Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Menbud Fadli Zon Puji Warisan Intelektual Buya Syafii Ma’arif

    Menbud Fadli Zon Puji Warisan Intelektual Buya Syafii Ma’arif

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan pemikiran almarhum Buya Ahmad Syafii Ma’arif untuk peradaban bangsa masih relevan hingga saat ini. Menurutnya, Buya Ahmad Syafii Ma’arif banyak memberikan jasa dan warisan intelektual kepada Bangsa Indonesia.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat berziarah ke makam almarhum Buya Ahmad Syafii Ma’arif di Taman Makam Husnul Khotimah, Kompleks Pemakaman Muhammadiyah, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025). Turut hadir mendampingi Fadli dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta, yakni Staf Khusus Menteri Bidang Protokol dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda.

    “Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk berziarah ke makam seorang tokoh nasional, tokoh Muhammadiyah yang saya kenal baik, Buya Syafii Ma’arif, yang juga seorang sejarawan. Beliau seorang tokoh yang memiliki pandangan-pandangan negarawan, terutama terkait persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Fadli menambahkan dirinya mengenal Buya Syafii secara pribadi sejak lebih dari dua dekade lalu. Beberapa kali keduanya melakukan perjalanan bersama ke berbagai negara. Menurutnya, pemikiran dan tulisan Buya Syafii menjadi inspirasi penting dalam memotret perjalanan sejarah Indonesia secara jernih dan obyektif.

    Buya Ahmad Syafii Ma’arif (1935-2022) dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir besar Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan persatuan bangsa.

    “Pandangan-pandangan beliau terutama terkait dengan masalah-masalah kebangsaan sangat relevan dan beliau juga seorang sejarawan yang mumpuni, yang bisa memotret sejarah Indonesia dengan jelas, dan juga banyak tulisan-tulisan beliau yang sangat menginspirasi,” ungkap Fadli.

    Selain sebagai tempat peristirahatan Buya Syafii, kompleks pemakaman ini juga menjadi lokasi dimakamkannya sejumlah tokoh Muhammadiyah. Di kawasan tersebut turut dibangun sebuah musala yang dinisbatkan kepada Buya Syafii Ma’arif.

    Fadli berharap area ini dapat menjadi salah satu destinasi ziarah sejarah yang memperkuat apresiasi masyarakat terhadap warisan pemikiran dan perjuangan para tokoh bangsa.

    Dia menambahkan ziarah itu merupakan bagian dari upaya Kementerian Kebudayaan untuk menghargai jasa dan warisan pemikiran tokoh bangsa.

    “Melalui ziarah ini, Kementerian Kebudayaan berharap generasi bangsa dapat terus mengambil inspirasi dari nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan yang menjadi ciri perjuangan Buya Syafii sehingga semangat kebudayaan dan kebangsaan tetap terjaga untuk memperkokoh peradaban Indonesia,” tutupnya.

    (ega/ega)

  • Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau Nasional 20 Agustus 2025

    Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau Nasional 20 Agustus 2025

    Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri menghadiri acara Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (20/8/2025).
    Pantauan dari lokasi, beberapa pejabat yang tampak adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Budaya Fadli Zon, hingga Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi.
    Terlihat mereka datang memakai baju nasional dengan selendang Barembai berwarna hitam yang melingkar di leher mereka.
    Hasan dan Fadli Zon juga terlihat mengenakan atribut tanjak di kepala mereka.
    Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan sejumlah penampilan tarian daerah setempat.
    Dalam acara ini, hadir juga di lokasi Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kuantan Singingi Suhardiqman Amby, serta jajaran setempat.
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming juga dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 13.00 WIB.
    Selain menyaksikan langsung perlombaan jalur, Wapres RI dijadwalkan untuk membuka acara perlombaan.
    Festival Pacu Jalur ini turut dihadiri ribuan masyarakat untuk memeriahkan acara ini.
    Terlihat warga yang hadir memenuhi jalan di sepanjang Sungai Batang Kuantan, Kuansing, untuk menonton pelaksanaan Pacu Jalur.
    Banyak dari warga turut memakai baju adat setempat.
    Pria memakai baju adat Kuantan, Toluak Balango, sementara wanita memakai baju adat Takulak Barembai.
    Sebagai informasi, Festival Pacu Jalur 2025 akan digelar pada hari ini sampai Minggu (24/8/2025) di Tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Riau.
    Pacu Jalur adalah pesta rakyat yang menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
    Bagi masyarakat setempat, tradisi ini bukan sekadar perlombaan perahu, melainkan warisan budaya yang sarat makna, dengan jejak sejarah panjang sejak abad ke-17.
    Kini, popularitas Pacu Jalur semakin mendunia setelah viral gerakan bocah Pacu Jalur, Rayyan Arkan Dikha dari atas perahu, yang dikenal sebagai “aura farming”.
    Viralnya gerakan ini membuat Festival Pacu Jalur mendapat perhatian banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDIP mengapresiasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang batal merilis Sejarah Indonesia baru pada HUT RI ke-80 pada Minggu (17/8/2025). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika Sejarah Indonesia baru itu dirilis oleh pemerintahan, maka masyarakat akan gaduh karena ada banyak sejarah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah.

