Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Balinale 2025 Ditutup, Fadli Zon Puji Ekosistem Perfilman RI

    Balinale 2025 Ditutup, Fadli Zon Puji Ekosistem Perfilman RI

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon hadir dalam taklimat media di hari terakhir penyelenggaraan Bali International Film Festival (Balinale) 2025.

    Setelah dihelat sejak tanggal 1 Juni 2025 lalu di Sanur, Denpasar, Balinale 2025 menayangkan lebih dari 70 film dari 32 negara, termasuk 8 penayangan perdana dunia, 25 perdana Asia, 16 internasional premiere, serta 23 karya Indonesia. Fadli menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Balinale yang kini telah memasuki tahun ke-18 dan menyampaikan bahwa festival ini merupakan jendela budaya Indonesia kepada dunia.

    “Ini adalah capaian luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga konsistensi dan kualitas festival ini selama hampir dua dekade,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

    Bali International Film Festival atau Balinale merupakan satu-satunya festival film Tanah Air yang memenuhi syarat Oscar, pada kesempatan ini diselenggarakan acara penutupan, sekaligus pengumuman pemenang. Rangkaian penutupan juga dimeriahkan dengan bioskop terbuka tradisional (Layar Tancap), yang menayangkan pilihan film-film Bali dan Indonesia.

    Festival ini secara aktif terlibat dalam acara lokal dan global, juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang bergengsi. Festival ini secara resmi didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk kontribusi budaya dan ekonominya. Demikian dengan penyelenggaraan Balinale pada tahun ini yang juga mendapatkan pendukungan dari Kementerian Kebudayaan sebagai bentuk public private partnership (PPP).

    Fadli sangat mendukung kegiatan yang mendukung ekosistem perfilman Tanah Air. Menurut Fadli, dirinya juga melihat langsung bagaimana ekosistem perfilman Indonesia semakin aktif membangun jejaring.

    Fadli turut menyampaikan Kemenbud memiliki instrumen pendanaan yang disebut Dana Indonesiana. Salah satu program utamanya didedikasikan untuk mendukung dunia perfilman, khususnya melalui skema matching fund.

    Matching fund ini, ungkap Fadli, sangat relevan untuk film-film independen yang kerap mendapatkan sokongan dari lembaga-lembaga luar negeri. Sudah ada sejumlah film yang menerima manfaat dari program ini, dan berharap ke depan semakin banyak karya yang bisa lahir melalui kolaborasi lintas pihak.

    “Semoga festival ini terus tumbuh dan menjadi jendela budaya Indonesia kepada dunia, serta ruang ekspresi kreatif yang inklusif dan membanggakan,” sambungnya.

    Sejak tahun 2007, Balinale mendapatkan pengakuan internasional atas program yang beragam, mulai dari fiksi independen, dokumenter, film panjang, hingga film pendek yang merepresentasikan kisah-kisah menarik dari Indonesia dan berbagai belahan dunia. Balinale dikenal sebagai forum industri yang menggabungkan kolaborasi dan pertukaran ide dengan pembuat film.

    Forum-forum ini akan mendorong pertukaran budaya, pertumbuhan masyarakat dan menginspirasi para pembuat film di masa depan. Pendiri Balinale Deborah Gabinetti menyampaikan pengakuan dari Oscar menjadi perayaan pencapaian Balinale di masa lalu dan merupakan komitmen untuk masa depan.

    Hal ini secara signifikan meningkatkan popularitas festival dan kemampuan Balinale untuk menampilkan film-film yang merayakan kisah-kisah dari Indonesia dan seluruh dunia. Menurut Gabinetti, festival ini juga menyediakan platform bagi para pembuat film untuk mendapatkan pengakuan, menemukan peluang baru, dan mendapatkan audiens yang lebih luas.

    Sutradara kenamaan Indonesia Andi Bachtiar Yusuf pada kesempatan yang sama menyampaikan rasa bahagianya ketika Fadli mengatakan film Indonesia merupakan produk budaya. Karena memang menurutnya begitulah seharusnya, film adalah ekspresi budaya yang hidup.

    “Ke depan, kita ingin agar negara bisa lebih hadir dalam bentuk perlindungan terhadap film nasional. Misalnya, dengan regulasi kuota penayangan film lokal,” kata Andi.

