Tag: Fadli Zon

  • Penjelasan Pandji Tak Bahas Anies, Ahok, Ganjar hingga Mahfud di ‘Mens Rea’

    Penjelasan Pandji Tak Bahas Anies, Ahok, Ganjar hingga Mahfud di ‘Mens Rea’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pandji Pragiwaksono menjelaskan alasannya tak membahas sejumlah figur politik di special show ‘Mens Rea’. Dia mengakui memang banyak sosok yang tak dia bahas.

    “Jadi kenapa Pandji tidak bahas Anies Baswedan? Oke, selain tidak ngebahas Anies, gua nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, Dahlan, Birawan, dan masih banyak lagi,” kata Pandji dikutip dari video yang dia unggah di media sosial, Sabtu (10/1/2026).

    Alasannya, kata dia, karena sosok tersebut bukan pejabat publik saat ini. Walaupun sebelumnya memang menjabat.

    “Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” terangnya.

    Di sisi lain, dia membahas sejumlah sosok, karena figur itu pejaba publik. Seperti Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.

    “Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon, Kapolrestabes Semarang atau sekarang disebutnya Wakatbit, Kremas, Dianmas, STNK, Lemdiklat Polri, kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjebat. Mereka adalah pejabat publik, mereka bekerja dengan duit pajak,” jelasnya.

    “Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat,” tambahnya.

    Itulah kenapa, kata dia, jok pertama dia adalah untuk mengingatkan orang, bahwa pejabat itu mesti ditagih tanggung jawabnya. Karena tiap orang punya hak.

    “Kenapa? Karena kita bayar pajak, dari PPH 21, tapi kalaupun yang bekerja atau mungkin sektor non formal kerjanya, kita tetap kena pajak konsumsi, bayar bensin, pulsa, segala macam kena pajak. Kecuali pajak rumah makan, itu masuknya ke Pemda kayaknya,” paparnya.

    “Tapi intinya kita tuh bayar pajak, semua yang tadi kita sebut itu tuh selama masih ada jabatannya kita tuh berhak ngeritik,” sambungnya.

  • Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    GELORA.CO – Spesial show stand up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono tidak hanya memancing tawa, namun juga menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik.

    Di tengah materi kritik politik yang tajam, satu nama justru absen total, yakni Anies Baswedan.

    Padahal, Anies selama ini kerap menjadi topik bahasan Pandji di berbagai kanal, terutama di YouTube pribadinya.

    Ketidakhadiran nama Anies, bersama tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penonton.

    Menanggapi hal tersebut, Pandji akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia menjelaskan bahwa pemilihan materi dalam Mens Rea bukan didasarkan pada keberanian atau ketakutan, melainkan pada posisi kekuasaan yang sedang dijalankan.

    “Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” tegas Pandji, seperti dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

    Fokus Kritik Rezim Penguasa

    Menurut Pandji, fokus utama Mens Rea adalah mengkritik kekuasaan yang aktif dan berdampak langsung pada kehidupan publik.

    Ia menekankan bahwa pejabat yang sedang menjabat memiliki tanggung jawab besar karena bekerja menggunakan uang rakyat.

    “Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon,Kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjabat. Mereka adalah pejabat publik. Mereka bekerja dengan duit pajak,” terangnya.

    “Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat. Itulah kenapa joke pertama atau salah satu joke pertama adalah untuk mengingatkan orang kita punya hak dalam menentukan kita suka atau enggak suka. Hak kita,” timpal Pandji.

    Beda Cerita Soal Jokowi

    Namun, publik juga mempertanyakan mengapa Joko Widodo (Jokowi) tetap dibahas, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Menjawab hal itu, Pandji menyatakan bahwa jabatan presiden memiliki konsekuensi historis yang tidak pernah benar-benar berakhir.

    “Pak Jokowi dibahas karena Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau adalah presiden.

    Jabatan spesial membutuhkan kebijakan-kebijakan spesial. Orang yang udah di jabatan seperti itu udah pasti dibahas terus. Orang suka nanya,” bebernya.

