Xcloud.id

Tag: Fadjry Djufry

  • Dedie Rachim Pastikan Kesehatan Ternak di Bursa Hewan Qurban Terjamin

    Dedie Rachim Pastikan Kesehatan Ternak di Bursa Hewan Qurban Terjamin

    JABAR EKSPRES – Menyambut Hari Raya Idul Adha 2025, Bursa Hewan Qurban (BHQ) yang berada di area Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPMPKH), Jalan Pajajaran, Kota Bogor resmi dibuka.

    BHQ yang diakomodir oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) ini berlangsung selama 11 hari dilaksanakan sejak 27 Mei hingga 6 Juni 2025.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menuturkan BHQ tersebut bisa menjadi pilihan untuk memilih dan membeli hewan kurban yang memenuhi persyaratan kesehatan dan juga sesuai syariat.

    Sebab, sambung dia, hewan kurban di BHQ telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor dan Sekolah Vokasi IPB University.

    “Kenapa ini kita prioritaskan dan kita rekomendasikan, karena dari sisi kesehatan ternaknya ini terjamin dan sesuai syariat,” kata Dedie A. Rachim dikutip Rabu (28/5).

    “Kemudian tentu karena lahannya disiapkan oleh BRMP melalui PPMPKH, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pedagang sehingga harganya relatif lebih ekonomis,” imbuhnya.

    Selain itu, Dedie menyebut, BHQ masyarakat diberikan edukasi terkait bagaimana cara memilih hewan kurban dan cara menyembelihnya.

    Dedie juga mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk melanjutkan tradisi membungkus daging hewan kurban tidak dengan plastik, namun menggunakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau bonsang.

    “Agar masyarakat memperhatikan limbah sisa penyembelihan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan ke depan,” tegas dia.

    Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry, mengatakan BRMP ini memiliki peran strategis, di antaranya adalah dalam menjamin lalu lintas hewan kurban yang akan diperoleh masyarakat sudah sesuai prosedur.

    “Jadi semua hewan ternak di sini sudah mengikuti standar prosedur yang sudah ditetapkan, jadi terkait dengan kesehatan dan yang lain-lain sudah terjamin dan masyarakat bisa memilih banyak pilihan hewan kurban,” ucapnya.

    Berkaca dari tahun sebelumnya, Fadjry menyebut antusias masyarakat yang membeli hewan kurban melalui BHQ sangat tinggi. Bahkan seluruh hewan kurban terjual habis.

    Ketua Panitia BHQ, Agus Susanto mengatakan pelaksanaan BHQ merupakan yang ke-23 kalinya diadakan, dengan kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) melalui BRMP dan PPMPKH dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui DKPP serta Sekolah Vokasi IPB University dan paguyuban peternak.

  • Bupati Gowa minta bantuan benih varietas unggul kepada Kementan

    Bupati Gowa minta bantuan benih varietas unggul kepada Kementan

    Gowa (ANTARA) – Bupati Gowa Sulsel meminta bantuan benih varietas unggul dan bersertifikat serta sarana pendukung pertanian kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk mendukung program swasembada pangan.

    Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat Rapat Koordinasi Satgas Swasembada Pangan bersama Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry di Gowa, Kamis, menyampaikan progres pertanian di daerahnya yang saat ini akan memasuki musim panen.

    “Demi mendukung swasembada pangan ini, kami berharap ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa benih varietas unggul dan sarana pertanian lainnya,” ujarnya.

    Sitti Husniah kepada pejabat Kementan RI itu mengatakan jika Kabupaten Gowa merupakan penyangga kota Makassar yang juga berkontribusi besar dalam surplus beras provinsi Sulsel setiap tahunnya.

    Dirinya pun berharap bantuan berupa benih varietas unggul dan bersertifikat, serta sarana pendukung produksi pertanian berupa alat tanam padi (transplanter), traktor dan combine (mesin pemanen kombinasi) bisa meningkatkan produktivitas para petani.

