Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • 63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    Kediri (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional terus menguat. Sebanyak 63 paguyuban keris dari berbagai penjuru Nusantara, yang tergabung dalam Senapati Nusantara (Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara), menyatakan penolakan resmi terhadap tanggal tersebut sebagai simbol peringatan nasional keris.

    Pernyataan sikap ini dituangkan dalam dokumen tertulis dari masing-masing paguyuban, mencakup daerah Surabaya, Kediri, Blitar, Grobogan, Magelang, Sumenep, Pekalongan, hingga Lombok, Sulawesi, Sumba, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.

    Seluruh dokumen tersebut disiapkan untuk dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Mereka menilai penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional merupakan tindakan yang mengabaikan akar sejarah dan nilai-nilai budaya yang sesungguhnya.

    Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Nurjianto, penetapan 19 April tidak memiliki dasar historis dan legitimasi budaya yang kuat. “Tanggal tersebut hanya merujuk pada kirab pembukaan kongres SNKI, bukan momen sejarah bangsa. Keris adalah warisan leluhur, bukan milik satu organisasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

    Senapati Nusantara menegaskan bahwa tanggal 25 November merupakan satu-satunya tanggal yang layak dijadikan Hari Keris Nasional. Tanggal tersebut menandai pengakuan resmi UNESCO terhadap keris Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan pada 2005.

    “Banyak tokoh yang berjuang membawa keris ke dunia internasional bahkan telah wafat, dan mengabaikan pengakuan UNESCO sama dengan menghapus sejarah mereka,” tambah Nurjianto.

    Tak hanya berdasarkan pertimbangan sejarah, dukungan terhadap tanggal 25 November juga didukung data akademik yang kuat. Kajian kolaboratif tahun 2018 yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kemendikbud RI bersama Litbang Senapati Nusantara mengungkap bahwa 90,1 persen responden dari kalangan masyarakat budaya mendukung tanggal tersebut.

    Kajian tersebut juga mencatat hanya 8,3 persen yang menyebut tanggal alternatif seperti 4 November, dan sebanyak 66,8 persen responden menyatakan bahwa Hari Keris Nasional penting untuk pelestarian budaya. Kajian ini melibatkan akademisi, budayawan, empu, perajin, dan komunitas dari berbagai daerah di Indonesia.

    Penolakan terhadap tanggal 19 April semakin membesar usai Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nasional Keris Indonesia (SNKI), secara sepihak mencanangkan tanggal tersebut dalam sebuah acara resmi di Universitas Brawijaya, Malang. Keputusan ini memicu reaksi keras dari komunitas pelestari keris yang merasa sejarah sedang dikesampingkan demi kepentingan kelembagaan.

    Kami tidak menolak Hari Keris. Kami menolak pemalsuan sejarah. Keris bukan alat selebrasi organisasi. Keris adalah pusaka bangsa, yang ditetapkan dunia – bukan ditentukan oleh ulang tahun kongres, tegas pernyataan resmi Senapati Nusantara.

    Senapati Nusantara pun menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses ini, agar pemerintah menetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional yang sah, bermartabat, dan diakui secara internasional. [nm/kun]

  • Wagub Rano kenalkan Jakarta sebagai kota sinema di Cannes

    Wagub Rano kenalkan Jakarta sebagai kota sinema di Cannes

    Secara khusus, kampanye ‘Jakarta Kota Sinema’ akan resmi diluncurkan menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memperkenalkan potensi Jakarta sebagai kota sinema, sekaligus mempererat jejaring kerja sama dengan pelaku industri film global dan pemerintah kota-kota besar seperti Paris dan Busan di sela Festival Film Cannes 2025, Prancis.

    “Kehadiran kami di festival ini merupakan langkah awal untuk memperluas jejaring internasional. Ke depan, Jakarta juga akan membentuk Jakarta Film Commission untuk mendukung industri kreatif di bidang perfilman,” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat.

    Dia mengatakan, untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka Paviliun Jakarta-Indonesia di Marché du Film, pasar film terbesar di dunia yang merupakan bagian dari Festival Film Cannes.

    Rano menyebut, kehadiran paviliun ini menandai tonggak sejarah bagi Jakarta dalam memasuki ekosistem perfilman global.

    “Keikutsertaan Jakarta di Festival Film Cannes adalah bentuk komitmen serius pemerintah dalam mendorong kemajuan perfilman nasional,” ujar dia.

