Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Rakernas SNKI Ke-2, Menbud Tekankan Pentingnya Majukan Budaya Keris

    Rakernas SNKI Ke-2, Menbud Tekankan Pentingnya Majukan Budaya Keris

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) di Ruang Graha Diktisaintek, Gedung D, Kompleks Kemendikbudristek.

    Dalam sambutannya, Fadli mengapresiasi atas kehadiran para pengurus SNKI dari berbagai wilayah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat kembali arah dan strategi organisasi dalam memajukan budaya keris.

    Fadli yang juga Ketua Umum SNKI menyampaikan dalam hampir tiga tahun masa kepengurusan periode 2022-2027, berbagai bidang dalam SNKI telah melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak. Namun, ia menilai Rakernas menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi, mendiskusikan capaian, serta menyusun langkah strategis ke depan.

    “Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil dan dampak serta kelemahan dan kelebihan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai dasar menggulirkan dan merancang program-program berikutnya,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

    Sejak berdiri pada tahun 2006, SNKI telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 200 paguyuban anggota. Keanggotaan yang dulunya terkonsentrasi di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok kini telah meluas hingga Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan akan bertambah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

    Perkembangan ini, menurut Fadli, menunjukkan SNKI memerlukan penanganan yang lebih serius dan perencanaan kegiatan yang strategis agar pertumbuhannya dapat dikelola dengan baik.

    Selain itu, Menbud Fadli mengajak para pengurus untuk memberdayakan koordinator wilayah dan seluruh anggota SNKI agar terus aktif menyelenggarakan kegiatan secara berkesinambungan. SNKI pusat juga diharapkan terus merancang dan menjalankan program-program strategis yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat umum.

    Lebih lanjut, Fadli menyampaikan pemerintah telah membuka ruang dukungan yang luas terhadap kegiatan kebudayaan melalui Dana Indonesiana, yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas perkerisan.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menekankan pentingnya memanfaatkan Hari Keris Nasional, yang jatuh pada 19 April, sebagai momentum menggaungkan pemajuan budaya keris di Indonesia. Ia pun mengusulkan agar SNKI mulai merancang penyelenggaraan forum internasional, seperti Internasional Keris Summit, Internasional Keris Expo, hingga International Contemporary Keris Festival.

    “Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak besar dalam membangun ekosistem budaya keris yang kuat dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin,” ujarnya.

    Fadli mengatakan keris merupakan warisan budaya takbenda yang telah diakui UNESCO dan harus terus dilestarikan serta diperkenalkan ke dunia. “

    Keris adalah ekspresi budaya asli Indonesia yang telah berkembang dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Amerika Latin,” ujarnya.

    Terkait penguatan sumber daya manusia, Fadli menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan BNSP dalam mengembangkan skema sertifikasi kompetensi di bidang perkerisan. Sertifikasi ini penting untuk pengakuan profesionalisme di dalam dan luar negeri.

    Menutup sambutannya, Fadli mendorong SNKI untuk terus mewujudkan berbagai program strategis lainnya, seperti penganugerahan untuk insan perkerisan yang berjasa, pembangunan basis data artefak dan profesi di bidang perkerisan. Kemudian, penyusunan kode etik perkerisan, pelaksanaan sertifikasi profesi melalui LSP Keris, serta penguatan diplomasi budaya di kancah internasional.

    Fadli juga mengajak seluruh pengurus dan anggota SNKI untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membesarkan organisasi ini agar senantiasa berkiprah dalam memajukan budaya keris Indonesia.

    Sebagai informasi, Rakernas yang dilaksanakan hari ini merupakan yang kedua sejak SNKI berdiri, setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung pada 24 Februari 2023.Rakernas kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi SNKI.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina SNKI; Basuki Teguh Yuwono, Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya sekaligus Sekretaris Jenderal SNKI, dan Wakil Ketua Umum I SNKI, Andi Thaswin Abdullah, serta para pengurus SNKI dari seluruh Indonesia.

    Dari jajaran Kementerian Kebudayaan, turut mendampingi Fadil, antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Anissa Rengganis dan Direktur Diplomasi Kebudayaan, Raden Usman Effendi.

