Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • 2 Pertimbangan Pemerintah Tunda Ajukan Dangdut ke UNESCO, Akan Diakui Tahun 2032?

    2 Pertimbangan Pemerintah Tunda Ajukan Dangdut ke UNESCO, Akan Diakui Tahun 2032?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memutuskan menunda mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya non benda ke UNESCO.

    “Saya kira musik dangdut itu ada di dalam list kita. Tapi tidak untuk tahun ini,” ujarnya, Selasa 4 Februari 2024.

    Fadli mengungkapkan sejumlah pertimbangan menundanya. Pertimbangan pertama yaitu belum terpenuhinya sejumlah syarat dan hal-hal teknis yang dibutuhkan.

    Salah satunya yaitu kajian naskah akademik. Selain itu, ia mengutarakan membutuhkan juga dukungan dari sejumlah komunitas yang terkait.

    Pertimbangan yang kedua yaitu perubahan aturan pembatasan pendaftaran Saat ini, UNESCO mencatat satu usulan dua tahun sekali. Sebelumnya, mencatatnya satu tahun sekali. “Jadi dulu satu tahun sekali. Dulu tidak ada. Sekarang dua tahun sekali,” katanya

    Karena menunda mendaftarkan genre musik yang identik dengan suara kendang ini ke UNESCO, Fadli mengutarakan akan menyiapkan mendaftarkan budaya Indonesia lainnya hingga bulan Maret mendatang.

    Meski terkendala oleh pembatasan aturan, ada jalur lainnya untuk mendaftarkannya. Yaitu, dengan joint nomiation dan extension. Jalur ini pernah ditempuh saat mendaftarkan kolintang.”Extension ini seperti kemarin yang dilakukan untuk musik kolintang,” ujarnya.

    Sementara itu, pada akhir Januari lalu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa genre musik ini bisa didaftarkan pada tahun 2032. Sebabnya, menunggu antrian yang panjang di salah satu badan organisasi PBB tersebut.

    “Ini sedang didaftarkan dalam antrian dan dijadwalkan pada 2032,” katanya. Hal ini dikatakannya saat menerima Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI).

    Persatuan yang diketuai oleh Rhoma Irama ini ingin agar Dangdut diakui sebagai warisan budaya non benda oleh UNESCO. Ahmad pun mengutarakan hal yang sama. Ia pun mengungkapkan bahwa MPR siap mendukung keinginan tersebut. Ahmad berharap agar pengakuan ini ada sebelum tahun 2029.

    “Paling tidak sebelum tahun 2029, pemerintah sudah mengajukannya kepada UNESCO dan bisa diputuskan segera,” katanya. Untuk mencapai tujuan ini, Ahmad mengungkapkan akan berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Dalam momen tersebut, PAMDI pun mengajak Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk berpartisipasi sebagai juri dalam kompetisi cipta musik dangdut. Kompetisi berskala nasional ini akan digelar bulan Mei mendatang.

    Asal Usul Musik Dangdut

    Dikutip dari laman Britannica, genre musik ini diketahui berasal dari Indonesia. Disebutkan juga sebagai campuran musik India, musik barat, melayu dengan musik lokal.

    Pada tahun 1970 hingga 1980, genre ini mencapai popularitasnya. Kata dangdut merujuk kepada sepasang suara kendang yang menjadi suara perkusi yang mengiringi lagu.

    Sedangkan dekade tahun 1950 menjadi cikal bakal kemunculannya. Saat itu, film Bollywood begitu populer di tanah air sehingga memunculkan grup musik melayu.

    Saat ini, genre dangdut lebih berkembang. Salah satu perkembangannya yaitu kemunculan genre koplo yang iramanya mengajak pendengarnya untuk berjoget-joget.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wapres Gibran dan Selvi hadiri Inacraft 2025

    Wapres Gibran dan Selvi hadiri Inacraft 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Gibran Rakabuming menghadiri pembukaan acara Inacraft 2025 sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

    Selvi terlihat hadir lebih dahulu untuk membuka rangkaian Inacraft 2025 berbalut kebaya dongker yang serasi dengan para pengurus acara Inacraft.

    Menandai pembukaan Inacraft 2025, Selvi bersama dengan para Menteri dari Kabinet Merah Putih (KMP) seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, hingga Menteri PPPA Arifah Fauzi melakukan pemukulan bonang.

