Xcloud.id

Tag: Fadli Zon

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    JAKARTA – Video iklan dalam pemutaran film di bioskop kerap menganggu. Penonton tak pernah membayar untuk menonton iklan. Mereka ingin tonton film yang jadi pilihannya. Iklan dianggap jadi hal yang mengganggu dan buang waktu.

    Kecaman yang sama hadir kala video iklan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan bendungan muncul di banyak bioskop. Video iklan Jokowi dianggap sampah visual. Bermuatan politis pula. Video iklannya ramai-ramai dianggap sebagai penyalagunaan kekuasaan: kampanye terselubung.

    Protes kemunculan iklan dalam pemutaran film bioskop hadir di mana-mana. Iklan yang secara paksa diputar dianggap sudah mengganggu hak konsumen. Suatu hak penonton yang datang dan membayar untuk nonton film yang disukai, bukan iklan.

    Kondisi itu terjadi pula di Indonesia pada September 2018. Iklan bukan datang dari produk jenama ternama. Iklan justru hadir dari kubu pemerintahan Jokowi. Bioskop di seantero Indonesia menayangkan iklan keberhasilan pembangunan sejumlah bendungan di tanah air.

    Iklan itu memiliki judul 2 Musim, 65 Bendungan. Iklan itu menampilkan suara dari Presiden Jokowi sendiri. Tentunya lengkap dengan slogan kaku khas pemerintah #MENUJUINDONESIAMAJU. Video berdurasi 4:30 menit itu melulu menampilkan kesuksesan pemerintah.

    Cuplikan iklan terkait keberhasilan pembangunan bendungan ala pemerintahan Jokowi yang banjir kecaman. (Youtube Jokowi)

    Visual pembangunan bendungan coba dihadirkan. Jokowi bak menghadirkan pesan terkait jaminan produksi pangan yang melimpah. Dulu produksi pangan Indonesia hanya satu kali panen. Namun, kini panen bisa dilakukan lebih dari satu kali.

    Bagian itu menegaskan bahwa urusan jaminan produksi pangan dibutuhkan ketersediaan air yang melimpah. Alhasil, pembangunan bendungan jadi sesuatu yang penting.

    Sambutan masyarakat yang menyaksikan video iklan kebanyakan negatif. Alih-alih mendapatkan sambutan meriah, video propaganda politik Jokowi justru berbuah kecaman. Namun, pemerintah berkelit. Mereka menegaskan video yang muncul di bioskop adalah amanat Undang Undang.

    “Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, 14 September 2018.

    Jadi Kontroversi

    Langkah pemerintah pasang iklan di bioskop jadi polemik. Kritik dan hujatan muncul di mana-mana. Penonton bioskop merasa terganggu dengan video propaganda Jokowi. Mereka memandang iklan bermuatan politis tak layak muncul di bioskop karena orang niatnya ke bioskop butuh hiburan.

    Video Jokowi juga dianggap terlalu memaksa bak sampah visual. Penonton meyakini iklan itu seraya memaksa yang hadir untuk menonton. Propaganda politik dipandang tak layak muncul di bioskop. Beberapa lainnya menganggap pemerintahan Jokowi harusnya kreatif mencari medium lain.

    Komentar lain juga muncul dari kubu oposisi. Kubu Prabowo Subianto menganggap iklan Jokowi sebagai atraksi politik yang kebablasan. Kondisi itu karena video yang muncul justru bertepatan dengan tahun politik. Alias, satu tahun sebelum Pilpres 2019 digelar.

    Jokowi dipandang curi start kampanye Pilpres. Bagian itu dianggap sebagai bukti Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan langkah ke periode dua kekuasaan. Banyak yang meminta iklan Jokowi dicopot. Keinginan itu diungkap pula politisi senior partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli Zon yang setia jadi oposisi bersama Prabowo juga memandang rezim Jokowi sudah melakukan pemborosan. Anggaran pemerintah digunakan Jokowi untuk kampanye. Bukan untuk hal yang punya urgensi tinggi.

    Fadli pun meragukan pula capaian-capaian yang dilakukan Jokowi. Capaian yang diungkap tak sesuai dengan kenyataan. Kondisi itu karena Jokowi bak melulu butuh suara supaya menang dalam Pilpres 2019. Oleh sebab itu, segala macam strategi –umbar keberhasilan– dilakukan untuk mengemis suara.

    “Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan. Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang.”

    “Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat. Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak, jangan-jangan hoaks gitu kan. Dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan,” ujar Fadli sebagaimana dikutip laman kompas.com, 14 September 2018.

