Demo BEM SI, Massa Nyanyikan “Tanah Air” dan Nyalakan Lilin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyanyikan lagu “Tanah Air” dalam demonstrasi yang digelar di Silang Barat Laut Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025) sore.
Massa kompak menyanyikan lagu ciptaan Ibu Soed itu setelah aksi sempat memanas lantaran mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi.
Sekitar pukul 17.30 WIB, suara lantang mahasiswa menggema di antara barikade kawat berduri dan pagar pengamanan yang dijaga polisi.
Dengan menatap lilin yang menyala di tangan masing-masing, para mahasiswa larut dalam suasana hening dan haru.
Lilin tersebut dinyalakan sebagai bentuk perlawanan damai sekaligus penghormatan terhadap perjuangan reformasi serta para korban pelanggaran HAM, terutama perempuan korban kekerasan seksual tahun 1998.
“Aksi ini bukan hanya tentang protes, tapi tentang ingatan dan perjuangan yang tidak boleh dipadamkan,” ujar salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
Beberapa peserta aksi terlihat duduk bersila di aspal, mengangkat lilin kecil ke udara.
Nyala api yang bergerak pelan tertiup angin sore beradu dengan langit Jakarta yang mulai meredup menjelang malam.
Tak lama, perwakilan dari Forum Perempuan BEM SI tampil ke depan barisan massa dan membacakan puisi perlawanan.
Isi puisi tersebut menggambarkan penderitaan perempuan korban kekerasan serta kritik terhadap negara yang dinilai mengabaikan sejarah kelam bangsa.
Usai pembacaan puisi itu, tensi kembali meninggi. Massa membakar ban berwarna hitam di tengah jalan.
Barisan depan massa juga melempar botol berisi air ke arah polisi, diikuti dengan dorongan keras terhadap barikade aparat. Masa juga sempat melempar bambu ke balik barikade barisan polisi.
Massa berusaha berpindah dari silang selatan ke arah ruas jalan didepan BSI Tower, tapi gagal karena dihadang kepolisian.
“Maju, maju, maju teman-teman!” teriak salah satu mahasiswa dari pengeras suara.
Sementara, aparat masih menahan diri dan menjaga perimeter di sekitar lokasi. Mobil taktis, pembatas besi dan personel pengamanan tetap siaga di titik-titik strategis.
Hingga pukul 17.45 WIB, orasi masih terus berlangsung diikuti upaya massa menerobos dan mendobrak barikade polisi.
Adapun aksi ini merupakan bagian dari penolakan terhadap penunjukan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, yang oleh BEM SI dinilai berpotensi mengaburkan sejarah tragedi reformasi dan melukai perjuangan perempuan korban kekerasan masa lalu.
Massa mendesak agar sejarah kelam bangsa tidak direvisi demi kepentingan politik dan oligarki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fadli Zon
-
/data/photo/2025/07/28/688757a152b58.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Demo BEM SI, Massa Nyanyikan \"Tanah Air\" dan Nyalakan Lilin
Megapolitan
28 Juli 2025")
Demo BEM SI, Massa Nyanyikan "Tanah Air" dan Nyalakan Lilin Megapolitan 28 Juli 2025
-
Publik Dilibatkan, Narasi Indonesia Sentris Dikedepankan
DEPOK – Kementerian Kebudayaan RI menggelar Diskusi Publik Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jumat, 25 Juli. Agenda ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat memberi masukan terhadap proyek penulisan ulang sejarah nasional yang mengedepankan pendekatan Indonesia sentris.
Tiga editor umum terlibat dalam proyek ini: Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, dan Prof. Jajat Burhanudin. Mereka memaparkan konsep penulisan sepuluh jilid buku yang disusun secara tematik dan kronologis. Tiap jilid ditulis oleh pakar di bidangnya, dari Prof. Cecep Eka Permana hingga Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih.
Isi buku mencakup fase panjang sejarah Indonesia, dari akar peradaban Nusantara, interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia dan Arab, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998–2024. Narasi sejarah tak lagi berpusat pada kolonialisme, tapi menempatkan Indonesia sebagai aktor utama sejarahnya sendiri.
Komunitas pun dilibatkan aktif. Asep Kambali dari Komunitas Historia Indonesia berharap penulisan sejarah tak sekadar berdasarkan buku, tapi juga menelusuri arsip dan situs sejarah yang mungkin terlupakan. Ia menilai langkah Kementerian sangat penting bagi jati diri bangsa.