    Rano mengatakan Jakarta siap memperluas jejaring global dan membuka peluang kolaborasi strategis demi kemajuan industri film Tanah Air.

    “Secara khusus, kampanye ‘Jakarta Kota Sinema’ akan resmi diluncurkan menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027,” ujar dia.

    Rano dijadwalkan menghadiri Red Carpet Premiere film Renoir di Festival Film Cannes 2025, kemudian bersama delegasi akan menjalin berbagai pertemuan strategis untuk memperluas jejaring global di industri film.

    Kegiatan ini dimulai dengan pertemuan dengan Dr. Wilfred Wong (Chairman, Hong Kong Film Development Council); Gary Mak (Commissioner, Cultural and Creative Industries Development Agency); delegasi dari Busan Film Commission, Busan Cinema Center, dan Busan International Film Festival; hingga menghadiri pembukaan Indonesia Industry Gathering dan Indonesian Night bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

    Usai dari Cannes, Wagub Rano dan delegasi akan melanjutkan kunjungan ke ibu kota Paris untuk bertemu Wakil Wali Kota Paris, Arnaud Ngatcha. Pertemuan ini bertujuan mengaktifkan kembali kerja sama sister city Jakarta dengan Paris.

    Selama beberapa hari ke depan, delegasi akan mengikuti berbagai kegiatan resmi dan pertemuan bisnis yang diharapkan memperkuat kerja sama strategis di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, dan promosi kota.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Museum jadi etalase terdepan suatu negara

    Museum jadi etalase terdepan suatu negara

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meninjau koleksi Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Ranggawarsita Semarang, Jumat (9/5/2025). ANTARA/I.C. Senjaya.

    Menteri Kebudayaan: Museum jadi etalase terdepan suatu negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut museum sebagai etalase paling depan untuk menunjukkan budaya dan peradaban suatu negara.

    “Museum merupakan wajah depan sebuah negara, bukan wajah belakang,” kata Fadli Zon saat membuka Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Ranggawarsita Semarang, Jumat.

    Ia menyebutkan, banyak museum di luar negeri yang bagus dan banyak pengunjungnya.

    “Semakin bagus museum, semakin banyak pengunjungnya,” tambahnya.

    Oleh karena itu, ia mendorong pengelola museum milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Ia mengharapkan sekitar 460 museum yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia tersebut bisa naik kelas. Menurut dia, Kementerian Kebudayaan memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan non-fisik museum.

    Ia mempersilakan pengelola museum mengajukan anggaran yang besarnya antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tersebut.

    “Silakan mengajukan, nanti akan dinilai kementerian masuk dalam kategori grade A, B, atau C,” katanya.

    Ia juga mewacanakan kegiatan wajib mengunjungi museum, khususnya bagi anak sekolah.

    Sumber : Antara

  • Mata Lokal Fest 2025 Summit: Gerakan Inklusif untuk Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan – Halaman all

    Mata Lokal Fest 2025 Summit: Gerakan Inklusif untuk Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Membawa semangat gerakan Lokal Asri, Mata Lokal Fest 2025 hadir sebagai inisiatif strategis dari Tribun Network untuk merefleksikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam tindakan nyata.

    Dengan tema besar “Cutting Edge for Local Sustainability”, acara ini menjadi simpul penting kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dunia usaha, dan akademisi.

    Salah satu agenda utama dari Mata Lokal Fest 2025 adalah sesi Summit, yang dirancang sebagai forum strategis tempat lahirnya dialog dan diskusi lintas sektor yang berkelanjutan. 

    Agenda ini menghadirkan para tokoh kunci nasional dan mitra internasional  dalam total 8 sesi untuk membahas pilar-pilar krusial SDGs: mulai dari legislasi, ketahanan pangan, transformasi industri, penguatan UMKM, budaya, hingga pariwisata berkelanjutan. 

    Salah satu topik yang menjadi sorotan utama adalah sesi “National to Grassroots: Cutting Edge for Local Sustainability” yang dibawakan oleh Miklos Gaspar, Direktur United National Information Center (UNIC) Jakarta. 

    Dalam presentasinya, Gaspar memaparkan peran UNIC sebagai mitra strategis dalam mempercepat pencapaian SDGs melalui pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan menyeluruh lintas sektor. 

    Menurutnya, keberhasilan SDGs hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan—dari kementerian hingga masyarakat—berjalan bersama dalam satu kerangka kolaboratif. 