    “Artinya, dengan regulasi yang jelas, kita bisa menciptakan ruang yang adil dan sehat bagi film-film lokal untuk berkembang, bersaing, dan hadir di tengah masyarakat,” sambungnya.

    Taklimat media penutupan Balinale 2025 ini turut dihadiri oleh Richard Rowland (Jepang-Canadian Writer and Producer), serta aktor Indonesia Donny Damara, dan sejumlah awak media nasional dan lokal. Pada malam sebelumnya, para juri Balinale 2025 telah mengumumkan pemenang film tahun ini dalam lima kategori, menghargai tim kreatif dan teknis yang luar biasa atas narasi yang memikat dan kualitas pembuatan film mereka.

    Daftar Pemenang Balinale tahun ini antara lain:

    Kategori Short Documentary: AMAL / Hope – Eros ZhaoKategori Film Narasi Pendek: The Boy with White Skin – Simon Panay (France)Kategori Film Animasi Pendek: Retirement Plan – John Kelly (Ireland)Kategori Film Dokumenter Panjang: Champions of the Golden Valley – Ben Sturgulewski (USA)Kategori Film Narasi Panjang: Seeking Haven for Mr Rambo – Khaled Mansour.

    Balinale telah secara resmi disetujui sebagai Festival Film yang memenuhi syarat untuk penghargaan Academy Award. Balinale lebih dari sekadar festival film, Balinale merupakan platform dinamis untuk kolaborasi dan inovasi industri, mendorong pertumbuhan film, televisi, dan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Balinale telah menjadi penggerak ekosistem perfilman Tanah Air.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Sabtu (7/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait kelompok radikal dan intoleran yang kini menjadikan ruang siber untuk menyebarkan paham terorisme menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni pesan Megawati Soekarnoputri terkait ideologi Pancasila, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto yang dicegah bepergian ke luar negeri, penghentian sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, hingga penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    Kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Sepanjang 2024, BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 180.954 konten intoleran dan radikal, sebagian besar berafiliasi dengan ISIS, HTI, dan JAD.

    2. Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan warga Indonesia harus menjadi sosok Pancasilais. Kalau tidak, maka lebih baik jangan tinggal di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati mengajak bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Menurutnya, tanpa adanya perjuangan tokoh proklamator, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat Indonesia mungkin masih dijajah.

    3. Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex dan entitas anak usahanya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan sejak 19 Mei 2025. Harli menyebutkan penyidik Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Iwan Kurniawan yang merupakan adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto pada pekan depan.

    4. DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    5. Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

  • Fadli Zon Ajak Generasi Muda Kenang Tokoh Bangsa lewat Pameran Foto

    Fadli Zon Ajak Generasi Muda Kenang Tokoh Bangsa lewat Pameran Foto

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat khususnya generasi muda, untuk mengenang perjuangan tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta melalui pameran foto bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” karya Guntur Soekarnoputra. Pameran ini dibuka di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

    Fadli Zon mengatakan, pameran tersebut merupakan arsip visual sejarah yang perlu dikenang oleh generasi muda. Ia menyebut foto-foto yang ditampilkan bukan sekadar potret masa lalu, melainkan juga potret jiwa bangsa.

    “Guntur merekam sejarah sejak 1956, dari wajah rakyat biasa hingga tokoh nasional. Jejak Bung Karno dan Bung Hatta ada di dalamnya bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga inspirasi,” ujar Fadli Zon pada awak media.

    Dalam pameran fotografi yang dibuka secara resmi oleh Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pameran foto ini menampilkan sebanyak 550 karya fotografi Guntur Soekarnoputra, menampilkan peristiwa bersejarah dan humanis bangsa Indonesia dari 1956 hingga 2025.

    Ia menekankan pameran foto seperti ini memiliki peran penting sebagai media pendidikan sejarah bagi generasi muda sekarang.  Fadli Zon menambahkan, jejak perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa yang terekam dalam pameran itu seharusnya menjadi sumber inspirasi, karena merupakan cara untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme.

    Pameran ini menampilkan beragam momen penting, seperti upacara peringatan kemerdekaan, pertemuan Bung Karno dengan tokoh dunia, kondisi sosial politik pascakemerdekaan, hingga kehidupan sehari-hari keluarga Bung Karno dan interaksinya dengan masyarakat.