Sementara Eva Riana, mahasiswi S3 Sejarah UI, mendorong agar sejarah perdagangan VOC dan EIC digarap lebih mendalam. Menurutnya, persaingan dua kongsi dagang besar itu adalah kunci memahami dinamika kekuasaan ekonomi kolonial di wilayah Asia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, proyek ini akan terus menyerap masukan masyarakat. “Para editor dan penulis adalah maestro di bidangnya. Kita ingin sejarah Indonesia ditulis bukan dari kacamata penjajah, tapi dari pandangan kita sendiri sebagai bangsa merdeka,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/07/25/688364529aa8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Mau Debat Sampai Pagi Saya Bisa
Nasional
25 Juli 2025")
Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Mau Debat Sampai Pagi Saya Bisa Nasional 25 Juli 2025
Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Mau Debat Sampai Pagi Saya Bisa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan (Menbud)
Fadli Zon
tetap mempertahankan argumennya yang meragukan adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataannya mengenai isu tersebut tetap sama seperti yang disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) di
Komisi X DPR RI
pada Rabu (3/7/2025).
“Ya sudah saya jawab di DPR kan,” kata Fadli saat ditemui di
Universitas Indonesia
, Depok, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
“Saya kira untuk apa ya kita katakan lagi, kalau mau debat itu saya bisa debat sampai pagi juga bisa,” imbuhnya.
Menurut Fadli, tidak ada yang perlu dikatakan lagi.
Ia berani menantang siapapun yang ingin berdebat dengannya terkait itu.
Sebelumnya, Fadli Zon pernah menjelaskan pandangannya mengenai
pemerkosaan massal 1998
di hadapan anggota DPR.
Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak menyangkal pemerkosaan tersebut.
Namun, dia meragukan tragedi itu berlangsung secara massal.
Dia mempertanyakan penggunaan diksi “massal” yang menurutnya mengandung makna terstruktur dan sistematis.
“Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia itu antara 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” ujar Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi X di Gedung DPR RI, Rabu (3/7/2025).
Fadli mengaku telah mengikuti perdebatan mengenai isu ini selama lebih dari 20 tahun, termasuk berdiskusi secara terbuka di berbagai forum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
WFI Berkarya untuk Nusantara, Kemenbud Dorong Sinergi Perempuan dan Pemerintah Majukan Ekosistem Kebudayaan
JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam membangun ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pagelaran budaya “WFI Berkarya untuk Nusantara” yang digelar Wanita Filantropi Indonesia (WFI) di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).
“Ini langkah luar biasa. WFI memberi contoh konkret bagaimana organisasi perempuan berkontribusi pada pelestarian budaya. Saya berharap makin banyak organisasi serupa,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan museum. Menurut Fadli, Indonesia memiliki 469 museum, tetapi jumlah itu belum sebanding dengan kekayaan budayanya.
“Perlu skema kemitraan publik-swasta agar museum bisa tumbuh, baik oleh pemerintah daerah maupun komunitas atau individu,” jelasnya.
Fadli juga menyoroti pentingnya perlindungan budaya melalui penguatan hak kekayaan intelektual. “Kita harus menjaga Intellectual Property (IP) dan Indikasi Geografis agar tidak diklaim pihak luar. Karena budaya memerlukan proteksi,” tegasnya.
Pagelaran budaya WFI menghadirkan perpaduan seni Melayu dan kontemporer, mulai dari pertunjukan Randai, wastra, hingga persembahan seni dari para anggota. Acara ini menjadi simbol nyata komitmen WFI dalam memajukan budaya berbasis peran perempuan.
Ketua Umum WFI, Jesmawati Tanjung, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk cinta anggotanya terhadap budaya Nusantara. “Kami ingin membawa perubahan melalui karya perempuan. WFI adalah komunitas inklusif yang peduli kemanusiaan dan kebudayaan,” katanya.
Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Dewan Pembina WFI, Melly Goeslaw, mengapresiasi langkah WFI. “Kegiatan mereka berdampak luas, dari kemanusiaan hingga pelestarian budaya. Ini perlu terus didukung,” ucap Melly.
WFI saat ini beranggotakan lebih dari 80 perempuan lintas profesi, mulai dari dokter, pengusaha, anggota dewan, hingga publik figur.
Fadli berharap, semangat WFI bisa menjadi inspirasi nasional. “Inilah contoh bagaimana seni dan budaya bisa hidup karena peran aktif masyarakat. Pemerintah siap bersinergi untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan Indonesia,” pungkasnya.
-
Menbud sebut Indonesia berpotensi jadi ibukota kebudayaan dunia
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi Ibu kota Kebudayaan Dunia lewat ragam ekspresi budaya, seperti makanan tradisional, seni lokal, hingga permainan tradisional, bahkan yang baru-baru populer yakni tradisi pacu jalur.
“Kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kaya, seperti tradisi pacu jalur yang kemarin sempat viral. Dan mudah-mudahan ada satu jembatan yang kuat antara budaya dengan sektor lain seperti ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan koperasi,” ujar Menbud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam Kongres I Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Fadli juga menyerukan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia mampu menjadi kekuatan lunak untuk memajukan pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus kebudayaan Indonesia.
“Kebudayaan dapat menjadi soft power atau kekuatan lunak, dan soft power ini yang harus kita jadikan satu garapan bersama yaitu bagaimana membangkitkan gerakan Indonesia dalam bentuk Indonesian Wave atau gelombang Indonesia ,” kata Fadli menambahkan.
Ia melanjutkan bahwa kongres Gekrafs mampu menjadi tonggak awal kerja sama lintas sektor, khususnya kebudayaan sebagai salah satu motor penggerak ekraf di Indonesia.
Menurutnya ekraf dan kebudayaan merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs sendiri merupakan sebuah gerbong penggerak ekonomi kreatif di Indonesia yang berfokus pada pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi masa depan.
Gekrafs berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia melalui perlindungan hukum, promosi budaya, serta kolaborasi antara pelaku kreatif, pemerintah, dan sektor swasta.
Hadirnya Gekrafs diharapkan menjadi lokomotif bagi para pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor, salah satunya sektor kebudayaan. Menbud Fadli berharap kongres ini dapat menjadi penggerak ekosistem budaya dan ekonomi kreatif terbesar di Indonesia dengan melibatkan aktif generasi muda
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5287054/original/027008200_1752808471-WhatsApp_Image_2025-07-18_at_09.13.35.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tindak Lanjut Kolaborasi dengan Prancis, Menekraf Hadiri “Strategic Cultural Dialogue” di Paris – Page 3")
Tindak Lanjut Kolaborasi dengan Prancis, Menekraf Hadiri “Strategic Cultural Dialogue” di Paris – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di bidang budaya dan ekonomi kreatif, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memenuhi undangan Menteri Kebudayaan Perancis, Rachida Dati, dalam forum “Strategic Cultural Dialogue” di Paris.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh kedua kementerian di Jakarta pada Mei lalu, saat kunjungan Presiden Emmanuel Macron.
Ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan nasional Bastille Day 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis penguatan hubungan diplomatik Indonesia–Prancis, khususnya di sektor budaya dan ekonomi kreatif.
Turut hadir 15 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan Prancis, termasuk asosiasi dan pelaku industri kreatif di sektor film, gim, fesyen, musik, penerbitan, seni pertunjukan, serta organisasi yang fokus pada pengelolaan budaya seperti museum dan pelestarian warisan budaya (heritage).
Dalam kesempatan ini, Menekraf Teuku Riefky menyampaikan tiga poin utama. Pertama, pentingnya komitmen bersama untuk mengimplementasikan program-program konkret guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif kedua negara.
Kedua, mengusulkan lima inisiatif tindak lanjut MoU, yang mencakup pengembangan kapasitas, pertukaran talenta, serta kolaborasi riset kebijakan.
Ketiga, ia menekankan keinginan Indonesia untuk belajar dari pengalaman Prancis dalam perumusan kebijakan dan perangkat regulasi ekonomi kreatif yang kuat dan inklusif.
Sebagai bagian dari kunjungan kerja, Menteri Teuku dan delegasi juga melakukan diskusi mendalam di tiga subsektor Utama, film, animasi, dan game.
Dalam bidang film, delegasi Indonesia mengunjungi markas Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) dan berdiskusi langsung dengan Presiden CNC serta para ahli senior. Sementara untuk animasi, delegasi akan mengadakan dialog dengan Gobelin School, institusi animasi terbaik dunia.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif sebagai kekuatan diplomasi budaya dan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto dijamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam resmi di Istana Élysée, Senin malam. Pertemuan ini berlangsung di tengah partisipasi Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Bastille Day 2025.
-
Kenapa DPR Bentuk Tim Khusus untuk Awasi Penulisan Ulang Sejarah?
Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal membentuk tim khusus untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan.
Langkah pembentukan tim khusus ini diambil untuk memastikan agar sejarah Indonesia ditulis secara akurat, transparan, dan tidak menyimpang dari fakta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya mengumumkan bahwa naskah sejarah nasional baru akan diuji publik pada Juli 2025 guna mendapat masukan dari sejarawan dan masyarakat umum.
