Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Museum dan Cagar Budaya (MCB), menggelar Pameran Kongsi yang mengangkat tema Akulturasi Budaya Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional Jakarta. Pameran ini dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Senin (10/2/2025) malam.

    Fadli Zon menjelaskan, Indonesia merupakan titik temu berbagai peradaban dunia yang telah mengalami proses akulturasi sejak ribuan tahun lalu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu “melting pot” tertua di dunia.

    Fadli menekankan, pameran ini diselenggarakan untuk menyoroti pentingnya akulturasi budaya, khususnya antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Indonesia yang telah berlangsung lama dan menghasilkan kebudayaan baru yang saling memengaruhi.

    “Pameran ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara budaya Tionghoa dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Kini, budaya tersebut telah bercampur dan menjadi bagian dari kebudayaan kita yang baru,” ujar Fadli Zon.

    Lebih lanjut, digelarnya pameran Kongsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah serta peran penting yang dimainkan oleh masyarakat Tionghoa dalam membangun warisan budaya Indonesia.

    Fadli Zon menambahkan, pameran ini bukan hanya sekadar menggali masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita tentang keberagaman merupakan kekuatan bangsa.

    “Melalui pameran ini, kami ingin memberikan literasi budaya agar masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih memahami bagaimana akulturasi budaya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan,” jelas Fadli.

    Berbagai koleksi bersejarah yang mencerminkan peradaban Tionghoa di Indonesia, termasuk kesenian dan tradisi yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Indonesia, dipamerkan di Museum Nasional Jakarta.

    Fadli menambahkan, pameran ini berlokasi di Museum Nasional dan digelar selama tiga bulan agar menarik perhatian generasi anak muda, khususnya generasi Z.

    “Nantinya mereka bisa berwisata edukasi sambil belajar tentang perpaduan budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka dan memperkuat rasa penghargaan terhadap sejarah bangsa,” tutur Fadli Zon.

    Pameran Kongsi juga menampilkan lukisan-lukisan dari tokoh-tokoh terkenal yang dipinjamkan untuk pameran, kerajinan tangan kuno, dan artefak lainnya yang menjadi bagian dari koleksi masyarakat dan Museum Nasional.

    Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati seni dan kesenian khas Tionghoa, seperti barongsai dan berbagai tarian yang menggabungkan dua kebudayaan tersebut.

    Selain Fadli Zon, pembukaan pameran Kongsi dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Titiek Prabowo), Putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo, Istri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Annisa Pohan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

  • Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

    Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pameran produk kerajinan International Handicraft Trade Fair (Inacraft) yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta akhir pekan ini menargetkan transaksi penjualan  Rp100 miliar.

    Inacraft 2025 diikuti 1.061 peserta yang terdiri peserta individu sebanyak 729 booth, 199 booth peserta kementerian/dinas dam 25 booth peserta BUMN, serta 19 booth peserta dari luar negeri.

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, dari pameran ini juga diharapkan terjadi kontrak dagang senilai 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,5 miliar. 

    “Target yang telah ditetapkan tahun ini lebih tinggi dari perolehan hasil transaksi tahun lalu yang mencapai transaksi sekitar Rp75 miliar,” kata Maman dalam keterangannya di sela-sela penyelanggaraan Inacraft belum lama ini.

    Di Inacraft 2025 juga digelar perayaan ulang tahun ASEPHI yang ke-50 tahun.

    Berbagai jenis produk yang dipamerkan meliputi batik, tenun, songket, jewelry, aksesoris, produk fashion, muslim fashion, bordir, ecoprint, household & housewares, gift & decorative items, footwear, bags, travel goods, toys & games, dan berbagai multi produk.

    Inacraft tahun ini menjadi momentum bagi 1000an pengusaha UMKM kita agar bisa tumbuh ke depan dan dibuka secara resmi oleh Istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koperasi, Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi.

    Inacraft mendapatkan dukungan dan peran serta internasional dari World Craft Council (WCC) dan Asean Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) pada International Pavilion di Assembly Hall.

    Ketua Umum BPP Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Muchsin Ridjan mengatakan, untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja serta memudahkan pengunjung.

    “Kami juga melakukan kurasi peserta pameran melalui pembagian zona berdasarkan jenis produk (zoning product),” katanya.