  • Fadli Zon Ziarah ke Makam Bung Karno: Dulu Belum Ada Perpustakaan-Museum

    Fadli Zon Ziarah ke Makam Bung Karno: Dulu Belum Ada Perpustakaan-Museum

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon berziarah ke makam Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, saat kunjungan kerja di Jawa Timur. Fadli Zon melihat banyak perubahan, salah satunya terdapat museum dan perpustakaan Proklamator Bung Karno.

    “Alhamdulillah sangat terawat, terjaga, dahulu belum ada gapura, perpustakaan, dan museum,” ungkap Fadli Zon dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

    Fadli Zon juga berkesempatan mengelilingi perpustakaan yang menyuguhkan catatan perjalanan Bung Karno yang tergambar dalam ragam lukisan serta aktivasi digital. Perpustakaan bertaraf internasional ini diresmikan oleh Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri pada 3 Juli 2004. Ia lantas mengingatkan pentingnya menjaga kisah perjuangan para pejuang bangsa.

    “Dari waktu ke waktu kita perlu menjaga, terutama adalah bagaimana kisah perjuangan, nilai-nilai keteladanan Bung Karno, proklamator kita, dan tentu juga Bung Hatta,” ujar Fadli Zon.

    Selain itu, kunjungan ini menjadi wujud penghormatan atas jasa pendiri bangsa yang telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk terus merawat nilai perjuangan, semangat kebangsaan, serta warisan leluhur para pahlawan sebagai pijakan dalam membangun masa depan bangsa.

    Pada kesempatan yang sama di hadapan awak media, Fadli Zon juga menyampaikan agenda kunjungan kerja kali ini. Selain ziarah makam proklamator, Fadli Zon telah melakukan kunjungan Candi Panataran, kemudian agenda akan dilanjutkan dengan membuka kegiatan festival Keroncong Svaranusa di Aloon-aloon Kota Blitar.

    Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan pemajuan kebudayaan yang harus terus dilakukan melalui beragam giat kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa sekaligus perekat persatuan.

    “Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dalam keadaan apapun saya kira kita jangan pernah berhenti untuk berusaha semaksimal mungkin, mengedepankan budaya kita sebagai binding power dan unifying force,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, saat ziarah ke makam Bung Karno, Fadli Zon disambut oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin; Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba dan sejumlah pejabat daerah setempat. Ziarah makam ini menjadi kunjungan kali keempat bagi Fadli Zon.

    Fadli Zon didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Staf Khusus Menteri bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayudha; Direktur Film, Musik, dan Seni, Syaifullah Agam; dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur, Endah Budi Heryani.

    (akd/akd)

  • Marzuki Darusman: Gugatan ke Fadli Zon untuk Lindungi Korban Mei 1998 Nasional 11 September 2025

    Marzuki Darusman: Gugatan ke Fadli Zon untuk Lindungi Korban Mei 1998 Nasional 11 September 2025

    Marzuki Darusman: Gugatan ke Fadli Zon untuk Lindungi Korban Mei 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, Marzuki Darusman, menegaskan bahwa gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ditujukan untuk melindungi korban tragedi Mei 1998.
    Menurut Marzuki, pernyataan Fadli yang dianggap melecehkan dan menyangkal tragedi Mei 1998 tidak bisa dilepaskan dari rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
    Hal itu, kata dia, memperkuat pandangan bahwa negara masih kerap gagal menunjukkan kepekaan terhadap penderitaan para korban.
    “Karena itu, gugatan kepada PTUN ini sepenuhnya tertuju untuk melindungi para korban, pada saat ini yang dalam proses menuju pertanggungjawaban pemerintah,” kata Marzuki dalam konferensi pers daring yang ditayangkan akun YouTube Kontras, Kamis (11/9/2025).
    Marzuki menekankan bahwa pengabaian penyelesaian tragedi Mei 1998 membuktikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak mengenal batas waktu.
    Menurutnya, upaya menyangkal atau mengaburkan fakta hanya menambah penderitaan korban.
    “Pelanggaran hak asasi manusia berat tidak memiliki masa daluwarsa dan akan melekat pada pelaku dan semua mereka yang dipandang mempersulit dan memiliki niat untuk mengaburkan kejadian-kejadian traumatis,” jelasnya.
    Ia menilai ucapan Fadli Zon sebagai menteri menimbulkan trauma berganda bagi para penyintas, terutama perempuan keturunan Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan massal pada Mei 1998.
    Pernyataan itu, lanjut Marzuki, juga mengandung dimensi diskriminasi terhadap warga negara Indonesia sendiri.
    Marzuki mengingatkan bahwa sejak reformasi, negara untuk pertama kalinya mengakui adanya pelanggaran HAM berat.
    Namun, hingga kini penyelesaiannya belum tuntas.
    Karena itu, gugatan ke PTUN diharapkan menjadi pengingat bahwa penyelesaian tragedi Mei 1998 merupakan bagian dari utang bangsa yang tidak boleh diabaikan.
    “Tujuan kami di sini adalah untuk menegakkan perlindungan hukum bagi mereka yang menunggu keadilan yang harus dijalankan juga hingga selesailah persoalan ini setelah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian pemerintah,” kata Marzuki.