Pembentukan tim ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, setelah melakukan konsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani serta pimpinan lainnya.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan,” kata Dasco, dikutip Beritasatu.com dari Antara.
Tujuannya bembentukan tim ini jelas, menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada manipulasi narasi sejarah yang berpotensi merugikan pihak tertentu.
Kolaborasi Dua Komisi
Tim supervisi ini akan melibatkan dua komisi utama di DPR, yakni Komisi III yang membawahi urusan hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta Komisi X yang menjadi mitra legislasi Kementerian Kebudayaan.
Dengan kolaborasi ini, DPR ingin memastikan bahwa penulisan ulang sejarah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara edukatif dan budaya.
Menjawab Polemik Publik
Pembentukan tim ini juga merupakan respons terhadap polemik yang muncul menyusul pernyataan kontroversial dari Fadli Zon. Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Fadli menyebut pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai “rumor”, yang memicu protes dari koalisi masyarakat sipil.
Aksi simbolik dilakukan dalam bentuk interupsi langsung saat rapat berlangsung, menuntut pengakuan dan permintaan maaf dari Fadli.
Kontroversi ini menambah urgensi bagi DPR untuk mengawal proses penulisan ulang sejarah agar tidak mengaburkan jejak kelam yang pernah terjadi di Indonesia.
DPR menegaskan bahwa sejarah harus ditulis secara lengkap, bukan sekadar menampilkan sisi positif.
Penekanan pada Transparansi dan Keadilan
Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa penulisan sejarah tidak boleh menghilangkan jejak pihak mana pun. Ia meminta agar proses ini dilakukan tanpa tergesa-gesa dan dengan menghormati semua fakta yang ada.
Puan menegaskan bahwa sejarah harus ditulis seterang-terangnya, tanpa memanipulasi realitas demi narasi tertentu.
“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” ujar Puan.
Tujuan utama penulisan ulang ini, menurut Fadli Zon, adalah untuk memperbarui narasi sejarah yang belum lengkap dan mengedepankan perspektif Indonesia.
Meski begitu, niat tersebut tidak bisa dilepaskan dari risiko bias, terutama bila prosesnya tidak diawasi secara ketat. Karena itu, DPR merasa perlu hadir untuk mengawal proses ini.
DPR Ingin Sejarah Jadi Milik Semua
Dengan membentuk tim khusus, DPR berharap polemik seputar penulisan ulang sejarah bisa diredam.
Dasco menyatakan bahwa alat kelengkapan DPR akan bekerja secara profesional dan memberikan perhatian pada isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM dan representasi tokoh-tokoh sejarah yang selama ini terpinggirkan.
Langkah ini bukan semata pengawasan, tetapi juga bentuk tanggung jawab DPR dalam menjaga memori kolektif bangsa.
Sejarah yang inklusif dan adil diharapkan dapat memperkuat identitas nasional serta menghindari dominasi satu suara dalam narasi sejarah.
-
Isu Politik-Hukum Terkini: Polemik RUU KUHAP dan Kasus Pemerasan TKA
Jakarta, Beritasatu.com – Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, sejumlah isu politik dan hukum terkini menyita perhatian publik.
Mulai dari polemik revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), hingga kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang kini masih terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isu politik dan hukum lainnya yang juga menjadi sorotan, yakni klarifikasi Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait hari kebudayaan, serta Presiden Prabowo yang akan meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).
5 Isu Politik-Hukum Terkini
Berikut adalah rangkuman lima isu politik dan hukum terkini sejak Kamis (17/7/2025) hingga Jumat (18/7/2025) pagi:
1. DPR Bantah Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Tertutup
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU KUHAP tidak dilakukan secara tertutup. Ia menyatakan pihaknya telah mengunggah draf revisi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke situs resmi DPR sejak awal pembahasan.
“Bahkan pada 10 Juli 2025, hasil panja juga sudah kita unggah,” tegasnya.
Habiburokhman juga menolak keras tudingan bahwa DPR bertindak ugal-ugalan, bahkan menyebut justru para pengkritik yang memberi komentar tanpa dasar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan gangguan akses terhadap dokumen publik di situs DPR disebabkan oleh serangan siber, tetapi langkah pengamanan telah diambil.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan lembaganya tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHAP. Padahal, KPK menemukan 17 poin bermasalah yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
“Beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP tidak sinkron dengan hukum yang berlaku dan bisa menghambat kinerja KPK,” jelas Setyo.
KPK mendesak proses penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan lembaga penegak hukum, LSM, dan publik. Hal ini penting mengingat RUU ini akan menjadi fondasi hukum acara pidana jangka panjang.
