Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Sah! Wamentan Sudaryono Resmi Jadi Ketua Umum HKTI 2025-2030

    Sah! Wamentan Sudaryono Resmi Jadi Ketua Umum HKTI 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi menetapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030. Sudaryono terpilih melalui proses aklamasi, proses pemilihan di mana keputusan diambil berdasarkan persetujuan bulat atau suara mayoritas yang kuat dari peserta Munas.

    “Alhamdulillah pada Munas ke-10 HKTI ini, saya sebagai Ketua Umum HKTI periode 2015-2020 dan 2020-2025, telah memberikan estafet perjuangan HKTI kepada Pak Sudaryono,” kata Fadli Zon, Ketua Umum HKTI periode 2015-2025 dalam keterangan persnya, Rabu (25/6/2025).

    Harapannya, HKTI di bawah Sudaryono dapat semakin maju dan dapat bersinergi dengan petani serta program prioritas pemerintah di sektor pertanian.

    “Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, HKTI akan semakin maju dengan melesat dan juga program-program akan sinergi dengan para petani,” ujar Fadli.

    Sementara itu, Wamentan Sudaryono mengatakan tanggung jawabnya tidak ringan karena HKTI kini diminta untuk ikut menyukseskan program prioritas pemerintah, terutama terkait swasembada pangan.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diupayajan oleh Ketua Umum yang sebelumnya, Pak Fadli Zon, dan berbagai pihak, ini bentuk tanggung jawab yang tidak ringan, tapi menambah semangat kami,” kata Sudaryono

    “Insyaallah ini dapat mempermudah pekerjaan saya sebagai Wamentan, di mana Pak Presiden memerintahkan ke Pak Mentan untuk menyelesaikan swasembada pangan,” tambah Sudaryono.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Fadli menyebut kegiatan yang dikenal dengan retret kepala daerah gelombang ke-2 ini, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

    Fadli menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah dalam upaya pemajuan budaya.

    “Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Dalam sesi paparan, Fadli menekankan kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi pondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.

    Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya-yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.

    Dalam kegiatan yang digelar di di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.

    Menbud Fadli menekankan kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi-semuanya kaya akan budaya,” jelas Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.

    “Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang,” tegas Fadli.

    Menurut Fadli, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Fadli menjelaskan museum harus dibuat semenarik mungkin.

    “Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah,” tegas Fadli.

    Di akhir paparan, Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Fadli meminta semua pihak untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.

    “Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Fadli.

    “Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah,” sambungnya.

    Lebih jauh, Fadli mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Fadli, setiap daerah seharusnya sudah memiliki TACB.

    “Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,” jelas Fadli.

    Selain Fadli, hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Dengan semangat kolaborasi, Fadli mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan, merawat keberagaman, serta menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan maju.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan pernyataan soal perkosaan massal tahun 1998 yang menjadi polemik adalah pendapatnya secara pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

    Pernyataan yang jadi polemik tersebut, kata dia, adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus sosial yang terjadi pada Mei 1998, dimana menurut dia semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada datanya. Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal, silahkan,” kata Fadli Zon selepas pemberian materi di Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Fadli Zon tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998 itu, namun meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal artinya merupakan peristiwa yang sistematis, terstruktur, dan masif.

    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya, terjadi tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli Zon.

    Saat ini, lanjunya,  adakah pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ia tak ingin diksi perkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.

    “Nah sekarang ada enggak itu (unsur terstruktur, sistematis, dan masif)? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya Fadli Zon dikecam publik karena meragukan terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada waktu tersebut.

    “Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam salah satu program podcast.

    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut, dengan melihat sejarah secara jernih tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Antara

  • Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak berspekulasi adanya kepentingan penguasa dibalik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut masih diawasi oleh Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

    “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu.”

