Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Indonesia dan Belanda Perkuat Komitmen Repatriasi Benda Budaya – Page 3

    Indonesia dan Belanda Perkuat Komitmen Repatriasi Benda Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) di Den Haag, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda H.E. Eppo Bruins menyepakati langkah strategis memperkuat kerja sama repatriasi benda budaya.

    Kedua menteri menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang, khususnya dalam riset asal-usul koleksi (provenance research), penguatan kerja sama kelembagaan, dan penyederhanaan proses pengembalian artefak yang secara historis dan kultural berasal dari Indonesia.

    Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penguatan Indonesia–Netherlands Comprehensive Partnership dan Plan of Action 2024–2025, yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar utama kerja sama kedua negara.

    Fadli Zon mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin, terutama keberhasilan pemulangan 828 obyek warisan budaya ke tanah air hingga akhir 2024. Koleksi yang telah dipulangkan antara lain Koleksi Pita Maha, Harta Karun Lombok, dan 68 artefak dari Museum Rotterdam.

    “Saya sangat menghargai semangat keterbukaan dan kemitraan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Belanda dalam proses repatriasi ini. Lebih dari sekedar pemulangan artefak, repatriasi ini sangat penting untuk melengkapi narasi sejarah, memulihkan memori, martabat, dan identitas budaya bangsa,” ujar Fadli Zon.

    Sementara itu, Bruins menyampaikan komitmen penuh terhadap restitusi benda budaya milik Indonesia.

    “Saya sangat terlibat secara pribadi dalam proses restitusi. Bagi saya, seluruh benda atau artefak apa pun yang tidak seharusnya berada di sini, harus dikembalikan ke tempat asalnya, ke akar budayanya. Sesuatu yang dicuri tidak seharusnya disimpan di sini,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa proses pengembalian seharusnya tidak dihambat oleh birokrasi yang rumit. Menurutnya, riset asal-usul tetap penting namun harus dibarengi dengan proses yang cepat dan efisien.

  • Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan, dirinya bersama Koalisi Masyarakat Sipil berdiri bersama mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyebut tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.

    “Kekerasan seksual Mei 1998 bukan rumor belaka, lawan upaya culas negara dalam memutihkan dosa Orde Baru,” tutur Usman dalam pesan singkatnya, Sabtu (14/6/2025).

    Usman mengatakan, pernyataan Fadli Zon menunjukan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama. Hal itu pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian di dalamnya.

    “Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Padahal waktu itu ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk Presiden BJ Habibie selaku Kepala Negara,” jelas dia.

    Usman mengulas, TGPF pada 23 Juli 1998 dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung.

    Tim Gabungan itu bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Mereka terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Sebagian rekomendasi TGPF pun dipenuhi Habibie, dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Presiden dan DPR RI saat itu juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, serta mengupayakan program perlindungan saksi dan korban melalui UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

  • 7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan 98
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS,com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    dalam beberapa waktu terakhir dikecam atas pernyataannya yang menyebut tidak adanya pemerkosaan pada
    kerusuhan Mei 1998
    .
    Fadli Zon mengatakan, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Namun, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkata lain dengan pernyataan Fadli Zon.
    Sebagai informasi, TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara PEranan Wanita, dan Jaksa Agung.
    Adapun anggota TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
    Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998.
    Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam empat kategori, yakni pemerkosaan (52 korban), pemerkosaan dengan penganiayaan (14 orang), penyerangan/penganiayaan seksual (10 orang), dan pelecehan seksual (9 orang).
    “Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan,” bunyi laporan tersebut.
    Berdasarkan hasil analisis TGPF, kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam dan rasa takut dan trauma yang luas.
    “Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah membolehkan tindakan tersebut dilakukan sehingga melipatgandakan terjadinya perbuatan tersebut,” bunyi laporan TGPF.
    Laporan itu juga menjelaskan, adanya kesimpangsiuran terkait jumlah korban pemerkosaan jika mengacu pada hukum yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetubuhan, dan/atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk.
    “Di pihak lain, keadaan traumatis, rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami,” bunyi laporan itu.
    Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia menilai, pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah dusta.
    Ita yang pernah menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.
    “Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
    Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini.
    “Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998,” tegas Ita.
    Oleh karena itu, Ita menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini masih tertekan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    5 Fadli Zon Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998, Usman Hamid: Kekeliruan yang Fatal Nasional