    Dalam kesempatan ini, 14 orang termasuk Menteri Kebudayaan menerima Sertifikat Kompetensi Kurator Keris yang diberikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Syamsi Hari. Penerima sertifikat tersebut, antara lain Andi Thaswin (Bugis Makassar), Basuki Teguh Yuwono (Besalen Brojobuwono), Agus Triatmojo (Keraton Surakarta Hadiningrat), M. Bakrin (Bali), Harjo Herlambang (Besalen Condro Aji), Andi Budi Sulistijanto (Universitas Ciputra), Roni Wardhana (Master Asesor), Ilham Triadi (Banyuwangi), Santosa Adiwibowo (Semarang), Gus Bayu Pamungkas (Besalen Brojo Wijoyo Madiun), Heru Yuwono (Asesor), Helmy (Museum Helmi Art Sumenep), dan Bening Tri Suwasono (Kaprodi Keris ISI Surakarta).

    (akd/akd)

  • Buku Sejarah Indonesia Bakal Dirilis di Momen HUT ke-80 RI

    Buku Sejarah Indonesia Bakal Dirilis di Momen HUT ke-80 RI

    JAKARTA – Buku sejarah bukan sekadar rangkaian kronologi masa lalu, tetapi juga cerminan cara suatu bangsa memahami dirinya. Di tengah perubahan zaman dan temuan baru, sejarah perlu terus diperbarui agar tetap relevan dan mencerminkan identitas sejati bangsa.

    Oleh karena itu, revisi terhadap buku sejarah nasional Indonesia menjadi langkah penting untuk menyusun kembali narasi kebangsaan dari perspektif yang lebih utuh dan berimbang bukan dari sudut pandang kolonial.

    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, menyampaikan bahwa buku sejarah Indonesia versi terbaru dijadwalkan akan diluncurkan sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Peluncurannya akan bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Saat itu, kita akan memiliki buku sejarah nasional Indonesia yang telah diperbarui,” ungkap Restu saat ditemui di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, seperti dikutip ANTARA.

    Meski belum menyebutkan tanggal pasti peluncuran, Restu menjelaskan bahwa naskah buku tersebut kini tengah dalam tahap penelaahan dan penyuntingan akhir. Sebelumnya, naskah tersebut telah melalui uji publik di empat kota, yakni di Universitas Indonesia (Depok), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Makassar.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan pentingnya keterlibatan para ahli dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional ini. Menurutnya, proses ini harus dijalankan oleh sejarawan berkompeten agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    “Kita tidak bisa menyerahkan penulisan sejarah nasional kepada orang yang bukan ahlinya,” tegas Fadli.

    Fadli juga menyampaikan bahwa buku sejarah ini tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh detail perjalanan bangsa, melainkan menyajikan garis besar atau inti utama sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku. “Kalau mau memuat semuanya, mungkin butuh 100 jilid,” ujarnya sambil tersenyum.

    Dalam proyek besar ini, Kementerian Kebudayaan menggandeng 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Penulisan ulang ini bertujuan menyajikan sejarah dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, bukan dari narasi penjajahan.

    Fadli menambahkan, banyak temuan baru yang perlu dimasukkan ke dalam buku sejarah terbaru ini, seperti lukisan purba berusia 51.200 tahun yang ditemukan pada 2003. Temuan seperti ini menegaskan bahwa sejarah Indonesia terus berkembang dan perlu selalu diperbarui agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan.

    Ia juga memastikan bahwa penulisan sejarah ini dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap perdebatan ilmiah. Tidak ada upaya menutup-nutupi fakta sejarah, karena sejarah yang sehat justru terbentuk dari ruang dialog yang terbuka.

    Buku ini, lanjut Fadli, tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan bangsa, tetapi juga alat reflektif untuk memperkuat kesadaran kolektif dan solidaritas antar generasi. Penulisan ulang ini diharapkan dapat menegaskan kembali arah perjuangan dan cita-cita bangsa sebagaimana diwariskan oleh para pendiri negara.

  • Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia masih berjalan sesuai rencana meski peluncuran finalnya mundur dari target semula sekitar 17 Agustus.

    “Waktu itu memang kita sampaikan sebagai ancer-ancer di dalam. Tapi sekarang kita masih dalam proses reading dan editing setelah uji publik selesai. Jadi ini memang bagian dari tahapan yang kami jalani,” kata Fadli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proses penyempurnaan buku sejarah ini tidak serta-merta cepat karena memerlukan kehati-hatian dan pelibatan banyak pihak.