    “Jadi dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, lalu ini didengarkan akhirnya penulisan sejarah yang menimbulkan kontroversi ini ditunda,” tuturnya di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Hasto menegaskan bahwa pihaknya juga telah membentuk Badan Nasional Sejarah Partai DPP PDI-Perjuangan agar memberi kontribusi kepada negara untuk belajar lagi tentang sejarah.

    “Badan ini akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah, lalu menatap masa depan yang jauh lebih optimis setelah melihat kebenaran sejarah itu,” katanya.

    Dia memastikan PDIP bakal terus memberikan kontribusi terkait penulisan ulang sejarah Indonesia sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis dan melihat sejarah secara komprehensif,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, buku penulisan ulang sejarah Indonesia dipastikan batal dirilis pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa 17 Agustus 2025 yang ditetapkan sebelumnya merupakan tenggat waktu (deadline) dari penulisan buku sejarah Indonesia versi terbaru. Dia pun menepis anggapan bahwa tidak dirilisnya buku sejarah Indonesia pada momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI bukan karena ditunda.

    “Bukan ditunda. Memang belum selesai karena rancangannya itu penulisannya selesai 17 Agustus [2025]. Itu deadline yang kami berikan dan sudah selesai,” katanya saat ditemui di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Fadli mengatakan proses penyusunan buku sejarah Indonesia kini tengah memasuki proses editing. Dalam proses editing tersebut, akan ditambahkan pula masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat di kalangan akademik dari sejumlah diskusi publik yang telah digelar oleh Kemenbud.

  • Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayan Fadli menjelaskan pemerintah menargetkan peluncuran buku revisi sejarah Indonesia pada kuartal IV/2025, kemungkinan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. 

    “Ya mungkin di kuartal IV/2025 ya, artinya kita harapkan di bulan Oktober, November gitu,” katanya usai menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Menurutnya, dalam forum kelompok diskusi terpumpun (FGD) terakhir, para sejarawan yang menjadi penulis dan editor utama telah menyampaikan draft final beserta sistematika penulisan.

    Dia melanjutkan proses editing kini difokuskan agar naskah yang dihasilkan lebih rapi, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

    Politisi Gerindra itu mengatakan setelah revisi sejarah nasional rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan proyek penulisan sejarah lainnya, termasuk mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara serta episode perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945—1949.

    Menurut Fadli, proyek ini bukan hanya soal melengkapi catatan sejarah, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki rujukan yang lebih kaya dan akurat tentang perjalanan bangsa.

    “Yang penting kita ingin hasil yang bagus. Tahun depan, kita akan lanjut dengan beberapa penulisan sejarah lain. Sejarah itu bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pegangan kita ke depan,” pungkas Fadli Zon.

  • Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya penataan sistem royalti musik di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang adil, baik bagi para pencipta dan pelaku seni maupun bagi pengguna karya musik.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) malam.

    Fadli mengakui, persoalan royalti yang belakangan memicu keresahan sejumlah musisi, pegiat seni, hingga pelaku industri perhotelan memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian.

    Menurutnya, isu ini terkait erat dengan hak kekayaan intelektual sehingga memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

    “Memang perlu ada satu penataan yang bisa membuat semua pihak win-win. Bagaimanapun, ada hak-hak pencipta lagu, penyanyi, label, dan lain-lain, tetapi juga harus ada manfaat yang adil bagi para pengguna. Saya kira nanti akan ada titik keseimbangan jika semua duduk bersama,” kata Fadli.

    Merespons desakan sejumlah musisi dan pelaku usaha agar pemerintah meninjau ulang regulasi, Fadli menyatakan pemerintah membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

    “Sudah waktunya memang dilakukan revisi. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, termasuk dunia digital, perlu diikuti dengan adaptasi regulasi. Oleh karenanya, revisi itu diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat model bisnis musik berubah drastis. Mekanisme royalti yang sebelumnya mengandalkan laporan manual perlu didukung oleh sistem otomatis berbasis teknologi yang mampu menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Sementara itu, terkait dengan kritik dari sejumlah musisi, termasuk Ari Lasso, yang menyoroti praktik distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) seperti WAMI, Fadli menekankan perlunya transparansi.