    “Masyarakat yang mempunyai lahan pertanian namun terkendala di bibit pasti kami bantu, tetapi kami berharap untuk lebih di bantu lagi melalui pemerintah pusat agar petani bisa mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik dengan target yang diharapkan oleh kita semua,” harapnya.

    Kepala BSIP Kementerian Pertanian Fadjry Djufry menyebut Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Sulsel yang luas tanam cukup luas.

    Sehingga pihaknya menaruh harapan besar agar target yang diberikan pusat mampu tercapai.

    “Gowa ini urutan ke empat-lima besar di Sulsel untuk luas tanam nya. Kita ingin ke depannya Gowa, karena dekat dengan Makassar dan menjadi daerah penyangga bisa jadi contoh nasional, apalagi Gowa sering menjadi tempat kunjungan dari luar sehingga diharapkan dengan dukungan dan kolaborasi bersama bisa memenuhi target yang diberikan,” tuturnya.

    Dirinya menyampaikan target luas tanam Kabupaten Gowa 95.659 hektare dengan luas baku sawah sebesar 36.409.

    Data ini telah dibagi kepada masing-masing kecamatan sesuai dengan potensi lahan dan produksi.

    “Tentu apa yang menjadi kebutuhan termasuk bibit, benih akan kita dukung sehingga target-target ini tercapai dengan baik demi mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.

    Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.

    Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.

    Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.

    “Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.

    Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.

    “Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.

    Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.

    Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030 Makassar 5 Februari 2025

    KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030 Makassar 5 Februari 2025

    KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan ini diputuskan KPU Sulsel dalam rapat pleno terbuka di Hotel Claro,
    Makassar
    , Rabu (5/2/2025) malam.
    KPU Sulsel menetapkan Sudirman-Fatma sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Sulsel melalui surat keputusan KPU Sulsel Nomor 437 Tahun 2025.
    “Menetapkan, Saudara Andi Sudirman Sulaiman dan Saudari Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dengan perolehan suara 3.014.255 atau 65.32 persen dari total suara sah,” kata Anggota KPU Sulsel, Upi Hastati membacakan surat keputusan.


    Rapat pleno terbuka penetapan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi juga dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, Kajati Sulsel Agussalim dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
    Tidak terlihat kehadiran pasangan, Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad yang merupakan pesaing Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi pada Pilgub Sulsel 2024.
    Diketahui, pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik yaitu Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PSI, Partai Gelora, dan Perindo 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin.

    Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    “Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata dia.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.

    Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.

    “Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” jelasnya.

    Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.

    Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

    Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Jufri Rahman.

    Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.

    Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    “Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” katanya.

    Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara semula di 6 Febuari di undur hingga 20 Febuari 2025.

    Menurut Prof Fadjry penundaan pelantikan serentak ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat pasca keluar informasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal adanya sidang putuskan di tanggal 4-5 Febuari 2025.

    “Iya jadi informasi begitu, tapi kita masih menunggu surat resminya. Rencana antara tanggal 18 atau 20, kan sidang MK lagi berproses ini. Tanggal 4-5 (Febuari) akan di bacakan keputusan apakah bisa (Ikut pelantikan) atau lanjut (Sidang MK), kalau bisa berarti dia (Kepala daerah) bisa ikut pelantikan,” jelas Prof Fadjry Djufry, di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Jumat, 31 Januari 2025.

    Bagi yang diputuskan lanjut berdasarkan putusan MK akan di lantik paling cepat di bulan April atau Maret 2025 ini.

    “Kalau lanjut lagi berarti dia masih berproses lagi kan bisa April, bisa Maret supaya bisa lebih banyak serentaknya nanti makanya ditunda tanggal 18,” katanya.

    Kenapa di tanggal 18 atau 20 Febuari karena pasca keputusan MK di tanggal 4-5 Febuari masih ada waktu pengurusan administrasi dan proses pelantikan.

    “Makanya setelah tanggal 4-5 di MK itu ada proses administrasi 2 minggu mungkin seperti, tanggal 18 atau 20 pelantikan,” lanjutnya.

