Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional Surabaya 27 Oktober 2025

    Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional Surabaya 27 Oktober 2025

    Jaringan Kiai Santri Usulkan 2 Nama Ulama Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional tahun ini kepada 2 ulama yang disebut memiliki peran aktif pada perang kemerdekaan.
    Keduanya adalah KH Abbas Abdul Jamil yang dikenal populer dengan nama Kiai Abbas Buntet asal Cirebon, Jawa Barat dan KH Yusuf Hasyim yang pupuler dengan nama Pak Ud asal Jombang, Jawa Timur.
    Ketua JKSN KH Asep Saifudin Chalim mengatakan, kedua nama ulama tersebut menurut data dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), merupajan nama yang paling kredibel dan memenuhi syarat untuk diberi gelar pahlawan nasional.
    “Berdasarkan kajian dan sumber-sumber primer, nama Kiai Abbas Buntet dan Pak Ud punya kredibilitas untuk diberi gelar Pahlawan Nasional,” katanya usai Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (26/10/2025) malam.
    Ia mengatakan, Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo merupakan bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.
    “Karena itu kami berharap, berapa pun nama yang diusulkan jadi pahlawan nasional kepada presiden, 2 nama tersebut setidaknya bisa masuk karena ukuran jasanya sudah jelas,” ujar Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto ini.
    Menurut dia, Pak Ud yang merupakan putra bungsu pendiri Nahdatul Ulama KH Hasyim Asy’ari merupakan tokoh kemerdekaan di Jombang, gerakan penumpasan G30S PKI, serta tokoh pesantren yang menjaga nilai-nilai pancasila.
    “Sedangkan Kiai Abbas Buntet adalah tokoh ulama yang menentukan hari, tanggal dan waktu serangan 10 November saat perang di Surabaya,” kata dia. 
    Dari 4 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan tahun ini, kedua nama tersebut didukung lebih dari 70 sumber primer.
    “Untuk Kiai Abbas Buntet ada 76 sumber primer dan Pak Ud 74 sumber primer. Ini sudah cukup untuk ukuran kredibel,” ujar dia.
    Kementerian Sosial mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang dipimpin Fadli Zon.
    Ke-40 nama tersebut telah melewati proses yang panjang dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk sebagai calon pahlawan nasional.
    Kiai Abbas Buntet adalah 2 dari 4 nama usulan tahun ini bersama tokoh buruh Marsinah dan Demmatande dari Sulawesi Barat.
    Selain itu, ada 16 nama usulan tunda 2024 serta 20 nama yang diajukan kembali karena memenuhi syarat. Sebanyak 20 nama dimaksud pernah diusulkan pada periode 2011-20203.
    Dari 20 nama itu, ada mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden KH Abdurahman Wahid serta Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Titik Awal Sejarah Banten, Monumen Jalur Masuk Cornelis de Houtman Diresmikan

    Jadi Titik Awal Sejarah Banten, Monumen Jalur Masuk Cornelis de Houtman Diresmikan

    BANTEN — Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan monumen simbolisasi jalur masuk Cornelis de Houtman di kawasan Banten Lama, Minggu, 26 Oktober. Peresmian ini bagian akhir dari rangkaian kegiatan Sasaka Cibanten 2025 yang bertema “Naritis Cai, Mapag Kabantenan”. Acara ini sendiri digelar Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII Banten dan Jakarta.

    Menbud Fadli Zon mengatakan, monumen tersebut menandai awal upaya rekonstruksi sejarah Banten sebagai pelabuhan besar dan pusat peradaban Nusantara. “Banten memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan akulturasi budaya. Karena itu, kami menandai titik masuk Cornelis de Houtman sebagai bagian penting dari rekonstruksi sejarah bangsa,” ujarnya.

    Menurut Menbud Fadli, Banten telah memiliki peradaban maju jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masjid Banten Lama berdiri pada 1527, jauh sebelum Cornelis de Houtman tiba, begitu pula Keraton Surosowan dan Kaibon. “Kami ingin menghidupkan kembali ekosistem budaya di Banten agar menjadi wisata budaya dan sumber ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Menbud Fadli juga menyinggung rencana pemugaran Keraton Surosowan dan Kaibon serta pemanfaatan museum di sekitar situs sebagai ruang edukasi. “Kita ingin masyarakat, khususnya generasi muda, belajar sejarah melalui pengalaman langsung di situs-situs bersejarah,” katanya.