    Ia menambahkan, penyelesaian tragedi Mei 1998, baik melalui jalur hukum maupun mekanisme non-yudisial, sangat penting agar bangsa Indonesia bisa menutup luka sejarah dengan cara yang bermartabat.
    Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas melayangkan gugatan terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis.
    Gugatan ini terkait pernyataan Fadli yang dinilai menyangkal pemerkosaan massal Mei 1998 dan mendelegitimasi kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998.
    Perwakilan kuasa hukum penggugat, Jane Rosalina, menyampaikan bahwa gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 303/G/2025/PTUN-JKT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fotografi Jadi Jembatan Diplomasi Budaya Indonesia–Amerika Latin

    Fotografi Jadi Jembatan Diplomasi Budaya Indonesia–Amerika Latin

    JAKARTA – Kementerian Kebudayaan RI bersama delapan kedutaan besar Amerika Latin menghadirkan pameran fotografi kolektif Tierra Viva; Cultures and Colors of Latin America di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin, 8 September. Pameran yang berlangsung hingga 28 September ini bukan sekadar suguhan visual, tetapi simbol kuat kolaborasi lintas negara dalam memperkuat diplomasi budaya.

    Tierra Viva yang berarti “tanah yang hidup” menghadirkan potret keragaman budaya dari Argentina, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan Uruguay. Setiap foto merekam jejak kehidupan, dari alam hingga tradisi, yang tak hanya merepresentasikan identitas, tetapi juga menyatukan nilai universal manusia.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang membuka pameran ini, menegaskan dukungan pemerintah terhadap diplomasi budaya yang konkret. “Dengan bangga kami mendukung penyelenggaraan Tierra Viva di Galeri Nasional, salah satu landmark budaya di bawah Indonesian Heritage Agency. Pameran ini jembatan yang mendekatkan kita sekaligus membuka ruang kolaborasi baru,” ujarnya.

    Dubes Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama, menyebut fotografi mampu menjadi bahasa kolektif. “Kita menuntaskan milestone penting, menghadirkan narasi budaya yang tak hanya unik, tapi juga menghubungkan satu sama lain,” katanya.

    Kurator pameran, Ayos Purwoaji, menambahkan adanya benang merah antara Indonesia dan Amerika Latin. “Baik di sini maupun di sana, kita menemukan kesamaan: tekstil, masyarakat adat, hingga kisah hidup sehari-hari,” jelasnya.

    Delapan fotografer lintas negara berpartisipasi, di antaranya Angela Rincon (Kolombia), Luis Fabini (Uruguay), hingga Nora Iniesta (Argentina). Karya-karya mereka menampilkan wajah Amerika Latin: dari gauchos Uruguay yang digambarkan sebagai pengembara bebas, hingga Kota Cuenca di Ekuador yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

    Selain pameran foto, rangkaian diskusi dan pemutaran film Amerika Latin turut digelar tiap akhir pekan. Kehadiran para duta besar negara sahabat di pembukaan memperkuat pesan bahwa budaya bisa melampaui sekat politik dan geografi.

    Melalui Tierra Viva, Indonesia bersama Amerika Latin menegaskan bahwa fotografi bukan sekadar seni, melainkan bahasa diplomasi yang menyatukan peradaban.

  • Fadli Zon Ajak Santri Bikin Film Pakai AI, Ingin Film Indonesia Lebih Berwarna

    Fadli Zon Ajak Santri Bikin Film Pakai AI, Ingin Film Indonesia Lebih Berwarna

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong para santri untuk mengeksplorasi dunia perfilman dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana pendukung dalam proses produksi.

    Dilansir dari Antara, Minggu (7/9/2025) Fadli menyebut AI akan berperan makin penting pada masa mendatang karena dapat membantu berbagai tahapan pembuatan film.

    Dia menambahkan, meski teknologi sudah berkembang, tetap dibutuhkan keterampilan artistik yang tinggi agar sebuah karya film memiliki kualitas.

    “Artificial Intelligence ini juga akan menjadi tools, instrumen yang juga sangat penting ke depan karena dengan AI itu bisa menjadi alat bantu, dan mungkin satu hari ke depan AI juga bisa membuat film,” kata Fadli Zon saat menghadiri Sanfest di Darunnajah, Jakarta.