    Sejalan dengan kontribusi ASEPHI lebih luas di tingkatan internasional sebagai National Entity Member, kini ASEPHI menjadi salah satu Executive Board (Vice President) World Craft Council Asia Pacific Regions periode 2025-2028.

    “ASEPHI akan menjadi host board meeting WCC APR periode ini bersamaan pameran yang akan dihadiri perwakilan dari 12 negara dalam rangka menyusun program kerja kedepan untuk keberlanjutan future craft,” ujarnya.

  • Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –

    Festival Seabad Pramoedya
    Ananta Toer yang digelar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selama tiga hari, sejak Kamis (6/2/2025) hingga Sabtu (8/2/2025), tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
    Salah satu agenda yang batal dilaksanakan adalah penamaan
    Jalan Pramoedya Ananta Toer
    .
    Keputusan tersebut diambil setelah ormas Pemuda Pancasila menolak rencana penamaan jalan, dengan alasan bahwa Pramoedya Ananta Toer dianggap memiliki keterkaitan dengan paham komunis atau radikal kiri.
    Menanggapi hal ini, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Pramoedya merupakan maestro sastra yang karyanya diakui dunia.
    “Saya kira kita harus menghargai beliau, baik sebagai tokoh sastra dunia. Karya-karyanya diakui oleh dunia. Sebagai warga Blora, mestinya kita bangga dengan beliau,” ujar Arief kepada wartawan di Goa Terawang, Kecamatan Todanan, Jumat (7/2/2025).
    Politikus PKB ini juga menyoroti kehadiran Fadli Zon, Menteri Kebudayaan RI, dalam Festival Seabad Pramoedya, yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sosok penulis buku “Bumi Manusia” tersebut.
    “Saya kira dengan hadirnya Pak Menteri Kebudayaan, berarti ada pengakuan negara dalam upaya rekonsiliasi. Ini penting agar kita bisa lebih memahami bagaimana karya sastra Pram mengangkat nama Blora. Saya kira kita sepakat untuk menatap masa depan,” terangnya.
    Sebelumnya, rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).
    Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan. 
    Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.
    “Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis,” ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
    Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.
    “Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang,” lanjutnya.
    Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.
    “Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko,” kata Munaji.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –

    Festival Seabad Pramoedya
    Ananta Toer yang digelar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selama tiga hari, sejak Kamis (6/2/2025) hingga Sabtu (8/2/2025), tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
    Salah satu agenda yang batal dilaksanakan adalah penamaan
    Jalan Pramoedya Ananta Toer
    .
    Keputusan tersebut diambil setelah ormas Pemuda Pancasila menolak rencana penamaan jalan, dengan alasan bahwa Pramoedya Ananta Toer dianggap memiliki keterkaitan dengan paham komunis atau radikal kiri.
    Menanggapi hal ini, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Pramoedya merupakan maestro sastra yang karyanya diakui dunia.
    “Saya kira kita harus menghargai beliau, baik sebagai tokoh sastra dunia. Karya-karyanya diakui oleh dunia. Sebagai warga Blora, mestinya kita bangga dengan beliau,” ujar Arief kepada wartawan di Goa Terawang, Kecamatan Todanan, Jumat (7/2/2025).
    Politikus PKB ini juga menyoroti kehadiran Fadli Zon, Menteri Kebudayaan RI, dalam Festival Seabad Pramoedya, yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sosok penulis buku “Bumi Manusia” tersebut.
    “Saya kira dengan hadirnya Pak Menteri Kebudayaan, berarti ada pengakuan negara dalam upaya rekonsiliasi. Ini penting agar kita bisa lebih memahami bagaimana karya sastra Pram mengangkat nama Blora. Saya kira kita sepakat untuk menatap masa depan,” terangnya.
    Sebelumnya, rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).
    Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan. 
    Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.
    “Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis,” ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
    Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.
    “Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang,” lanjutnya.
    Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.
    “Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko,” kata Munaji.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telusuri Jejak Manusia Purba di Sangiran, Menbud Fadli Zon Tekankan Komitmen Pemerintah Bangun Literasi Sejarah Peradaban Bangsa – Page 3

    Telusuri Jejak Manusia Purba di Sangiran, Menbud Fadli Zon Tekankan Komitmen Pemerintah Bangun Literasi Sejarah Peradaban Bangsa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Situs Manusia purba Sangiran (Homeland of Java Man) yang terletak di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menyimpan sejuta cerita mengenai jejak peradaban manusia di masa awal sejarah yang terlihat dari berbagai bukti arkeologi yang ditemukan di kawasan yang memiliki lima klaster yakni Bukuran, Krikilan, Manyarejo, Ngebung, dan Dayu ini.