    Akademisi Universitas Indonesia, Prof. R. Cecep Eka Permana, menyebut monumen ini sebagai penanda penting kedatangan Cornelis de Houtman ke Nusantara. “Kapalnya berlabuh di Pulau Lima karena tak bisa masuk ke pelabuhan akibat dangkal. Ia lalu naik sekoci menuju Pabean, tempat pembayaran cukai. Ini bukti Banten sudah maju dalam perdagangan,” jelasnya.

    Prof. Cecep menambahkan, sejumlah temuan seperti keramik, mata uang, dan gerabah akan menjadi bahan penelitian lanjutan dan kelak dipamerkan di Museum Situs Kebudayaan Banten Lama.

    Kepala BPK Wilayah VIII, Lita Rahmiati, mengatakan Sasaka Cibanten menjadi ruang kolektif untuk menghubungkan kembali arus peradaban Banten. “Tema Naritis Cai, Mapag Kabantenan menggambarkan air sebagai simbol yang mengalir, menyatukan, dan menghidupkan kembali kebudayaan Banten,” ujarnya.

    Juga hadir dalam peresmian ini Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia, Ketua DPRD Muji Rohman, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, dan sejumlah pejabat daerah.

    Rangkaian Sasaka Cibanten sebelumnya digelar di Titik Nol Cibanten (4–5 Oktober) dan Banten Girang (11–12 Oktober). Kegiatan ini menjadi penutup perjalanan kebudayaan yang meneguhkan kembali identitas sejarah dan ekologi Banten.

  • Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Mahfud, secara prinsip, semua mantan presiden semestinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Dia berpendapat bahwa posisi sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

    “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu.

    Mahfud menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.

    “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” kata dia.

    Berdasarkan pengalamannya, Mahfud menyebut proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

    “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Soeharto, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

    Selain mereka, muncul pula nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.

    Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Fadli Zon: Tunggu Keputusan Presiden

    Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Fadli Zon: Tunggu Keputusan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan usulan jumlah pasti penambahan gelar pahlawan akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan. Salah satunya Presiden ke-2 RI Soeharto. 

    “Nanti, ya, nanti itu [penetapan gelar pahlawan] akan ditentukan oleh Presiden,” kata Fadli Zon. 

    Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) itu mengatakan bahwa jumlah nama yang diajukan masih dikaji lebih lanjut oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP).

    Menurutnya, banyaknya penambahan gelar pahlawan semakin baik lantaran dapat mengakomodasi tokoh-tokoh yang belum mendapatkan gelar tersebut. Meski begitu secara statistik, katanya, dalam satu tahun terdapat 8 nama tokoh yang memperoleh gelar pahlawan.

    “Lebih banyak, lebih bagus, karena juga ada usulan-usulan yang mengakomodasi dari berbagai macam Provinsi dan memang banyak tokoh yang mereka sangat pantas menjadi pahlawan, belum mendapatkan gelar tanda,” jelasnya.

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut kriteria tokoh yang diajukan Kementerian Sosial telah memenuhi syarat. Meski demikian, dia menekankan segala keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, kajian nama pahlawan yang baru segera rampung sebelum tanggal 10 November 2025 dan direncanakan diumumkan saat 10 November 2025. 

    “Jadi, nanti tentu kami akan kaji itu sebelum 10 November karena ini dalam rangka hari pahlawan, jadi sebelum itu,” ucapnya.

    Secara teknis penentuan nama pahlawan, dia menuturkan dari usulan yang diberikan oleh Kemensos akan dikaji oleh TP2GP. Hasil kajian dilimpahkan ke GTK dan didiskusikan serta diputuskan oleh Presiden.