    Fadli Zon Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998, Usman Hamid: Kekeliruan yang Fatal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia,
    Usman Hamid
    , menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah kekeliruan yang fatal.
    “Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” kata Usman saat konferensi pers bersama para aktivis perempuan yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
    Menurut Usman, rumor merupakan cerita yang tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan tanpa adanya otoritas yang mengetahui kebenarannya.
    Sementara itu, kasus pemerkosaan Mei 98 sudah diakui secara faktual oleh otoritas yang diputuskan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung.
    “Jadi otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya,” imbuhnya.
    Padahal, kata Usman, kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 itu telah disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai
    pelanggaran HAM
    berat.
    “Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM,” ujarnya.
    Karena itu, menurut Usman, pernyataan Fadli Zon justru seperti penyangkalan terhadap sebuah pelanggaran HAM.
    “Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan,” ucapnya.
    Sebelumnya, dalam wawancara bersama IDN Times, Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.
    Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon.
    Fadli mengaku, pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
    “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.
    Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dari era Presiden Soekarno.
    “Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” tutur dia saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    7 Fadli Zon Dikecam gara-gara Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998 Nasional

    Fadli Zon Dikecam gara-gara Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejarawan dan aktivis perempuan
    Ita Fatia Nadia
    menilai, pernyataan Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada
    kerusuhan Mei 1998
    adalah sebuah dusta.
    Ita yang pernah  menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.
    “Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
    Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini.
    “Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998,” kata dia.
    Ita Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menetapkan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu pada 23 Mei 2023.
    Salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui negara adalah kerusuhan Mei 1998 yang disertai dengan pemerkosaan massal.
    “Itu lewat temuan rekomendasi PPHAM. Itu bisa dilihat dan di situ ada tentang perkosaan Mei 1998,” ucap Ita.
    Oleh karena itu, Ita menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini para korban masih merasa tertekan.
    Sebelumnya, dalam wawancara bersama
    IDN Times
    , Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.
    Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program
    Real Talk with Uni Lubis
    , Senin (8/6/2025).
    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
    “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan
    tone
    -nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.
    Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.
    Fadli menyebutkan,
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    itu akan mengedepankan pendekatan positif ketimbang mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli aat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Siapkan Penghargaan Monumental bagi Sastrawan

    Kemenbud Siapkan Penghargaan Monumental bagi Sastrawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan tengah menyiapkan ajang apresiasi bersifat monumental khusus untuk para sastrawan Indonesia. Gagasan ini muncul lantaran belum adanya penghargaan yang ditujukan khusus kepada para sastrawan. 

    “Khusus untuk sastra, kita sedang memikirkan ke depan untuk memberikan literature award yang monumental. Setidaknya bisa kita lakukan tahun depan,” kata Fadli Zon seusai menghadiri diskusi “Sastra Mendunia” di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (11/6/2025). 

    Ia mengatakan, penghargaan ini nantinya akan berbeda dari Bintang Budaya Parama Dharma. Menurut dia, Bintang Budaya Parama Dharma merupakan penghargaan yang dianugerahkan pemerintah untuk sosok berjasa bagi kebudayaan Indonesia. 

    Sedangkan, penghargaan yang digagas kali ini khusus untuk sastrawan. 

    “Selama ini kan ada penghargaan terhadap maestro-maestro, sudah ada maestro musik dan lain-lain tetapi maestro atau pujangga sastra ini malah belum. Memang untuk di kebudayaan kita punya penghargaan yang diberikan presiden, misalnya Bintang Budaya Parama Dharma untuk para seniman budayawan,” kata Fadli. 

  • Menbud Resmikan Museum Majapahit, Disebut Jadi Tolak Ukur Museum di RI

    Menbud Resmikan Museum Majapahit, Disebut Jadi Tolak Ukur Museum di RI

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meresmikan nama baru ‘Museum Majapahit’, yang sebelumnya Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peresmian ini sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke wilayah yang sarat nilai sejarah dan budaya ini.

    Dalam sambutannya, Fadli menyebut kehadiran Museum Majapahit sebagai tonggak penting yang dapat menjadi tolok ukur (benchmark) bagi museum-museum lain di Indonesia dalam mengangkat kejayaan peradaban masa lampau.

    “Nama Museum Majapahit akan mendorong kita merefleksikan koleksi dan maknanya. Museum ini harus hidup, dinamis, dan menjadi sumber pengetahuan yang relevan lintas generasi,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Fadli menegaskan perubahan nama Pusat Informasi Majapahit menjadi Museum Majapahit ini bukan sekadar simbolik, tetapi awal dari rencana besar menata ulang museum sebagai sumber ilmu dan pusat edukasi publik.

    Fadli menambahkan museum ini tidak harus terbatas pada bangunan tertutup, tetapi dapat dikembangkan menjadi open-air museum untuk mengakomodasi ruang interaksi dan edukasi publik yang lebih luas.