3. Fadli Zon Klarifikasi Hari Kebudayaan, Bukan untuk Ulang Tahun Prabowo
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membantah anggapan bahwa penetapan hari kebudayaan nasional pada 17 Oktober terkait dengan ulang tahun Presiden Prabowo.
“Itu hanya kebetulan. 17 Oktober dipilih karena hari lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Menurut Fadli, penetapan hari tersebut merupakan aspirasi dari komunitas budaya sejak awal 2025, dan diputuskan secara kolektif bersama para pemangku kepentingan kebudayaan.
4. Presiden Prabowo Siap Luncurkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI
Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran tema dan logo hari ulang tahun ke-80 RI yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Perayaan akan tetap digelar di Jakarta karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum selesai,” kata Wakil Menteri Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro.
Meski upacara kenegaraan digelar di Jakarta, otoritas IKN tetap akan menyelenggarakan peringatan secara mandiri.
5. Kasus Pemerasan TKA Kemenaker, KPK Sita 26 Tanah dan 13 Kendaraan
KPK menyita 26 bidang tanah dan 13 kendaraan dari tersangka kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker. Nilai total korupsi mencapai Rp 53,7 miliar sejak 2019.
“Aset yang disita tersebar di Jakarta, Bekasi, Depok, Cianjur, hingga Karanganyar,” kata Setyo Budiyanto.
Empat pejabat tinggi Kemenaker resmi ditahan oleh KPK, termasuk mantan dirjen Binapenta dan sejumlah direktur di Ditjen PPTKA. Skema gratifikasi ini bahkan melibatkan 85 pegawai, sehingga menunjukkan praktik korupsi yang sistemik dan meluas.
-
Hari Kebudayaan 17 Oktober Bertepatan dengan Ultah Prabowo, Fadli Zon: Kebetulan Saja
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menegaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober tidak ada sangkut pautnya dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
Dia menceritakan, Tim Garuda 9 Plus yang terdiri dari beberapa maestro ketoprak dan tradisi ini mengusulkan tanggal itu karena bertepatan dengan hari lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Tidak ada [kaitannya dengan Prabowo]. Kebetulan saja sama, hari lahir saya kan hari lahir Pancasila 1 Juni, tidak ada hubungannya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Bahkan, ujarnya, Prabowo sama sekali belum memberikan reaksi penetapan Hari Kebudayaan itu karena sampai saat ini Prabowo belum tahu-menahu soal hal tersebut.
Untuk itu, politisi Gerindra ini mengaku belum pernah membicarakan langsung dengan Prabowo soal penetapan Hari Kebudayaan, karena tak ada kaitannya dengan Prabowo itu sendiri.
“Pak Prabowo belum tahu. Ini kan Hari Kebudayaan ini soal Bhinneka Tunggal ini. Jadi saya juga belum lapor sama beliau ya karena kan ini masalah biasa lah ya,” sebutnya.
Tak hanya dengan Prabowo, Fadli Zon juga mengaku bila soal aspirasi atau usulan seperti ini pihaknya tidak perlu berkonsultasi dengan DPR RI. Ini karena Kementerian Kebudayaan adalah eksekutif dan DPR tugasnya melakukan supervisi bilamana eksekutif keliru.
“Nah di situlah diawasi kalau tidak ada yang keliru, kecuali ada hal-hal yang luar biasa keberatan, tapi kan ada alasan yang kuat,” ujarnya.
-
Tuai Kritikan, Hari Kebudayaan yang Ditetapkan Fadli Zon Bertepatan Tanggal Lahir Prabowo
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikan tajam publik kini mengarah ke Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Pasalnya, politisi Gerindra ini telah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional yang diketahui bertepatan dengan tanggal lahir Prabowo.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani pada 7 Juli 2025.
Salah satu yang mengkritik keras adalah Seniman Butet Kartaredjasa. Dia mengatakan, pemilihan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional seperti menjilat kekuasaan.
Menurut Butet, keputusan tersebut hanya menimbulkan banyak spekulasi negatif di masyarakat. “Sama sekali itu tidak ada urgensinya, kecuali menjadi objek untuk sarana menjilat. Itu saja,” kata dia, melansir Tempo.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Fadli Zon memberikan penjelasan terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober, yang menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan, apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).
Puan menekankan, pentingnya transparansi dalam penetapan kebijakan kebudayaan yang bersifat universal dan mewakili seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan, kebudayaan tidak boleh dijadikan simbol eksklusif oleh kelompok atau kepentingan tertentu.