    Adapun, terkait pro-kontra sejumlah nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan, menurutnya hal itu wajar terjadi. Baginya, perlu melihat tokoh-tokoh dari jasa yang diberikan kepada negara.

    “Tapi kan kalau kita lihat di masa-masa lalu juga ada semacam yang kita lihat adalah bagaimana jasa-jasanya orangnya dan lain-lain,” ucapnya.

  • Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan progres penulisan buku sejarah Indonesia hingga saat ini. Menurutnya, penulisan buku sejarah Indonesia terbaru masih dalam proses penyuntingan atau editing. 

    “Menurut laporan dari tim sekarang ini adalah proses editing. Jadi menulis adalah satu hal, mengedit itu satu hal yang lain,” katanya dalam acara diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/10/2025). 

    Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum melihat wujud buku sejarah Indonesia yang direncanakan meliputi 10 sampai 11 jilid itu.

    Hal itu terjadi lantaran ahli yang menjadi tim penyusun buku sejarah Indonesia belum memberi bocoran draf kepada pihak Kementerian Kebudayaan. 

    “Saya belum pernah lihat bukunya, satu paragraf pun saya tidak lihat. Belum lihat, karena mereka belum menyerahkan. Karena ini memang mereka bekerja secara independen berdasarkan keahliannya, kepakarannya. Jadi saya sendiri belum lihat,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan penulisan buku sejarah Indonesia semula ditargetkan selesai pada Agustus 2025 agar bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 RI.

    Meski telah selesai ditulis pada Agustus 2025, dia menuturkan proses penyuntingan atau editing ternyata masih harus dikerjakan. ​​​​​​​

    Fadli berharap proses pembuatan buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui bisa selesai Desember 2025.

    “Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Sejarah,” ungkapnya. 

    Kementerian Kebudayaan melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

    Naskah buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.

    Naskah buku sejarah Indonesia tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia.​​​​​​​ Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis buku sejarah dari perspektif Indonesia yang tidak berdasarkan perspektif pemerintah kolonial.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto bersih.
    Oleh karena itu, menurut Muzani, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan
    clear
    , dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Namun, Muzani mengatakan, dia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
    Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” katanya.
    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Salah satunya aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
    Selain Marsinah, ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
    Sejumlah tokoh masyarakat lain juga masuk dalam 40 nama itu, di antaranya ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
    Namun, pengusulan nama Soeharto kembali menuai pro dan kontra. Usulan itu secara tegas ditolak para pegiat HAM, aktivis, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Merespons polemik tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud) selaku Ketua Dewan GTK, Fadli Zon menyebut bahwa semua nama yang diusulkan dari Kemensos sudah memenuhi kriteria.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, Dewan GTK akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah nama ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Kebudayaan Telah Resmikan 15 Museum selama Setahun

    Kementerian Kebudayaan Telah Resmikan 15 Museum selama Setahun

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan selama satu tahun menjabat, pihaknya telah meresmikan sebanyak 15 museum baru dan berharap ke depan akan banyak museum-museum yang akan hadir.

    “Dan kita juga dalam satu tahun ini, saya sendiri meresmikan kira-kira 15 museum baru, jadi ada 15 museum baru yang kita resmikan Kita harapkan kedepannya semakin banyak museum-museum yang tumbuh,” kata Menbud dalam diskusi dengan media yang digelar di Jakarta, pada Jumat 24 Oktober malam, dikutip Antara.

    Kementerian Kebudayaan, kata dia, hingga kini juga telah mencatatkan sebanyak 481 museum yang telah tercatat. Ia mengakui bahwa tugas Panjang masih menanti terkait museum yakni registrasi atau pendataan sejumlah museum hingga standardisasi.

    Fadli juga mengemukakan bahwa hingga kini pengunjung museum juga telah memecahkan rekor yakni 3,5 juta pengunjung.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pelindungan Kebudayaan an Tradisi, Restu Gunawan menambahkan bahwa Kementerian Kebudayaan setidaknya setiap bulan meresmikan satu museum, yang mana menurutnya merupakan sebuah pencapaian baru.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah mengupayakan agar RUU Permuseuman agar dapat dibahas oleh DPR sebagai salah satu langkah untuk merevitalisasi museum di Indonesia.