    Pandji bahkan menyinggung kegelisahan Jokowi sendiri yang mempertanyakan mengapa dirinya masih kerap dibicarakan.

    “Bahkan Pak Jokowi sendiri bertanya-tanya, ‘Saya ini udah enggak menjabat. Kenapa sih saya dibawa terus?’ Jawabannya adalah karena Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Benar enggak sih? Kalau enggak salah ya? Karena kan tidak ada istilah mantan presiden sebenarnya,’ tegas Pandji lagi.

    Teddy Minahasa hingga Dharma Pongrekun

    Lebih lanjut, Pandji juga menjelaskan mengapa beberapa tokoh non-pejabat tetap muncul dalam Mens Rea.

    Salah satunya Teddy Minahasa, yang menurutnya layak dibahas karena adanya isu serius terkait keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus narkoba.

    Sementara nama Dharma Pongrekun diangkat dengan pertimbangan berbeda. Pandji menyebutnya sebagai materi yang secara sederhana “lucu” untuk dibawakan di atas panggung.

    Ia menegaskan bahwa Mens Rea tetap merupakan pertunjukan stand up comedy, sehingga unsur kelucuan menjadi elemen penting selain pesan sosial.

    Pandji menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa setiap komika memiliki sudut pandang dan kebebasan artistik dalam memilih materi.

    Ia juga mempersilakan publik untuk mendukung komika lain jika memiliki preferensi kritik yang berbeda.

    Mens Rea Bukan Sekadar Hiburan

    Menurutnya, Mens Rea bukan sekadar hiburan, melainkan ruang ekspresi personal yang secara alami memicu perdebatan tentang humor, kekuasaan, dan tanggung jawab figur publik.

    “Moga-moga stand up comedy di Indonesia masih bisa terus maju, bisa terus melucu, dan bisa terus membantu kita ketawain aja semua permasalahan kita,” ujarnya memungkasi.***

  • Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana membuka akses gratis bagi masyarakat terhadap buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan pada pengujung tahun 2025. 

    Fadli berharap kebijakan ini dapat memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah nasional sekaligus memperkuat literasi kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat.

    Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” merupakan buku yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia, sejak perjalanan awal Nusantara, hingga situasi termutakhir pascaReformasi.

    Buku berjumlah 10 jilid ini disusun melalui proses penulisan selama satu tahun dengan melibatkan kerja kolaboratif 123 orang sejarawan, yang terdiri atas penulis, editor tiap jilid, serta editor umum dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

    Fadli Zon menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan, buku itu sudah dapat diakses oleh publik dalam format buku elektronik.

    “Kita sedang finalisasi. Kalau sudah rapi dan beres, dalam bentuk PDF-nya pasti gratis karena ini dibiayai oleh APBN,” kata Fadli di kompleks Kementerian Kebudayaan, Kamis, (8/1/2025)

    Menteri penyuka keris ini menyebut e-book Sejarah Indonesia akan didistribusikan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Dia juga membuka kemungkinan pendistribusian melalui situs-situs mitra lainnya guna memperluas jangkauan pembaca.

    Sementara itu, terkait akses terhadap versi fisiknya, Fadli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pencetakan dalam jumlah besar.

    “Sebagaimana kita ketahui, biaya pencetakan buku saat ini cukup tinggi. Buku ini juga berukuran besar sehingga jika dicetak atau dijual, harganya tentu akan mahal. Karena itu, pencetakan kemungkinan tetap dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kebutuhan Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, atau perguruan tinggi,” imbuhnya.