    Setelah membuka secara resmi tersebut, Selvi langsung mengunjungi ke gerai binaan masing-masing Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

    Istri Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kerajinan yang dijajakan di Inacraft 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Ia meninjau-ninjau kerajinan seperti wastra hingga perhiasan yang merupakan hasil tangan dari binaan Dekranasda Kabupaten Penajem Paser Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Kota Medan.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemudian menyusul Selvi melakukan peninjauan bersama memastikan kelancaran Inacraft 2025.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di Inacraft 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Gibran tiba di JCC pada pukul 11.25 WIB dan dengan segera disambut oleh masyarakat yang menjadi pengunjung dalam acara tersebut.

    Inacraft 2025 berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta Pusat sepanjang 5-9 Februari 2025 dengan tema“From Smart Village to Global Market”.

    Berlangsungnya Inacraft 2025 menandai 25 tahun perjalanan pameran ini dalam mendukung industri kerajinan Nusantara.

    Khusus untuk Inacraft 2025 tercatat ada sebanyak 1000 peserta yang merupakan hasil binaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

    Mereka hadir memamerkan hasil kerajinan nusantara mulai dari kriya, kuliner, hingga wastra.

    Tidak hanya diikuti peserta kerajinan dari dalam negeri, acara ini juga mengundang peserta lari luar negeri dengan total sebanyak 19 booth.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembangunan Identitas Indonesia dari Warisan Peradaban Bukan Narasi Penjajahan

    Pembangunan Identitas Indonesia dari Warisan Peradaban Bukan Narasi Penjajahan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pembangunan identitas nasional Indonesia harus berdasarkan warisan peradaban yang kaya, bukan semata-mata dari narasi sejarah penjajahan. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam Seminar Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) di Yogyakarta.

    “Kita ini berasal dari peradaban yang sangat tua dan kaya. Mindset kita harus diubah. Indonesia bukan hanya bangsa yang pernah dijajah, tetapi bangsa besar dengan warisan sejarah luar biasa,” ujar Fadli Zon.

    Sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan sebagai institusi mandiri era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kini memiliki lembaga khusus untuk memajukan kebudayaan nasional. Kementerian ini memiliki tiga direktorat jenderal, yaitu pelindungan kebudayaan dan tradisi, diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan, serta pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

    Fadli Zon menegaskan kementeriannya akan mewujudkan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

    Salah satu isu utama yang diangkat dalam seminar ini adalah minimnya jumlah cagar budaya nasional yang diakui secara resmi. Saat ini, hanya terdapat 228 cagar budaya nasional. Padahal objek yang diduga sebagai cagar budaya mencapai 48.731 situs.

    Sebagai contoh, Aceh, yang kaya akan warisan sejarah, baru memiliki satu situs yang diakui sebagai cagar budaya nasional. Kendala utama adalah birokrasi yang berbelit, yaitu pengajuan situs cagar budaya harus melalui tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

    “”Saya tidak tahu bottleneck-nya di mana, tetapi kalau ada political will, semua bisa diselesaikan lebih cepat,” tegas Fadli Zon.

    Sebagai contoh, ia menyebut proses yang macet bertahun-tahun di Banten Lama akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu tiga hari setelah ada koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah.

    Untuk mengatasi masalah ini, Fadli Zon mengusulkan kolaborasi dengan IAAI untuk memperkuat tenaga ahli cagar budaya di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme percepatan penetapan cagar budaya, agar dalam kondisi tertentu, situs bisa langsung diakui tanpa proses panjang di daerah sehingga pembangunan identitas nasional Indonesia dapat berdasarkan warisan peradaban.

    Selain pengakuan situs dalam negeri, Fadli Zon menegaskan pentingnya repatriasi benda-benda bersejarah Indonesia yang kini berada di luar negeri. “Repatriasi bukan hanya soal membawa pulang artefak, tetapi juga menyusun ulang narasi sejarah kita di museum-museum Indonesia,” katanya.

    Saat ini, pemerintah telah memulai upaya repatriasi dengan Belanda dan akan memperluas kerja sama dengan Inggris, Jerman, India, dan Amerika Serikat.

    Namun, ada masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu pendataan museum nasional yang masih kacau. Ada yang menyebut jumlah koleksi mencapai 100.000 hingga 200.000 item.