    “Kita menunggu surat pastinya, kemungkinan ditunda tanggal 18 atau 20 Februari. Karena baru kemarin ada informasi bahwa di MK ada sidang keputusan di tanggal 4 dan 5 di lanjut atau tidak,” pungkasnya.

  • Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak termasuk dalam daftar kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama, 6 Februari mendatang.

    Seperti diketahui, pada gelombang pertama, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta, yang masih berstatus sebagai ibu kota negara sebelum resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry mengatakan, pelantikan kepala daerah yang masih dalam sengketa PHP akan dilakukan setelah putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Di sini ada 10 daerah, termasuk Provinsi Sulsel, yang masih dalam proses sengketa. Putusannya belum dibacakan,” ujar Fadjry kepada awak media.

    Dikatakan Fadjry, proses hukum di MK diperkirakan membutuhkan waktu hingga pertengahan April.

    Selain itu, libur Lebaran yang jatuh di awal April menjadi faktor tambahan sehingga pelantikan kepala daerah yang bersengketa baru dapat dilakukan setelah itu.

    Daerah-daerah di Sulsel yang masih dalam sengketa PHP meliputi Kota Makassar, Parepare, Palopo, Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, Selayar, dan pemilihan gubernur Sulsel.

    Sementara itu, daerah yang tidak memiliki sengketa dan akan dilantik lebih dahulu mencakup 14 wilayah, antara lain Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Maros, Barru, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

  • Perusahaan Asal Vietnam Bakal Investasi, Fadjry Djufry Harap Sulsel Bisa Jadi Sentra Sapi Perah

    Perusahaan Asal Vietnam Bakal Investasi, Fadjry Djufry Harap Sulsel Bisa Jadi Sentra Sapi Perah

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Investor asal Vietnam, PT Happiness True, yang akan berinvestasi pengembangan sapi perah di Sulsel. Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry berharap Sulsel bisa menjadi sentra sapi perah di Indonesia.

    Prof Fadjry Djufry pun meminta OPD terkait untuk mempercepat izin investasi perusahaan tersebut. Apalagi selain dari Vietnam, juga akan ada investor dari Korea Selatan yang akan berinvestasi di Sulsel.

    “Saya menjabat di sini kurang lebih dua hingga tiga bulan ini. Investor yang masuk ini dibantu Pak Menteri Pertanian. Menteri yang lain juga membantu supaya ada investasi masuk ke Sulsel,” ucap Prof Fadjry Djufry, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Pengembangan sapi Perah Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 22 Januari 2025.

    Ia menjelaskan, rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk memastikan lahan di Kabupaten Wajo dan Sidrap, karena investor tersebut membutuhkan lahan 18 ribu hektare. Mereka berencana berinvestasi 250 ribu ekor sapi perah. Jika harga satu ekor sapi perah Rp40 juta, maka untuk sapi saja nilai investasinya mencapai Rp4 triliun.

    “Kita berharap agar Sulsel ini menjadi salah satu sentra sapi perah. Sekarang sudah ada investor yang masuk berkat bantuan Pak Menteri Pertanian. Kita sudah cek lokasinya, di Wajo dan Sidrap cocok untuk itu. Memang masih ada sedikit persoalan terkait dengan operasi lahan dari masyarakat. Dan kita undang, DPRD Provinsi, Bupati, termasuk Ketua Satgas Investasi (Pak Kajati) untuk duduk bersama-sama mencarikan solusi,” terangnya.

  • Pemprov Sulsel anggarkan Rp78miliar untuk program Makan Bergizi Gratis

    Pemprov Sulsel anggarkan Rp78miliar untuk program Makan Bergizi Gratis

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp78 miliar untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, saat ditemui di Kota Makassar, Rabu (22/1) meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel juga turut mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. 
    (Shintia Aryanti Krisna/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Mengenal Tim Penggerak PKK, Apa Saja Tugasnya?

    Mengenal Tim Penggerak PKK, Apa Saja Tugasnya?