    “Target kita mungkin akan ada beberapa kali lagi proses untuk membahas masukan-masukan. Tapi sejauh ini on the right track,” ujarnya.

    Meski peluncuran tidak dilakukan pada momen HUT ke-80 RI seperti sempat diwacanakan, Fadli menyebut pihaknya tetap menargetkan buku tersebut rampung dan dirilis dalam tahun ini.

    Sejauh ini, uji publik sudah dilakukan di beberapa kota dan kampus besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

    “Di UI itu di FIB, saya yang buka. Kita berharap sebenarnya ada debat, tapi memang tidak terlalu banyak debat,” ujarnya.

    Peserta uji publik terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, komunitas, hingga tokoh masyarakat.

    Setelah rangkaian uji publik, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan dengan proses diskusi dan pembacaan mendalam (reading) oleh para sejarawan dan editor, termasuk melibatkan tokoh senior seperti Prof. Taufik Abdullah yang turut hadir memberi masukan.

    Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi publik, dan tak keberatan jika ada pihak yang ingin menggelar acara untuk membahas hasil penyusunan sejarah tersebut.

    “Bisa xaja [diskusi], tidak usah acara besar. Siapa yang mau undang, kita datangin. Tidak ada yang kita rahasiakan. Kita justru ingin ada diskusi, ada discourse. Jangan sendiri-sendiri, di luar atau di belakang. Kita maunya di depan,” tegas Fadli Zon.

  • Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

    Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Bendera itu berwarna hitam. Tengkorak tersenyum di tengah, mengenakan topi jerami. Dikenal sebagai Jolly Roger, lambang bajak laut Monkey D. Luffy karakter fiksi dalam serial anime One Piece yang belakangan justru lebih banyak berkibar di kampung-kampung menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI. 

    Di media sosial, potret pengibaran bendera One Piece berdampingan dengan Merah Putih tersebar masif. Di sejumlah tempat, justru Jolly Roger berdiri sendiri, menggantikan posisi yang biasanya ditempati bendera negara.

    Bahkan logo HUT ke-80 RI turut disulap menggunakan canting dan tengkorak agar menyerupai karakter 2 dimensi yang sedang ramai dibahas warga itu. Gelombang ini bukan hanya kreativitas komunitas, melainkan gejala sosial yang merefleksikan ekspresi generasi baru terhadap simbol negara, identitas, dan kebebasan berpendapat.

    Alih-alih menyulut amarah, Presiden Prabowo Subianto ternyata merespons dengan nada lembut dan terbuka. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditanyakan bagaimana jawaban orang nomor satu di Indonesia itu dalam menanggapi isu ini.

    “Kalau sebagai bentuk ekspresi [bendera One Piece], it’s okay. Tapi jangan dipertentangkan dengan Merah Putih. Kita ini anak bangsa, dan Merah Putih itu satu-satunya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025)

    Bendera Simbol Budaya Pop dan Sakralitas Negara

    Munculnya bendera One Piece di ruang publik menandai era baru relasi antara rakyat dan simbol. Dalam satu sisi, bendera bajak laut itu adalah bentuk kebudayaan pop atau luapan kegemaran terhadap karakter fiksi yang melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, loyalitas antarkawan (nakama), dan perjuangan meraih mimpi besar.

    Di sisi lain, peringatan kemerdekaan Indonesia adalah ruang yang sangat sakral. Simbol seperti Merah Putih tidak hanya berdiri sebagai representasi negara, tetapi juga menjadi titik kumpul kolektif sejarah, penderitaan, dan harapan.

    Mensesneg menegaskan bahwa ruang ekspresi tetap dihormati. Namun garis batasnya adalah jangan membenturkan bendera komunitas dengan simbol negara. Tidak ada larangan mengibarkan Jolly Roger, selama Merah Putih tetap dihormati sebagai satu-satunya bendera nasional.

    Sikap Presiden Prabowo Subianto dinilai banyak pihak sebagai representasi dari pendekatan kepemimpinan yang lebih lunak dalam menghadapi ekspresi publik. Mantan jenderal yang dikenal nasionalis garis keras itu memilih untuk tidak mempermasalahkan simbol One Piece, selama nilai-nilai nasionalisme tetap terjaga.