    “Kami tidak hanya membangun program, tapi ekosistem kolaboratif. SDGs hanya akan tercapai jika semua pihak melakukan aksi bersama,” tegasnya.

    Sesi lainnya adalah “Implementation of ARTI: Atourin Regenerative Tourism Initiative in Desa Sejahtera Astra (DSA)” yang dibawakan oleh Reza Permadi, pemenang Satu Indonesia Award 2023. Ia menekankan transformasi pariwisata dari sektor konsumtif menjadi instrumen pemulihan sosial-ekologis. 

    INOVASI PARIWISATA – Reza Permadi, pemenang Satu Indonesia Award 2023 menjadi salah satu pembicara di Mata Lokal Fest 2025. Ia membahas tentang implementasi ARTI sebagai inovasi pariwisata generatif melalui Desa Sejahtera Astra.

    Sesi ini membahas tentang inovasi pariwisata regeneratif, yaitu program ARTI yang hadir dengan pendekatan holistik untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan pemulih, bukan sekadar industri. 

    Inisiatif seperti ARTI Carbon Calculator dan ARTI Carbon Offset memungkinkan wisatawan menghitung dan mengimbangi jejak karbon mereka melalui penanaman pohon di berbagai lokasi. Lewat ARTI Moment dan ARTI Button, mereka juga diajak untuk lebih sadar dan aktif dalam melakukan pariwisata regeneratif. 

    “Kami ingin menjadikan pariwisata bukan hanya sebagai pengalaman bagi para turis, tetapi juga bisa langsung berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui program ARTI,” tegas Reza.

    Hingga saat ini, ARTI telah menyerap lebih dari 128.000 kilogram CO₂e, melalui aksi penghijauan di 13 titik di 6 provinsi, dengan lebih dari 10.000 penduduk desa wisata yang merasakan manfaat langsungnya.

    Summit Mata Lokal Fest 2025: Kolaborasi untuk Merangkai Masa Depan Berkelanjutan

    Selain dua sesi unggulan tersebut, Mata Lokal Fest 2025 menghadirkan enam sesi summit lainnya yang juga membahas isu-isu strategis.

    Sebagai pembuka, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad menjadi pembicara pada sesi 1 dengan topik “Parliament for People & Planet: Tindakan Legislatif untuk Mencapai SDGs di Indonesia”. Ia memaparkan peranan DPR RI dalam memastikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan SDGs. 

    Selanjutnya, topik “Feeding The Future: Biodiversity, Consumption Patterns, and Food Production Contributing to Climate” dibawakan oleh Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, yang menyoroti urgensi transformasi pertanian dan inisiatif pangan Indonesia menuju ketahanan dan swasembada pangan.

    Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang hadir dengan membawakan topik “Net-Zero Industry Strategies for Decarbonizing Indonesia’s Manufacturing Sector”, yang membahas strategi transisi industri Indonesia menuju industri hijau. Ia juga membahas inisiatif Kemenperin-Pemerintah dalam mengusung Green Industry Service Company (GISCO) yang berperan besar dalam ekosistem industri hijau. 

    Komitmen terhadap ekonomi lokal ditegaskan dalam “Local Impact, Global Change: Strengthening Grassroots SMEs for a Sustainable Economy” oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia memaparkan kerangka dan kebijakan Kementerian UMKM RI dalam memperkuat ketahanan ekonomi akar rumput (grassroots), meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Secara khusus membahas Kota Jakarta yang menyambut usia 500 tahun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir sebagai keynote speaker yang mengusung topik “Menuju 5 Abad: Merajut Masa Depan Berkelanjutan sebagai Kota Global”. Ia mengungkap strategi transformasi Jakarta menjadi kota dunia yang tetap berakar pada identitas Indonesia. 

    Agenda summit diakhiri dengan sesi terakhir yang dibawakan oleh oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sesi ini diisi dengan topik bertajuk “Nation’s Lifeblood: Mobilizing Culture for a Sustainable Indonesia” yang menekankan peran budaya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta revitalisasi kota berbasis kearifan lokal.

    Sebagai penutup, Mata Lokal Award 2025 memberikan apresiasi kepada tokoh, komunitas, dan institusi yang telah menyalakan api perubahan menuju keberlanjutan. Dari bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga budaya, penghargaan ini menjadi penanda bahwa keberlanjutan bukan sekadar retorika—tetapi kerja nyata yang layak dirayakan.