    Selain itu, kurangnya pengembangan museum terbuka (open air museum) di situs-situs cagar budaya. Fadli Zon mencontohkan situs Gunung Padang di Cianjur, yang masih menjadi perdebatan akademis, tetapi berpotensi besar dalam rekonstruksi sejarah Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan perubahan mindset adalah kunci dalam membangun kebanggaan nasional. Menurut dia, Indonesia harus dikenal sebagai bangsa dengan peradaban besar, bukan hanya bangsa yang pernah dijajah.

    Selain itu, percepatan pengakuan cagar budaya harus dilakukan dengan menghapus birokrasi yang berbelit. Kemudian, repatriasi benda bersejarah harus diiringi dengan reformasi museum nasional.

    “Tugas kita adalah memastikan kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga kekuatan untuk masa depan. Jika kita membangun identitas dari warisan peradaban kita sendiri, maka kita akan menjadi bangsa yang lebih percaya diri dan berdaulat,” pungkas Fadli Zon terkait pembangunan identitas nasional Indonesia harus berdasarkan warisan peradaban.

  • Fadli Zon Minta Badan Bahasa Dipindah dari Kemendikdasmen ke Kementerian Kebudayaan – Halaman all

    Fadli Zon Minta Badan Bahasa Dipindah dari Kemendikdasmen ke Kementerian Kebudayaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai Badan Bahasa seharusnya berada pada lingkup kementeriannya.

    Saat ini Badan Bahasa berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang menilai perlunya ada kajian posisi Badan Bahasa.

    Demikian disampaikan Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Selasa (4/2/2025).

    “Terkait Badan Bahasa dari Bu Hetifah, saya kira sejak awal kami ingin Badan Bahasa itu di Kementerian Kebudayaan,” kata Fadli di Ruang Rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta.

    “Karena memang lebih banyak setelah kami pelajari terkait dengan program-program kebudayaan termasuk objek pemajuan kebudayaan,” imbuhnya.

    Fadli Zon menjelaskan bahasa adalah satu di antara unsur dari kebudayaan.

    Namun, persepsi saat ini bahasa cenderung lebih berkaitan dengan kurikulum pendidikan.

    “Tetapi di dalam bahasa dan sastra karena keduanya satu klaster sehingga masih masuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli berharap adanya kajian agar Badan Bahasa berada di Kementerian Kebudayaan.

    Hal ini, lanjut Fadli, untuk memudahkan koordinasi, mengingat ancaman kepunahan bahasa daerah.

    “Terutama juga bahasa-bahasa daerah karena banyak bahasa daerah yang posisinya yang lestari tapi juga banyak yang terancam dan punah,” pungkasnya.

    Dalam rapat itu Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai perlu adanya kajian terhadap posisi Badan Bahasa.

    Sebab secara pribadi, dia menilai Badan Bahasa lebih cocok berada di Kementerian Kebudayaan.

    “Badan Bahasa itu sebenarnya lebih cocok kalau masuk ke dalam Kementerian Kebudayaan. Saya mohon respons jika teman-teman Komisi X mendukung ide ini kita minta BKD melakukan kajian apakah pak menteri sendiri memiliki pemikiran yang sama atau bagaimana,” ujar Hetifah.

  • Paripurna DPR Lantik Pengganti Fadli Zon-Sugiono, Jamal Mirdad Kembali ke Senayan

    Paripurna DPR Lantik Pengganti Fadli Zon-Sugiono, Jamal Mirdad Kembali ke Senayan

    loading…

    Rapat Paripurna DPR RI melakukan pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang telah masuk Kabinet Merah Putih (KMP). Di antara nama yang dilantik ada Jamal Mirdad. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI melakukan pelantikan anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota Dewan yang masuk Kabinet Merah Putih (KMP). Di antara nama yang dilantik ada Jamal Mirdad , yang juga pernah menjadi anggota Dewan.

    Wakil Ketua DPR RI yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, Sufmi Dasco Ahmad , menyampaikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 21 Januari tentang peresmian PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

    Sejumlah nama anggota PAW yang diterima DPR yakni:

    1. Mulyadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Barat V, menggantikan Fadli Zon.

    2. Jamal Mirdad dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Tengah, menggantikan Sugiono.

    3. Azis Subekti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, menggantikan Prasetyo Hadi.

    4. Bimantoro Wiono dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, menggantikan Muhammad Irfan.

    5. HT Ibrahim dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh, menggantikan Teuku Rifqi Harsya.

    Seusai membacakan daftar nama anggota PAW, Dasco langsung meminta persetujuan apakah nama-nama tersebut dapat dilantik pada hari ini.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” tanya Dasco yang langsung dijawab ‘Setuju’ anggota Dewan yang hadir,Selasa (4/2/2025).