    Di lapangan, kata Prasetyo Hadi, tidak ada instruksi razia, sweeping, atau pelarangan. Isu-isu tentang TNI atau Polri yang akan menindak warga ternyata hanyalah spekulasi.

    Pemerintah justru mendorong aparat sipil seperti RT/RW, Babinsa, hingga kepala daerah untuk menyemarakkan HUT RI dengan kreativitas—mulai dari lomba kampung, pawai budaya, hingga dekorasi bertema nasionalisme.

    Gelombang One Piece bukan hanya urusan anak muda dan komunitas pecinta anime. Dia kini masuk ke ranah politik simbolik. Dalam analisis media sosial oleh Drone Emprit, tercatat lebih dari 112.000 unggahan di X (Twitter), TikTok, dan Instagram dengan tagar seperti #BenderaOnePiece, #MerahPutihSelamanya, dan #NakamaNasionalis hanya dalam kurun 3–5 Agustus 2025.

    Fenomena bendera One Piece adalah potret zaman: ketika budaya pop bertemu politik simbolik, dan ketika ekspresi komunitas menembus ruang-ruang formal kenegaraan.

    Penggunaan simbol budaya populer sebagai alat kritik bukanlah hal baru. Dari poster Che Guevara hingga topeng Guy Fawkes (Anonymous), dunia telah melihat bagaimana simbol-simbol hiburan diubah menjadi alat politik. Kini, bendera bajak laut One Piece bergabung dalam daftar itu, di tengah konteks sosial Indonesia yang sedang mengalami dinamika hukum dan demokrasi.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai fenomena ini mencerminkan kekecewaan diam-diam dari masyarakat yang merasa ruang demokrasi menyempit. Saat ekspresi verbal dibatasi, dia mengatakan simbol visual menjadi senjata utama.

    Pemerintah tentu memiliki alasan untuk menjaga wibawa simbol negara. Alih-alih hanya menekan atau menghapus ekspresi semacam ini, dia menilai perlu ada ruang dialog dan refleksi mengapa masyarakat lebih memilih bendera bajak laut ketimbang Merah Putih? Apa yang sedang ingin mereka sampaikan?

    Ray menjelaskan bahwa bendera One Piece, yang menggambarkan tengkorak dengan topi jerami, telah ditafsirkan secara lebih luas oleh masyarakat sebagai simbol perlawanan terhadap situasi yang dianggap tidak adil, korup, dan berjarak yakni tiga hal yang, menurutnya, sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

    “Tiga situasi itu ketidakadilan, korupsi, dan jarak antara rakyat dan kekuasaan memang sedang dihadapi masyarakat kita. Maka tidak mengherankan bila ide pengibaran bendera One Piece ini dengan cepat direspons dan diterima masyarakat,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (4/8/2025)

    Ray mendorong pemerintah untuk membaca fenomena ini sebagai pesan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam relasi antara negara dan warganya. Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan simbol seperti ini adalah bentuk peringatan dini atas potensi memburuknya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Kalau bendera Merah Putih mulai dikaburkan oleh bendera bajak laut fiksi, itu artinya ada yang salah di jantung komunikasi politik negara,” tegasnya

    Menurut Ray, kemunculan simbol-simbol seperti ini mestinya menjadi momen introspeksi nasional, bukan sekadar soal pelanggaran simbolik atau protokoler.

    “Kita harus bertanya: mengapa anak-anak muda lebih memilih mengibarkan bendera bajak laut daripada Merah Putih di bulan kemerdekaan? Jawabannya bisa sangat mengganggu, tapi harus kita hadapi,” pungkas Ray.

     

    Respons Pemerintah hingga DPR/MPR

    Sementara itu, ada kelompok pemerintah yang menilai simbolisasi semacam ini mengandung muatan politik terselubung. Pengibaran bendera lain selain Merah Putih menjelang HUT ke-80 RI dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap simbol negara dan bisa memicu tindakan serupa yang lebih masif.

    Meski demikian, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menuturkan bahwa gerakan pengibaran bendera anime bajak laut One Piece pada Hari Kemerdekaan RI adalah salah satu bentuk ekspresi kreativitas. Muzani yakin bahwa sebenarnya dalam hati rakyat Indonesia tetaplah semangat Bendera Merah Putih.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Sejalan dengan itu, politikus Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece yang saat ini dilakukan bukan sebagai bentuk subversif.

    Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk protes yang memiliki mimpi baik untuk kemajuan Indonesia.

