, antara lain standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat, prosedur distribusi, dan penyimpanan makanan agar tetap higienis dan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.
    Kedua, variasi menu yang disajikan harus memperhatikan selera dan kebiasaan makan lokal agar dapat dinikmati semua penerima manfaat. 
    “Penting juga mengolah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih menarik, seperti nugget tempe atau perkedel sayur,” jelasnya. 
     Ketiga, berkolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan komunitas lokal dalam penyediaan bahan pangan atau rekomendasi ketiga adalah agar dapat mendukung perekonomian lokal. 
    Fahira mengatakan, program itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas, seperti petani dan peternak lokal, untuk menyediakan bahan makanan segar dan berkualitas. 
    “Kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap keberhasilan program,” katanya yang juga aktivis perlindungan anak itu.
    Keempat, memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari literasi fungsional di sekolah. 
    “Selain mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum, penting juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu,” jelasnya.
    Selain itu, kata dia, program MBG itu idealnya memprioritaskan kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan gizi, seperti anak dari keluarga miskin, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
    Kelima, pemerintah juga perlu memastikan alokasi dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah gizi di wilayah dan kelompok yang membutuhkan.
    Keenam, monitoring dan evaluasi berkala dan ketujuh konsistensi dan keberlanjutan program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. 
    Senator Jakarta itu menjelaskan, beberapa mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah adalah evaluasi berkala terhadap nilai gizi, kebersihan, dan efektivitas distribusi makanan serta pengumpulan umpan balik (
    feedback
    ) dari penerima manfaat, guru, dan orang tua.
    “Ini artinya, keberlanjutan program MBG harus dijaga agar manfaat jangka panjang dapat tercapai,” ujarnya. 
    Fahira menambahkan, pemerintah juga perlu menjamin keberlangsungan anggaran dan kesiapan operasional di setiap daerah dan menghindari ketergantungan hanya pada periode pemerintahan tertentu saja. 
    “Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” katanya yang juga seorang pemerhati pendidikan itu. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ketahui Empat Dampak Besarnya

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ketahui Empat Dampak Besarnya

    Ini memperluas peluang munculnya lebih banyak calon pemimpin yang merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat. Putusan MK ini juga efektif mengurangi polarisasi.

    Ini karena ketentuan PT 20 persen sering sekali menghasilkan hanya dua pasangan calon, yang cenderung memicu tingginya polarisasi masyarakat. Dengan lebih banyak kandidat, diharapkan pilihan rakyat lebih beragam dan mengurangi ketegangan politik.

    Dengan dibolehkannya semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, maka demokrasi Indonesia akan lebih substantif. Bagi Fahira Idris,

    Keputusan ini memungkinkan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan aspirasi, sehingga pemilu menjadi lebih bermakna.

    Dampak besar lainnya dari putusan ini adalah akan menumbuhkan lebih banyak calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang berkomitmen pada kepentingan rakyat. Kedepan di tiap gelaran pilpres, rakyat akan disuguhkan beragam kandidat sehingga mendorong debat publik yang lebih substansial.

    Para kandidat akan berlomba menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan bangsa.

    “Putusan MK ini adalah tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat adalah elemen utama dalam sistem demokrasi,” ujar Senator Jakarta ini.

    Sebagai informasi, MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. (Pram/fajar)

  • MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Fahira Idris Paparkan 4 Dampak Besarnya

    MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Fahira Idris Paparkan 4 Dampak Besarnya

    MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Fahira Idris Paparkan 4 Dampak Besarnya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau
    presidential threshold
    (PT) 20 persen, Kamis (2/1/2025). 
    Putusan itu dinilai baik karena semua partai politik bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri.
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
    Fahira Idris
    mengungkapkan, putusan MK yang mengubah pandangannya setelah menolak puluhan kali pengajuan uji materi menunjukkan integritas dan kematangan lembaga ini. 
    Dia menilai, dengan membebaskan semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, MK memastikan prinsip demokrasi yang sejati dapat diimplementasikan.
    “Apresiasi kepada MK atas putusan bersejarah ini. Terima kasih kepada empat mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kegigihannya menggugat
    presidential threshold,
    ” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025). 
    Fahira memaparkan, putusan MK itu akan membawa, setidaknya empat dampak besar bagi demokrasi Indonesia.
    Pertama
    , meningkatkan partisipasi publik. Dengan dihapusnya
    presidential threshold,
    setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. 
    Senator Jakarta itu menyebutkan, hal tersebut memperluas peluang munculnya lebih banyak calon pemimpin yang merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat. 
    Kedua
    , efektif mengurangi polarisasi karena ketentuan
    presidential threshold
    20 persen sering sekali menghasilkan hanya dua pasangan calon, yang cenderung memicu tingginya polarisasi masyarakat. 
    “Dengan lebih banyak kandidat, diharapkan pilihan rakyat lebih beragam dan mengurangi ketegangan politik,” katanya.
    Untuk diketahui,
    presidential threshold
    sebelumnya hanya membolehkan partai politik pemilik kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah pemilu legislatif periode sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
    Ketiga
    , mendorong demokrasi substantif karena semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden.
    Fahira menilai, keputusan itu memungkinkan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan aspirasi sehingga pemilu menjadi lebih bermakna.
    Keempat
    , memberi ruang untuk menumbuhkan lebih banyak calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang berkomitmen pada kepentingan rakyat.
    “Ke depan di tiap gelaran pemilihan presiden (pilpres), rakyat akan disuguhkan berbagai kandidat sehingga mendorong debat publik yang lebih substansial,” ujarnya yang pernah menggugat
    presidential threshold
    ke MK bersama beberapa Anggota DPD RI lain.
    Fahira menyebutkan, para kandidat akan berlomba menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan bangsa.
    “Putusan MK ini adalah tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat adalah elemen utama dalam sistem demokrasi,” ucapnya.
    Sebagai informasi, MK menghapus ketentuan
    presidential threshold
    dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. 
    Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.
    Sebelumnya, MK telah 32 kali menolak pengajuan uji materi. Namun, kini MK menyatakan
    presidential threshold
    20 persen bertentangan dengan konstitusi sehingga membuka lembaran baru dalam pemilihan presiden yang lebih inklusif.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran Kerap Terjadi di Jakarta, Fahira Idris Paparkan 3 Tantangan dan Strategi Mengatasinya Megapolitan 22 Januari 2025

    PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah, Fahira Idris: Keputusan Bijak dan Tepat

    PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah, Fahira Idris: Keputusan Bijak dan Tepat
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Keputusan Presiden Prabowo Subianto membatalkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen secara umum, dengan menerapkan hanya pada barang dan jasa mewah, adalah langkah strategis menjaga daya tahan ekonomi rakyat kecil dan kelas menengah.
    Kebijakan ini tidak hanya memberikan keadilan pajak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi tanpa membebani masyarakat luas.
    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
    Fahira Idris
    mengungkapkan, mempertahankan tarif PPN sebesar 11 persen untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat umum, artinya Pemerintah menunjukkan komitmen melindungi daya beli rakyat.
    Kebijakan ini akan berdampak efektif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
    “
    PPN 12 persen
    hanya untuk barang dan jasa mewah adalah keputusan yang bijak dan tepat. Penerapan tarif PPN 12 persen pada kategori barang dan jasa mewah tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi kelompok masyarakat berada, tetapi dapat memberikan kontribusi tambahan bagi pendapatan negara,” ujar ujar Fahira Idris di Jakarta (1/1/2025).
    “Keputusan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil dan kelas menengah, tetapi juga memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan. Apresiasi untuk Presiden Prabowo dan pemerintah,” tambahnya. 
    Fahira Idris meyakini, kebijakan ini berpotensi mendorong stabilitas ekonomi lebih luas.
    Dengan menjaga daya beli mayoritas masyarakat melalui tarif PPN 11 persen untuk barang dan jasa umum, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.
    Hal ini akan memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong investasi lebih lanjut di sektor-sektor yang melibatkan kebutuhan dasar masyarakat.
    Di sisi lain, lanjut Fahira Idris, penerapan tarif PPN yang lebih tinggi pada barang dan jasa mewah menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil.
    Pendapatan tambahan dari sektor ini dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.
    Senator Jakarta ini berharap, keputusan Pemerintah ini juga dilengkapi berbagai paket stimulus ekonomi seperti insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah, pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet kecil, serta bantuan beras untuk masyarakat miskin agar daya tahan ekonomi rakyat semakin kuat.
    Stimulus ekonomi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat sambil tetap mendorong perekonomian nasional.
    “Dengan memadukan kebijakan pajak yang adil dengan stimulus ekonomi yang komprehensif, pemerintah akan mampu menjaga daya beli rakyat sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari kelompok masyarakat yang mampu,” pungkas Fahira Idris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    loading…

    Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama di tengah dinamika politik yang sangat tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024.

