Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyikapi tuntutan PDIP yang menolak rencana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Fadli Zon lantas menyinggung amanat Proklamator Indonesia, Sukarno.

    “Masa sejarah kita hentikan?” kata Fadli Zon usai menghadiri peluncuran video musik Presiden ke-6 RI SBY berjudul “Save Our World” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.

    Fadli Zon menyebut sejarah diperlukan oleh bangsa. Ia lantas mengungkit amanat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, perihal ajakan jangan tidak meninggalkan sejarah.

    “Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” kata dia.

    Fadli Zon mengatakan progres penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai angka 80 persen. Ia menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 34 perguruan tinggi.

    “Katanya 70-80 persen. Tapi belum tahu nanti kita lihat. Nggak ada sejarawan yang mundur, nggak ada. Setahu saya nggak ada yang mundur. Ini dari 34 perguruan tinggi kok. Nanti kita baca dulu saja, kita belum baca,” tambahnya.

    “Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” kata MY Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Esti menilai pemerintah tidak perlu bertahan menulis sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Dia mengatakan program itu justru akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.

    Dia pun meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. “Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan,” tegasnya.

    Esti menilai pemerintah terburu-buru dalam penulisan ulang sejarah tersebut. PDIP, kata Esti, menegaskan untuk penulisan ulang sejarah itu dihentikan.

    (dwr/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia mencapai 80%.

    Dia menjelaskan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia telah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.

    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di fasilitas penyimpanan koleksi ilmiah arkeologi milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibinong dikutip dari Antara, Selasa (1/7/2025).

    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh. Dia menilai banyak peristiwa penting dalam lintasan kepemimpinan nasional, mulai dari era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.

    Fadli menegaskan bahwa revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapi narasi berdasarkan temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.

    Dia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.

    “Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-update yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya. Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.

    Fadli juga menepis anggapan bahwa penulisan ulang ini bermuatan politik karena seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada para sejarawan profesional dan akademisi.

    Diharapkan, hasil penulisan ulang ini akan menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan kebijakan kebudayaan nasional, sekaligus memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa.

    “Kita hanya ingin menghadirkan sejarah yang adil, lengkap, dan relevan dengan perkembangan zaman,” katanya. 

  • Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Penulisan ulang sejarah
    Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Kini, progres
    penulisan ulang sejarah
    sudah hampir selesai.
    Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    , progres proyek itu sudah mencapai 80 persen.
    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di Cibinong, Kabupaten Bogor, dilansir ANTARA, Senin (30/6/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penulisan sejarah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
    Ia menyebut era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
    Oleh karenanya, Fadli menegaskan revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapinya.
    Selain itu, penulisan ulang ini juga akan memuat temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
    Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
    “Jadi enggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-
    update
    yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
    “Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
    Senada, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, menjelaskan buku sejarah nasional Indonesia butuh pembaruan.
    Sebab, terakhir kali buku sejarah nasional Indonesia diperbaharui adalah 25 tahun lalu.
    Meski rencana penulisan ulang sejarah ini menimbulkan pro dan kontra, Restu menyebut bahwa penggarapan akan terus dilanjutkan hingga rampung pada Agustus 2025.
    Restu lantas mengatakan bahwa sebelum buku tersebut terbit, akan ada uji publik dan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.
    Adapun program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk soal tone positif dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
    Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
    Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
    (AKSI) juga menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
    Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
    Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
    Bukan hanya itu, ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak.
    Beberapa di antaranya terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
    Pihak Istana pun membela Fadli Zon atas munculnya kritikan yang ada soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya.
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala PCO: Penulisan sejarah tak mungkin rangkum semua kejadian

    Kepala PCO: Penulisan sejarah tak mungkin rangkum semua kejadian

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai penulisan sejarah Indonesia, yang saat ini berjalan, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian.

    Dia beralasan ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar para sejarawan untuk memilih peristiwa-peristiwa tertentu masuk dalam kompendium buku sejarah nasional.

    “Dalam penulisan sejarah, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada gak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dahulu di masa Jepang, pimpinan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) menyediakan PSK (pekerja seks komersial) terhadap tentara Jepang? Ada enggak tulisan sejarah itu? Kejadian enggak? Kejadian,” kata Hasan Nasbi memberikan contoh saat berbicara dalam acara diskusi bersama mahasiswa di Jakarta, Senin.

    Hasan melanjutkan peristiwa semacam itu tidak masuk dalam buku sejarah nasional karena ada pertimbangan matang dari para sejarawan sehingga memutuskan demikian.

    “Penulisan sejarah pasti ada pertimbangan matang. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini. Untuk apa? Memetik pelajaran masa lalu, dan membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang,” katanya saat sesi tanya jawab dalam acara diskusi PCO Goes to Campus hari ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersabar dan menyerahkan penulisan sejarah Indonesia versi termutakhir itu kepada para sejarawan.

    Ia yakin para sejarawan yang saat ini terlibat dalam proyek penulisan sejarah Indonesia bekerja sesuai kompetensinya, dan tidak akan menggadaikan profesionalisme serta integritas mereka. Para sejarawan yang terlibat dalam penulisan itu, Hasan menyebut, merupakan para ahli yang menyandang titel profesor, dan telah menyelesaikan studi tingkat doktor bidang sejarah.