    “One Piece itu bukan subversif. Bentuk protes sekaligus di dalamnya ada mimpi bagi yang mengerti. Merah Putih itu mimpi yang sudah didapat, tapi belum seluruhnya. Masih harus terus dikibarkan,” tulisnya di akun X pada Senin (4/8/2025).

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon ikut buka suara terhadap fenomena ini dan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memasang atribut perayaan kemerdekaan.

    Ia meminta masyarakat fokus mengibarkan bendera Merah Putih pada saat peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

    “Harus kita fokuskan ke depan ini peringatan Indonesia merdeka, jadi harus bendera kita yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, jadi saya pikir harus bijak sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut merah putih dimana-mana,” ujar Fadli Zon di Depok, Jawa Barat, Minggu, dikutip dari Antaranews.

    Adapun, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan komentar tegas dengan mengatakan bahwa negara berhak melarang pengibaran bendera One Piece.

    Pelarangan itu dilakukan agar pengibaran bendera One Piece tidak ditempatkan sejajar dengan bendera Merah Putih pada momen peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Pigai, negara berhak melarang hal tersebut karena dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

    “Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, dia menjelaskan pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

    Dengan demikian, kata dia, keputusan pelarangan tersebut akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

    Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi angkat bicara menanggapi ramainya perbincangan di media sosial soal keinginan sejumlah masyarakat untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece sebagai bentuk ekspresi atau sindiran terhadap pemerintah. Hasan mengaku belum pernah melihat fenomena tersebut secara langsung di lapangan.

    “Sebenarnya saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan, gak pernah lihat,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media usai peluncuran Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).

    Meski begitu, dia tidak mempersoalkan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah.

    “Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak. Keduanya pilihan yang sah di republik ini,” tegasnya.

    Kendati demikian, Hasan memberikan garis tegas ketika menyangkut simbol negara, terutama bendera Merah Putih. Menurutnya, bendera nasional bukanlah sesuatu yang bisa dipilih atau diganti.

    Hasan mengingatkan bahwa Merah Putih adalah identitas bersama sebagai bangsa, dan tidak dapat disamakan atau digantikan oleh simbol budaya pop manapun.

    “Namun, bendera Merah Putih bukan pilihan. Dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain. Kira-kira itu saja,” pungkas Hasan Nasbi.

  • 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

    Mensesneg: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebutkan ada 22 nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

    “(Nama-nama penerima, red.) tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi, dari tim sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (5/8), sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang diterima, Rabu.

    Dari 22 nama yang diusulkan menerima tanda kehormatan itu, Prasetyo menyebut beberapa di antaranya ada budayawan, politikus, kemudian ada pula aktivis lingkungan, jurnalis, kemudian penggerak masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 13 Agustus 2025. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan nama-nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan pada tahun ini digodok oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang hasilnya nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Rangkaian acara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar oleh Istana mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Acara pertama yang digelar untuk mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan ialah Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kemudian, acara dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi di Istana Negara pada hari yang sama.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Pada hari yang sama siangnya, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan. Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025. Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI.

    Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 pada 24 Agustus 2025.

     

     

    Sumber : Antara

  • Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebutkan ada 22 nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

    “(Nama-nama penerima, red.) tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi, dari tim sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (5/8), sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang diterima, Rabu.

    Dari 22 nama yang diusulkan menerima tanda kehormatan itu, Prasetyo menyebut beberapa di antaranya ada budayawan, politikus, kemudian ada pula aktivis lingkungan, jurnalis, kemudian penggerak masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 13 Agustus 2025. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan nama-nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan pada tahun ini digodok oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang hasilnya nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

    Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Rangkaian acara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar oleh Istana mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Acara pertama yang digelar untuk mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan ialah Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kemudian, acara dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi di Istana Negara pada hari yang sama.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Pada hari yang sama siangnya, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025. Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI.

    Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 pada 24 Agustus 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Kota Keempat, Ini Hasil Diskusi Publik Draf Buku Sejarah di Makassar

    Jadi Kota Keempat, Ini Hasil Diskusi Publik Draf Buku Sejarah di Makassar

    JAKARTA, — Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi tuan rumah diskusi publik keempat draf Buku Sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang dimulai sejak Juli 2025, sebelumnya digelar di UI, ULM Banjarmasin, dan UNP Padang.