    Selain itu, Fadli mengajak para santri untuk mengangkat kisah-kisah khas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai sumber ide cerita.

    Kisah kepahlawanan yang bisa memantik nasionalisme, cerita kehidupan anak-anak, hingga dinamika keseharian di pondok pesantren disebutnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi skenario yang beragam.

    “Mereka ada yang mondok, ada yang tinggal di pesantren, dan banyak kisah-kisah maupun mungkin dari cerita-cerita dakwah yang di masa lalu, banyak saya kira yang belum ter-representasi cerita-cerita itu di dalam film.  Supaya film kita ini lebih berwarna gitu ya. Jangan hanya didominasi oleh genre tertentu” kata Fadli.

    Dia juga menyoroti ekosistem perfilman nasional yang terus berkembang. Makin banyak film Indonesia yang masuk festival internasional, dan jumlah penonton yang kembali memadati bioskop menjadi bukti bahwa industri terus tumbuh.

    Menurut Fadli, momentum ini harus dimanfaatkan sineas untuk menampilkan karya terbaik dan sekaligus menghidupkan kebudayaan nasional di panggung dunia.

    Fadli berharap, program Santri Film Festival 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan bisa menjadi wadah bagi lahirnya talenta baru dari kalangan santri.

    Dengan kesempatan tersebut, menurutnya, para santri berpeluang menorehkan prestasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah perfilman internasional.

  • Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Jakarta –

    Dalam kunjungan kerjanya ke Tabanan, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menghadiri Temu Wicara Budaya yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Ia juga meresmikan Pameran Seni Rupa “Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi”, hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan dengan Komunitas Maha Rupa Batukaru.

    Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan budaya Indonesia yang kaya dan beragam adalah jati diri serta identitas bangsa yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan bersama.

    “Kebudayaan kita luar biasa kaya dan beragam. Jangan sampai kita take it for granted. Ini adalah national treasure yang menumbuhkan national pride dari kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Fadli pun menegaskan amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

    Ia menegaskan hal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga untuk peradaban dunia.

    “Budaya adalah soft power yang sangat penting dalam strategi kebudayaan suatu negara. Indonesia dengan segala kekayaan budayanya memiliki kekuatan lunak yang tidak tertandingi. Kita harus yakin bahwa kita adalah negara superpower di bidang budaya,” tegasnya.

    “Museum bukan hanya tempat menyimpan koleksi, melainkan etalase budaya dan peradaban bangsa. Inisiatif pendirian Museum Tabanan akan kami dukung penuh sebagai kantong budaya yang dinamis dan mampu mendorong perekonomian,” lanjut Fadli.

    Fadli mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fosil purba yang ditemukan di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan kepada para tamu undangan terkait penyelenggaraan CHANDI 2025 (Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation). Berlangsung pada 3-5 September 2025 di Denpasar, Bali, forum tersebut menjadi sarana dalam menjadikan Indonesia menjadi ibukota kebudayaan dunia.

    “Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, hanya budaya yang bisa menyatukan. CHANDI 2025 adalah platform yang dibangun Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia,” paparnya.

    Menutup sambutannya, ia berharap budaya dapat terus dijaga dan dilestarikan, khususnya di Tabanan. “Budaya kita adalah jati diri bangsa. Kita harus menjaganya bersama-sama agar bisa dikenal di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

    Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Fadli pada acara Temu Wicara Budaya. Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat, seniman, budayawan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam membahas potensi kebudayaan Tabanan, termasuk rencana pendirian Museum dan Galeri Seni Budaya.

    “Suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Menbud di Tabanan. Beginilah kultur agraris kami, di mana mayoritas masyarakat adalah petani. Kita harus bangga akan sejarah dan kekayaan budaya kita. Pemerintah Tabanan akan terus mendukung seluruh kegiatan budaya masyarakat untuk mendorong pelestarian budaya, menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani,” ucap I Komang Gede.

    Sebagai informasi, Temu Wicara Budaya di Tabanan menghadirkan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh seniman sekaligus dosen ISI Surakarta, I Gusti Nengah Nurata.

    Kegiatan ini juga menampilkan pameran seni rupa ‘Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi’ sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah bersama komunitas terhadap karya para seniman Tabanan. Pameran resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ditandai dengan penaburan bunga Sandat diiringi dengan sajian lagu daerah Bali berjudul ‘Bungan Sandat’.

    Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga; Kapolres Tabanan, I Putu Bayu Pati; Dandim 1619/Tabanan, Letkol Inf Trijuang Danarjati; Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana; para seniman, budayawan, serta masyarakat setempat.