    Kawasan Sangiran yang merupakan pusat awal sejarah peradaban manusia memiliki urutan geologi yang sangat signifikan dari Pliosen atas hingga akhir Pleistosen Tengah dengan menggambarkan evolusi manusia, fauna, dan budaya dalam 2,4 juta tahun terakhir. Situs ini juga menghasilkan lantai hunian arkeologi penting yang berasal dari Pleistosen Bawah sekitar 1,2 juta tahun yang lalu.

    “Berbagai temuan di kawasan ini seperti Sangiran 17 atau S17, yang merupakan temuan Homo erectus terlengkap di Asia Tenggara, serta ratusan temuan Homo erectus lainnya yang berasal dari setidaknya 1,5 juta tahun yang lalu menunjukkan betapa tuanya peradaban manusia di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam evolusi manusia yang merupakan bagian kompleks dalam sejarah peradaban dunia,” ungkap Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon.

    Klaster Bukuran yang merupakan situs pertama di antara lima Situs Manusia Purba Sangiran merupakan titik temuan sebagian besar manusia purba jenis Homo erectus. Klaster Bukuran menampilkan fosil-fosil yang bukan hanya berasal dari Sangiran tapi dari berbagai situs paleoantropologi di seluruh dunia. Situs ini juga menampilkan narasi audio visual yg menggambarkan kehidupan flora dan fauna purba serta diorama rekonstruksi 3 tipe Homo erectus, yaitu Arkaik, Tipik, dan Progresif, yang pernah hidup di Jawa.

    Klaster Krikilan yang merupakan titik kedua di Situs Manusia Purba Sangiran menampilkan temuan seperti rekonstruksi Homo erectus dari fosil Sangiran 17, tengkorak Homo erectus paling lengkap di Asia, dan juga fosil fauna purba, artefak, dan lapisan tanah tua Sangiran. Di sini juga terdapat diorama yg menampilkan fosil hewan-hewan purba seperti gajah (Mastodon, Stegodon, dan Elephas), kerbau, banteng, rusa, dan kuda sungai.

    Selain itu, juga terdapat Museum Lapangan Manyarejo yang menjadi contoh kolaborasi antara pengetahuan ilmiah dan tradisi lokal tentang penggalian dalam mencari jejak purba. Titik ini juga menyimpan berbagai fragmen tulang rusuk dan panggul gajah dan tengkorak banteng yang menunjukkan jejak binatang purba di kawasan ini.

    Klaster Ngebung, yang merupakan titik keempat Museum Manusia Purba Sangiran menampilkan berbagai artefak budaya serta fosil binatang, artefak, dari Pleistosen Bawah hingga tengah yang merepresentasikan budaya manusia purba di situs Sangiran. Sementara itu, berbeda dengan keempat klaster lainnya, Museum Dayu yang merupakan titik kelima dari kawasan Situs Manusia Purba Sangiran yang terletak di Karanganyar, menggambarkan secara berurutan evolusi lingkungan sejak Sangiran berupa rawa, pengangkatan daratan dan material erupsi gunung api purba, hingga menjadi daratan, yg meliputi lima lapisan, secara berurutan dari yg tertua yaitu formasi kalibeng, formasi pucangan, formasi grenzbenk, formasi kabuh, dan formasi notopuro.

    “Berbagai tinggalan yang ditemukan di lima titik di wilayah Situs Manusia Purba Sangiran ini menunjukkan betapa nenek moyang kita memiliki kontribusi besar dalam peradaban manusia di dunia dan tentunya hal ini menjadi sumber pengetahuan penting mengenai evolusi manusia, fauna, kebudayaan, dan lingkungan,” tambah Fadli Zon.

     

  • Blora Jadi Pusat Perayaan Seabad Pramoedya Ananta Toer, Peresmian Jalan Harus Ditunda

    Blora Jadi Pusat Perayaan Seabad Pramoedya Ananta Toer, Peresmian Jalan Harus Ditunda

    IKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer, yang dihormati sebagai sastrawan besar yang turut mengangkat nama Kabupaten Blora ke pentas sastra internasional pada Kamis, 6 Februari 2025.