    Diskusi berlangsung di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Senin, 4 Agustus, menghadirkan para editor utama dan editor jilid yang memaparkan arah, pendekatan, serta visi besar penulisan sejarah nasional. Mereka membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyumbang gagasan atas narasi baru sejarah Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penyusunan ulang sejarah ini sebagai langkah strategis dalam merespons tantangan zaman. “Kami ingin menghadirkan narasi sejarah yang lebih kontekstual dan relevan, terutama bagi generasi muda di tengah ancaman disintegrasi sosial dan polarisasi politik,” tegasnya.

    Buku ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai bidang, dengan pendekatan akademis yang reflektif. “Ini bukan sekadar proyek dokumentasi, tapi instrumen membangkitkan kembali kesadaran kolektif menuju Indonesia 80 tahun merdeka,” lanjutnya.

    Direktur Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana, menekankan pentingnya diskusi publik sebagai wadah aspirasi. “Kami butuh saran konkret dan jujur dari publik agar hasil akhir penulisan objektif dan partisipatif,” ujarnya.

    Prof. Karta Jayadi, Rektor UNM, menyambut baik keterlibatan kampusnya. “Sejarah adalah ruang terbuka. Kehadiran Kementerian Kebudayaan di sini menjadi penanda penting dalam perjalanan historiografi kita,” katanya.

    Dalam sesi diskusi, Prof. Susanto Zuhdi menekankan pentingnya membangun kerangka konseptual sejarah kebangsaan yang relevan dengan masa kini. Sementara Prof. Singgih menambahkan bahwa buku ini menghadirkan pembaruan dari sisi metodologi, fakta, dan paradigma berpikir sejarah.

    Diskusi dihadiri peserta dari kalangan akademisi, budayawan, mahasiswa, dan komunitas. Tokoh masyarakat seperti guru dari Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengusulkan agar buku ini dijadikan bahan ajar resmi. Arif Sigit, budayawan Makassar, meminta adanya kanal aspirasi publik di luar forum.

    Menjawab itu, Prof. Zuhdi menegaskan bahwa meski terbatas, sejarah lokal akan tetap ditulis secara paralel. Ia juga menekankan independensi penuh dalam proses penulisan.

    Menutup acara, Agus Mulyana menyampaikan komitmen kementerian untuk terus menulis dan menerbitkan jilid lanjutan. “Target kami, dalam lima tahun ke depan akan semakin banyak jilid yang terbit dan memperkaya narasi sejarah bangsa.”

  • Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

    Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI) muncul fenomena tak biasa di tengah masyarakat, yakni pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. 

    Simbol tengkorak dengan topi jerami itu bukan sekadar ornamen budaya pop, tapi telah menjelma menjadi bentuk ekspresi sosial dan kritik diam-diam terhadap kondisi politik dan ketidakpuasan publik. 

    Fenomena ini ramai dibahas di media sosial. Sejumlah warganet mengunggah gambar bendera tersebut dikibarkan di atap rumah, gang sempit, hingga sudut kota, meskipun tidak secara terang-terangan, tetapi harapan kecil dari masyarakat adalah mengekspresikan aspirasi resah kepada pemerintah.

    Apa Arti Bendera Bajak Laut One Piece? 

    Dalam kisah One Piece, bendera tengkorak dengan topi jerami adalah simbol kebebasan, perlawanan terhadap kekuasaan absolut, dan semangat petualangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Karakter utama dalam cerita, Monkey D. Luffy, kerap menentang penguasa zalim dan membela kelompok tertindas.

    Bendera One Piece merupakan simbol kelompok bajak laut dalam serial anime dan manga One Piece karya Eiichiro Oda. Bendera ini terdiri dari gambar tengkorak putih yang mengenakan topi jerami, dengan dua tulang bersilang di belakangnya. Bendera mereka mencerminkan idealisme ini: hidup bebas, tanpa tunduk pada sistem yang otoriter atau rusak.

    Kelompok Topi Jerami sering melawan pemerintah dunia, bangsawan langit, atau otoritas yang menindas rakyat kecil. Dalam konteks ini, bendera mereka jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan.

    Bendera ini juga melambangkan ikatan kuat antar kru yang berbeda latar belakang, suku, dan bahkan spesies. Mereka bersatu atas dasar kepercayaan, bukan paksaan atau doktrin. 

