Tag: Fadli Zon

  • Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS

    Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS

    Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno bakal mendorong seorang warga Baduy Dalam, Repan, untuk memiliki kartu identitas.
    Hal ini menyusul terjadinya
    penolakan rumah sakit
    terhadap Repan saat mengakses pengobatan pasca menjadi
    korban begal
    lantaran tidak memiliki identitas.
    Pratikno akan membicarakan hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Kami bicarakan dengan Kemendagri, ya, di Adminduk kan itu,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
    Ia pun mengaku akan melacak kejadian tersebut agar kasusnya tidak berulang.
    “Kami lacak, ya,” ucap Pratikno singkat.
    Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyayangkan penolakan rumah sakit terhadap Repan.
    Seharusnya, pihak rumah sakit mengkategorikan peristiwa ini sebagai masalah kemanusiaan.
    “Ya, kita sayangkan ya, harusnya yang sudah apapun ya, itu harus ditangani. Ini masalah kemanusiaan, jangan lihat KTP-nya,” jelas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, seorang warga suku Baduy Dalam bernama Repan (16) menjadi korban pembegalan di Jalan Pramuka Raya, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10/2025).
    Repan dibegal empat pria tidak dikenal saat sedang berjalan kaki berjualan madu di pinggir kali Jalan Pramuka Raya, sekitar pukul 04.15 WIB.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan, peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih pada Minggu (2/11/2025).
    Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki dan empat pria pelaku penjambretan masih diburu polisi.
    Ruslan juga mengatakan Repan saat ini sudah kembali ke Kampung Cikesik, Desa Kanekes, Baduy Dalam, Kabupaten Lebak.
    Jika sudah ada perkembangan dari proses penyelidikan, maka Repan akan dipanggil oleh Polsek Cempaka Putih.
    “Korban (Repan) sudah (kembali ke kampungnya). Nanti kalau ada perkembangan perkaranya, korban akan dipanggil kembali oleh penyidik Polsek Cempaka Putih,” tutur Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Pernah Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat!

    Tak Pernah Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat!

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Soeharto tak pernah terbukti melakukan pelanggaran berat pada masa lalu.

    Hal itu ia ungkapkan untuk menjawab pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional.

    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 5 November 2025.

    Lebih lanjut, Fadli menguraikan beberapa jasa besar Soeharto dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk perannya sebagai komandan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat

    “Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

    Ia menyebut kategori pemenuhan syarat ini tak hanya dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Melainkan dari sejarawan, akademisi hingga tokoh agama juga terlibat dalam proses penyaringan nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional

    “Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” jelas Fadli Zon.

    “Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” sambungnya

    Ia menjelaskan bahwa nama-nama calon itu  telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian.

    “Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya,” ujar Fadli Zon

    Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa jumlah usulan nama pahlawan nasional bertambah menjadi 49.

    Fadli Zon mengatakan penambahan ini berasal dari usulan sebelumnya.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli.

    Ia menyebut dari jumlah itu, 24 diantaranya masuk ke dalam prioritas.

    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya. (*)

  • PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
    Gus Fahrur berpandangan bahwa
    Soeharto
    dan
    Gus Dur
    memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (5/11/2025).
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai
    Pahlawan Nasional
    bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan,” ujarnya.
    Dalam pernyataannya, Gus Fahrur juga menekankan bahwa bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.
    “Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting:
    Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah
    , menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.
    “Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” ujarnya.
    Sebagaimana diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan, ada 49 nama yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menurut Fadli Zon, dari 49 tokoh diusulkan menjadi penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    . Sebanyak 24 orang di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya lagi.
    Fadli menjelaskan, 24 nama prioritas itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan GTK setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    Setelah itu, baru akan disampaikan lagi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” ucap Fadli.
    Dia lantas memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat.
    Menurut dia, seluruhnya memiliki perjuangan yang jelas. Begitu juga dengan belakang, riwayat hidup, dan riwayat perjuangannya yang sudah diuji secara akademik serta secara ilmiah secara berlapis-lapis.
    Bahkan, Fadli menyebut, nama Presiden ke-2 Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan GTK, Fadli Zon.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut 24 nama calon pahlawan nasional masuk dalam daftar prioritas dari total 49 orang.
    Hal itu diungkapkannya pasca bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi, mungkin bisa menjadi prioritas,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan, Rabu.
    Fadli juga mengungkapkan, seluruh nama yang diusulkan telah memenuhi syarat.
    Adapun sejumlah nama yang diusulkan menjadi
    pahlawan nasional
    meliputi Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    ; Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Sayangnya, Fadli enggan menjawab gamblang apakah Soeharto masuk dalam daftar prioritas, di tengah banyaknya penolakan yang bergema di kalangan masyarakat.
    Ia hanya menyebut Soeharto sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional hingga tiga kali.
    “Nanti kita lihatlah, ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya, seperti saya bilang, itu memenuhi syarat, ya, termasuk nama Presiden Soeharto yang sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya,” beber Fadli.
    Ia menyampaikan, 24 nama itu akan diseleksi lebih lanjut sebelum diberikan kepada Presiden Prabowo.
    Termasuk, nama
    Gus Dur
    dan Marsinah yang merupakan simbol perjuangan buruh.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi, ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga,” beber Fadli.
    Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, proses pengusulan nama-nama tersebut dimulai dari tingkat terkecil di kabupaten/kota.
    Berbagai peneliti dan pakar dari berbagai latar belakang mengusulkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya diberikan kepada pemerintah pusat.
    “Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” jelas Fadli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut tidak pernah ada bukti Presiden ke-2 RI Soeharto terlibat dalam genosida 1965-1966.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, bahwa
    Soeharto
    tidak layak menjadi pahlawan nasional.
    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Ia lantas melemparkan pertanyaan yang sama kepada awak media.
    Ia mempertanyakan, siapa yang berani memberi bukti, sedangkan keterlibatan dalam genosida tidak terjadi berdasarkan fakta sejarah.
    “Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?” ucapnya.
    Fadli Zon juga menegaskan, 49 nama yang telah diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat untuk mendapat
    gelar pahlawan nasional
    .
    Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi.
    Artinya, kata dia, bukan hanya Dewan GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” ucap Fadli.
    Bahkan, kata Fadli, nama Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 2011, tahun 2015, hingga tahun ini.
    Ia lalu memerinci berbagai jasa Soeharto sehingga dapat diberikan gelar pahlawan nasional.
    Soeharto memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949.
    Serangan tersebut merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia.
    Yogyakarta saat itu dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” tandas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menggodok 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
    Sebanyak 24 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto;
    Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.
    Tak jarang, nama-nama yang diusulkan juga diperdebatkan.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
    Kendati begitu, ada pula pihak yang pro terhadap usulan tersebut.
    Pada awal pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendatangi Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    Ia berpandangan, jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.
    Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.
    Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa teori “Out of Nusantara” yang ia lontarkan beberapa waktu lalu memiliki dasar ilmiah yang kuat dan patut menjadi bahan perdebatan akademik.

    Menurutnya, sejumlah temuan arkeologis di Indonesia menunjukkan bahwa kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam sejarah evolusi manusia modern.

    Hal itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi kritik dari sebagian komunitas arkeolog terhadap pandangannya, Fadli menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan pengembangan dari berbagai kajian global yang menantang pandangan konvensional tentang asal-usul manusia.

    “Kalau itu basisnya saya kira kuat ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori Out of Asia. Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika, dari, semua manusia katanya dari Afrika,” ujar Fadli.

    Dia menambahkan, teori Out of Africa yang selama ini dominan dalam kajian antropologi kini mulai dipertanyakan dengan munculnya hipotesis multiregional migration, yang menyebutkan bahwa manusia modern dapat berevolusi di berbagai wilayah secara paralel.

    “Teori ini sudah di-challenge dengan hipotesa juga multiregion migration gitu ya. Jadi tidak selalu, bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa, dan sebaliknya. Jadi saya mengatakan Out of Nusantara itu karena banyak sekali temuan-temuan dari sini, itu pun ya subjek untuk diteliti kembali,” katanya.

    Fadli mencontohkan sejumlah temuan lukisan purba di Indonesia yang usianya bahkan lebih tua dibandingkan artefak sejenis di belahan dunia lain.

    “Lukisan-lukisan purba kita umurnya 51.200 tahun dan temuannya banyak. Di Maros-Pangkep ada 700-an lukisan-lukisan purba yang umurnya paling tua 51.200 tahun. Di Gua Sangkulirang di Kalimantan Timur itu ada 58 gua dan ada 2.500 panel ya. Kemudian di Gua Lida Ajer yang diperkirakan 60.000 tahun, Gua Harimau 22.000 tahun,” papar Fadli.

  • Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi seluruh syarat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional, setelah melalui proses kajian berlapis yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari daerah hingga tingkat pusat.

    Pernyataan itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi pandangan sejumlah pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM berat terkait Soeharto, Fadli menilai hal tersebut sebagai bagian dari masukan yang tetap harus dihormati. 

    “Ya, saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita kan melihat jasa-jasanya yang luar biasa. Karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan, kalau tidak tidak mungkin diusulkan. Jadi soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat,” ujar Fadli.

    dia menjelaskan, proses penilaian terhadap tokoh calon penerima gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP) yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat.

    “Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP yang di dalamnya juga ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelasnya. 

    Fadli menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi titik penting dalam pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.

    “Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” kata Fadli.

    Menurutnya, peran Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat juga menjadi catatan penting atas kontribusinya terhadap keutuhan wilayah Indonesia.

    Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menuding Soeharto terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau genosida pasca peristiwa 30 September 1965, Fadli menegaskan tidak ada bukti yang bisa membenarkan tuduhan tersebut.