    Berkat dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Polri, gelaran pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia berlangsung dengan relatif aman dan kondusif. Capaian ini tentu menjadi wujud nyata dari profesionalisme Polri dalam mengemban amanah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

    ”Selain itu, saya juga mengapresiasi Polri yang senantiasa bersikap prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai isu maupun kejadian yang menjadi perhatian masyarakat. Langkah-langkah yang diambil Polri untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat telah menunjukkan Polri benar-benar hadir untuk melayani,” kata Fahira Idris di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Menurut Senator Jakarta ini, langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dilakukan Polri dalam memitigasi berbagai potensi kerawanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, patut diapresiasi. Pendekatan yang prediktif dan responsif terhadap berbagai dinamika situasi, ditambah dengan penguatan koordinasi bersama instansi terkait, membuktikan bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat serta berkomitmen memastikan gelaran demokrasi berlangsung damai dan aman.

    Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, baik dari segi keamanan, sosial, maupun teknologi, lanjut Fahira Idris, Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan solusi yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan profesionalisme, Polri tidak hanya akan menjadi pengawal keamanan, tetapi juga pilar penting dalam mendukung pembangunan bangsa.

    Ketua Umum Bang Japar ini juga berharap, sinergi yang telah terjalin erat antara Polri dan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Ini karena, hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara keduanya, adalah kunci untuk menjaga kondusifitas, kedamaian, dan keamanan bangsa.

    “Semoga di tahun 2025 mendatang dan seterusnya, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih Presisi. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin erat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan bangsa ini,” tandasnya.

    (poe)

  • DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya Megapolitan 31 Desember 2024

    DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya Megapolitan 31 Desember 2024

    DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil)
    Daerah Khusus Jakarta
    (DKJ)
    Fahira Idris
    mengatakan, Jakarta memiliki empat tantangan besar pada 2025.
    Sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia serta punya visi menjadi kota global dunia, Jakarta menghadapi berbagai tantangan signifikan pada 2025.
    “Empat tantangan yang penting menjadi perhatian pada 2025, yaitu pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan warga, infrastruktur dan lingkungan hidup yang saling mendukung dan berkelanjutan, serta mewujudkan pemerintahan yang modern,” katanya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024). 
    Tantangan itu memerlukan strategi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan warga dan keberlanjutan pertumbuhan kota.
    “Empat tantangan ini bisa dilalui dengan baik dengan kebijakan yang berpihak kepada warga, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya. 
    Dia berharap, dengan pendekatan itu, Jakarta tidak hanya dapat mengatasi tantangannya, tetapi juga menjadi contoh nyata dari kota global yang modern dan berdaya saing tinggi.
    Oleh karena itu, Fahira memaparkan beberapa strategi untuk menghadapi tantan tersebut. Untuk strategi pemerataan ekonomi, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. 
    Menurutnya, hal itu dilakukan melalui optimalisasi sektor unggulan, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif, industri makanan-minuman, retail, dan sektor jasa menjadi prioritas. 
    Kemudian, dilakukan juga melalui bursa kerja yang terintegrasi, lapangan kerja baru dapat dicapai. Selain itu, pengembangan sektor
    meetings, incentives, conferences, exhibitions, dan events
    (MICEE) yang akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat bisnis regional. 
    Senator Jakarta tersebut mengatakan, optimalisasi itu bisa dilakukan lewat penyediaan insentif dan penyederhanaan proses perizinan.
    Selain itu, peningkatan kesejahteraan warga bisa diungkit melalui dua bidang utamanya, yaitu pendidikan dan kesehatan. 
    Kemudian, keberlanjutan program wajib belajar 12 tahun dan program, seperti Satu Keluarga, Satu Sarjana, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ( KJMU) menjadi landasan penting dalam mencetak generasi unggul. 
    Fahira juga berharap, pelatihan vokasi dan literasi digital di Jakarta semakin intensif untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif pada 2025. 
    Untuk bidang kesehatan, Fahira menilai peningkatan kesehatan bisa dilakukan dengan memperkuat KJS plus dan perluasan program lain, salah satunya medical check-up gratis bagi seluruh warga Jakarta. 
    Selain itu, program
    zero stunting dan
    layanan khusus lanjut usia (lansia) serta perluasan akses air bersih menjadi langkah konkret menuju Jakarta sehat.
    Di sisi lain, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. 
    “Oleh karena itu, ke depan harus dipastikan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan publik dan lingkungan hidup mulai dari sistem drainase yang modern hingga transportasi umum yang efisien untuk mengurangi emisi karbon,” ujarnya.
    Fahira menambahkan, Jakarta yang bercita-cita menjadi kota global juga harus didukung pemerintahan yang modern. 
    Untuk itu, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan inovasi layanan digital harus menjadi pilar dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, bersih, dan modern.
    “Tantangan Jakarta pada 2025 memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga,” katanya. 
    Fahira menegaskan, dengan strategi yang tepat, Jakarta dapat menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan, dan terus berkembang sebagai pusat kebanggaan nasional dan internasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.