    Sampai saat ini, kata Fadli, pencetakan dalam skala masif masih belum dilakukan karena buku ini memang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, dirinya saat ini lebih memfokuskan upaya pada penyediaan versi PDF yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

    “Untuk tanggal pastinya kami belum dapat memastikan karena masih menunggu proses penyisiran ulang oleh tim editor umum dan editor jilid. Saya menargetkan pada Februari buku ini sudah dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

  • Bertemu Fadli Zon, Wali Kota Solo Respati Usulkan Kesejahteraan Abdi Dalem Karaton Surakarta 
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Januari 2026

    Bertemu Fadli Zon, Wali Kota Solo Respati Usulkan Kesejahteraan Abdi Dalem Karaton Surakarta Regional 7 Januari 2026

    Bertemu Fadli Zon, Wali Kota Solo Respati Usulkan Kesejahteraan Abdi Dalem Karaton Surakarta
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wali Kota Solo, Respati Ardi, bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta pada Senin (5/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Respati juga bertemu dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
    Pada pertemuan itu, Respati mengusulkan kepada Fadli Zon mengenai
    kesejahteraan abdi dalem
    Keraton Surakarta, serta revitalisasi hunian mereka.
    Usulan ini merupakan kelanjutan dari pengajuan sebelumnya terkait revitalisasi museum dan Panggung Songgo Buwono Keraton Surakarta yang telah direalisasikan.
    “Saya mengusulkan terkait kesejahteraan abdi dalem dan hunian-hunian yang ada di sana. Selain Songgo Buwono dan museum,” kata Respati di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/1/2026).
    Menurut Respati, usulannya akan didiskusikan lebih lanjut di tingkat pusat.
    “Katanya akan didiskusikan lebih lanjut kan ada intervensi dari pemerintah pusat untuk revitalisasi hunian-hunian abdi dalem di sana,” kata dia.
    Respati berharap revitalisasi hunian abdi dalem dapat menjadikan Kawasan Keraton Surakarta seperti salah satu desa di Bali untuk menarik wisatawan.
    “Saya baru mengajukan. Ada potensi bagus seperti Penglipuran. Saya harapannya itu bisa menarik pariwisata,” ujar dia.
    Mengenai keberlanjutan revitalisasi Museum Keraton Surakarta, Respati masih menunggu keputusan dari Kementerian Kebudayaan, termasuk terkait penataan Keraton Surakarta sebagai aset cagar budaya nasional.
    “Nanti kita tunggu aja keputusan dari Kementerian Kebudayaan kelanjutan museum,” ujar Respati.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Natal dan Tahun Baru, Museum Nasional Beroperasi hingga pukul 20.00 WIB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Libur Natal dan Tahun Baru, Museum Nasional Beroperasi hingga pukul 20.00 WIB Nasional 31 Desember 2025

    Libur Natal dan Tahun Baru, Museum Nasional Beroperasi hingga pukul 20.00 WIB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengungkapkan, Museum Nasional beroperasi hingga pukul 20.00 WIB selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
    “(Operasional 12 jam), dari jam 08.00 WIB sampai 8 malam (20.00 WIB),” ungkap Fadli Zon di
    Museum Nasional
    , Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
    Selama masa libur panjang ini, ada penyesuaian biaya tiket masuk Museum Nasional.
    Politikus Gerindra itu menyampaikan, penyesuaian biaya tiket masuk ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Museum Nasional.
    “Ya, kita tingkatkan supaya ada apresiasi kepada museum. Dan juga pada pengunjung, wisatawan asing terutama. Ya, sehingga mereka bisa melihat, mengapresiasi juga museum kita.,” jelas dia.
    Fadli Zon pun membandingkan dengan biaya masuk museum di luar negeri.
    Menurutnya, harga
    tiket museum
    di luar negeri tergolong tinggi, terutama di Eropa, dengan tarif termurah sekitar 12 euro, sementara sebagian museum mematok harga 15 euro, 20 euro, bahkan hingga 65 euro.
    Sementara itu, biaya masuk museum di Indonesia dinilainya masih terjangkau.
    “Jadi harga untuk umum itu Rp 50.000. Harga untuk pelajar Rp 30.000. Untuk disabilitas itu bebas atau gratis. Untuk yang yatim piatu juga gratis. Tapi yang untuk lanjut usia, di atas 60 tahun juga bebas, ya gratis,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Natal dan Tahun Baru, Museum Nasional Beroperasi hingga pukul 20.00 WIB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Fadli Zon Ungkap Alasan Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional: Supaya Ada Apresiasi Nasional 31 Desember 2025