    Dia pun menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

    “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

    Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

    “Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

    Adapun pada Selasa, Menbud Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

    “Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI
    Fadli Zon
    kembali mempertanyakan apakah
    pemerkosaan massal
    pada 1998 benar-benar terjadi ketika merespons kritik publik soal sikapnya yang mempersoalkan istilah ‘massal’ pada pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Fadli menyatakan, semestinya ada fakta yang jelas mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998, termasuk siapa saja korbannya dan di mana saja kejadian itu terjadi.
    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada,” kata Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia mengatakan, sejarah perkosaan harus jelas sesuai dengan fakta yang ada, termasuk data-data yang telah dikumpulkan.
    Namun, Fadli menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadinya atas kasus 1998 dan tidak memiliki korelasi apapun terhadap penulisan ulang
    sejarah Indonesia
    yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan.
    “Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal,” kata Fadli.
    Fadli juga menegaskan, ia tidak memungkiri bahwa pemerkosaan memang benar terjadi pada Mei 1998.
    Namun, dia meragukan apakah peristiwa perkosaan yang terjadi pada 1998 bersifat massal.
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengertian massal dalam kasus perkosaan massal berarti peristiwa yang sistematis.
    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli.
    “Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Fadli tidak ingin terminologi pemerkosaan massal justru mencoreng wajah bangsa sendiri.
    “Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada
    frame
    , waktu itu
    frame
    ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli.
    Sebelumnya, Fadli Zon menjadi dikecam publik karena meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut.
    Fadli menyatakan, sejarah semestinya dilihat secara jernih, tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    , bukan mundur dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia.
    Menurut Fadli, sejak awal memang bukan bagian dari
    Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia, hanya diikutsertakan dalam diskusi.
    “Pak Harry Truman itu sebenarnya belum masuk menjadi tim waktu itu, baru diskusi aja,” kata Fadli saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Kendati demikian, Fadli mengakui ada perbedaan pandangan terhadap istilah ”
    sejarah awal
    ” dan “prasejarah” yang diungkap oleh Harry Truman.
    Dia menyebutkan bahwa Harry menggunakan istilah prasejarah karena penulisan sejarah dimulai pada abad keempat.
    Namun, setelah terjadi perdebatan, tim
    penulisan ulang sejarah
    menggunakan terminologi “sejarah awal”.
    Selain itu, Fadli juga menjawab kritik Harry Truman yang menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya ditulis dengan kehati-hatian dan riset yang mendalam.
    Sehingga, menurut Harry Truman, penulisan tersebut butuh waktu yang panjang, bukan seperti saat ini yang sudah selesai 70 persen hanya dalam waktu setengah tahun.
    Fadli menyebutkan bahwa pemerintah tidak menulis sejarah dari nol, sehingga penulisan ulang sejarah bisa dilakukan dengan lebih cepat.
    “Kita kan tidak menulis sejarah dari nol, kita ini melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi, menurut saya dengan keahlian (para tim penulis) itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh lah,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Harry Truman Simanjuntak menyatakan keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
    “Alasannya adalah alasan keilmuwan,” kata Harry Truman kepada
    Kompas.com
    , Senin (17/6/2025).
    Dia menjelaskan bahwa dia sudah keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional sejak awal-awal periode proyek Kementerian Kebudayaan itu dimulai, dan surat pengunduran diri dikirimnya pada 22 Januari 2025.
    Harry keluar dari Tim karena tidak setuju dengan periodesasi yang hendak diterapkan dalam penulisan ulang sejarah kali ini, yakni penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Selain itu, dia juga mengkritik proses kilat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pawai Peed Aya Dibuka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Puji Bali Sebagai Teladan Pelestarian Budaya

    Pawai Peed Aya Dibuka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Puji Bali Sebagai Teladan Pelestarian Budaya

    DENPASAR — Ribuan pasang mata menyaksikan langkah awal Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Sabtu, 21 Juni Menteri Kebudayaan Fadli Zon melepas Pawai Peed Aya, parade budaya yang menjadi pembuka resmi pesta seni tahunan kebanggaan Pulau Dewata itu.

    Dengan mengenakan pakaian adat Bali, Fadli Zon memukul kulkul sebagai tanda dimulainya pawai. Di hadapannya, alunan gamelan Gong Gede dan Semar Pegulingan mengiringi pertunjukan bertajuk Mudra Citta Siwa Nataraja karya Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Sebuah tarian kosmik yang menyimbolkan keharmonisan semesta.