    Guntur mulai memotret sejak duduk di kelas enam sekolah rakyat.  Ia membawa kamera dalam kunjungan kenegaraan bersama Bung Karno ke Amerika Serikat dan Eropa. Melalui lensa-lensanya, Guntur tak hanya menangkap momen pribadi, tetapi juga merekam jejak sejarah bangsa selama hampir tujuh dekade.

  • Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menegaskan bahwa posisi
    Soekarno
    dan Mohammad
    Hatta
    sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia tidak bisa digantikan oleh siapa pun.
    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pembukaan pameran foto karya
    Guntur Soekarnoputra
    di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Fadli Zon mengaitkan hal tersebut dengan keinginan pemerintah melakukan
    penulisan ulang sejarah
    nasional.
    “Terkait dengan sejarah itu saya kira kita semua tahu, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta posisinya tidak bisa tergantikan sebagai proklamator, seperti yang ada di dalam foto ini,” ujar Fadli Zon dalam konferensi pers di Galeri Nasional, Sabtu, sembari menunjuk foto Bung Karno dan Bung Hatta di belakangnya.
    Fadli menegaskan bahwa posisi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator telah diakui secara sah oleh negara.
    “Sudah ada keputusan presiden, TAP MPR-nya juga sudah jelas. Posisi beliau itu adalah posisi sebagai founding fathers yang tak tergantikan,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
    Lebih jauh, Fadli menilai pameran foto bertajuk “Potret Sejarah Bangsa” yang menampilkan karya Guntur Soekarnoputra sejak 1956 ini bukan hanya bernilai seni, tapi juga memperkaya ingatan kolektif bangsa terhadap
    sejarah Indonesia
    .
    Ia menyebut pameran foto itu luar biasa. Sebab, ada banyak foto hasil karya Guntur yang tidak bisa dinikmati masyarakat luas, namun ditampilkan dalam pameran ini.
    “Pameran yang memperlihatkan sebuah perjalanan yang panjang dari karya beliau. Fotografi dari sejak tahun 1956. Yang mungkin masyarakat tidak banyak yang bisa menikmati ini,” ujar Fadli.
    “Makanya dengan hadirnya pameran ini saya kira mereka bisa melihat, masyarakat bisa melihat, bahwa Mas To (sapaan akrab Guntur Soekarnoputra) ini adalah juga seorang seniman,” tambahnya.
    Saat ditanya bentuk konkret apresiasi dari pemerintah terhadap karya Guntur Soekarnoputra, Fadli mengatakan akan membicarakannya secara langsung.
    “Nanti saya bicara langsung dengan Mas To,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris.
    Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda
    . “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Denpasar, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    “Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ungkap Fadli di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6/2025), dilansir dari Antara.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

    “Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya, dan kita sudah lama tidak menulis sejarah paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie, sudah 26 tahun yang lalu,” jelasnya.

    Fadli menegaskan bahwa penulisan sejarah kali ini tidak bertujuan mengungkit kesalahan masa lalu, melainkan menyoroti pencapaian bangsa dari sudut pandang nasional.

    “Jadi, Indonesia sentris ya bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional ya sejarawan bukan aktivis, bukan politisi,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

    Fadli juga mengungkapkan bahwa ia menerima masukan dari Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta pada sore hari yang sama.

    Megawati menyampaikan kekhawatirannya bahwa narasi sejarah sering kali terputus dan lebih banyak berpusat pada era Orde Baru. Ia pun menyarankan agar perbedaan pandangan dalam sejarah diterima dan berencana mengumpulkan sejarawan untuk mendiskusikannya.

    Menanggapi hal tersebut, Fadli menyambut baik pandangan Megawati.

    “Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif, kalau saya kecenderungan apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting jadi bukan perspektif kolonialis dan bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” ujarnya.
     

  • Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mendukung penulisan ulang sejarah dengan nada atau tone positif, yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Dia meyakini, gagasan Fadli Zon tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan apabila terealisasi akan melibatkan para pakar dan pihak lainnya agar semua bisa berkontribusi.

    “Kami dukung penulisan sejarah setiap bangsa, yang memang sering, biasa untuk di-update, disempurnakan,” tutur Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya menegaskan dukungan tersebut diberikan selama objektivitas dalam penulisan ulang sejarah tetap diutamakan, dengan melibatkan semua pihak.