    Mata Lokal Fest 2025 kembali membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil, salah satunya dengan mendorong aksi untuk asrikan Indonesia bersama.

  • Pemerintah Libatkan 100 Sejarawan untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Ada Pesan Khusus Prabowo? – Halaman all

    Pemerintah Libatkan 100 Sejarawan untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Ada Pesan Khusus Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melibatkan 100 sejarawan atau ahli sejarah untuk merumuskan penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Adapun dalam penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut, istilah 350 tahun dijajah bakal dicoba dihilangkan.

    Fadli menyebut bahwa sejarawan yang menggarap ini masih bekerja merumuskan sejarah RI ini.

    “Ya, mereka (sejarawan) sedang bekerja. Saya juga belum tahu,” kata Fadli usai menghadiri acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network, di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Meski tidak menyebutkan satu sejarawan, Fadli mengatakan bahwa 100 ahli sejarah berasal dari berbagai universitas.

    “Banyak, dari kampus-kampus negeri, kampus swasta. Dari seluruh, puluhan kampus sekiranya,” kata dia

    Saat ditanya apakah ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait proyek ini, Fadli membantahnya.

    Pemerintah, dikatakan Fadli, menyerahkan semuanya kepada sejarawan.

    “Untuk menilai, untuk melihat, untuk menulis. Tapi kan kita tidak berangkat dari nol, kita berangkat dari yang sudah ada. Dari sejarah nasional Indonesia yang dulu pernah dibuat tahun 1984, Indonesia dalam arus sejarah di tahun 2012. Itu jadi bahan kita tentu,” kata dia.

    Jika nanti penulisan ulang ini diresmikan, Fadli akan berkoordinasi dengan sektor pendidikan agar ini dijadikan bahan ajar.

    “iya ini adalah sejarah resmi kita. Formal history kita,” ujarnya.

    Fadli Zon juga sempat menjelaskan soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan diungkap pada Agustus 2025 atau tepat pada HUT ke-80 RI.

    Menurutnya, angka 80 tepat untuk dijadikan titimangsa karena merupakan angka yang bagus.

    “Kita harus syukuri 80 tahun ini kan 8 dasawarsa,” kata Fadli.

    Sejak dulu Fadli ingat bagaimana Indonesia selalu dirayakan saat memasuki dasawarsa.

    Fadli ingin tradisi itu berulang dengan adanya momentum penulisan ulang sejarah Indonesia.

    “Kalau kita lihat dari dulu juga selalu ada, buku 10 tahun Indonesia Merdeka, 20 tahun Indonesia Merdeka, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan belakangan ini agak terhenti,” ujarnya.

    Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan rencana perubahan sejarah RI dijajah selama 350 tahun untuk menghapus mental inferior bangsa.

    “Iya, generasi kita kan generasi yang semakin kritis gitu,” ujar Fadli seusai acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network, di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Fadli lantas mengajak seluruh publik untuk mempertanyakan kembali mengapa negara yang sangat kuat, bisa dijajah selama itu oleh Belanda yang notabenenya bukan negara besar di Eropa pada saat itu.

    Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

    “Dalam rangka itu membangkitkan semangat juang kita melawan imperialisme, kolonialisme,” ucapnya.

    Menurutnya, tak seluruh wilayah di Indonesia tunduk begitu saja terhadap imperialisme Belanda, melainkan di mana-mana juga terjadi perlawanan.

    Fadli menjelaskan bahwa pada fakta sejarahnya, tak seluruh wilayah RI itu dijajah selama 350 tahun lamanya.

    “Karena di mana-mana kan terjadi Perlawanan terhadap penjajah Sehingga Saya kira tidak semuanya 350 tahun. Bahkan, ada yang mengatakan Indonesia sebenarnya tidak pernah dijajah karena Indonesia sendiri kan diproklamasikan 17 Agustus 1945,” kata dia.

    Dia menyebut saat Indonesia merdeka pun perang yang terjadi yakni perang mempertahankan kemerdekaan, karena saat itu Belanda dan sekutu datang lagi dan warga Indonesia melawan untuk mempertahankannya.

    “Menurut saya, kita harus lihat lebih objektif. Bahwa dalam fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” ujarnya.