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaungi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), di seluruh Indonesia. Beragam tugas diemban tim tersebut.

    Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian membeberkan tugas pokok tim. Salah satunya, program Posyandu yang memuat enam standar pelayanan minimal (SPM), dari pendidikan hingga sosial.

    “Dan pastinya juga menyiapkan apa saja program-program tahun 2025 dan 2026,” kata Tri di Kantor Pusat Kemendagri, Kamis, 16 Januari 2025.
     

    Hal tersebut dibeberkab Tri, saat melantik Andi Indriaty Syaiful, sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kesempatan itu, Tri meminta Indriaty untuk memperkuat program PKK di Sulsel.

    “Yang akan dilanjutkan oleh ketua definitif yang akan datang,” ujar Tri.

    Dirinya mendorong agar Indriaty bersama jajaran dapat melaksanakan program-program TP PKK di Provinsi Sulsel. Termasuk, melanjutkan inovasi yang telah dihasilkan dari pengurus periode sebelumnya.

    Tri mengatakan program-progam yang dimiliki TP PKK sangat penting untuk ditindaklanjuti. Termasuk, 10 program pokok PKK yang telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat. 

    Tri menuturkan pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas dilantiknya Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulsel. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

    “Di mana pendamping ataupun yang ditunjuk oleh Pj. gubernur setempat adalah otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Pembina Posyandu,” kata dia.

    Tri percaya, dalam waktu cepat Indriaty bakal mampu melaksanakan progam PKK dan posyandu di Provinsi Sulsel. Dirinya berpesan agar Indriaty mampu mengoordinasikan kegiatan-kegiatan TP PKK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel.

    Dalam kesempatan itu, Tri menyampaikan terima kasih kepada Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulsel periode sebelumnya, Ninuk Triyanti Zudan, yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Tri juga mengapresiasi kiprah dan kerja keras Ninuk sehingga TP PKK Provinsi Sulsel telah banyak menghasilkan prestasi.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaungi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), di seluruh Indonesia. Beragam tugas diemban tim tersebut.
     
    Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian membeberkan tugas pokok tim. Salah satunya, program Posyandu yang memuat enam standar pelayanan minimal (SPM), dari pendidikan hingga sosial.
     
    “Dan pastinya juga menyiapkan apa saja program-program tahun 2025 dan 2026,” kata Tri di Kantor Pusat Kemendagri, Kamis, 16 Januari 2025.
     

    Hal tersebut dibeberkab Tri, saat melantik Andi Indriaty Syaiful, sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kesempatan itu, Tri meminta Indriaty untuk memperkuat program PKK di Sulsel.

    “Yang akan dilanjutkan oleh ketua definitif yang akan datang,” ujar Tri.
     
    Dirinya mendorong agar Indriaty bersama jajaran dapat melaksanakan program-program TP PKK di Provinsi Sulsel. Termasuk, melanjutkan inovasi yang telah dihasilkan dari pengurus periode sebelumnya.
     
    Tri mengatakan program-progam yang dimiliki TP PKK sangat penting untuk ditindaklanjuti. Termasuk, 10 program pokok PKK yang telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat. 
     
    Tri menuturkan pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas dilantiknya Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulsel. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
     
    “Di mana pendamping ataupun yang ditunjuk oleh Pj. gubernur setempat adalah otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Pembina Posyandu,” kata dia.
     
    Tri percaya, dalam waktu cepat Indriaty bakal mampu melaksanakan progam PKK dan posyandu di Provinsi Sulsel. Dirinya berpesan agar Indriaty mampu mengoordinasikan kegiatan-kegiatan TP PKK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel.
     
    Dalam kesempatan itu, Tri menyampaikan terima kasih kepada Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulsel periode sebelumnya, Ninuk Triyanti Zudan, yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Tri juga mengapresiasi kiprah dan kerja keras Ninuk sehingga TP PKK Provinsi Sulsel telah banyak menghasilkan prestasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)