    Diketahui, Fadli Zon kini menjadi Menteri Kebudayaan, Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Muhammad Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf).

    (zik)

  • Rapat Paripurna DPR lantik lima anggota PAW

    Rapat Paripurna DPR lantik lima anggota PAW

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI melantik lima orang pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2024 yang saat ini telah menjabat sebagai menteri Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penggantian tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 21 Januari tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan 2024–2029.

    “Kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh Rapat Paripurna hari ini?” tanya Dasco saat memimpin rapat, yang kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dasco mengatakan bahwa lima orang anggota DPR pengganti antarwaktu itu adalah Mulyadi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V untuk menggantikan Fadli Zon yang ditunjuk sebagai Menteri Kebudayaan.

    Kemudian, Jamal Mirdad dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Aziz Subekti dari Dapil Jateng VI menggantikan Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara).

    Selanjutnya, Bimantoro Wiyono dari Dapil Jawa Timur VIII menggantikan Mochamad Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan H.T. Ibrahim dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebelum menutup Rapat Paripurna DPR berharap lima anggota dewan PAW dapat menjalankan tugas dengan amanah.

    “Dan dengan bergabungnya saudara-saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan,” harapnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH M Yusuf Hasyim Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH M Yusuf Hasyim Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Kiprah dan pengabdian KH M Yusuf Hasyim atau akrab disapa Pak Ud, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang periode 1965-2006, kini menjadi sorotan.

    Putra Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari ini diusulkan sebagai pahlawan nasional atas kontribusinya yang luas di berbagai bidang, mulai dari militer, politik, sosial, kenegaraan, hingga pendidikan.

    Usulan ini mengemuka dalam seminar dan bedah buku Biografi KH M Yusuf Hasyim: Kiai Militer Pengawal Ideologi NKRI Berbasis Pesantren yang digelar Senin (3/2/2025) di aula Ponpes Tebuireng.

    Acara ini dihadiri sekitar 250 peserta, termasuk Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, Bupati Jombang terpilih Warsubi, serta Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang hadir secara virtual.

    Sebagai narasumber, penulis buku Aguk Irawan memaparkan proses penulisan biografi setebal 246 halaman tersebut. “Banyak sumber primer yang saya temukan, sampai bingung harus memulai dari mana,” ungkapnya.

    KH Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh Ponpes Tebuireng saat ini, menegaskan pentingnya mengenang sejarah. “Terlebih KH Yusuf Hasyim yang menjadi pengasuh sejak 1965 sampai 2006,” ujarnya.

    Sementara itu, KH Irfan Yusuf (Gus Irfan), perwakilan keluarga, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. “Ide pengusulan gelar pahlawan nasional ini sudah muncul sekitar lima tahun lalu,” katanya.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi bedah buku ini. “Banyak jejak perjuangan kiai yang tidak ditulis, padahal itu penting sebagai referensi keteladanan,” ujarnya.

    Peserta bedah buku Biografi KH M Yusuf Hasyim

    Dia juga menyinggung peran KH Yusuf Hasyim dalam mengusir PKI saat menyerang Pesantren Gontor. “Sebagai komandan Banser pertama, beliau mengajarkan santri untuk kuat secara fisik dan hati,” tambahnya.

    Prof Usep Abdul Matin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai perjuangan KH Yusuf Hasyim memenuhi syarat khusus sebagai pahlawan nasional. “Beliau mempromosikan Islam moderat yang selaras dengan Pancasila,” tegasnya.

    Pendapat senada disampaikan Fadli Zon, yang mengenal KH Yusuf Hasyim puluhan tahun. “Beliau sangat pantas diberi gelar pahlawan nasional agar perjuangannya menginspirasi generasi penerus,” ujarnya.

    Aguk Irawan mengungkapkan rencana penerbitan tiga buku lain tentang KH Yusuf Hasyim, termasuk kisah romantis pertemuannya dengan Nyai Bariyah dari Madiun.