    “Tidak pernah ada buktinya kan, Tidak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Tidak ada. Saya kira enggak ada itu,” tegasnya.

    Selain membahas soal penganugerahan gelar pahlawan, Fadli juga menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran keraton dan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang harus dijaga dan direvitalisasi.

    “Pak Prabowo juga tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu istana-istana, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan untuk diperhatikan, diperbaiki, direnovasi, direvitalisasi. Beliau sangat peduli bahwa ini adalah warisan budaya yang penting, cagar-cagar budaya yang penting,” tandas Fadli.

  • Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan hasil kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan terkait pemberian anugerah gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 pada 10 November mendatang.

    “Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

    Fadli menjelaskan proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pengusulan dimulai dari masyarakat di kabupaten dan kota, kemudian dinilai oleh tim peneliti dan pakar di tingkat provinsi melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan (TP2GP).

    Setelah itu, lanjutnya, usulan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelasnya.

    Menurut Fadli, seluruh calon yang diusulkan telah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam. 

    “Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah,” kata dia.

    Dari 49 nama tersebut, Dewan GTK menyeleksi dan menetapkan 24 nama sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

    Fadli menambahkan, dalam proses seleksi, pihaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan gender, keterwakilan daerah, dan latar belakang perjuangan.

    Saat ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama prioritas tersebut, Fadli tidak memberikan jawaban pasti.

    “Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

    Fadli juga menyebut nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam daftar tokoh yang diseleksi tahun ini.

    “Itu juga termasuk yang kita seleksi, semuanya memenuhi syarat juga. Prosesnya benar-benar dari bawah, dari masyarakat hingga ke provinsi melalui berbagai kajian dan seminar,” ujarnya.

    Hingga kini, belum diumumkan siapa saja tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 mendatang.

  • Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon tiba di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025) pagi. 

    Kedatangan Fadli untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci topik pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Saat ditanya wartawan apakah kedatangannya untuk membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional, Fadli hanya menjawab singkat.

    “Ya laporan, nanti kita lihat, ini mau laporan,” ujarnya.

    Fadli menegaskan bahwa dirinya hendak menyampaikan perkembangan dari berbagai masukan yang telah diterima kementeriannya.

    “Bukan, saya mau laporan dulu perkembangan dari yang masukan,” katanya.

    Ketika disinggung apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, Fadli memilih tidak menjawab sambil berjalan menuju kompleks Istana.

    Adapun mengenai siapa saja tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun ini, Fadli menyebutkan hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Sosial.

    “Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemensos itu,” tandas Fadli Zon.

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Komitmen Pemerintah Dukung Pelestarian Budaya Keraton Surakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Komitmen Pemerintah Dukung Pelestarian Budaya Keraton Surakarta

    Kedatangan mereka sebagai bentuk penghormatan pada salah satu raja Jawa dan melestarikan prosesi kebudayaan. Masyarakat sudah mulai berdatangan di kawasan Makam Raja-raja Imogiri. Dari yang berpakaian biasa maupun dengan pakaian khas Jawa.

    Salah satu asal Jakarta, Beni Purwanto (73) mengaku sengaja datang untuk melestarikan budaya. Keterlibatannya datang ke Imogiri sekaligus memberikan penghormatan terakhir ke salah satu raja di tanah Jawa.

    “Dari Tanggerang saya ke Semarang dan turun Terminal Giwangan, Yogyakarta tadi pagi. Terus naik ojek ke sini,” kata Beni, Rabu (5/11/2025).

    Usai pemakaman nanti, Beni mengaku akan langsung balik ke Tanggerang, Banten.

    Mahasiswa UGM, Vioni Sarah pun mengaku sengaja datang ke Imogiri. Sebagai orang asli Medan, Vioni merasa tertarik menyaksikan momen terakhir jenazah Pakubuwono XIII sebelum dikebumikan.

    “Ada unsur peristiwa budayanya. Ini jadi pengalaman yang mungkin sekali seumur saja,” ucap Vioni.

    Tidak hanya masyarakat lokal, terlihat beberapa wisatawan mancanegara terlihat hadir.

    Salah satunya WNA asal Swedia, Hilma Nilsson mengatakan mengatakan ingin menyaksikan peristiwa budaya Jawa. Ia mengaku mendapat kabar duka itu dari temannya orang Indonesia.

    “Saya datang bersama teman-teman kampus untuk datang melihat peristiwa budaya setempat di Indonesia,” ujar Hilma.

    Dalam susunan acara dijadwalkan jenazah PB XIII diberangkat dari Solo ke Yogyakarta pukul 12.00 WIB dan kemungkinan satu jam tiba di Imogiri.

    PB XIII bakal dimakamkan berdampingan PB XII, usai dilaksanakan salat jenazah di Masjid Pajimatam. Peti jenazah akan diusung 30 penandu melintasi 409 anak tangga.