    “Ini salah satu persoalan yang memang harus dibereskan. Transparansi lembaga pengelola royalti masih jadi isu. Tidak mudah dalam aplikasinya, tetapi harus dicari cara agar semua pihak bisa menerima secara seimbang,” tuturnya.

    Fadli menyebut kemungkinan adanya lembaga pengawas khusus bagi pengelola royalti bisa dipertimbangkan, tetapi yang lebih mendesak adalah pembenahan sistem teknis.

    Dia menekankan perlunya mekanisme mechanical right yang bekerja otomatis, sehingga distribusi royalti berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan kecurigaan.

    “Yang paling penting menurut saya adalah teknik dan caranya, apalagi sekarang sudah serba digital. Harus ada data yang reliable dan bisa diterima semua pihak,” pungkas Fadli Zon.

  • Tinjau Kota Tua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Pelestarian Cagar Budaya Jakarta

    Tinjau Kota Tua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Pelestarian Cagar Budaya Jakarta

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, meninjau sejumlah bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua dan Angke, Jakarta Barat, Sabtu, 16 Agustus. Ia didampingi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya, Hasjim Djojohadikusumo, serta pendiri Yayasan Arsip Nasional, Tamalia Alisjahbana.

    Bangunan yang dikunjungi antara lain Toko Merah, Rumah Baron Von Wurmb, Ex-Chartered Bank, hingga Gudang Timur VOC. “Bangunan ini peninggalan tua dan bagian penting dari Cagar Budaya. Kita harus berusaha melestarikannya,” tegas Menbud Fadli.

    Ia mencontohkan, Toko Merah dibangun tahun 1730 oleh Gustaaf Willem Baron van Imhoff, lalu sempat difungsikan sebagai kantor Bank voor Indie, BUMN, hingga kini menjadi kafe. Rumah Baron Von Wurmb pun menyimpan cerita panjang. Pemiliknya, Friedrich von Wurmb, seorang Jerman, mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Bangunan itu dikenal sebagai Gedung Singa Kuning karena dua patung singa emas di pintu masuknya.

    Usai meninjau Kota Tua, rombongan berlanjut ke Masjid Jami Angke atau Masjid Jami Al-Anwar. Dibangun tahun 1761, masjid ini termasuk yang tertua di Jakarta. “Di sini ada makam para ulama dari berbagai ras dan suku. Akulturasi budayanya luar biasa,” kata Menbud Fadli.

    Dalam kunjungan tersebut, Fadli ditemani Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Kepala Museum dan Cagar Budaya, Abi Kusno; serta Direktur Eksekutif BLU Museum dan Cagar Budaya, Esti Nurjadin.

    Kunjungan ini juga menjadi langkah awal merumuskan strategi pelestarian. Menurut Fadli, cagar budaya bukan sekadar peninggalan fisik, melainkan identitas bangsa yang bisa memberi manfaat nyata. “Pelestarian butuh kolaborasi semua pihak. Dari sinilah budaya bisa menghadirkan kesejahteraan,” ujarnya.

  • Kakek Prabowo, Margono, Lebih Pas Jadi Bapak Koperasi Dibanding Bung Hatta

    Kakek Prabowo, Margono, Lebih Pas Jadi Bapak Koperasi Dibanding Bung Hatta

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menilai penokohan Bapak Koperasi Indonesia lebih tepat diberikan kepada Margono Djojohadikusumo dibanding Mohammad Hatta. Hal itu didasarkan anggapan bahwa peran Bung Hatta lebih besar dari sekadar Bapak Koperasi.

    Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, Bung Hatta lebih dari sekadar Bapak Koperasi. Menurut dia, penokohan yang tepat diberikan kepada Wakil Presiden ke-1 Indonesia itu adalah sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan.

    “Menurut saya, Bung Hatta itu lebih besar dari sekedar Bapak Koperasi. Bung Hatta itu Bapak Ekonomi Kerakyatan. Bung Hatta itu perancang, ekonom, pemikir, intelektual,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

    Ia menilai, atribusi Bapak Koperasi lebih tepat diberikan kepada Margono, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Bung Hatta lebih tepat dianggap sebagai tokoh ekonomi kerakyatan.

     

    “Jadi Bung Hatta itu Bapak Ekonomi Kerakyatan,” ujar dia.