    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka, untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” katanya.

    Penulisan sejarah Indonesia versi mutakhir merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kebudayaan, yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Proyek penulisan itu, yang dikerjakan oleh 100 lebih sejarawan di Indonesia, ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.

    Dalam prosesnya, penulisan sejarah versi terbaru itu pun menerima sorotan publik, terutama setelah adanya komentar pribadi Fadli Zon mengenai tragedi perkosaan massal saat huru-hara Mei 1998.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan banyak sejarawan yang mundur dari tim penulisan ulang sejarah yang dibentuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati mengemukakan alasan banyak sejarawan mundur dari tim penulisan ulang, lantaran pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang kontroversi, terakhir soal pemerkosaan massal tahun 1998 hanya dianggap rumor.

    Esti meyakini ada persoalan serius lainnya yang menyebabkan para sejarawan mundur dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia. “Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Maka dari itu, PDIP mendesak Fadli Zon untuk menghentikan program penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut karena bisa berpotensi melukai masyarakat yang menjadi penyintas sejarah Indonesia.

    “Stop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” katanya.

    Esti juga menyampaikan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

    “Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” ujarnya.

  • Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI akan melakukan sosialisasi dan
    uji publik
    untuk
    penulisan ulang sejarah
    nasional Indonesia pada Juli 2025.
    “Iya nanti bulan Juli kita akan lakukan sosialisasi dan uji publik di beberapa kota,” kata Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu menuturkan, uji coba yang akan melibatkan partisipasi masyarakat bakal dilakukan di Jakarta.
    “Ada di Jakarta, ada di mungkin tadi di (Jakarta) Barat satu, di Tengah satu, di Timur satu. Kira-kira gitu sih,” tutur dia.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.

    Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Setidaknya ada 113 ahli yang terlibat dalam penulisan 10 jilid buku sejarah nasional Indonesia.
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
    Kementerian Kebudayaan
    (Kemenbud) Restu Gunawan mengatakan,
    penulisan ulang sejarah
    nasional tetap dilanjutkan karena ada sejumlah temuan baru.
    Hal ini dikatakan Restu untuk menanggapi permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini masih dalam proses penggarapan.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu mengatakan, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui sejak terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah pada 25 tahun lalu.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih,” ujarnya.
    Restu juga menyebut paradigma masyarakat perlu diubah.
    Penulisan ulang sejarah
    bertujuan untuk menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-sentris dalam narasi sejarah bangsa.
    “Kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia dari masa lalu sampai kini,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati mengatakan, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas.
    Bahkan, kata Esti, penulisan ulang sejarah nasional ini memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
    “Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
    Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten

    JAKARTA — Warna-warni budaya Karo terlihat di tengah Kota Serang. Ribuan pasang mata terpukau saat Tarian Lima Serangkai, Piso Surit, dan Tari Lima Marga menari di panggung Pagelaran Budaya Karo yang digelar Komunitas Karo Banten Bersatu (KBB) di Gedung Aspirasi Pemerintah Provinsi Banten, Sabtu, 28 Juni.

    Di tengah riuh tepuk tangan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, berdiri di barisan terdepan. Ia datang bukan hanya sekadar tamu. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat untuk memastikan Budaya Karo tak punah digerus zaman.

    “Senang sekali bisa hadir menyaksikan kekayaan budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote,” kata Fadli. “Saya sudah mengunjungi 101 negara. Tapi tidak ada yang sebanding dengan budaya kita.”

    Menurutnya, Budaya Karo adalah salah satu warisan tak ternilai. Seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga kearifan lokalnya menjadi bagian penting mozaik Indonesia.

    “Kita harus pastikan budaya ini tetap hidup. Tidak boleh hilang ditelan waktu. Generasi muda harus mengenali dan bangga pada warisannya,” ujarnya.

    Fadli menekankan, budaya sama rapuhnya dengan bahasa. Jika tidak dirawat, pelan-pelan lenyap. Arus informasi global juga menjadi tantangan besar. “Kalau tidak kita teruskan pada anak-anak kita, sangat berbahaya. Mereka bisa asing dengan budayanya sendiri,” tambahnya.

    Baginya, pagelaran ini bukan sekadar pertunjukan. Ini momentum penting menuju Indonesia Emas 2045. “Budaya adalah fondasi pembangunan bangsa, amanah konstitusi,” tegasnya.

    Dalam catatan Kementerian Kebudayaan, Budaya Karo sudah diakui sebagai warisan budaya takbenda nasional. Mulai dari arsitektur rumah adat, Tari Guru-Guru Arom, Tortor Sombah, ritual Merdang Merdem, hingga ekspresi lisan Berahoi. “Dalam setiap tarian, lagu, bahasa, pakaian adat, tersimpan nilai luhur yang tidak bisa dinilai dengan materi,” jelas Fadli.