    “Kita tidak bisa membiarkan mereka digunakan sembarangan tanpa izin karena itu bagian dari jati diri dan sejarah bangsa,” ucap Fadli.

    Menutup kunjungan di Museum Majapahit, Fadli berharap museum ini menjadi ikon budaya Nusantara dan pusat literasi sejarah yang menginspirasi generasi muda. Fadli mengatakan Majapahit adalah peradaban besar.

    Museum ini dikembangkan menjadi museum tematik yang menyimpan sekitar 86.000 koleksi artefak, antara lain terakota (11.762), batu andesit (2.727), batu putih (477), keramik (2.974), logam (64.966), kayu (14), dan artefak prasejarah (3.339).

    Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri dan menjadikan momen ini sebagai penguat komitmen pelestarian budaya di Trowulan.

    “Kawasan ini bukan hanya kebanggaan Mojokerto, tapi bagian dari identitas budaya nasional. Sinergi lintas sektor dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya,” ujar Rizal.

    Turut hadir dalam acara peresmian, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evi Afianasari; Kadisdikbud Kabupaten Jombang, Anda Warwindari; Kadisdikbud Kota Mojokerto, Rubi Hartoyo; Kepala Disporabudpar Kabupaten Mojokerto; serta jajaran pejabat Kementerian Kebudayaan: Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Protokol dan Rumah Tangga, Rachmayuda; Staf Khusus Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual, Putri Woelan Sari; Staf Khusus Bidang Sejarah dan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Direktur Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Irini Dewi Wanti; Kepala Museum dan Cagar Budaya, Abi Kusno; dan Kepala BPK Wilayah XI, Endah Budi Heryani.

    Kunjungan ke Petirtaan Jalatunda

    Terkait dengan sejarah budaya Majapahit, Fadli juga berkesempatan meninjau Petirtaan Jalatunda yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Situs ini dibangun sejak tahun 877 Saka (abad ke-9 Masehi) dan dikenal sebagai salah satu petirtaan tertua di Nusantara yang masih aktif.

    “Petirtaan ini adalah peninggalan luar biasa, baik secara arkeologis maupun spiritual. Airnya sangat bersih dan kaya mineral,” ungkap Fadli.

    “Kawasan ini perlu kita lindungi bersama, sembari terus membuka potensi penelitian terhadap puluhan situs lainnya di Gunung Penanggungan,” sambungnya.

    Menbud mendorong kolaborasi lintas lembaga, termasuk perguruan tinggi, BRIN, dan komunitas, untuk mengungkap lebih lanjut warisan budaya yang tersembunyi di wilayah ini. Peninjauan ke Jalatunda menjadi bagian dari komitmen negara untuk tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan pengetahuan budaya berbasis situs sejarah.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yadnya Kasada di Bromo, Menteri Fadli Zon: Tradisi Ini Harus Go Internasional

    Yadnya Kasada di Bromo, Menteri Fadli Zon: Tradisi Ini Harus Go Internasional

    Probolinggo (beritajatim.com) – Suasana sakral terasa di Pendopo Agung Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Selasa (10/6/2025). Dalam perayaan Yadnya Kasada, 13 orang tamu kehormatan menerima kalungan selendang kuning dari Romo Dukun Pandita Sutomo. Salah satu yang dikukuhkan adalah Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

    Pemberian selendang itu menjadi simbol penghormatan dari masyarakat Tengger kepada mereka yang dianggap berjasa, termasuk Menteri Fadli. Ia pun menyampaikan apresiasinya atas kelestarian tradisi yang sudah turun-temurun ini.

    “Yadnya Kasada itu luar biasa. Ini bukan hanya tradisi umat Hindu, tapi juga bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dunia harus tahu tentang ini,” ujarnya saat ditemui usai acara.

    Fadli menilai ritual Yadnya Kasada memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, penting agar masyarakat Indonesia terus menjaga dan memperkenalkannya secara lebih luas, termasuk ke dunia internasional.

    “Sekarang zaman digital, semua bisa diakses siapa saja. Ini kesempatan untuk mengenalkan budaya kita ke seluruh dunia. Kita harus bangga dan aktif mempromosikannya,” kata Fadli.

    Ia juga menekankan bahwa budaya harus menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, kebudayaan bukan hanya pelengkap, tapi fondasi utama dalam membangun karakter bangsa.

    “Ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo, di mana pembangunan harus berpijak pada akar budaya. Budaya harus hidup, tumbuh, dan menjadi kekuatan bangsa,” lanjutnya.

    Di akhir sambutannya, Fadli mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tengger yang terus merawat warisan leluhur melalui Yadnya Kasada.

