Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa

    Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa

    Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
    MY Esti Wijayanti
    , menyerahkan keputusan pemerintah yang menetapkan 17 Oktober sebagai
    Hari Kebudayaan Nasional
    Indonesia (HKNI).
    Selama pemerintah sudah berdiskusi dengan para
    budayawan
    , ia tidak keberatan.
    “Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan,
    gimana
    ? Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan,” kata MY Esti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025).
    MY Esti mendapat informasi bahwa pemerintah memang sudah berdiskusi dengan para budayawan.
    Di sisi lain, perihal keputusan ini belum dibahas di Komisi X DPR RI.
    “Belum, belum. Belum ada diskusi (bersama Komisi X),” tuturnya.
    Diketahui, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai HKN.
    Fadli Zon mengatakan, penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
    “Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951,” ujar Fadli kepada
    Kompas.com
    .

    Fadli Zon memaparkan, PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
    “Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman,” ujar dia.
    “PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia,” sambung Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Kebudayaan 17 Oktober Bertepatan Ultah Prabowo, PDIP: Jangan Disimplifikasikan

    Hari Kebudayaan 17 Oktober Bertepatan Ultah Prabowo, PDIP: Jangan Disimplifikasikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menyambut baik dan mengapresiasi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menetapkan Hari Kebudayaan jatuh setiap 17 Oktober, yang juga ternyata bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah tidak hanya terbatas pada persoalan politik dan ekonomi saja, tetapi juga melihat bahwa fondasi kebudayaan juga penting.

    Lebih lanjut, dia juga merasa seharusnya penetapan Hari Kebudayaan jangan disimplifikasi atau disederhanakan dengan hari lahirnya Prabowo. 

    “Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya, kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti Hari Kebudayaan. Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, tidak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogikan dengan hari kelahirannya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Politisi PDIP ini berpandangan bahwa menetapkan Hari Kebudayaan nasional sama artinya dengan menempatkan kebanggaan bangsa. Bahkan, dia menyebut misalnya saja lagu Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, dan Maju Tak Gentar mampu menyatukan semangat untuk merdeka.

    “Peradaban bangsa ini adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan sebagai value, core value, pembangunan nation and character bangsa kita. Bangsa yang besar karena faktor keyakinan budayanya itu menjadi value bangsa,” ucapnya.

    Dengan demikian, Aria berharap dengan adanya Hari Kebudayaan ini dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih bangga dengan berbagai peradaban yang dilahirkan oleh para leluhur dan tokoh-tokoh sebelumnya.

    “Dan itu mampu memproteksi budaya-budaya Barat, budaya-budaya Arab, budaya-budaya luar yang akan menjadikan bangsa ini tidak berkarakter dan tidak bangga dengan dirinya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan Hari Kebudayaan jatuh pada 17 Oktober. Ketetapan itu tertuang dalam surat keputusan menteri (kepmen) yang diterbitkan oleh Fadli pekan lalu.  

    Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No.162/M/2025 yang tersebar di sejumlah media, perayaan hari baru secara nasional itu ditetapkan berdasarkan 11 payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres) serta peraturan menteri.  

    Kepmen No.162/M/2025 itu memuat tiga butir keputusan dari Fadli Zon sebagai menteri. “Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan,” demikian dikutip Bisnis dari butir kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) itu. 

    Adapun 17 Oktober diketahui merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir pada 17 Oktober 1951. Kini Prabowo juga diketahui merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di mana Fadli Zon menjabat sebagi Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Pembina.  

    Selain jabatan politik, Fadli Zon juga tercatat sering mendampingi Prabowo baik dalam momen formal maupun non-formal.