    Fadli Zon Ungkap Alasan Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional: Supaya Ada Apresiasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengungkapkan alasan penyesuaian biaya tiket masuk Museum Nasional saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
    “Ya, kita tingkatkan supaya ada apresiasi kepada museum, dan juga kepada pengunjung wisatawan asing, terutama. Ya, sehingga mereka bisa melihat, mengapresiasi juga museum kita,” jelas dia.
    Fadli Zon
    pun membandingkan dengan biaya masuk museum di luar negeri.
    Menurutnya, harga tiket museum di luar negeri tergolong tinggi, terutama di Eropa, dengan tarif termurah sekitar 12 euro, sementara sebagian museum mematok harga 15 euro, 20 euro, bahkan hingga 65 euro.
    Sementara itu, biaya masuk museum di Indonesia dinilainya masih terjangkau.
    “Jadi, harga untuk umum itu Rp 50.000. Harga untuk pelajar Rp 30.000. Untuk disabilitas itu bebas atau gratis. Untuk yang yatim piatu juga gratis. Tapi yang untuk lanjut usia, di atas 60 tahun juga bebas, ya gratis,” tegasnya.
    Meskipun ada penyesuaian, Fadli Zon bersyukur karena jumlah
    pengunjung Museum
    Nasional menembus 7.000 orang pada 31 Desember 2025.
    “Alhamdulillah pengunjungnya cukup banyak, ya. Hari ini sampai berapa, 6.000–7.000. Ya, baru sampai sekarang, ini masih sampai malam nanti dibuka. Mungkin bisa sampai 8.000,” ujar Fadli Zon.
    Dia meyakini bahwa awal tahun 2026 mendatang, pengunjung Museum Nasional akan lebih melonjak dibandingkan sebelumnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Natal dan Tahun Baru, Museum Nasional Beroperasi hingga pukul 20.00 WIB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Fadil Zon Sebut Ada Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional di Libur Nataru Nasional 31 Desember 2025

    Fadil Zon Sebut Ada Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional di Libur Nataru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengungkapkan, ada penyesuaian tiket masuk Museum Nasional pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
    “Ya, kita juga mulai menyesuaikan harga tiket, ya,” kata
    Fadli Zon
    di Museum Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
    Politikus Gerindra itu menyampaikan, penyesuaian biaya tiket masuk ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Museum Nasional.
    “Ya, kita tingkatkan supaya ada apresiasi kepada museum, dan juga kepada pengunjung wisatawan asing, terutama. Ya, sehingga mereka bisa melihat, mengapresiasi juga museum kita,” jelasnya.
    Fadli Zon pun membandingkan dengan biaya masuk museum di luar negeri.
    Menurutnya, harga tiket museum di luar negeri tergolong tinggi, terutama di Eropa, dengan tarif termurah sekitar 12 euro, sementara sebagian museum mematok harga 15 euro, 20 euro, bahkan hingga 65 euro.
    Sementara itu, biaya masuk museum di Indonesia dinilainya masih terjangkau.
    “Jadi, harga untuk umum itu Rp50.000. Harga untuk pelajar Rp30.000. Untuk disabilitas itu bebas atau gratis. Untuk yang yatim piatu juga gratis. Tapi, yang untuk lanjut usia, di atas 60 tahun juga bebas, ya gratis,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menbud Serap Aspirasi Seniman Sumbar, Soroti Manuskrip Kuno Rentan Bencana

    Menbud Serap Aspirasi Seniman Sumbar, Soroti Manuskrip Kuno Rentan Bencana

    JAKARTA – Di sela kunjungan ke wilayah terdampak bencana, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menemui seniman dan budayawan Sumatra Barat (Sumbar) untuk menyerap aspirasi pengembangan seni budaya dan perlindungan objek kebudayaan. Dialog berlangsung di Aie Angek Cottage, Padang Panjang, Rabu 24 Desember, dengan fokus pada tantangan ekosistem seni rupa dan ancaman kerusakan manuskrip kuno pascabencana.

