Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
    Kementerian Kebudayaan
    (Kemenbud) Restu Gunawan mengatakan,
    penulisan ulang sejarah
    nasional tetap dilanjutkan karena ada sejumlah temuan baru.
    Hal ini dikatakan Restu untuk menanggapi permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini masih dalam proses penggarapan.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu mengatakan, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui sejak terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah pada 25 tahun lalu.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih,” ujarnya.
    Restu juga menyebut paradigma masyarakat perlu diubah.
    Penulisan ulang sejarah
    bertujuan untuk menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-sentris dalam narasi sejarah bangsa.
    “Kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia dari masa lalu sampai kini,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati mengatakan, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas.
    Bahkan, kata Esti, penulisan ulang sejarah nasional ini memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
    “Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
    Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    JAKARTA — Warna-warni budaya Karo terlihat di tengah Kota Serang. Ribuan pasang mata terpukau saat Tarian Lima Serangkai, Piso Surit, dan Tari Lima Marga menari di panggung Pagelaran Budaya Karo yang digelar Komunitas Karo Banten Bersatu (KBB) di Gedung Aspirasi Pemerintah Provinsi Banten, Sabtu, 28 Juni.

    Di tengah riuh tepuk tangan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, berdiri di barisan terdepan. Ia datang bukan hanya sekadar tamu. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat untuk memastikan Budaya Karo tak punah digerus zaman.

    “Senang sekali bisa hadir menyaksikan kekayaan budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote,” kata Fadli. “Saya sudah mengunjungi 101 negara. Tapi tidak ada yang sebanding dengan budaya kita.”

    Menurutnya, Budaya Karo adalah salah satu warisan tak ternilai. Seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga kearifan lokalnya menjadi bagian penting mozaik Indonesia.

    “Kita harus pastikan budaya ini tetap hidup. Tidak boleh hilang ditelan waktu. Generasi muda harus mengenali dan bangga pada warisannya,” ujarnya.

    Fadli menekankan, budaya sama rapuhnya dengan bahasa. Jika tidak dirawat, pelan-pelan lenyap. Arus informasi global juga menjadi tantangan besar. “Kalau tidak kita teruskan pada anak-anak kita, sangat berbahaya. Mereka bisa asing dengan budayanya sendiri,” tambahnya.

    Baginya, pagelaran ini bukan sekadar pertunjukan. Ini momentum penting menuju Indonesia Emas 2045. “Budaya adalah fondasi pembangunan bangsa, amanah konstitusi,” tegasnya.

    Dalam catatan Kementerian Kebudayaan, Budaya Karo sudah diakui sebagai warisan budaya takbenda nasional. Mulai dari arsitektur rumah adat, Tari Guru-Guru Arom, Tortor Sombah, ritual Merdang Merdem, hingga ekspresi lisan Berahoi. “Dalam setiap tarian, lagu, bahasa, pakaian adat, tersimpan nilai luhur yang tidak bisa dinilai dengan materi,” jelas Fadli.

    Ia pun mengutip peribahasa Karo Erbahan peraten budaya si Megersing, yang bermakna budaya lahir dari kebiasaan dan perilaku yang dijaga tekun.

    Pagelaran ini dihadiri sekitar 1.000 undangan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Tokoh Karo Musa Bangun, ulama Abuya Muhtadi, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum KBB Karpen Ginting, Pembina Batak Karo Banten Bersatu Dr. Ucok Damenta, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan Danrem 064 Maulana Yusuf.

    Selain penampilan tari, penyanyi muda Lyodra Margareta Ginting yang menjuarai ajang pencarian bakat turut memukau penonton. Puncak acara ditandai penobatan Duta Budaya Karo sebagai simbol regenerasi pelestari budaya.

    Ketua Panitia, Arifin Suang, menegaskan tujuan pagelaran ini bukan hanya hiburan. “Kami ingin generasi muda di perantauan mengenal asal-usul mereka, meski jauh dari Tanah Karo,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Fadli didampingi Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya Yayuk Sri Budi Rahayu dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Lita Rahmiati.

    Di akgir sambutan, Fadli menyampaikan harapan besar. “Budaya Karo harus dikenal, dipelajari, dan dicintai bukan hanya oleh masyarakat Karo, tapi seluruh bangsa, bahkan dunia.”

    Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung pelestarian budaya sebagai bagian pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

  • Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setelah ketua umum sebelumnya Moeldoko dan Fadli Zon sepakat menunjuk Sudaryono dan mengakhiri dualisme kepengurusan yang berbeda.

    Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.

    “Di penyelenggaraan munas kali ini, HKTI yang diketuai oleh Pak Fadli Zon dan juga HKTI yang diketuai oleh Pak Moeldoko akan ada persatuan, akan bersatu menjadi satu HKTI, tidak lagi ada dualisme di situ,” kata Sudaryono, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/6).

    Sudaryono sebelumnya digadang-gadang sebagai calon tunggal dan dipilih secara aklamasi pada hari Rabu (25/6) untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025—2030.