  • Fadli Zon Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional Jatuh pada 17 Oktober, Sama Seperti Ultah Prabowo

    Fadli Zon Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional Jatuh pada 17 Oktober, Sama Seperti Ultah Prabowo

    Fadli Zon Tetapkan Hari Kebudayaan Nasional Jatuh pada 17 Oktober, Sama Seperti Ultah Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai
    Hari Kebudayaan Nasional
    (HKN), yang mana sama seperti tanggal ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
    Fadli Zon mengatakan, penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
    “Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951,” ujar Fadli, kepada Kompas.com, Senin (14/7/2025).
    Fadli Zon memaparkan, PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu
    Garuda Pancasila
    , dengan semboyan
    Bhinneka Tunggal Ika
    sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
    “Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman,” ujar dia.
    “PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia,” sambung Fadli Zon.
    Berikut tujuan penetapan Hari Kebudayaan Nasional:
    1. Penguatan Identitas Nasional – Lambang Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan pada 17 Oktober 1951 adalah simbol pemersatu bangsa. Penetapan HKN diharapkan dapat mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya menjaga identitas kebangsaan.
    2. Pelestarian Kebudayaan – Sebagai momentum untuk mendorong upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan.
    3. Pendidikan dan Kebanggaan Budaya – Mendorong generasi muda untuk memahami akar budaya Indonesia dan menjadikannya sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan global.
    Maka dari itu, Fadli melihat 17 Oktober sebagai momen penting dalam perjalanan Indonesia.
    “17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa,” kata Fadli.
    Fadli mengatakan, dengan ditetapkannya HKN, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman publik tentang nilai-nilai kebudayaan nasional.
    Selain itu, memperkuat peran kebudayaan dalam memajukan peradaban bangsa, serta menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan karakter dan kesejahteraan masyarakat.
    Fadli Zon pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama memaknai Hari Kebudayaan Nasional sebagai bagian dari upaya kolektif membangun Indonesia yang beradab dan berbudaya.
    Sementara itu, Fadli mengungkapkan usulan ini awalnya datang dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta yang terdiri dari para maestro tradisi dan kontemporer.
    Mereka melakukan kajian sejak Januari 2025 dan disampaikan ke Kementerian Kebudayaan setelah beberapa kali diskusi mendalam.
    Berikut sejumlah pertimbangan penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan:
    1. Secara historis, tanggal 17 Oktober memiliki makna yang kuat dalam sejarah Kebudayaan Indonesia.
    Pada 17 Oktober 1951, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang Garuda Pancasila melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani Presiden Sukarno tentang Lambang Negara Garuda Pancasila yang di dalamnya mengandung simbolisasi hari kemerdekaan, dasar negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
    2. Dalam Penjelasan PP Nomor 66 Tahun 1951 Pasal 5, tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, disebutkan bahwa perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: “bhinna” (berbeda) dan “ika” (satu): berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, suku, bahasa, dan agama yang berbeda.
    3. Semangat mempersatukan bangsa Indonesia sebagaimana makna pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai muncul sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Sidang BPUPKI/PPKI 1945.
    Pada sidang BPUPKI, M Yamin, Bung Karno, dan I Bagus Sugriwa menemukan kalimat di Kitab Sutasoma “Bhinneka Tunggal Ika. Tan Hana Dharma Mangrowa” yang memiliki arti “Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.”
    Semboyan ini menekankan persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan ras di Indonesia yang selanjutnya menjadi simbol bahwa budaya adalah perekat keberagaman di Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan sehingga menjadi fondasi bagi kerukunan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan, Bertepatan Hari Ulang Tahun Prabowo

    Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan, Bertepatan Hari Ulang Tahun Prabowo

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan Fadli Zon dikabarkan telah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Tanggal tersebut ternyata bertepatan dengan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Keputusan itu tertuang dalam salinan dokumen Keputusan Menteri Kebudayaan No.162/M/2025 tentang Hari Kebudayaan, yang tersebar di media sosial. Dokumen dengan tiga halaman itu ditandatangani oleh Fadli Zon pada 7 Juli 2025. 

    “Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan,” demikian bunyi butir kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) itu, dikutip Bisnis dari akun Instagram @bukusenirupa, Minggu (13/7/2025). 