    Dalam dunia One Piece, menghina atau merusak bendera bajak laut sama saja dengan menghina kehormatan dan eksistensi kru tersebut. Bendera itu adalah identitas perjuangan mereka.

    Di luar konteks fiksi, bendera One Piece telah diadopsi oleh penggemar sebagai simbol perlawanan budaya, semangat anti-otoritarian, dan kebebasan berpikir.

    Maka tak heran jika bendera ini kerap muncul dalam demonstrasi, mural, atau media sosial sebagai bentuk kritik diam-diam terhadap kekuasaan yang dianggap menindas. Tak heran juga jika simbol ini kini diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap ketimpangan kekuasaan, manipulasi hukum, atau represi terhadap suara-suara kritis.

    Manga One Piece

    Respons Pemerintah dan MPR

    Sementara itu, ada kelompok pemerintah yang menilai simbolisasi semacam ini mengandung muatan politik terselubung. Pengibaran bendera lain selain Merah Putih menjelang HUT RI dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap simbol negara dan bisa memicu tindakan serupa yang lebih masif. 

    Meski demikian, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menuturkan bahwa gerakan pengibaran bendera anime bajak laut One Piece pada Hari Kemerdekaan RI adalah salah satu bentuk ekspresi kreativitas. Muzani yakin bahwa sebenarnya dalam hati rakyat Indonesia tetaplah semangat Bendera Merah Putih. 

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Gerindra ini mengatakan bahwa semangat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena Indonesia sudah berusia 80 tahun. Dia juga berharap agar pemerintahan Indonesia bisa bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera.

    Ketika ditanyai soal informasi polisi akan menindak tegas warga yang hanya mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, Muzani merespons bahwa itu adalah bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu,” tegas Muzani.

    Sejalan dengan itu, politikus Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece yang saat ini dilakukan bukan sebagai bentuk subversif.

    Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk protes yang memiliki mimpi baik untuk kemajuan Indonesia.

    “One Piece itu bukan subversif. Bentuk protes sekaligus di dalamnya ada mimpi bagi yang mengerti. Merah Putih itu mimpi yang sudah didapat, tapi belum seluruhnya. Masih harus terus dikibarkan,” tulisnya di akun X pada Senin (4/8/2025).

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pun buka suara terhadap fenomena ini dan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memasang atribut perayaan kemerdekaan.

    Ia meminta masyarakat fokus mengibarkan bendera Merah Putih pada saat peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. 

    “Harus kita fokuskan ke depan ini peringatan Indonesia merdeka, jadi harus bendera kita yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, jadi saya pikir harus bijak sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut merah putih dimana-mana,” ujar Fadli Zon di Depok, Jawa Barat, Minggu, dikutip dari Antaranews.

    Menteri Fadli menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak memunculkan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan gangguan atau salah tafsir pada suasana yang semestinya khidmat itu.

    Fadli berharap masyarakat dapat memaknai momen bersejarah dengan penuh semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi simbol-simbol kebangsaan.

    “Iya karena kita ingin fokus pada peringatan 80 tahun Indonesia merdeka. Kita ingin Indonesia merdeka dirayakan secara masif, jangan ada gangguan, jangan sampai orang salah interpretasi karena tidak semua orang paham (dengan bendera One Piece),” ujar Menbud. 

    Menteri Pigai Larang Pengibaran Bendera One Piece

    Adapun, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan komentar tegas dengan mengatakan bahwa negara berhak melarang pengibaran bendera One Piece.

    Pelarangan itu dilakukan agar pengibaran bendera One Piece tidak ditempatkan sejajar dengan bendera Merah Putih pada momen peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Menurut Pigai, negara berhak melarang hal tersebut karena dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

    “Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, dia menjelaskan pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

    Dengan demikian, kata dia, keputusan pelarangan tersebut akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

    Meskipun begitu, ia menjelaskan bahwa pelarangan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara.

    Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi angkat bicara menanggapi ramainya perbincangan di media sosial soal keinginan sejumlah masyarakat untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece sebagai bentuk ekspresi atau sindiran terhadap pemerintah.

    Hasan mengaku belum pernah melihat fenomena tersebut secara langsung di lapangan.

    “Sebenarnya saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan, gak pernah lihat,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media usai peluncuran Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).

    Meski begitu, dia tidak mempersoalkan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. 