    Diketahui, selama ini Bung Hatta selalu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia salah seorang pendiri bangsa yang menawarkan sistem ekonomi koperasi untuk digunakan di Indonesia.

    Koperasi memang bukan ide orisinil Bung Hatta. Ia hanya menggali kembali sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia, yang ketika itu baru berdiri menjadi negara.

  • Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

    Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons soal film Animasi Merah Putih One For All yang menelan biaya Rp6,7 miliar dan menuai kontroversi di masyarakat.

    Fadli mengaku bahwa hingga sejauh ini dirinya belum menonton film yang ditayangkan di bioskop sejak Kamis, 14 Agustus 2025. Namun, dia berpendapat lebih baik film tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memajukan film Indonesia.

    “Kita harus melihat niat ya untuk memajukan film Indonesia, karena film Indonesia ini sekarang semakin dapat apresiasi dari masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8/2025).

    Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut berujar film buatan sineas lokal saat ini sudah 67% ditonton oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dia mendorong agar industri perfilman di Indonesia dapat menghasilkan karya-karya yang baik.

    Diberitakan sebelumnya, film animasi karya bangsa ini menuai banyak kritik dan komentar pedas, film ini pun sempat hampir batal tayang di bioskop. Kini Merah Putih One For All ditayangkan terbatas, hanya di beberapa bioskop saja.

    Sejumlah pihak menyayangkan kemunculan film ini yang dirasa terlalu janggal. Namun produser Toto Soegriwo mengatakan film ini dibuat untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia.

    Melansir dari Instagram, film ini dikerjakan bulan Juni 2025 untuk menggugah jiwa nasionalisme. Film ini juga dinilai sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

  • Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Jakarta (ANTARA) – Berikut rangkuman sejumlah berita unggulan ANTARA pada Kamis (14/8), yang juga menarik disimak pada hari ini, mulai dari Presiden Prabowo menyampaikan dua pidato kenegaraan hingga kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu.

    Inilah rangkuman beritanya:

    1. Prabowo sampaikan dua pidato kenegaraan pada HUT Ke-80 RI

    Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta, pada Jumat ini. Berita selengkapnya di sini.

    2. Kemenkes dukung proses hukum kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu

    Kementerian Kesehatan mengirimkan timnya ke Sekayu sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang diambil oleh dr. Syahpri Putra Wangsa, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu yang menjadi korban kekerasan oleh keluarga pasien. Selengkapnya di sini.

    3. Pengalihan arus lalin saat Pesta Rakyat di Monas

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengalihan arus lalu lintas saat penyelenggaraan kegiatan Pesta Rakyat di sekitar Monas dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI. Simak penjelasannya di sini.

    4. Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025. Baca di sini.

    5. Buku Sejarah Indonesia diluncurkan Oktober mendatang

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa buku Sejarah Indonesia akan diluncurkan pada Oktober mendatang.

    Buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang telah mendapatkan berbagai masukan lewat diskusi publik yang digelar di beberapa lokasi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Padang, dan Universitas Hasanuddin (Makassar). Baca beritanya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut jumlah penerima tanda kehormatan tahun ini cukup banyak

    Istana sebut jumlah penerima tanda kehormatan tahun ini cukup banyak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana sebut jumlah penerima tanda kehormatan tahun ini cukup banyak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan daftar penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini cukup banyak.

    “Terus terang kemungkinan untuk tahun ini memang jumlahnya akan cukup, agak cukup banyak ya,” kata Prasetyo yang juga bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Prasetyo menjelaskan bahwa penerima gelar tanda kehormatan untuk tahun ini lebih bervariasi dari segala profesi dan bidang.

    Pras, begitu sapaannya, menjelaskan bahwa nama-nama tersebut dianggap oleh Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki peran yang luar biasa terhadap negara.

    “(Penerima_ bervariasi dari profesi atau bidang yang dianggap oleh Bapak Presiden maupun oleh Tim Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan memiliki peranan-peranan yang luar biasa, melebihi panggilan-panggilan tugas mereka masing-masing,” kata Pras.

    Pras menyebut bahwa jumlah penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan itu tidak lebih dari 100 nama.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan ada 80 nama penerima karena bertepatan dengan HUT Ke-80 RI, Pras menjawab seraya berkelakar.

    “Aduh ketahuan dong. Bisa aja nih. Ketahuan ini semua 8, semua 8, semua 8. Kita kurangi lah kalau gitu,” kata Pras tertawa.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 18 Agustus 2025.

    Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

    Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Sumber : Antara