    Meski demikian, melalui Kepmen tersebut, Fadli tidak menetapkan hari perayaan baru tersebut sebagai libur nasional. Kepmen tersebut juga berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    Dengan demikian, Hari Kebudayaan Nasional nantinya akan dirayakan pada 17 Oktober 2025 mendatang. 

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi butir ketiga surat tersebut. 

    Bisnis sudah mencoba untuk mendapatkan salinan resmi Kepmen tersebut melalui situs resmi JDIH Kementerian Kebudayaan, maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (sebelum dipecah pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). 

    Namun, dokumen itu belum ditemukan. Dokumen itu juga belum diunggah maupun dipublikasikan resmi oleh Kementerian Kebudayaan secara resmi melalui kanal informasinya. 

    Upaya konfirmasi juga telah dilakukan ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, namun belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat. 

    Adapun, 17 Oktober diketahui merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir pada 17 Oktober 1951. Kini dia berumur 74 tahun. 

    Prabowo juga diketahui merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di mana Fadli Zon menjabat sebagi Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Pembina. 

  • Fadli Zon Kunjungi Museum Nasional Tiongkok, Serahkan Keris sebagai Simbol Diplomasi Budaya – Page 3

    Fadli Zon Kunjungi Museum Nasional Tiongkok, Serahkan Keris sebagai Simbol Diplomasi Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, melakukan kunjungan ke Museum Nasional Tiongkok (National Museum of China/NMC) di Beijing. Kunjungan ini dalam rangka mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Tiongkok.

    Kunjungan ini diawali dengan pertemuan dengan Wakil Direktur Museum Nasional Tiongkok, Chang Weiming, serta penyerahan simbolik keris, warisan budaya Indonesia yang telah diinskripsi UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 25 November 2005.

    Dalam pertemuan ini, Menteri Fadli Zon menegaskan pentingnya diplomasi budaya dalam membangun hubungan antarbangsa.

    “Penyerahan keris ini adalah jembatan persahabatan antara dua peradaban besar dan tua di dunia yakni Tiongkok dan Indonesia,” ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima pada Minggu (13/7/2025).

    Museum Nasional Tiongkok menyimpan lebih dari 1,4 juta koleksi, mencakup artefak kuno dan modern, keramik, manuskrip, dan berbagai karya seni klasik. Di antaranya, terdapat lebih dari 815.000 artefak budaya kuno, 340.000 artefak budaya modern, dan hampir 6.000 benda budaya Tingkat Satu (Grade One cultural relics).

    Museum ini dikenal dengan pameran permanennya seperti “Ancient China”, “The Road of Rejuvenation”, dan “The Road of Rejuvenation: New Era”, yang menampilkan sejarah panjang peradaban Tiongkok dari zaman prasejarah hingga era modern.

    Koleksi museum mencakup berbagai dinasti penting seperti Shang, Zhou, Qin, Han, Tang, hingga Qing, serta menampilkan kekayaan warisan budaya Tiongkok seperti perunggu kuno, keramik, batu giok, tekstil, dan lainnya.

  • Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    –
    Komisi X DPR RI
    memastikan akan terlibat langsung dalam proses uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah dimulai pada 20 Juli 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI
    Lalu Hadrian
    Irfani menjelaskan bahwa keterlibatan parlemen diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan inklusif.
    “Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
    Menurut dia, uji publik merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap narasi sejarah yang disusun.
    Dia juga mengingatkan pentingnya memeriksa narasi sejarah agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan bias wilayah.
    “Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ,” kata Lalu Hadrian.
    “Kita cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Lalu Hadrian menyampaikan keberatan Komisi X terhadap penggunaan istilah “
    penulisan ulang sejarah
    ” oleh pemerintah.
    Politikus PKB itu menilai bahwa diksi tersebut mengesankan adanya bagian-bagian sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.
    “Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Karena kalau penulisan ulang berarti ada potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan,” kata Lalu Hadrian.
    Dia pun mengusulkan agar penulisan itu lebih tepat disebut sebagai “
    pemutakhiran sejarah
    ”, yakni upaya menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman serta bukti dan fakta baru yang muncul.
    “Kami berpandangan, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, pemutakhiran sejarah Indonesia. Itu usulan kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu Hadrian.
    “Jadi yang belum masuk ya tentu, ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk, ya itu dimasukkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bakal melakukan uji publik penulisan sejarah ulang pada Juli ini.
    Ia menyatakan, rencana penulisannya bakal tetap berlanjut meski terjadi banyak penolakan.
    “Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” kata Fadli Zon usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
    Ia menuturkan, uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
    Uji publik lanjutnya, bakal melibatkan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
    “Ya pastilah, arkeolog (juga). Semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” ucap Fadli.
    Ia lantas menyampaikan, revisi penulisan sejarah bisa saja dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.
    Targetnya, kata Fadli, penulisan sejarah ini bakal selesai sebulan setelah uji publik, atau pada bulan Agustus 2025.
    “Ya itu target kan. Itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien,” tutur Fadli.
    Lebih lanjut ia menyatakan, uji publik memang sudah ia rencanakan sejak awal, alih-alih karena adanya desakan masyarakat.
    Fadli ingin sejarah ulang ditulis secara transparan. Ia lantas meminta semua pihak tidak cepat-cepat menghakimi penulisan sejarah yang belum selesai.
    Terlebih, sejarah ulang ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
    “Anda wartawan nih, nulis, baru nulis judul terus langsung mau uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen baru diuji. Bisa tahu, gitu, loh. Jangan baru judul langsung mau diuji,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocah "Aura Farming" Pacu Jalur Diundang Menteri Pariwisata, Dapat Bingkisan Regional 12 Juli 2025

    Bocah "Aura Farming" Pacu Jalur Diundang Menteri Pariwisata, Dapat Bingkisan Regional 12 Juli 2025

    Bocah “Aura Farming” Pacu Jalur Diundang Menteri Pariwisata, Dapat Bingkisan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com –
    Bocah viral ”
    aura farming
    ”
    Pacu Jalur
    Kuantan Singingi (Kuansing),
    Riau
    , Rayyan Arkan Dikha (11), banyak mendapat undangan dari berbagai pihak.
    Beberapa hari lalu, Rayyan diundang oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
    Fadli Zon memberikan bantuan beasiswa Rp 20 juta. Angkanya sama seperti bantuan pendidikan yang diberikan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.
    Namun, berbeda ketika Rayyan diundang oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
    Rayyan tidak diberi biaya pendidikan dan pembinaan. Hanya diberi bingkisan berisi baju dan botol minum.

    Hal dibenarkan ibu Rayyan, Rani saat dihubungi Kompas.com.
    “Alhamdulillah, kemarin Rayyan diundang sama Menteri Pariwisata. Waktu itu dikasih bingkisan, isinya ada baju dan tempat minum,” akui Rani.
    Kendati demikian, Rani mengaku tetap senang dan bersyukur telah berkesempatan bertemu Menteri Pariwisata.
    “Kita harap Pacu Jalur terus dikenal luas dan mendunia,” tambah Rani.
    Diketahui, Pacu Jalur Kuansing dikenal dunia setelah viral “aura farming” tarian bocah di ujung haluan jalur, yang disebut Togak Luan.
    Tarian itu banyak diparodikan warga di berbagai negara, yang membuat Pacu Jalur, tradisi Melayu Riau menjadi mendunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Serukan Perdamaian Dunia Di Forum Inter-Civilisation Exchanges and Mutual Learning 

    Kemenbud Serukan Perdamaian Dunia Di Forum Inter-Civilisation Exchanges and Mutual Learning 

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon tampil sebagai pembicara kunci di Forum Inter-Civilisation Exchanges and Mutual Learning yang digelar Pemerintah Tiongkok melalui Global Civilisation Initiative (GCI)., Jumat, 11 Juli. Forum ini jadi ruang penting memperkuat kolaborasi budaya lintas negara demi masa depan yang lebih damai dan adil.

