Tag: Fadli Zon

Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

22/10/2025 06:30
Golkar Sambut Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Jasanya Besar Bagi Bangsa

Jakarta –

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai Soeharto berjasa besar bagi bangsa ini.

“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin. “Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat-banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” imbuhnya.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

“Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” tambah Sarmuji.

Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Partai Golkar sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ia mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut.

“Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional,” kata Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar kala itu.

Sarmuji berharap, usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.

“Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” kata Sarmuji menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10).

Halaman 2 dari 2

(maa/maa)

22/10/2025 02:38
Golkar sambut baik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto.

Sarmuji menilai perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.

“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Legislator asal Jawa Timur yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin.

“Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat, banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

“Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” kata Sarmuji.

Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Partai Golkar sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ia mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut.

Sarmuji berharap usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.

“Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” tutur Sarmuji.

Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk Marsinah. Selain mereka, muncul pula nama-nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/10/2025 20:51
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar: Jasanya Besar Nasional 21 Oktober 2025

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Golkar: Jasanya Besar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto memiliki jasa yang besar, terlepas dari perdebatan yang berkembang di publik.
Menurut Sarmuji, perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar, dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji, kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Sarmuji menilai, generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin.
Dia menyebut, dulu, kondisi rakyat sebenarnya kesulitan pangan.
“Dari kisah orangtua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat, banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” ucap dia.
Setelah Soeharto memimpin, kata Sarmuji, dia membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
“Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” kata Sarmuji.
Sarmuji mengungkit Golkar yang sudah sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Dia pun mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut, di mana mereka gagal mengusulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional.
Sarmuji berharap, usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut, dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.
“Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas usulan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Dilansir ANTARA, usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025) siang.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/10/2025 20:20
Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo Nasional 21 Oktober 2025

Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah nama tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Penyerahan nama ini akan dilakukan setelah Tim Dewan Gelar menyelesaikan sidang penentuan yang membahas 40 nama calon pahlawan yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Nanti dari kami yang akan merekomendasikan, tetapi ujungnya tergantung juga pada hak prerogatif dari Presiden,” ujar Fadli Zon, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Fadli mengatakan, proses penentuan ini memang berasal dari usulan, lalu melalui proses sidang oleh Tim Dewan Gelar sebelum diserahkan kepada Prabowo.
Ia menyebutkan, 40 nama yang diserahkan sudah memenuhi syarat.
Namun, keputusan tetap berada di tangan Kepala Negara.
“Biasa Presiden memilih dalam jumlah yang terbatas. Kalau kelayakan, semuanya sudah layak, tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar,” tutur dia.
Fadli mengatakan, tidak ada tenggat waktu dalam proses pencalonan ini.
Namun, ia berharap akan selesai tepat pada Hari Pahlawan.
“Tergantung nanti karena satu per satu nama akan kami bahas, 40-40-nya akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan, hari pahlawan tanggal 10 November,” beber dia.
Diketahui, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Kendati demikian, Gus Ipul tidak merincikan daftar nama-nama usulan Pahlawan Nasional tersebut.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Setelah hasil pembahasan di tingkat daerah ditandatangani bupati atau wali kota, maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.
“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GD. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.
Selain Marsinah, Soeharto, dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/10/2025 17:57
Survei CELIOS 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftar Menteri Terbaik dan Terburuk – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membeberkan hasil survei kinerja menteri Kabinet Merah Putih selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah survei dilakukan pada 30 September-13 Oktober 2025, Celios menyampaikan daftar menteri-menteri yang bekerja paling baik dan paling buruk.

Dalam survei itu, responden ditanyakan pertanyaan “Menurut Anda, siapa menteri dengan kinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?”. Responden juga ditanyakan “Menurut Anda, siapa Menteri dengan kinerja Terburuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?”.

Opsi jawaban meliputi seluruh nama Menteri dan Kepala Badan Kabinet Prabowo-Gibran periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, responden memilihmasing-masing satu Menteri/Kepala Badan kedalam opsi peringkat 1, 2, dan 3.

Hasilnya, menteri dengan kinerja buruk berdasarkan penilaian dari panel ahli di antaranya Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) dengan skor -151, Dadan Indayana (Kepala BGN) -81, Natalius Pigai (Menteri HAM) -79, Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) -56, Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) -36, Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata) -34, Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) -22, Budiman Sudjatmiko (Kepala BP Taskin) -14, Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT) -10.

“Beberapa menteri mendapat penilaian sangat rendah. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) berada di posisi terbawah dengan skor -151, menandakan banyaknya kritik terhadap kebijakan energi,” tulis Celios dalam keterangannya dikutip, Senin (20/10/2025).

“Di bawahnya ada Dadan Hidayana (Kepala Badan Gizi Nasional) dengan skor -81, yang diduga terkait lonjakan kasus keracunan dan kacaunya pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” papar Celios.

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 16 Oktober 2025, memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perban…

20/10/2025 11:23
Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

“Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

20/10/2025 08:46
Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Jawa Barat.