    “Di Kabupaten Blora banyak sekali tokoh-tokoh dalam karya Pramoedya Ananta Toer, seperti Tirto Adhi Soerjo dan lainnya,” ucap Fadli Zon.

    Menurutnya, karya-karya dan gagasan dari sastrawan Indonesia hebat Pramoedya Ananta Toer masih terus menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi banyak orang. 

    Sosok Pramoedya Ananta Toer, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pram, lahir 100 tahun silam, tepatnya pada tanggal 6 Februari, demikian disampaikan oleh Bupati Blora, Arief Rohman. 

    Arief meyakini bahwa semangat perlawanan yang digaungkan Pramudya akan terus menjadi semangat bagi gerakan sosial di berbagai belahan dunia.

    “Blora sebagai sastrawan, sosok pemikir, pejuang literasi, dan saksi sejarah,” kata Arief dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 7 Februari 2025.

    Dia berharap Indonesia dapat menjadi rujukan dunia dalam hal kebudayaan dan Blora menjadi pionir dalam upaya tersebut.

    “Terima kasih para seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat atas partisipasi dan semua dukungannya. Blora sebagai sastrawan, sosok pemikir, pejuang, dan saksi sejarah. Literasi budaya khususnya di Kabupaten Blora,” ujarnya.

    Dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer, peresmian Jalan Pramoedya Ananta Toer harus tertunda. Rencana awal, Menteri Kebudayaan Fadli Zon akan meresmikan jalan tersebut pada Kamis 6 Februari 2025.

    Akan tetapi, karena alasan regulasi yang belum lengkap, acara peresmian tersebut harus diundur. Sempat muncul kabar penundaan peresmian Jalan Pramoedya Ananta Toer juga dipengaruhi oleh adanya penolakan dari salah satu ormas di Blora.

    Fadli menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sementara itu, menanggapi isu penundaan peresmian, Arief sebagai Bupati Blora telah menyampaikan keterangan resmi terkait hal tersebut.

    Menurut keterangan Arief, pihaknya sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait penamaan jalan, khususnya untuk Jalan Pramoedya Ananta Toer. Pemkab Blora ingin belajar dari daerah lain yang sudah lebih dulu memiliki regulasi serupa, agar proses pemberian nama jalan ini lebih terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kalimantan Barat tampilkan kerajinan unggulan daerah di Inacraft 2025

    Kalimantan Barat tampilkan kerajinan unggulan daerah di Inacraft 2025

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam Pameran Inacraft 2025 dengan menampilkan berbagai kerajinan, wastra, dan produk fesyen unggulan daerah dan berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekspor.

    “Paviliun Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan gabungan stan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengangkat tema Kerajaan dan Kerajinan di Kalimantan Barat di mana stan ini dirancang menyerupai Istana Melayu, menampilkan berbagai kerajinan, wastra, dan produk fesyen berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekspor,” kata Pj Ketua Dekranasda Kalbar, Windy Prihastari di Jakarta, saat dihubungi Kamis.

    Windy mengatakan, Inacraft, sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara berlangsung pada 5-9 Februari 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih telah mengunjungi Paviliun Kalimantan Barat, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, seperti kerajinan tangan, wastra, dan fesyen, ke pasar domestik dan internasional.

    Dia juga menyatakan bahwa ajang ini menjadi momentum penting bagi para perajin kriya untuk memperkenalkan produk ekonomi kreatif (Ekraf) dan UMKM unggulan ke pasar yang lebih luas.

    “Ajang ini merupakan kesempatan baik bagi para perajin Ekraf agar dapat dikenal lebih luas lagi. Momentum ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya mendukung para perajin kriya di Kalimantan Barat dan membuka peluang pasar sehingga acara ini menjadi peluang dan kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.

    Windy menambahkan, melalui momentum ini para perajin dapat menambah wawasan yang inspiratif karena ajang ini merupakan momentum bertemunya para perajin dari berbagai daerah dengan karya dan kreasi yang semuanya menarik dan memiliki ciri khas masing-masing.

    Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam Inacraft 2025 menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Melalui pameran ini, diharapkan produk-produk kerajinan tangan khas Kalimantan Barat semakin dikenal di pasar domestik maupun internasional.

    “Ke depannya, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga dapat bersaing di pasar global,” kata Windy.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    TRIBUNJATIM.COM – Sinyal reshuffle kabinet Merah Putih kini dikemukakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencana itu dilakukan untuk menteri yang menurutnya tak mau bekerja untuk rakyat.