    “Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak. Keduanya pilihan yang sah di republik ini,” tegasnya. 

    Kendati demikian, Hasan memberikan garis tegas ketika menyangkut simbol negara, terutama bendera Merah Putih. Menurutnya, bendera nasional bukanlah sesuatu yang bisa dipilih atau diganti. 

    Hasan mengingatkan bahwa Merah Putih adalah identitas bersama sebagai bangsa, dan tidak dapat disamakan atau digantikan oleh simbol budaya pop manapun.

    “Namun, bendera Merah Putih bukan pilihan. Dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain. Kira-kira itu saja,” pungkas Hasan Nasbi.

  • Fadli Zon: Kita Kehabisan Kata untuk Gambarkan Kekejaman, Kebrutalan dan Keganasan Zionis Israel ke Palestina Nasional 4 Agustus 2025

    Fadli Zon: Kita Kehabisan Kata untuk Gambarkan Kekejaman, Kebrutalan dan Keganasan Zionis Israel ke Palestina Nasional 4 Agustus 2025

    Fadli Zon: Kita Kehabisan Kata untuk Gambarkan Kekejaman, Kebrutalan dan Keganasan Zionis Israel ke Palestina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan (Menbud) Republik Indonesia,
    Fadli Zon
    mengecam aksi
    genosida
    yang dilakukan
    Zionis

    Israel
    terhadap rakyat
    Palestina
    .
    Ia menyampaikan dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina dalam aksi damai yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP).
    “Kita kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kekejaman, kebrutalan, dan keganasan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, dikutip Senin (4/8/2025).
    Fadli mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto, bersama kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri, tetap konsisten dalam mendukung Palestina merdeka.
    Ia menyebut bahwa Indonesia akan terus mendukung penghentian genosida yang terus berlangsung, serta kelaparan massal yang kini terjadi di
    Gaza
    .
    “Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri penderitaan rakyat Gaza, yakni pembantaian, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, serta bencana kelaparan yang disengaja. Saya yakin, siapapun yang menyaksikan ini, nuraninya akan terketuk,” kata Fadli.
    Kata Fadli, mereka yang membiarkan dan bahkan membela rezim Zionis Israel, tidak lagi memiliki hak moral untuk bicara tentang demokrasi atau hak asasi manusia.
    “Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki amanah dari konstitusi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia,” ucapnya.
    Fadli menyebut bahwa yang sedang terjadi bukan hanya penghancuran terhadap rakyat Palestina, tetapi juga terhadap budaya dan peradabannya.
    “Banyak seniman, budayawan, dan tokoh intelektual Palestina yang dibantai oleh rezim Zionis,” tuturnya.
    Fadli yakin, ini akan menjadi awal dari kebangkitan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
    “Dunia kini telah menyaksikan sendiri kebiadaban ini mungkin yang paling kejam dalam sejarah abad ke-21,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Turut Soroti Fenomena Bendera One Piece Jelang Perayaan HUT ke-80 RI: Harus Bijak – Page 3

    Fadli Zon Turut Soroti Fenomena Bendera One Piece Jelang Perayaan HUT ke-80 RI: Harus Bijak – Page 3

    Sebelumnya, jagat sosial media dihebohkan dengan video pengibaran bendera selain merah putih di bulan kemerdekaan. Bendera tersebut adalah logo bajak laut dari anime one piece.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan ada ancaman pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih.

    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) berbunyi Setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.

    “Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu 3 Agustus 2025.

    Seharusnya, lanjut Budi, bulan kemerdekaan dimeriahkan sebagai bentuk peringatan atas perjuangan pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.

    “Bulan kemerdekaan adalah sebuah pengingat untuk kita semua, bahwa kita mewarisi bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan,” bebernya.

    Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, mencermati serius adanya upaya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah merah putih dan menggantinya dengan bendera simbol fiksi tertentu. Menurut dia, hal itu sangat memprihatinkan.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban,” tegas Budi.

    Budi menegaskan, pengibaran bendera merah putih adalah hasil perjuangan kolektif para pendahulu bangsa. Sebagai negara besar yang menghargai sejarah, dia meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa.

    Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Tujuannya, memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara.

    “Mari kita rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh rasa syukur dan juga harapan bahwa bendera tersebut akan terus berkibar selamanya di bumi pertiwi Indonesia,” pungkas Eks Kepala BIN ini.