Presiden Prabowo tiba pukul 10.40 WIB dengan mengenakan jas berwarna abu dan celana hitam serta kopiah hitam. Kehadirannya disambut meriah oleh civitas akademika UKRI serta para undangan yang memenuhi ruang acara.

Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR yang juga Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dalam satu tahun terakhir UKRI berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dari predikat “Baik” menjadi “Baik Sekali”.

Pencapaian tersebut diraih pada 25 Maret 2025, melalui SK BAN-PT Nomor 2.102/BAN-PT/03.05/2025.

“Pencapaian momentum ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas,” ujar Dasco dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung, serta mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan universitas.

Dasco menjelaskan peningkatan akreditasi tersebut didorong oleh berbagai faktor, salah satunya pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa.

Dalam lima tahun terakhir, ia menyebut populasi mahasiswa UKRI meningkat dari 1.764 menjadi 4.232 mahasiswa atau naik sebesar 146 persen.

“Tren ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan institusi, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kampus kita,” kata dia.

18/10/2025 18:53
Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi Megapolitan 14 Oktober 2025

Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dua peci milik dua proklamator Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, akan menjadi koleksi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam sesi jumpa pers di Museum Perumusan Proklamasi, Selasa (14/10/2025).
“Salah satu bagian yang penting adalah menghadirkan juga memorabilia yang penting dari proklamator,” ujarnya.
Fadli menjelaskan,
saat ini baru peci milik Bung Hatta yang sudah diletakkan di museum.
Peci milik Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu sebelumnya telah diserahkan langsung oleh pihak keluarga kepada pengelola museum.
“Hari ini baru datang kopiah Bung Hatta yang telah diberikan dan diserahkan dari keluarga Bung Hatta, dari Ibu Halida Hatta,” jelasnya.
Sementara itu, peci milik Bung Karno masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari ke depan.
“Ada proses ya, karena itu kan bagaimanapun bagian dari artefak yang sangat penting bagi keluarga besar Bung Karno,” ucap Fadli Zon.
Ia berharap penambahan koleksi bersejarah dari para tokoh proklamator dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk datang ke museum yang menjadi saksi perumusan naskah kemerdekaan Indonesia tersebut.
“Kami harapkan museum ini juga semakin banyak dikunjungi,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:05
Hadiri Peluncuran Buku Enteng Tanamal, Menbud Sebut Tata Kelola Royalti Harus Ikuti Zaman

JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menjadi tamu penting dalam peluncuran buku sang musisi legendaris, Enteng Tanamal. Buku berjudul Memahami Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti dalam Industri Musik Indonesia ini diperkenalkan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis, 9 Oktober kemarin.

Acara peluncuran ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-81 Enteng Tanamal, tokoh yang gigih berjuang menyuarakan tata kelola hak cipta musisi Indonesia.

Menbud Fadli Zon menyambut baik lahirnya buku ini, tepat ketika isu hak cipta dan tata kelola royalti semakin krusial di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital. Ia menyebut pengelolaan hak cipta dan royalti semestinya mengikuti perkembangan zaman yang ada.

“Kemajuan teknologi membuat industri musik semakin kompleks. Karena itu, regulasi dan tata kelola hak cipta harus terus disesuaikan dengan zaman,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, 10 Oktober.

Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan sedang menggelar Konferensi Musik Indonesia (KMI) di Hotel Sultan Jakarta pada 8–11 Oktober 2025, yang mempertemukan para musisi, pencipta lagu, promotor, penulis, hingga pengelola industri musik. Forum itu diharapkan menjadi ruang dialog untuk membangun ekosistem musik yang sehat, berdaya ekonomi, dan berperan sebagai diplomasi budaya.

“Musik adalah soft power yang mempersatukan kita, mengiringi kehidupan masyarakat dalam setiap suasana,” tegas Fadli Zon.

Perjuangan untuk membenahi pengelolaan hak cipta juga menjadi concern pemerintah yang kini mendorong musik sebagai bagian penting dari Cultural and Creative Industry (CCI)—sektor yang mengandalkan kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi.

“Industri budaya seperti musik, film, dan desain bisa menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.

Selain sistem yang mumpuni, Menbud juga menekankan perlunya kebijakan yang adil bagi semua pihak.

“Penghargaan terhadap pencipta lagu, penyanyi, dan seluruh pelaku musik adalah bentuk perlindungan hak budaya. Tata kelola performing rights perlu disusun dengan win-win solution,” tegasnya.

Buku karya Enteng Tanamal ini tidak hanya mengulas hak cipta dan sistem royalti di Indonesia, tetapi juga merekam perjalanan hidupnya di dunia musik. Sebagai pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia, Enteng dikenal sebagai pelopor perjuangan hak cipta musisi tanah air.

Peluncuran buku tersebut juga dihadiri berbagai tokoh musik nasional seperti Guntur Soekarnoputra, Candra Darusman, Dwiki Darmawan, dan Krisdayanti, serta perwakilan Perpusnas RI, LMK, dan organisasi profesi musik.

10/10/2025 14:53