    “Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan Pesta Kesenian Bali ke-47 resmi dibuka,” ucap Fadli, di tengah sorak masyarakat.

    Didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Menteri Fadli menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Bali menjaga akar budayanya.

    “Selama 47 tahun, Pesta Kesenian Bali hadir tanpa jeda. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi pernyataan kuat bahwa budaya hidup dan tumbuh di sini. Bali bisa menjadi panutan bagi daerah lain dalam menjaga warisan leluhur,” katanya.

    Pawai Peed Aya tahun ini menghadirkan parade tematik dari sembilan kabupaten/kota di Bali. Masing-masing menampilkan karya seni yang mencerminkan kearifan lokal, dari kisah Subak, simbol keris, hingga harmoni budaya Ubud.

    Karangasem menampilkan Jempana Masolah, Jembrana dengan Jimbarwana, Buleleng hadir lewat Agra Bhuwana Raksa, Bangli lewat teatrikal Posa Purwa Sancaya, Klungkung dengan Manunggaling Kaula Gusti, Tabanan menyuguhkan kisah Subak, Gianyar membawa semangat asimilasi budaya Ubud, Denpasar menampilkan Ngerebong, dan Badung menutup dengan simbol keris sebagai kekuatan spiritual.

    Kekaguman Menbud tidak hanya tertuju pada visual artistik, tetapi juga pada dominasi generasi muda dalam parade. “Ekosistem kesenian di Bali terawat. Anak muda mengambil peran. Ini yang membuat Bali layak jadi teladan nasional,” ujarnya.

    Fadli Zon juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena sedang dalam kunjungan kerja luar negeri. “Insyaallah, tahun depan beliau bisa hadir langsung di pembukaan PKB ke-48,” katanya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah anggota DPR dan DPD RI, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Komang Sandhi Arsana, para bupati dan wali kota se-Bali, budayawan, delegasi Inter-Island Tourism Policy Forum (ITOP Forum), serta perwakilan negara sahabat.

  • Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    GELORA.CO –  Aktivis sekaligus anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tragedi Mei 1998, Ita Fatia Nadia, kembali menyuarakan kebenaran soal pemerkosaan massal yang terjadi kala itu. Usai menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk pembohongan publik, ia justru mendapat ancaman pembunuhan.

    Ancaman tersebut datang setelah Ita menggelar konferensi pers yang menanggapi ucapan Fadli Zon. Dalam pernyataannya, Fadli Zon menyebut bahwa isu pemerkosaan 98 hanya sekadar rumor, yang kemudian dibantah tegas oleh Ita.

    Pernyataan Tegas Ita Fatia Soal Pemerkosaan 98

    Dalam kanal YouTube Tempo pada Sabtu, 21 Juni 2025, Ita menyatakan bahwa konferensi pers digelar sebagai respons atas klaim Fadli Zon.

    “Kami mengadakan konferensi pers tentang (keterangan) Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan di 98 adalah rumor,” kata Ita Fatia Nadia.

    Sebagai sosok yang pernah langsung mendampingi korban pemerkosaan, bahkan hingga wafat, Ita jelas merasa marah terhadap pernyataan tersebut.

    “Statemen saya adalah bahwa Fadli Zon telah membohongi publik, berdusta kepada publik dan perempuan Indonesia. Fadli Zon juga telah melakukan pembohongan fakta sejarah,” ujarnya.

    Menurut Ita, kehadiran TGPF saja sudah membuktikan keseriusan negara menanggapi peristiwa itu. Bukan hanya aktivis, tim ini juga dibentuk oleh lima menteri dan satu jaksa agung.

    “Karena Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) didirikan oleh 5 menteri dan satu jaksa agung untuk mengungkap peristiwa Mei 1998, termasuk pemerkosaan,” jelasnya.

    Komnas Perempuan dan Fakta Sejarah yang Dihilangkan

    Tak hanya TGPF, pembentukan Komnas Perempuan juga menjadi bukti kuat atas peristiwa tersebut. Ita bahkan mengaku sebagai salah satu komisioner pertama lembaga itu.

    “Saya komisioner pertama,” ucap Ita Fatia Nadia.