    Jawaban itu disampaikan saat menanggapi soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja pemerintahannya.

    Diketahui, masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

    Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya seperti dikutip Kontan

    Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.

    HARLAH NU – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Pada sambutannya Prabowo mengatakan turut merasa nyaman bisa berada di tengah-tengah kaum NU. (Tribunnews/Jeprima)

    Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.

    “Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan  ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.

    Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali,” ujarnya.

    “Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo disambut riuh hadirin.

    Prabowo mengaku tahu ada pihak-pihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.

    “Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa.”

    “Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.

    “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran,” kata Prabowo.

    “Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan.”

    “Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.

    “Kalau kau tidak setia kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,’ katanya.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. 

    Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.

    Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.

    Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam. 

    Selanjutnya, Prabowo  dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin. 

    Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf. 

    Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih. 

    Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    ELPIJI KEMBALI DIECER – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Bahlil agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, Selasa (4/2/2025) (Tangkapan layar Instagram @prabowo)

    Menteri-menteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOS 

    Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk ‘Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan’ pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Celios menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

    Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

    Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

    Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

    “30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.”

    “Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi.”

    “Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

    Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

    Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori ‘Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama’.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

    Sementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

    Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

    Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

    Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

    “Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia,” tulis Celios.

    Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.

    Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

    Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

    Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

    Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

    Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

    Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

    “Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya,” tulis Celios.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Hukum dan HAM

    Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

    Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

    “Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.

    Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

    Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

    Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

    “Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain,” tulisnya.

    Sistem Penilaian

    Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.

    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.

    Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.

    Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

    – Pencapaian Program

    – Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik

    – Kualitas kepemimpinan dan koordinasi

    – Tata kelola anggaran

    – Komunikasi kebijakan

    Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. 

    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Raker Komisi X DPR-Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon Tegaskan Pemajuan Budaya Nasional

    Raker Komisi X DPR-Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon Tegaskan Pemajuan Budaya Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat ini membahas pemajuan kebudayaan nasional, strategi efisiensi anggaran, dan upaya memperkuat diplomasi budaya Indonesia.

    Dalam rapat yang dipimpin Himmatul Aliyah dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan efisiensi anggaran tak boleh mengorbankan program prioritas. Kementerian Kebudayaan akan fokus pada pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya, serta diplomasi budaya global.

    Menteri Fadli Zon menyampaikan pihaknya akan melakukan penyusunan ulang skala prioritas, agar pemangkasan anggaran tak berdampak pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat budaya.

    “Kami setuju dengan efisiensi, tetapi tidak boleh mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan. Kami akan mencari skema pendanaan alternatif seperti public-private partnership, filantropi, dan kerja sama lainnya,” ujar Fadli.

    Komisi X DPR mendukung langkah ini, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran kebudayaan.

    Menteri Fadli menyoroti beberapa program prioritas. Pertama, revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya, dan museum. Kedua, repatriasi artefak budaya Indonesia dari luar negeri, seperti manuskrip bersejarah dari Inggris dan Prasasti Pucangan dari India.

    Ketiga, program prioritas terkait pemajuan budaya nasional, yaitu pelindungan bahasa daerah, yang kini banyak terancam punah, agar tetap lestari sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Keempat, penguatan industri budaya seperti film dan musik sebagai alat diplomasi global, mencontoh keberhasilan Korean Hallyu.

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam industri budaya, tinggal bagaimana kita menumbuhkan ekosistem yang kuat dan strategis,” tambah Fadli Zon.

    Dalam rapat ini, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bergabung dengan Kementerian Kebudayaan.

    Menanggapi usulan tersebut, Fadli Zon menyatakan bahasa adalah elemen utama kebudayaan, bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.

    “Sejalan dengan Pasal 32 UUD 1945, bahasa daerah harus dihormati dan dilestarikan. Kami siap mendukung inisiatif ini untuk memperkuat peran bahasa dalam ekosistem budaya nasional,” tegasnya.

    Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara DPR dan Kementerian Kebudayaan dalam mengawal kebijakan budaya yang berkelanjutan dan inklusif.

    Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk terus memperjuangkan ekosistem budaya yang lebih kuat, mendukung komunitas budaya lokal, serta memperluas diplomasi budaya di tingkat global.

    “Kami ingin kehadiran Kementerian Kebudayaan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam mendukung ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Fadli Zon terkait pemajuan budaya nasional.