    Turut mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi; serta Direktur Warisan Budaya, I Made Dharma Suteja.

    (prf/ega)

  • Kementerian Kebudayaan Pastikan Pemulihan Museum Bhagawanta Kediri Pasca Unjuk Rasa

    Kementerian Kebudayaan Pastikan Pemulihan Museum Bhagawanta Kediri Pasca Unjuk Rasa

    JAKARTA – Kementerian Kebudayaan menyesalkan insiden perusakan Museum Bhagawanta Kediri dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8) malam. Museum yang menyimpan warisan sejarah penting itu rusak, beberapa koleksi hilang, bahkan ada cagar budaya lain ikut terbakar.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, museum bukan sekadar ruang koleksi, melainkan simbol memori kolektif bangsa. “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan pengelola sudah dilakukan untuk memastikan keamanan koleksi. Pemulihan segera dilakukan,” ujar Menbud dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu, 31 Agustus.

    Sejumlah koleksi penting hilang, antara lain Kepala Ganesha, kain batik wastra, dan buku-buku lama. Miniatur lumbung rusak parah. Beberapa benda lain seperti Archa Bodhisatwa dan bata berinskripsi berhasil diselamatkan juru pelihara Kementerian.

    Menbud Fadli Zon mengimbau pihak yang membawa koleksi agar segera mengembalikannya ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI atau langsung ke Museum Bhagawanta. “Koleksi ini bukan sekadar benda, melainkan jejak identitas bangsa,” tegasnya.

    Selain Museum Bhagawanta, dua gedung cagar budaya lain terdampak. Gedung Negara Grahadi Surabaya, rumah dinas Gubernur Jawa Timur yang berdiri sejak 1795, terbakar di sisi barat depan. Di Bandung, Gedung cagar budaya di Jalan Diponegoro No. 20, peninggalan kolonial Belanda tahun 1920-an, juga rusak.

    Kementerian Kebudayaan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga museum dan cagar budaya sebagai milik bersama. “Mari kita rawat warisan ini. Museum adalah simbol peradaban bangsa yang harus kita hormati,” tutup Menbud Fadli Zon.

  • Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    GELORA.CO – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Teddy termasuk ke dalam 141 tokoh nasional yang mendapat penghargaan tersebut.

    Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu Teddy. Penghargaan diberikan karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. 

    “Beliau dikenal sebagai sosok penuh disiplin, tegas, dan loyal, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, serta efisien,” demikian pembacaan tanda jasa oleh pembawa acara.

    Namun, pemberian Tanda Jasa dan dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menimbulkan beragam spekulasi publik. Pasalnya, publik mempertanyakan apa jasa Teddy Indra Wijaya terhadap bangsa dan negara, sehingga mendapatkan tanda penghormatan.

    Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sarat muatan politis, sementara pemerintah menilai pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan jasa dan kontribusi terhadap negara.

    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia meyakini, pemerintah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga sebanyak 141 tokoh menerima tanda kehormatan dari negara.

    “Tentu pemerintah punya penilaian sendiri untuk memberikan bintang tanda jasa semacam itu. Pasti yang dapat bintang tanda kehormatan itu adalah mereka yang dinilai sudah berjasa, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu ukuran pemerintah. Meski harus diakui, kadang publik punya ukuran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah, ini perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Senin (25/8).

    Adi menambahkan, polemik pemberian tanda kehormatan sejatinya bukan fenomena baru di Indonesia. Hal itu pernah terjadi saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda penghormatan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

    “Dari dulu, pemberian bintang tanda kehormatan selalu saja memunculkan tanda tanya publik. Itu alamiah dalam demokrasi. Misalnya, ketika Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan semacam ini, publik kritis dan heboh. Atas dasar apa pemberian tanda kehormatan ini,” jelasnya.

    Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik publik dianggap sah sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari perhatian rakyat. 

    “Bahkan dalam banyak hal, pemberian bintang kehormatan ke Fadli Zon dan Fahri dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis ke Jokowi. Begitulah dalam demokrasi, pasti muncul tuduhan ini dan itu,” urai Adi.

    Kendati demikian, Adi menegaskan pemerintah tentu memiliki standar dan ukuran tersendiri yang menjadi dasar keputusan penganugerahan tanda jasa. Ia menyebut, kriteria tersebut tidak selalu bisa dipahami masyarakat luas, sehingga menimbulkan spekulasi. 

    “Tapi yang jelas pemerintah punya ukuran dan standar untuk berikan tanda jasa. Itu hak mereka yang berwenang,” pungkasnya.