    Dengan begitu, Muzzammil berharap penulisan sejarah dari waktu ke waktu tetap didasarkan dengan semangat objektivitas dan proporsional; mencakup semua aspek, semua daerah, dan semua tokoh; serta faktual.

    “Saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan nada yang lebih positif.

    “Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah; pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata dia saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).

    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.

    “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fadli Zon meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Depan Fadli Zon, Megawati ‘Sentil’ Rencana Penulisan Ulang Sejarah

    Di Depan Fadli Zon, Megawati ‘Sentil’ Rencana Penulisan Ulang Sejarah

    GELORA.CO – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah jadi sorotan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Di hadapan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketum PDIP ini sedikit menyentil soal rencana ini.

    Mulanya, Megawati membahas soal TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 yang menjatuhkan ayahnya, sang Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia juga heran, keberadaan TAP MPRS ini jarang sekali jadi pertanyaan orang, seolah mereka lupa akan sejarah.

    Megawati mengatakan tidak gampang menjadi Indonesia. Menurutnya, sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru.

    “Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, cap, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru,” kata Megawati dalam acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    “Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” imbuhnya.

    Megawati lalu menyapa Fadli Zon yang juga hadir dalam acara ini. Ia berkata kepada Fadli bahwa berbeda itu diperbolehkan, seperti konsep Bhinneka Tunggal Ika.

    “Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan, kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua, tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.

    Dia mengatakan semangat pancasilais harus digaungkan dengan lantang dengan ucapan dan tindakan. Dia menyoroti apakah semangat pancasilais hanya dilakukan secara lisan.

    “Jadi padahal kita katanya, katanya, kalau saya pasti pancasilais, yang hadir saya tidak tahu, apakah hanya verbal Pancasila, atau memang pancasilais,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah dengan mengambil hal-hal positif, bukan sebuah pelanggaran selama tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

    Pernyataan itu dilontarkan setelah usulan Kementerian Kebudayaan yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia menuai kritik dari sejumlah pihak, yang khawatir ada politisasi.  

    “Saya kira tidak ada masalah selama itu tonenya positif, di mana kami tidak mencari-cari kesalahan. Masa-masa sejarah perjuangan Indonesia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu,” tutur Fadli Zon ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).

    Menurut Fadli fungsi sejarah adalah mempersatukan kebenaran bangsa demi menghindari terjadinya pecah belah. Dia pun meyakinkan masyarakat tak perlu khawatir dengan proses penulisan ulang sejarah yang hendak dilakukan Kementerian Kebudayaan karena ditulis oleh sejarawan, bukan aktivis apalagi politikus.

    “Jadi kita tidak perlu khawatir, pasti punya kompetensi di dalam menulis sejarah itu. Justru yang kami khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektif masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas karena ini negara demokrasi,” ujar dia.

  • Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri beberapa kali mencolek Menteri
    Kebudayaan

    Fadli Zon
    dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
    Sejarah
    dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Diketahui, Fadli Zon turut hadir dalam acara pembukaan pameran foto karya Guruh Soekarnoputra tersebut.
    Megawati menyapa Menteri Kebudayaan saat berbicara mengenai
    sejarah
    yang dipotong karena adanya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    Menurut dia, turunnya TAP MPRS itu membuat sejarah dimulai hanya saat zaman Orde Baru. Meskipun, aturan itu akhirnya sudah dicabut pada 2024.
    Untuk itu, Megawati menyebut, tengah mengumpulkan ahli sejarah guna mengetahui sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    “Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah, ini kebetulan sudah Pak Menteri Kebudayaan,” kata Megawati.
    “Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya melanjutkan.
    Kemudian, Megawati kembali mencolek Fadli Zon saat sedang bicara mengenai sejarah penjajahan oleh Belanda dan bagaimana Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda.
    “Setelah itu, Bung Karno, dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Enggak bisa, biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang dia,” katanya.
    “Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo, Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal
    kebudayaan
    saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya, mari kita pelajari, kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia,” ujar Megawati lagi.
    Terakhir, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kembali mencolek Fadli Zon saat mengungkapkan kekagumannya terhadap Amerika dan China dengan ideologi yang tinggi.
    “Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri mereka bisa menanamkan terus menerus, terserap ideologinya tapi terus menerus regenerasi
    for the future
    dengan sebuah visioner ke depan, tidak seperti sekarang ini, terpotong-potong, itu bapak budaya (Menteri Kebudayaan),” kata Megawati.
    Megawati menegaskan bahwa budaya dan sejarah tidak boleh terpotong-potong. Dia mengibaratkan dengan tarian yang disebutnya selalu ada roh dari setiap tarian.
    Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek
    penulisan ulang sejarah nasional
    Indonesia.
    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sebelumnya mengatakan, penulisan ulang sejarah bakal menekankan tone atau nuansa positif agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
    “Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 6 Juni 2025.
    Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Minta Publik Tak Cemas Soal Penulisan Sejarah Indonesia