    Fadli juga mengemukakan bahwa RUU permuseuman ini sudah pernah menjadi salah satu rancangan undang-undang ang masuk dalam inisiatif DPR dan dikaji oleh Badan Keahlian DPR selama bertahun-tahun.

    “Tapi belum pernah menjadi RUU prioritas, hanya menjadi RUU dalam daftar jangka menengah,” tambah dia.

    Tak hanya itu, ia juga tengah mengupayakan untuk melakukan revisi RUU lainnya yakni RUU Cagar Budaya, RUU Perfilman yang berkaitan dengan peralatan dan teknologi informasi termasuk kecerdasan buatan.

    Ketiga rencana soal RUU itu telah disampaikan kepada Kementerian Hukum agar mendapatkan dukungan sehingga regulasi dalam tiga hal tersebut kian sesuai dengan relevansi saat ini.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan telah meresmikan Museum Situs Gua Harimau-Sumatra Selatan, Museum Budaya Pariaman-Sumatra Barat hingga Museum Sarkofagus-Bali.

  • Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Versi Baru Akan Diterbitkan 14 Desember

    Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Versi Baru Akan Diterbitkan 14 Desember

    Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Versi Baru Akan Diterbitkan 14 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menargetkan, buku sejarah versi baru yang sedang ditulis ulang akan dirilis bertepatan dengan Hari Sejarah, yakni 14 September 2025.
    “Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu pada hari sejarah. Hari sejarah itu 14 Desember,” kata Fadli, dalam acara “Satu Tahun Kementerian Kebudayaan” yang digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Menurut Fadli, proses penulisan ulang buku sejarah ini sudah selesai.
    Hanya saja, kini buku tersebut masih dalam proses penyuntingan atau editing.
    “Jadi, Agustus kemarin sebenarnya sudah selesai penulisan buku sejarah menurut laporan dari tim. Sekarang ini adalah proses editing,” ujar dia.
    Dia menerangkan, proses editing dilakukan secara bertahap.
    Pertama, para sejarawan dan ahli yang terlibat menyunting satu per satu jilid dalam buku tersebut.
    Setelahnya, penyuntingan dilakukan secara umum.
    Tak hanya itu, hasil buku sejarah yang dibuat juga diuji lewat seminar publik di berbagai universitas di Indonesia.
    “Dari editor jilid itu kemudian ke editor umum. Baru kita mau uji 1-2 kali lagi informasi-informasi dan ini sudah melalui proses juga empat kali seminar publik,” ungkap dia.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang mengkaji proses penulisan ulang sejarah.
    Awalnya, Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang dirilis pada 17 Agustus 2025.
    “Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana dilansir ANTARA, Selasa (6/5/2025) lalu.
    Penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari pelbagai universitas di Indonesia.
    Ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.
    Dalam buku itu nantinya akan berisi 10 jilid sejarah nasional di Indonesia dari sejarah awal Nusantara, Orde Baru 1967-1998, hingga era Reformasi 1999-2024.
    Tema dalam 10 jilid itu di antaranya sejarah awal Nusantara, Nusantara dalam jaringan global, interaksi dengan Barat, respons terhadap penjajahan, pergerakan kebangsaan, perang kemerdekaan Indonesia, masa bergejolak dan ancaman integrasi, Orde Baru (1967-1998), dan era Reformasi (1999-2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • 3 Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon Nasional

    3 Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon Nasional

    Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
    Ke-40 nama tersebut telah melewati proses yang panjang dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk sebagai calon pahlawan nasional.
    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan juga tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (24/10/2025).
    “Kemudian dibawa ke tingkat provinsi, di tingkat provinsi dibawa ke Kementerian Sosial. Setelah lewat Kementerian Sosial diproses lagi baru naik ke Dewan Gelar,” sambungnya.
    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, 40 nama tersebut sudah diusulkan sejak lama. Beberapa nama yang diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah, dan ada beberapa tokoh-tokoh juga dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia,” kata Gus Ipul.
    Berikut daftar 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.