    Dalam pidatonya, Menbud menegaskan dialog antarperadaban bukan sekadar wacana. “Dialog ini jembatan yang menyatukan bangsa. Lewat pertukaran pengetahuan, kita bisa merajut perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran bersama,” ujar Menbud Fadli Zon seperti dikutip Jumat, 11 Juli.

    Acara ini dihadiri para pemimpin negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tema besar forum, Safeguarding the Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development, menekankan pentingnya menjaga keragaman budaya sebagai fondasi perdamaian global.

    Fadli mengapresiasi prakarsa Presiden Xi Jinping, sekaligus menegaskan dukungan Indonesia pada GCI. Ia menyinggung kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Tiongkok pada 2024 yang memperkuat kerja sama strategis kedua negara.

    “Indonesia rumah keberagaman luar biasa. Ada lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan 2.213 warisan budaya takbenda (WBTB) yang telah terdata secara nasional dan lebih dari 50,000 WBTB potensial,” kata Fadli. Ia juga menggarisbawahi posisi penting Indonesia dalam sejarah manusia dengan penemuan Homo erectus dan Homo floresiensis di situs-situs arkeologi seperti Sangiran, Trinil, Ngandong, dan lukisan purba di Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, keberagaman bukan beban, melainkan kekuatan bangsa. “Bhinneka Tunggal Ika jadi pilar persatuan. Keberagaman kita ajarkan toleransi dan solidaritas,” tegasnya.

    Fadli juga menyinggung tragedi Gaza yang menurutnya bukan hanya krisis geopolitik, tapi genosida peradaban. “Gaza adalah bencana budaya. Dunia tak boleh diam. Kita harus melawan standar ganda dalam perjuangan Palestina,” serunya.

    Ia menegaskan Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

    Mengutip pidato Presiden Sukarno di Konferensi Asia Afrika 1955, Fadli mengingatkan pentingnya pengertian bersama dan kerja sama adil antarbangsa. Ia mendorong penguatan kerja sama Selatan-Selatan agar negara berkembang tak lagi tertinggal.

    “Melalui dialog, penghargaan terhadap budaya, dan upaya menegakkan keadilan global, kita bisa membangun masa depan yang damai, inklusif, dan berkeadilan,” tutup Fadli Zon.

  • Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan akan memulai proses uji publik dari penulisan ulang buku sejarah pada 20 Juli.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan uji publik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

    “Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

    Fadli mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

    Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti.

    Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “[Saat uji publik] DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” kata dia.

    Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah, di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.

    DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

  • Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan peluncuran program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Belajar Bersama Maestro (BBM) tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan budaya dan seni.

    “Program GSMS dan BBM merupakan langkah konkret menghadirkan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus edukasi seni bagi generasi muda. Melalui kehadiran para seniman dan maestro langsung ke lingkungan pendidikan, kita sedang menanamkan nilai-nilai luhur budaya secara nyata dan menyenangkan,” kata Hetifah di Jakarta, Rabu.

    Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang turut hadir dan meresmikan peluncuran, serta kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, atas konsistensinya mendorong pelestarian budaya lewat pendekatan pendidikan.

    “Kolaborasi antara dunia seni dan dunia pendidikan ini bukan sekadar program tahunan, tapi sebuah gerakan strategis untuk membentuk generasi yang kreatif, berkarakter, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujar legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

    Lebih lanjut, Hetifah mendorong agar pelaksanaan GSMS dan BBM dapat diperluas dan dilakukan secara masif, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, yang kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sebagai kawasan yang akan menjadi etalase budaya Indonesia, Kalimantan Timur harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program kebudayaan. Saya berharap GSMS dan BBM bisa menyentuh lebih banyak sekolah, sanggar, dan komunitas budaya di wilayah ini,” tegasnya.

    Hetifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas seniman, dan dunia pendidikan agar program ini berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat.

    “Investasi budaya adalah investasi masa depan. Anak-anak yang mengenal dan mencintai budayanya sejak dini akan tumbuh menjadi warga bangsa yang percaya diri, inklusif, dan kreatif,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.