    Sementara KH Asep Saifudin Halim berbagi pengalaman saat mengajukan KH Abdul Halim sebagai pahlawan nasional. “Liku-liku dan tantangan harus dihadapi dengan optimisme,” pungkasnya.

    Sekadar diketahui, KH Yusuf Hasyim atau lebih dikenal dengan Pak Ud, meninggal dunia pada Minggu 4 Januari 2007, sekitar pukul 19.00 WIB di RSUD dr Sutomo Surabaya. Putra terakhir Hadratus Syeikh KH Hasyim Asyari ini berpulang pada usia ke-78. Pak Ud dikebumikan di makam keluarga Tebuireng Jombang. [suf]

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon : Monumen Keris Sumenep Bisa Jadi Kantong Budaya

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon : Monumen Keris Sumenep Bisa Jadi Kantong Budaya

    Sumenep (beritajatim.com) – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menaruh harapan besar setelah Sumenep memiliki monumen keris. Ia berharap monumen keris itu bisa menjadi kantong budaya.

    “Apalagi tadi kata Pak Bupati, di sekitar monumen keris ini akan jadi rest area dengan stand-stand kuliner Madura, handy craft khas Madura, juga beberapa kekhasan yang lain. Ini tentu saja potensi menjanjikan. Semoga bisa menjadi kantong budaya,” katanya.

    Pada Kamis (30/01/2025), Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon berada di Sumenep untuk meresmikan monumen keris Arya Wiraraja di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan.

    Monumen keris setinggi 17 meter itu berada di daerah perbatasan Sumenep – Pamekasan. Dibangun setinggi 17 meter sebagai simbol untuk mengingatkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bunga-bunga yang ada di sekitar keris berjumlah 45, menandakan tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Sumenep dikenal sebagai kota keris, mengingat jumlah empu keris di Sumenep ini paling banyak di dunia. Dan itu sudah diakui UNESCO. Produksi keris terbanyak di dunia juga dari Sumenep,” ujar Fadli Zon.

    Lebih lanjut ia mengatakan, memajukan daerah melalui kebudayaan tanggung jawab semua pihak. Hal ini tercantum dalam amanat UUD 1945 pasal 32 ayat (1), bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan untuk memelihara serta mengembangkan budaya masing-masing.

    Indonesia kaya akan budaya, salah satunya keris, yang memiliki banyak variasi, seperti keris Madura, Jawa, Sumatra, Lampung, Palembang, Minangkabau, Aceh, dan lainnya. UNESCO telah mengakui keris sebagai Cultural Heritage of Humanity. ita “Keris ini dikategorikan ada keris sepuh dan kontemporer. Semoga bisa menjadi bagian dari industri budaya,” harap Fadli.

    Ia mengungkapkan, untuk Madura khususnya Sumenep, ekosistem keris sudah terbentuk. Bahkan sudah menjadi industri budaya. “Salah satu buktinya, keris dari Sumenep telah di ekspor ke negara-negara lain. Jadi ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. (tem/kun)

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Resmikan Monumen Keris di Sumenep

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Resmikan Monumen Keris di Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon meresmikan monumen keris di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura pada Kamis (30/01/2025). Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasati peresmian.

    Monumen keris setinggi 17 meter itu berada di daerah perbatasan Sumenep – Pamekasan. Dibangun setinggi 17 meter sebagai simbol untuk mengingatkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bunga-bunga yang ada di sekitar keris berjumlah 45, menandakan tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Selamat untuk Kabupaten Sumenep yang sudah membuat monumen keris. Ini tanda menggeliatnya kebudayaan di sini. Semoga monumen keris ini bisa menjadi kantong budaya,” kata Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

    Kabupaten Sumenep memiliki jumlah empu keris terbanyak di dunia. Hal itu telah mendapat pengakuan dari UNESCO. Ada sekitar 500 mpu keris di Sumenep.

    “Keahlian membuat keris para mpu Sumenep ini tidak perlu diragukan. Dari sisi kualitas dan kuantitas luar biasa. Sumenep memang layak jadi kota keris. Bahkan sudah layak mendunia,” tandas Fadli Zon.

    Ia mengungkapkan, untuk Madura khususnya Sumenep, ekosistem keris sudah terbentuk. Bahkan sudah menjadi industri budaya. “Salah satu buktinya, keris dari Sumenep telah di ekspor ke negara-negara lain. Karena memang ini punya potensi besar,” ujarnya. (tem/but)

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.