    Ia pun mengutip peribahasa Karo Erbahan peraten budaya si Megersing, yang bermakna budaya lahir dari kebiasaan dan perilaku yang dijaga tekun.

    Pagelaran ini dihadiri sekitar 1.000 undangan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Tokoh Karo Musa Bangun, ulama Abuya Muhtadi, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum KBB Karpen Ginting, Pembina Batak Karo Banten Bersatu Dr. Ucok Damenta, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan Danrem 064 Maulana Yusuf.

    Selain penampilan tari, penyanyi muda Lyodra Margareta Ginting yang menjuarai ajang pencarian bakat turut memukau penonton. Puncak acara ditandai penobatan Duta Budaya Karo sebagai simbol regenerasi pelestari budaya.

    Ketua Panitia, Arifin Suang, menegaskan tujuan pagelaran ini bukan hanya hiburan. “Kami ingin generasi muda di perantauan mengenal asal-usul mereka, meski jauh dari Tanah Karo,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Fadli didampingi Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya Yayuk Sri Budi Rahayu dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Lita Rahmiati.

    Di akgir sambutan, Fadli menyampaikan harapan besar. “Budaya Karo harus dikenal, dipelajari, dan dicintai bukan hanya oleh masyarakat Karo, tapi seluruh bangsa, bahkan dunia.”

    Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung pelestarian budaya sebagai bagian pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

  • Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Akhiri dualisme, Moeldoko-Fadli Zon tunjuk Sudaryono jadi Ketum HKTI

    Kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setelah ketua umum sebelumnya Moeldoko dan Fadli Zon sepakat menunjuk Sudaryono dan mengakhiri dualisme kepengurusan yang berbeda.

    Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.

    “Di penyelenggaraan munas kali ini, HKTI yang diketuai oleh Pak Fadli Zon dan juga HKTI yang diketuai oleh Pak Moeldoko akan ada persatuan, akan bersatu menjadi satu HKTI, tidak lagi ada dualisme di situ,” kata Sudaryono, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/6).

    Sudaryono sebelumnya digadang-gadang sebagai calon tunggal dan dipilih secara aklamasi pada hari Rabu (25/6) untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025—2030.

    Menurut dia, pemilihan itu menjadi tonggak kepengurusan HKTI yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri akhirnya bisa bersatu di pusat hingga ke level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

    Sebagai sosok yang lahir dan besar dari keluarga petani, Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari berbagai kalangan tersebut.

    Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swadembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara.

    Sudaryono menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Ini akses bagaimana memberikan manfaat yang besar kepada petani dan negara,” katanya.

    Jika petani bahagia, menurut dia, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera, sementara produktivitas tinggi, negara juga senang karena punya cadangan pangan yang cukup, tidak perlu impor, ekonomi bergerak, dan seterusnya.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa jalan pertama yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus HKTI adalah menyatukan visa tanpa melihat lagi yang pernah terjadi pada masa lalu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diangkat jadi Ketua HKTI, Wamentan Sudaryono Tegaskan Kejar Target Swasembada Pangan

    Diangkat jadi Ketua HKTI, Wamentan Sudaryono Tegaskan Kejar Target Swasembada Pangan

    JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional ke-10 di Jakarta, Rabu, 25 Juni.

    Sudaryono mengatakan bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab besar yang justru semakin memicu semangatnya. Ia meyakini, peran aktif HKTI di bawah kepemimpinannya akan sangat membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil menteri pertanian, khususnya dalam mencapai target swasembada pangan yang diamanatkan Presiden Prabowo.

    “Dengan aktifnya HKTI ini, bisa menambah kemudahan, kelancaran, dan mengakselerasi segala hal yang selama ini mungkin dianggap sulit,” kata dia setelah munas, dikutip Antara.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyampaikan berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh HKTI. Melalui Munas ke-10 ini, kedua kubu HKTI telah sepakat untuk bersatu dan menyatukan diri dalam satu HKTI.

    “Tidak akan ada lagi dualisme setelah ini, insyaallah,” tuturnya.

    HKTI sempat mengalami perpecahan menjadi dua kubu sejak Munas ke-7 pada 2010. Pada saat itu, organisasi terpecah menjadi dua faksi, yaitu kubu yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan kubu Oesman Sapta Odang.

    Meskipun Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasinya menetapkan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI untuk periode 2010-2015, Oesman Sapta Odang tetap mengklaim sebagai pimpinan HKTI.

    Perpecahan ini kemudian berlanjut pada kepemimpinan berikutnya, di mana Fadli Zon menjadi penerus Prabowo menjadi Ketua Umum HKTI periode 2015-2020 dan 2020-2025, dan Moeldoko menjadi penerus Oesman.

    Sudaryono pun memohon dukungan dari seluruh pihak agar HKTI yang telah bersatu ini dapat bersama-sama mendukung kelancaran program swasembada dan tujuan kedaulatan pangan nasional.

    Ia menegaskan, tonggak persatuan HKTI ini penting demi terwujudnya peningkatan produksi nasional dan kesejahteraan petani.

    “Tujuannya dua: meningkatkan produksi nasional dan menyejahterakan petani,” pungkas Sudaryono.