    Menurut dia, pemilihan itu menjadi tonggak kepengurusan HKTI yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri akhirnya bisa bersatu di pusat hingga ke level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

    Sebagai sosok yang lahir dan besar dari keluarga petani, Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari berbagai kalangan tersebut.

    Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swadembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara.

    Sudaryono menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Ini akses bagaimana memberikan manfaat yang besar kepada petani dan negara,” katanya.

    Jika petani bahagia, menurut dia, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera, sementara produktivitas tinggi, negara juga senang karena punya cadangan pangan yang cukup, tidak perlu impor, ekonomi bergerak, dan seterusnya.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa jalan pertama yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus HKTI adalah menyatukan visa tanpa melihat lagi yang pernah terjadi pada masa lalu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diangkat jadi Ketua HKTI, Wamentan Sudaryono Tegaskan Kejar Target Swasembada Pangan

    Diangkat jadi Ketua HKTI, Wamentan Sudaryono Tegaskan Kejar Target Swasembada Pangan

    JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional ke-10 di Jakarta, Rabu, 25 Juni.

    Sudaryono mengatakan bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab besar yang justru semakin memicu semangatnya. Ia meyakini, peran aktif HKTI di bawah kepemimpinannya akan sangat membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil menteri pertanian, khususnya dalam mencapai target swasembada pangan yang diamanatkan Presiden Prabowo.

    “Dengan aktifnya HKTI ini, bisa menambah kemudahan, kelancaran, dan mengakselerasi segala hal yang selama ini mungkin dianggap sulit,” kata dia setelah munas, dikutip Antara.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyampaikan berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh HKTI. Melalui Munas ke-10 ini, kedua kubu HKTI telah sepakat untuk bersatu dan menyatukan diri dalam satu HKTI.

    “Tidak akan ada lagi dualisme setelah ini, insyaallah,” tuturnya.

    HKTI sempat mengalami perpecahan menjadi dua kubu sejak Munas ke-7 pada 2010. Pada saat itu, organisasi terpecah menjadi dua faksi, yaitu kubu yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan kubu Oesman Sapta Odang.

    Meskipun Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasinya menetapkan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI untuk periode 2010-2015, Oesman Sapta Odang tetap mengklaim sebagai pimpinan HKTI.

    Perpecahan ini kemudian berlanjut pada kepemimpinan berikutnya, di mana Fadli Zon menjadi penerus Prabowo menjadi Ketua Umum HKTI periode 2015-2020 dan 2020-2025, dan Moeldoko menjadi penerus Oesman.

    Sudaryono pun memohon dukungan dari seluruh pihak agar HKTI yang telah bersatu ini dapat bersama-sama mendukung kelancaran program swasembada dan tujuan kedaulatan pangan nasional.

    Ia menegaskan, tonggak persatuan HKTI ini penting demi terwujudnya peningkatan produksi nasional dan kesejahteraan petani.

    “Tujuannya dua: meningkatkan produksi nasional dan menyejahterakan petani,” pungkas Sudaryono.

  • Sah! Wamentan Sudaryono Resmi Jadi Ketua Umum HKTI 2025-2030

    Sah! Wamentan Sudaryono Resmi Jadi Ketua Umum HKTI 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi menetapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030. Sudaryono terpilih melalui proses aklamasi, proses pemilihan di mana keputusan diambil berdasarkan persetujuan bulat atau suara mayoritas yang kuat dari peserta Munas.

    “Alhamdulillah pada Munas ke-10 HKTI ini, saya sebagai Ketua Umum HKTI periode 2015-2020 dan 2020-2025, telah memberikan estafet perjuangan HKTI kepada Pak Sudaryono,” kata Fadli Zon, Ketua Umum HKTI periode 2015-2025 dalam keterangan persnya, Rabu (25/6/2025).

    Harapannya, HKTI di bawah Sudaryono dapat semakin maju dan dapat bersinergi dengan petani serta program prioritas pemerintah di sektor pertanian.

    “Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, HKTI akan semakin maju dengan melesat dan juga program-program akan sinergi dengan para petani,” ujar Fadli.

    Sementara itu, Wamentan Sudaryono mengatakan tanggung jawabnya tidak ringan karena HKTI kini diminta untuk ikut menyukseskan program prioritas pemerintah, terutama terkait swasembada pangan.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diupayajan oleh Ketua Umum yang sebelumnya, Pak Fadli Zon, dan berbagai pihak, ini bentuk tanggung jawab yang tidak ringan, tapi menambah semangat kami,” kata Sudaryono

    “Insyaallah ini dapat mempermudah pekerjaan saya sebagai Wamentan, di mana Pak Presiden memerintahkan ke Pak Mentan untuk menyelesaikan swasembada pangan,” tambah Sudaryono.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Fadli menyebut kegiatan yang dikenal dengan retret kepala daerah gelombang ke-2 ini, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

    Fadli menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah dalam upaya pemajuan budaya.

    “Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Dalam sesi paparan, Fadli menekankan kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi pondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.

    Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya-yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.

    Dalam kegiatan yang digelar di di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.

    Menbud Fadli menekankan kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi-semuanya kaya akan budaya,” jelas Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.

    “Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang,” tegas Fadli.