    Para seniman menyoroti keterbatasan ruang dan infrastruktur seni, polemik pembangunan fasilitas kebudayaan, serta minimnya dukungan berkelanjutan. Mereka menegaskan kualitas seni rupa Sumatra Barat setara nasional, namun belum difasilitasi optimal.

    Isu mendesak lain adalah kondisi manuskrip dan naskah kuno yang banyak tersimpan di surau-surau lama di tepi sungai dan rawan terdampak banjir. Upaya pendataan dan digitalisasi telah berjalan, tetapi pelindungan fisik dan relokasi penyimpanan dinilai belum memadai.

    “Manuskrip ini berusia ratusan tahun dan lama berada dalam kondisi terancam. Tanpa relokasi dan pelindungan yang layak, kita berisiko kehilangan warisan penting,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 27 Desember.

    Menanggapi hal itu, Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemajuan kebudayaan di daerah melalui skema pendanaan. Ia menyebut Dana Indonesiana sebagai instrumen untuk mendukung seni rupa, manuskrip, dan aktivitas budaya daerah agar dimanfaatkan secara optimal.

    Ia juga menekankan kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas seniman agar program dan pendanaan berdampak nyata.

    Diskusi ini dihadiri jajaran Kementerian Kebudayaan dan pelaku budaya Sumatra Barat, termasuk kurator, budayawan, serta perwakilan komunitas seni. Masukan tersebut akan menjadi bahan penguatan kebijakan, khususnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa serta manuskrip di Sumatra Barat agar berkontribusi lebih luas di tingkat nasional

  • Dominasi Dasco di Parlemen Menjadi Sinyal Buruk Bagi Kinerja DPR RI

    Dominasi Dasco di Parlemen Menjadi Sinyal Buruk Bagi Kinerja DPR RI

    GELORA.CO – Memasuki 15 bulan masa pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika demokrasi di Indonesia menunjukkan pola yang unik.

    Dominasi koalisi besar di lembaga legislatif menciptakan stabilitas politik yang luar biasa, namun di sisi lain melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak populis oleh publik.

    Kondisi DPR RI setahun belakangan cenderung tenang tanpa konflik internal yang berarti.

    Para pengamat menilai zona nyaman para legislator ini merupakan hasil orkestrasi pimpinan dewan yang sangat rapi.

    Sosok Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, muncul sebagai figur paling berpengaruh yang mengendalikan arah kebijakan di Senayan.

    Rakyat bahkan menyematkan julukan Don Dasco kepada pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

    Perannya yang sangat sentral membuatnya mendapat label sebagai sutradara di balik paduan suara para anggota dewan dalam meloloskan berbagai regulasi.

    Istilah Kabinda dan Adidas

    Laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap adanya jaringan politik yang sangat solid di bawah kendali Dasco.

    Muncul istilah khusus seperti Kabinda dan Adidas untuk mengidentifikasi lingkaran pengaruh sang wakil ketua.

    Kabinda atau Kader Binaan Dasco merujuk pada para politikus, mayoritas dari Partai Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

    Sementara itu, Adidas atau Anak Didik Dasco merupakan jaringan lintas partai politik yang setia mendukung arahan dan strategi politik Dasco.

    Jaringan ini menyebar luas mulai dari Komisi, Panitia Kerja (Panja), hingga Badan Legislasi (Baleg).

    Kehadiran mereka memastikan setiap pembahasan undang-undang berjalan cepat dan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    Pabrik Undang-Undang Tanpa Interupsi

    Mengutip ulasan Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI kini seolah berubah menjadi pabrik undang-undang sepanjang tahun 2025.