    Bahkan Presiden BJ Habibie saat itu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, sebuah pengakuan yang menurut Ita cukup menegaskan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

    “Artinya Fadli Zon telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah,” tegas Ita.

    Teror dan Ancaman Pembunuhan Muncul Usai Konferensi Pers

    Usai konferensi pers, Ita kembali ke aktivitas normal. Namun teror mulai datang pada Jumat malam. Sebuah telepon mengganggu kediamannya pukul 23.00 WIB.

    “Jumat malam, saya mendapatkan telepon di jam 11 malam, ‘antek Cina kamu!’,” katanya.

    Meski awalnya diam, Ita kemudian mengabarkan ke temannya bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia merasa sudah terbiasa.

    Ancaman tak berhenti di situ. Di Minggu dini hari, penelepon yang sama kembali menghubungi. Kali ini dengan kalimat yang lebih menyeramkan.

    “Katanya ‘kamu keluarga PKI, suamimu tapol, matiin orang PKI itu, gampang, tidak ada yang membela’. Nada suaranya keras,” ujar Ita.

    Ancaman itu bahkan diakhiri dengan niat untuk membunuh Ita.

    “Terakhir ‘saya bungkam mulut kamu sampai mati’,” katanya.

    Suami Seorang Tapol, Tapi Tak Mengendurkan Perjuangan

    Dalam pernyataannya, Ita membenarkan bahwa suaminya memang seorang tapol (tahanan politik). Namun saat ini sudah sepuh dan sedang sakit.

    “Suami saya tapol, tapi sudah sepuh, sedang sakit, tapi kami semua merawat dengan cinta kasih,” katanya.

    Meski menghadapi tekanan dan ancaman serius, Ita tetap lantang menyuarakan kebenaran. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya di podcast dan wawancara media yang membahas tragedi pemerkosaan 98.

    Ancaman Bukan Hal Baru bagi Ita Fatia Nadia

    Ita mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya diteror karena membela korban pemerkosaan 98. Pada tahun peristiwa itu terjadi, ia juga mengalami teror langsung.

    “Teror yang pertama adalah saat saya mengurus Fransisca dan dua anak di Pondok Bambu. Saya mendapatkan surat kalau anak saya akan diculik,” jelasnya.

    Ancaman tersebut bahkan menyasar guru dari anaknya. Hal ini tentu membuat keluarga Ita khawatir dan turun tangan langsung.

    “Orangtua saya dari Jogja datang dan membawa anak-anak. Ibu saya bilang, kamu tetap bekerja, anak-anak bersama kami,” kata Ita Fatia Nadia.

    Bukti Nyata Bahwa Pemerkosaan 98 Bukan Sekadar Rumor

    Pernyataan Fadli Zon yang menyebut bahwa pemerkosaan 98 adalah rumor mendapat banyak kecaman, terutama dari mereka yang terlibat langsung dalam penanganan tragedi tersebut. Fakta-fakta seperti pembentukan TGPF, pengakuan Presiden Habibie, hingga pengalaman langsung Ita Fatia Nadia menjadi bukti bahwa peristiwa itu nyata.

    Ancaman yang kini dihadapi Ita juga menunjukkan bahwa upaya pelurusan sejarah masih menghadapi tantangan besar. Meski demikian, ia tetap bersuara, tidak gentar menghadapi tekanan.***

  • Pesan Anies untuk Fadli Zon: Luka Sejarah Adalah Pelajaran

    Pesan Anies untuk Fadli Zon: Luka Sejarah Adalah Pelajaran

    GELORA.CO -Kementerian Kebudayaan berencana menulis ulang sejarah nasional Indonesia dengan melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. 

    Menanggapi rencana tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan pesan tegas kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tidak mengabaikan atau menghapus bagian-bagian kelam dalam sejarah bangsa, termasuk tragedi pemerkosaan massal Mei 1998. 

    Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap seluruh kebenaran sejarah, baik yang manis maupun pahit, adalah fondasi penting dalam membangun keadilan dan persatuan.

    “Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?” kata Anies lewat keterangan resminya, dikutip Jumat 20 Juni 2025.