    Menurut Fadli, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Fadli menjelaskan museum harus dibuat semenarik mungkin.

    “Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah,” tegas Fadli.

    Di akhir paparan, Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Fadli meminta semua pihak untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.

    “Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Fadli.

    “Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah,” sambungnya.

    Lebih jauh, Fadli mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Fadli, setiap daerah seharusnya sudah memiliki TACB.

    “Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,” jelas Fadli.

    Selain Fadli, hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Dengan semangat kolaborasi, Fadli mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan, merawat keberagaman, serta menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan maju.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan pernyataan soal perkosaan massal tahun 1998 yang menjadi polemik adalah pendapatnya secara pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

    Pernyataan yang jadi polemik tersebut, kata dia, adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus sosial yang terjadi pada Mei 1998, dimana menurut dia semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada datanya. Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal, silahkan,” kata Fadli Zon selepas pemberian materi di Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Fadli Zon tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998 itu, namun meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal artinya merupakan peristiwa yang sistematis, terstruktur, dan masif.

    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya, terjadi tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli Zon.

    Saat ini, lanjunya,  adakah pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ia tak ingin diksi perkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.

    “Nah sekarang ada enggak itu (unsur terstruktur, sistematis, dan masif)? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya Fadli Zon dikecam publik karena meragukan terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada waktu tersebut.

    “Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam salah satu program podcast.

    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut, dengan melihat sejarah secara jernih tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Antara

  • Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak berspekulasi adanya kepentingan penguasa dibalik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut masih diawasi oleh Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

    “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu.”

    Dia pun menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

    “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

    Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

    “Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

    Adapun pada Selasa, Menbud Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

    “Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI
    Fadli Zon
    kembali mempertanyakan apakah
    pemerkosaan massal
    pada 1998 benar-benar terjadi ketika merespons kritik publik soal sikapnya yang mempersoalkan istilah ‘massal’ pada pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Fadli menyatakan, semestinya ada fakta yang jelas mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998, termasuk siapa saja korbannya dan di mana saja kejadian itu terjadi.
    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada,” kata Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia mengatakan, sejarah perkosaan harus jelas sesuai dengan fakta yang ada, termasuk data-data yang telah dikumpulkan.
    Namun, Fadli menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadinya atas kasus 1998 dan tidak memiliki korelasi apapun terhadap penulisan ulang
    sejarah Indonesia
    yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan.
    “Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal,” kata Fadli.
    Fadli juga menegaskan, ia tidak memungkiri bahwa pemerkosaan memang benar terjadi pada Mei 1998.
    Namun, dia meragukan apakah peristiwa perkosaan yang terjadi pada 1998 bersifat massal.
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengertian massal dalam kasus perkosaan massal berarti peristiwa yang sistematis.
    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli.
    “Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Fadli tidak ingin terminologi pemerkosaan massal justru mencoreng wajah bangsa sendiri.
    “Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada
    frame
    , waktu itu
    frame
    ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli.
    Sebelumnya, Fadli Zon menjadi dikecam publik karena meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut.
    Fadli menyatakan, sejarah semestinya dilihat secara jernih, tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    , bukan mundur dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia.
    Menurut Fadli, sejak awal memang bukan bagian dari
    Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia, hanya diikutsertakan dalam diskusi.
    “Pak Harry Truman itu sebenarnya belum masuk menjadi tim waktu itu, baru diskusi aja,” kata Fadli saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Kendati demikian, Fadli mengakui ada perbedaan pandangan terhadap istilah ”
    sejarah awal
    ” dan “prasejarah” yang diungkap oleh Harry Truman.
    Dia menyebutkan bahwa Harry menggunakan istilah prasejarah karena penulisan sejarah dimulai pada abad keempat.
    Namun, setelah terjadi perdebatan, tim
    penulisan ulang sejarah
    menggunakan terminologi “sejarah awal”.
    Selain itu, Fadli juga menjawab kritik Harry Truman yang menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya ditulis dengan kehati-hatian dan riset yang mendalam.
    Sehingga, menurut Harry Truman, penulisan tersebut butuh waktu yang panjang, bukan seperti saat ini yang sudah selesai 70 persen hanya dalam waktu setengah tahun.
    Fadli menyebutkan bahwa pemerintah tidak menulis sejarah dari nol, sehingga penulisan ulang sejarah bisa dilakukan dengan lebih cepat.
    “Kita kan tidak menulis sejarah dari nol, kita ini melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi, menurut saya dengan keahlian (para tim penulis) itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh lah,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Harry Truman Simanjuntak menyatakan keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
    “Alasannya adalah alasan keilmuwan,” kata Harry Truman kepada
    Kompas.com
    , Senin (17/6/2025).
    Dia menjelaskan bahwa dia sudah keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional sejak awal-awal periode proyek Kementerian Kebudayaan itu dimulai, dan surat pengunduran diri dikirimnya pada 22 Januari 2025.
    Harry keluar dari Tim karena tidak setuju dengan periodesasi yang hendak diterapkan dalam penulisan ulang sejarah kali ini, yakni penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Selain itu, dia juga mengkritik proses kilat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.