    “Tradisi ini harus terus dijaga agar tidak punah. Kita harus wariskan ke generasi berikutnya,” tutupnya. [ada/aje]

  • Anggota Komisi VII DPR RI apresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil

    Anggota Komisi VII DPR RI apresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil

    “Peresmian Galeri Soekarno Kecil adalah awal narasi pembentukan karakter seorang bapak bangsa, sang proklamator, semoga literasi kesejarahan Bung Karno semakin terang dalam sejarah Indonesia. Legacy beliau,”

    Kota Mojokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banyu Biru Djarot mengapresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwotengah, Kota Mojokerto oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa.

    “Peresmian Galeri Soekarno Kecil adalah awal narasi pembentukan karakter seorang bapak bangsa, sang proklamator, semoga literasi kesejarahan Bung Karno semakin terang dalam sejarah Indonesia. Legacy beliau,” katanya.

    Ia mengatakan, hal ini cukup penting karena Bung Karno adalah milik rakyat Indonesia mengingat napak tilas perjuangan Soekarno harus menjadi edukasi bagi generasi ke depan.

    “Nilai ‘jas merah’ harus terjaga,” katanya.

    Ia menuturkan, kurasi dan seni visualisasi galeri ini luar biasa di luar bayangan museum pada umumnya.

    “Beyond my imagination. Perpaduan antara histori otentik yang terdigitalisasi dan adopsi artificial intelligence menjadi faktor pembeda yang signifikan,” ujarnya.

    Ia salut dengan tim kurator dan seluruh pihak yang terlibat serta memberikan apresiasi kepada Pemkot Mojokerto dalam hal ini Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Sandi dan juga jajaran.

    “Semoga galeri ini menjadi daya tarik wisata sejarah bagi seluruh anak bangsa dan bahkan wisman internasional karena galeri nya sangat modern dan keren,” katanya.

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meresmikan Galeri Soekarno Kecil di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwotengah, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kota Mojokerto mengatakan galeri ini dibangun untuk mengenang dan menghidupkan kembali jejak masa kecil Presiden pertama RI, Ir. Soekarno yang pernah menghabiskan masa kecilnya selama kurang lebih 8,5 tahun di Kota Mojokerto.

    Ia menegaskan pentingnya masa kecil Bung Karno di Mojokerto sebagai fase pembentukan karakter yang kemudian membentuk arah pemikiran dan kepemimpinan beliau di masa depan.

    “Masa kecil Bung Karno di Mojokerto adalah masa-masa informative years masa pembentukan karakter, kepercayaan, dan pola pikir. Kota Mojokerto telah memberikan satu ekosistem conditioning yang luar biasa kepada pendiri bangsa kita,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya sejarah sebagai fondasi identitas bangsa di tengah derasnya arus informasi global.

    “Sejarah memberikan jati diri. Tanpa narasi sejarah yang kuat, kita akan kehilangan koordinat dalam era globalisasi. Galeri Soekarno Kecil ini adalah bagian dari upaya memperkuat memori kolektif bangsa,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, DPR Tekankan Pentingnya Perspektif Gender – Page 3

    Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, DPR Tekankan Pentingnya Perspektif Gender – Page 3

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait program penulisan ulang sejarah nasional.

    Dia menyebut, yang menulis itu merupakan sejarawan, bukan aktivis ataupun politisi.

    “Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu. Karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan. Jadi yang menulis ini bukan aktivis, bukan politikus. Yang menulis sejarawan, sejarawan ini punya keahlian. Mereka dokternya di bidang itu, profesornya di bidang itu. Jadi kita tidak perlu khawatir, pasti punya kompetensi di dalam menulis sejarah itu,” kata Fadli Zon, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Dia menjelaskan, penulisan ulang sejarah sebenarnya adalah bagian dari proses penulisan sejarah secara umum yang memang sudah lama tidak dilakukan oleh negara.

    “Jadi penulisan ulang sejarah, sebenarnya penulisan sejarah. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini sudah berlangsung. Kita sudah bentuk, ini sudah bulan Januari. Dan sebelumnya saya sudah mengarahkan dari awal saya menjadi Menteri. Karena kita ini sudah lama tidak menulis sejarah,” jelasnya.

    Menurut Fadli, terakhir kali pemerintah menulis sejarah secara resmi adalah pada masa Presiden Habibie.

    “Terakhir itu ditulis di era Pak Habibie sebagai Presiden. Jadi kalau anda lihat sejarah yang ditulis oleh pemerintah, kapan terakhir? Pemilu aja tahun 97 bayangin,” tuturnya.