  • Komisi X DPR Minta Ada Transparansi Terkait Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X DPR Minta Ada Transparansi Terkait Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X DPR Minta Ada Transparansi Terkait Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR RI
    Lalu Hadrian Irfani
    mendorong agar proses
    penulisan ulang sejarah
    dilakukan secara transparan.
    Lalu meminta proses tersebut harus melibatkan para ahli dan bersifat objektif.
    “Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh,” kata Lalu, saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
    Menurut Lalu, perihal penulisan ulang sejarah juga sudah dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama
    Kementerian Kebudayaan
    pada 23 April lalu.
    Dalam raker tersebut, Komisi X juga menyoroti soal poin keterbukaan.
    “Komisi X menegaskan pentingnya keterbukaan dari pihak kementerian dalam proses penyusunan ulang narasi sejarah,” ujar dia.
    Ia menilai, penulisan ulang sejarah memang perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.
    Namun, ia menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka.
    Dia berharap, penulisan ulang sejarah ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
    “Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah,” terang Lalu.
    Selain itu, ia menilai hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda. Bagi Lalu, sejarah adalah ilmu yang dinamis.
    Sebab, seiring berkembangnya metodologi, teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak fakta baru yang bisa diungkap.
    Oleh karenanya, politikus PKB ini berpandangan bahwa sangat memungkinkan sejarah bangsa Indonesia terus dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih kritis dan beragam.
    “Ini penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang memproses penulisan ulang sejarah di Indonesia.
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menjelaskan bahwa
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti.
    “Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).
    Fadli Zon pun optimistis dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini.
    Adapun penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari pelbagai universitas di Indonesia.
    Ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

    Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencananya mengubah sejarah RI yang dijajah selama 350 tahun untuk menghapus mental inferior bangsa.

    “Iya, generasi kita kan generasi yang semakin kritis gitu,” ujar Fadli seusai acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Fadli lantas mengajak publik untuk mempertanyakan kembali mengapa negara yang sangat kuat, bisa dijajah selama itu oleh Belanda yang notabenenya bukan negara besar di Eropa pada saat itu.

    Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

    “Dalam rangka itu membangkitkan semangat juang kita melawan imperialisme, kolonialisme,” ucapnya.

    Menurut dia  tak seluruhnya wilayah di Indonesia tunduk begitu saja terhadap imperialisme Belanda, melainkan di mana-mana juga terjadi perlawanan.

    Fadli pun menjelaskan bahwa pada fakta sejarahnya, tak seluruh wilayah RI itu dijajah selama 350 tahun lamanya.

    “Karena di mana-mana kan terjadi perlawanan terhadap penjajah sehingga saya kira tidak semuanya (Indonesia dijajah) 350 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sebenernya tidak pernah dijajah karena Indonesia sendiri kan diproklamasikan 17 Agustus 1945,” kata dia.

    Dia menyebut saat Indonesia merdeka pun, perang yang terjadi yakni perang mempertahankan kemerdekaan karena saat itu Belanda dan sekutu datang lagi dan warga Indonesia melawan untuk mempertahankannya.

    “Menurut saya, kita harus lihat lebih objektif. Bahwa dalam fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” tandasnya.

    Ajang Mata Lokal Fest 2025

    Puncak Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network digelar pada 8 Mei 2025 di Shangri-La, Jakarta. 

    Mata Lokal Fest 2025 hadir dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” sebagai upaya translasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke akar rumput, khususnya komunitas dan UMKM lokal.

    Agenda besar Mata Lokal Fest 2025 terdiri dari SUMMIT, AWARD, dan FESTIVAL. 

    Sesi SUMMIT kemarin menghadirkan deretan pembicara dan keynote speakers yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian RI, Fadli Zon – Menteri Kebudayaan RI, Maman Abdurrahman – Menteri UMKM RI,  Pramono Anung – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dan Miklos Gaspar – Direktur UNIC Jakarta.

    Masing-masing tokoh membahas materi yang relevan dengan topik keberlanjutan secara komprehensif.

    Selain SUMMIT, ajang penghargaan Mata Lokal Award 2025 juga menganugerahkan karya, lembaga, brand, maupun individu terbaik berdampak yang mendedikasikan diri pada keberlanjutan dan ekonomi sekitar. 

    Selain itu, tahun ini juga menjadi debut LOCAL ACE.

    Para sosok individu inspiratif yang telah menominasikan gerakan dan aksi perubahan mempresentasikan karya dan berbagi cerita penuh makna kepada khalayak luas. 