    Menurutnya, sejarah akan menjadi cacat dan kehilangan makna bila hanya menampilkan deretan kisah kemenangan, tanpa menyentuh luka-luka yang pernah dialami bangsa.

    Ia juga menyinggung pentingnya mengakui semua aspek sejarah, termasuk capaian pembangunan di era Orde Baru dan tragedi kemanusiaan seperti peristiwa Mei 1998.

    “Sebaliknya, menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa justru akan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial dan melemahkan persatuan,” ujarnya.

    Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu berharap Fadli Zon menjaga integritas sejarah dengan menyampaikan kebenaran secara utuh.

    “Agar setiap capaian menjadi kebanggaan dan setiap luka menjadi pelajaran,” tutup Anies

  • Ekosistem Lagu Anak Indonesia Perlu Diperkuat

    Ekosistem Lagu Anak Indonesia Perlu Diperkuat

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa ekosistem lagu anak Indonesia perlu diperkuat. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak melalui karya-karya bermuatan nilai positif dan edukatif.

    Ia mengatakan, selama ini Kementerian Budaya memiliki program Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA), sebagai komitmen dalam memperkuat ekosistem lagu anak di Indonesia. Pada tahun ini, ajang pembuatan lagu anak itu kembali dilaksanakan. 

    Menurutnya, penyelenggaraan KILA secara konsisten melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengembangan lagu anak. “Para pencipta lagu, pembuat aransemen, guru-guru, dan anak-anak Indonesia bergabung dalam KILA, baik sebagai peserta lomba maupun penikmat karya-karya lagu anak Indonesia,” kata Fadli Zon di Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Menurutnya, tidak hanya mencetak nama-nama baru dalam dunia penciptaan lagu anak, KILA juga berupaya memperkaya koleksi lagu anak Indonesia. Variasi tema dan jenis musik yang dihasilkan dari tiap penyelenggaraan Kila diklaimnya terus bertambah dari tahun ke tahun. 

    “Selain itu, kegiatan ini juga melahirkan sejumlah penyanyi anak berbakat berusia 5 hingga 13 tahun, yang kini menjadi bagian penting dalam ekosistem kreatif musik anak nasional,” tuturnya. 

    Menurut Fadli, dalam program KILA tahun 2025 ini akan terdapat kekhususan, yaitu pemanfaatan lagu-lagu pemenang lomba cipta lagu anak tahun-tahun sebelumnya sebagai lagu wajib dalam lomba menyanyi. Lagu-lagu tersebut juga akan disosialisasikan lebih luas dalam bentuk pentas drama musikal anak-anak Indonesia yang akan digelar sebagai puncak kegiatan KILA 2025.

    Lomba KILA 2025 dibuka sejak 1 Juni hingga 20 Juli 2025, dan akan dilanjutkan dengan proses seleksi serta audisi, hingga pengumuman pemenang pada Agustus 2025 di Jakarta, bersamaan dengan pentas drama musikal yang menjadi puncak kegiatan.

    Seluruh karya pemenang lomba cipta lagu anak KILA dan informasi syarat serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi kila.kemenbud.go.id atau akun media sosial Instagram @pusbangfilm. Menurut Fadli, lagu anak KILA dapat dimanfaatkan oleh para guru dan masyarakat sebagai bahan pembelajaran dan hiburan anak. 

    Fadli mengatakan, tahun 2025 merupakan tahun ke-6 penyelenggaraan KILA. Selama ini, program tersebut telah  membentuk dan memperluas jaringan serta database pencipta dan pemerhati lagu anak dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari jumlah pencipta lagu anak yang bertambah dengan nama baru setiap tahunnya, program ini juga menambah jumlah koleksi lagu anak yang dihasilkan dari setiap kegiatan.

    “Karya-karya dari KILA sarat pesan tentang sikap tenggang rasa, toleransi, saling menghargai, cinta terhadap tanah air, di mana hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah tindak kekerasan di lingkungan anak-anak, tindakan bullying dan karena itu kami berharap karya-karya lagu dari program KILA dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya orang tua dan tenaga pengajar agar dapat dimanfaatkan di sekolah maupun di rumah,” ujarnya.*”*