    Fadli Zon Minta Publik Tak Cemas Soal Penulisan Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon meminta supaya publik tidak khawatir ihwal penulisan sejarah Indonesia yang saat ini sedang digodok pemerintah. 

    Terkhusus, kepada publik yang khawatir bila penulisan sejarah itu sudah usai maka ada potensi sejarah yang lain dianggap tidak resmi atau bahkan tidak sah.

    “Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan. Jadi yang menulis ini bukan aktivis, bukan politikus,” tegasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Dia beranggapan bahwa para sejarawan yang saat ini mengerjakan hal tersebut tentu memiliki kompetensi dalam menulis sejarah. Pasalnya, merekalah ‘dokter’ dan ‘profesor’ dalam bidang itu.

    “Justru yang kita khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi atau yang semacam itu, tidak bisa ditulis oleh [siapa] misalnya,” jelas politisi Gerindra tersebut.

    Meski demikian, dia juga berpendapat bilamana seseorang ingin menulis sejarah kehidupannya sendiri itu sah-sah saja dilakukan.

    “Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, kan ini negeri demokrasi gitu,” tuturnya.

    Lebih jauh, Fadli Zon juga mengemukakan tone atau nuansa positif dalam penulisan sejarah Indonesia dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.

    “Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa,” bebernya.

    Adapun beberapa waktu lalu, eks Wakil Ketua DPR RI ini juga pernah menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan "Tone" Positif, asalkan Obyektif dan Faktual Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan "Tone" Positif, asalkan Obyektif dan Faktual Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan “Tone” Positif, asalkan Obyektif dan Faktual
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    )
    Al Muzzammil Yusuf
    menyatakan dukungan terhadap
    penulisan ulang sejarah
    nasional dengan
    tone
    atau nuansa positif seperti disampaikan oleh Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    .
    Menurut Muzzammil, pembaruan sejarah merupakan hal wajar selama dilakukan secara obyektif, proporsional, dan faktual.
    Hal itu disampaikan Muzzammil kepada awak media usai menghadiri kegiatan pemotongan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
    “Kita berharap tentu
    penulisan sejarah
    dari waktu ke waktu, semangat obyektivitas, proporsional, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai dan tentu harus faktual ya,” kata Muzzammil.
    Dia menilai bahwa latar belakang Fadli Zon sebagai lulusan sastra Universitas Indonesia dan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan akan membuat proses penulisan ulang sejarah dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
    “Pak Fadli Zon jurusan sastra di UI, saya di politik. Jadi, kalau beliau berpikir tentang penulisan sejarah, apalagi beliau juga Menteri Kebudayaan kita, tentu dengan pertimbangan yang matang, semua pakar akan dilibatkan, semua pihak bisa berkontribusi,” ujar Muzzammil.
    Pernyataan ini merespons wacana yang disampaikan Fadli Zon beberapa waktu lalu terkait perlunya
    penulisan ulang sejarah nasional
    dengan
    tone
    positif untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
    Wacana tersebut memicu diskusi publik terkait potensi bias dalam narasi sejarah.
    Menanggapi hal itu, Muzzammil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan narasi sejarah, baik dari sisi tokoh, wilayah, maupun peristiwa.
    “Kita dukung penulisan sejarah setiap bangsa memang sering, biasa untuk di-
    update
    , disempurnakan. Kita dukung, tidak ada masalah, sejauh obyektivitas, keterlibatan semua pihak, saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” kata anggota DPR empat periode ini.
    Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyebut bahwa penulisan ulang sejarah dengan
    tone
    positif dibutuhkan agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
    “Jadi, kita tentu
    tone
    -nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.