    Peran Don Dasco sangat menentukan nasib sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), apakah akan melaju cepat, tertahan, atau berhenti di tengah jalan.

    Fenomena ini membawa warna baru dalam sejarah parlemen Indonesia. Publik tidak lagi menyaksikan aksi hujan interupsi atau drama mematikan mikrofon saat pembahasan isu sensitif.

    Semua dinamika politik dikelola secara clear and clean oleh Dasco, yang kini memegang kendali penuh di legislatif setelah Fadli Zon beralih tugas menjadi Menteri Kebudayaan.

    Memasuki tahun 2026, publik kini menanti apakah model kepemimpinan satu pintu yang sangat efisien ini akan terus bertahan.

    Meski memberikan kepastian hukum yang cepat, efektivitas ini tetap menjadi sorotan dalam kacamata demokrasi terkait fungsi kontrol dan keterlibatan masyarakat.

  • Menbud Dorong Seni Bambu Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif & Industri Budaya

    Menbud Dorong Seni Bambu Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif & Industri Budaya

    Jakarta

    Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menutup workshop dan seminar bambu di Kampung Budaya Sunda Paseban, Megamendung, Kabupaten Bogor. Mengusung tema “Warisan Hidup, Kreasi Berkelanjutan”, workshop ini digelar sebagai upaya pembekalan guru seni budaya terkait seni bambu dan angklung.

    Fadli menyampaikan angklung merupakan bukti dari keragaman budaya Indonesia yang terus diwariskan secara turun-temurun. Ia juga menegaskan menciptakan ekosistem seni angklung sama pentingnya dengan memeliharanya secara berkelanjutan.

    “Selain alat musik gamelan dan kolintang, angklung juga sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Saat ini, angklung sudah mulai mendunia dan banyak dimainkan di berbagai tempat, misalnya di dalam selebrasi atau perayaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Bisa dibilang, angklung adalah satu instrumen yang sudah semakin dikenal di panggung internasional,” ujar Fadli dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

    Lebih lanjut, Fadli menjelaskan seni bambu merupakan salah satu warisan budaya Sunda yang luar biasa kaya. Apabila pemanfaatan dan pengembangannya dilakukan maksimal, ia optimistis seni bambu dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan industri budaya (Cultural and Creative Industry).

    “Di masa lalu, nenek moyang kita banyak menggunakan bambu sebagai material untuk kehidupan sehari-hari. Bambu bahkan menjadi alat untuk merekam dan mencatat manuskrip di bambu. Bambu juga punya fungsi bermacam-macam, seperti menyimpan air, menahan longsor, dan sebagainya. Kearifan lokal dan khazanah inilah yang perlu kita rawat dan kedepannya kita jadikan sumber ekonomi budaya,” jelasnya.

    “Para guru, kepala sekolah, tokoh-tokoh pendidikan dari Kota dan Kabupaten Bogor yang hadir, tentu peran Anda sangat penting untuk menciptakan ekosistem pelaku budaya, terutama kepada anak-anak kita yang memiliki keterampilan yang perlu diberdayakan. Ke depannya, pelatihan seperti ini juga perlu diadakan di sekolah masing-masing,” katanya.

    Sebagai informasi, workshop dan seminar bambu “Warisan Hidup, Kreasi Berkelanjutan” merupakan inisiasi Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX yang berlangsung pada 18-20 Desember 2025. Selain pembekalan pelestarian bambu, lokakarya ini turut menghadirkan pameran produk workshop dan resital orkestra angklung oleh 100 lebih peserta guru seni dari wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

    Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, di antaranya Direktur Sarana dan Prasarana, Feri Arlius serta Kepala BPK Wilayah IX, Retno Raswaty. Turut hadir pula pegiat budaya, Zaenal dan Viedi S. Sepdian, serta jajaran pegiat budaya, guru seni budaya Kota dan Kabupaten Bogor.

    (akd/ega)