    Mata Lokal Fest 2025 menjadi momen bertemu dan berkolaborasi antar stakeholders untuk bersama mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan. 

    Saatnya menjadi saksi karya-karya terbaik berkelanjutan di Mata Lokal Fest 2025.

    Kunjungi matalokalfest.com untuk pelajari info selengkapnya.
     

     

  • MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa perjuangan pahlawan harus disampaikan secara utuh dalam penulisan sejarah Indonesia versi terbaru oleh pemerintah yang ditargetkan rampung pada Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    Dalam menjaga semangat kebangsaan, menurut dia, rekam jejak latar belakang sejarah harus dihadirkan dalam perjalanan bangsa. Dia mengatakan sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjalanan yang penuh perjuangan.

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan perjuangan para pahlawan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu penuh dengan pengorbanan.

    “Terutama generasi yang saat ini belum memahami secara mendalam apa menjadi esensi dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia selama ini,” kata dia.

    Dia pun menyarankan agar penulisan sejarah versi terbaru itu perlu menekankan aktor-aktor pahlawan beserta jasa-jasanya bagi bangsa, agar bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat.

    Menurut dia, negara lain banyak yang menganggap bahwa pahlawan adalah figur yang diidolakan.

    “Saya kira yang menjadi profil, rekam jejak, rekam perjuangan, rekam pengorbanan mereka, itu patut menjadikan pegangan untuk diidolakan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.

    Fadli Zon optimistis target itu tercapai mengingat proyek penulisan sejarah itu dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Struktur baru UNESCO dukung nominasi warisan budaya Indonesia

    Struktur baru UNESCO dukung nominasi warisan budaya Indonesia

    Khaled El Anany (kiri) dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan) saat melakukan pertemuan di Jakarta. ANTARA/ (HO-Kementerian Kebudayaan)

    Menbud: Struktur baru UNESCO dukung nominasi warisan budaya Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya mendukung pencalonan kandidat resmi dari Republik Arab Mesir Khaled El Anany untuk posisi Direktur Jenderal UNESCO periode 2025-2029. Menbud juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan baru UNESCO, negara megadiversity seperti Indonesia dapat lebih didukung dalam proses nominasi situs warisan budaya dan tak benda.

    “Indonesia dan Mesir memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kami percaya Prof. El Anany adalah kandidat yang kompeten dan memiliki visi kuat untuk memajukan kebudayaan dunia,” ujar Fadli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia menambahkan bahwa Indonesia tengah aktif untuk berpartisipasi dalam pencalonan anggota Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di UNESCO.

    “Kami berharap jika Prof. El Anany terpilih, kekayaan budaya Indonesia yang membentang dari Aceh hingga Papua dengan keragaman etnis, bahasa dan ekspresi budaya dapat semakin diperkuat kapasitasnya untuk masuk dalam berbagai nominasi UNESCO,” katanya.

    Sementara itu, Khaled El Anany menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran UNESCO sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan melalui kebudayaan, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan warisan budaya, penguatan kapasitas otoritas nasional serta pemberdayaan seniman dan komunitas lokal termasuk pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) secara etis untuk pelestarian budaya.

    Adapun pertemuan ini menjadi momentum mempererat kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Mesir serta memperkuat posisi kawasan Global South dalam struktur kepemimpinan organisasi kebudayaan dunia.

    Sumber : Antara

  • Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

    Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan ditangani oleh kementerian yang berbeda pula.

    Kendati demikian, Fadli juga berpandangan Soeharto sudah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional mengingat jasanya dulu sewaktu peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itu, kata dia, Presiden Soekarno memberikan perintah ke Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI.

    “Jadi dulu kalau tidak ada Letnan Jenderal Soeharto, Indonesia ini tidak akan ada ya, karena semua pimpinan negara ini waktu itu semuanya ditangkapi oleh Belanda,” tutur Fadli di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak dulu Indonesia langsung memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto karena jasanya yang diklaim sangat besar saat itu.

    “Masih banyak pahlawan yang belum diberi gelar pahlawan, misalnya kepada Pak Harto, lalu Gus Dur, tapi kan mereka belum dapat gelar itu,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Fadli pun memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia yang kini tengah digodok Kementerian Kebudayaan, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang ingin memberikan gelar kepada Soeharto.

    “Tidak, beda itu. Tidak berkaitan,” ujarnya.