Tag: Fachrul Razi

  • Legislator Gerindra Minta Penyaluran KIP-PIP Diprioritaskan Bagi Pelajar Korban Bencana Sumatera

    Legislator Gerindra Minta Penyaluran KIP-PIP Diprioritaskan Bagi Pelajar Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, M. Husni meminta agar bantuan pendidikan, khususnya perluasan penyaluran Kartu Indonesia Pintar – Program Indonesia Pintar (KIP-PIP) diprioritaskan bagi pelajar dan mahasiswa korban bencana di Sumatera.

    Sebab menurutnya, banyak pelajar dan mahasiswa yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Usulan itu disampaikan Husni usai meninjau langsung warga terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

    “Dampak bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghantam kondisi ekonomi keluarga, termasuk keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka,” ujar Husni dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember.

    Husni mengungkapkan, saat ini banyak siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, namun kesulitan membiayai pendidikan karena orang tua dan keluarganya ikut terdampak.

    Karenanya, ia mendorong agar pelajar dan mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima KIP-PIP benar-benar dapat memanfaatkan program tersebut sebagai penopang utama pembiayaan pendidikan di tengah situasi darurat.

    “Kita ketahui, Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama ada yang namanya KIP-PIP yang tujuannya adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin,” ungkap Husni.

    Menurut legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu, pemerintah perlu memberi kemudahan akses dan prioritas khusus bagi daerah yang tertimpa bencana. Ia pun menegaskan pentingnya keberpihakan negara agar bencana tidak berujung pada meningkatnya angka putus sekolah.

    Selain itu, Husni juga meminta seluruh kementerian terkait membuka ruang seluas-luasnya untuk bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi keluarga kurang mampu di wilayah terdampak.

    “Jadi saya izin Bapak Menteri Agama, izin Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Kemendikbud dan lain sebagainya. Ayo mari kita bantu anak-anak kita jangan sampai putus sekolah. Berikan semua. KIP-PIP, beasiswa pendidikan kepada mereka semua,” katanya.

    Selain pembiayaan, Husni menilai, perbaikan infrastruktur pendidikan juga harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mulai dari bangunan yang rusak berat hingga yang mengalami kerusakan ringan. Ia menekankan, pemulihan sarana pendidikan menjadi kunci agar proses belajar mengajar bisa segera berjalan normal.

    Dengan demikian, sambung Husni, anak-anak di daerah terdampak tidak semakin tertinggal akibat musibah yang menimpa wilayah mereka.

    “Karena ini semua kita tujukan, kita utamakan khusus untuk daerah-daerah bencana. Karena mereka juga tidak ingin daerahnya tertimpa dari musibah ini,” pungkasnya.

  • Menaker imbau perusahaan lakukan WFA selama 29-31 Desember

    Menaker imbau perusahaan lakukan WFA selama 29-31 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja agar dapat Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) selama 29-31 Desember 2025.

    WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

    “Kami mengimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan flexible working arrangement atau yang mungkin yang lebih umum work from anywhere,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Pemerintah baru saja memberikan fleksibilitas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk WFA selama 29-31 Desember 2025 untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Untuk sisa tahun 2025, telah disepakati antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menpan-RB yang memutuskan hari libur pada 25 Desember (Natal), 26 Desember (cuti bersama), dan 1 Januari 2026 (tahun baru).

    Tanggal di sela-sela itu kemudian diputuskan pemerintah untuk melakukan WFA bagi ASN.

    Kebijakan WFA dikhususkan untuk ASN, dari pusat hingga daerah, termasuk para pegawai negara di lingkungan Mabes TNI dan Polri. Karena itu, Menaker mengharapkan memberikan kesempatan serupa kepada para pekerja melakukan WFA.

    “Sedang kita siapkan surat edaran yang segera nanti kita akan sampaikan,” ungkapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri fleksibilitas bagi ASN untuk WFA selama 29-31 Desember

    Pemerintah beri fleksibilitas bagi ASN untuk WFA selama 29-31 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama 29-31 Desember 2025.

    WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

    “Kita ingin mendorong pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat, maka beliau (Menteri Koordinator/Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) memberikan arahan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel. Jadi flexible working arrangement, kerja di kantor boleh, mau kerja di mana saja boleh,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Untuk sisa tahun 2025, telah disepakati antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menpan-RB yang memutuskan hari libur pada 25 Desember (Natal), 26 Desember (cuti bersama), dan 1 Januari 2026 (tahun baru).

    Tanggal di sela-sela itu kemudian diputuskan pemerintah untuk melakukan WFA bagi ASN.

    Menpan-RB menegaskan bahwa kebijakan WFA dikhususkan untuk ASN, dari pusat hingga daerah, termasuk para pegawai negara di lingkungan Mabes TNI dan Polri.

    “Namun demikian kami juga menghimbau kepada instansi pemerintah untuk tetap memberikan, memperhatikan layanan-layanan publik esensial yang harus dilaksanakan,” kata Rini.

    Dia mengaku telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk bisa melaksanakan WFA selama 29-31 Desember dengan tetap memperhatikan berbagai layanan publik agar masyarakat tetap dapat dilayani.

    “Masyarakat masih dapat memberikan laporan langsung terhadap kinerja pemerintah melalui www.lapor.co.id,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puncak Haul ke-16 Gus Dur: Tokoh-tokoh Terkenal Bersatu dalam Momen Bersejarah di Tebuireng Jombang

    Puncak Haul ke-16 Gus Dur: Tokoh-tokoh Terkenal Bersatu dalam Momen Bersejarah di Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Puncak peringatan haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng pada Rabu malam (17/12/2025) malam menyaksikan hadirnya berbagai tokoh besar dari dunia politik, agama, hingga diplomasi.

    Ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah turut memadati acara ini, menjadikan jalan provinsi jurusan Jombang-Malang ditutup total demi kelancaran kegiatan.

    Acara haul yang digelar dengan khidmat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta sejumlah ulama dan tokoh penting lainnya.

    Di antaranya adalah KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Rembang, KH. Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) dari Tulangan Sidoarjo, dan KH. Masduqi Abdurrahman dari Perak Jombang. Kehadiran Konsul Jenderal Amerika Serikat, Chris Green, juga menambah warna acara ini.

    Peringatan haul Gus Dur tahun ini terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025. Dalam sambutannya, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mengungkapkan kebanggaannya atas penetapan tersebut.

    Ia menekankan betapa Gus Dur adalah sosok yang berjuang untuk kepentingan orang banyak, terutama mereka yang terdzalimi. “Dari sudut pandang kami, Gus Dur adalah sosok yang ikhlas berjuang untuk kepentingan orang banyak, terutama mereka yang terdzalimi,” ujarnya.

    Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Ustaz Syamsul Anam dan KH. Masduqi Abdurrahman. Kemudian, acara semakin semarak dengan lantunan sholawat Nabi yang dibawakan oleh seribu rebana pimpinan KH. Nur Hadi (Mbah Bolong).

    Pengunjung yang memadati haul ke-16 Gus Dur di Tebuireng Jombang

    Momen puncak acara semakin diperkaya dengan tausiyah dari KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), yang menggambarkan Gus Dur sebagai sosok yang telah ‘selesai dengan dirinya sendiri’ dan memiliki keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan.

    Selain itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh hadirin untuk meneladani perjuangan Gus Dur sebagai Bapak Kemanusiaan. “Hari ini kita hadir karena hati kita melekat pada sosok perjuangan, pemikiran dan keteladanan Gus Dur yang penuh nilai kemanusiaan,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i yang menegaskan bahwa Gus Dur adalah simbol dari perjuangan toleransi.

    Rangkaian puncak Haul Gus Dur ini ditutup dengan doa oleh KH. Agoes Ali Masyhuri. Melalui acara ini, masyarakat kembali diingatkan untuk selalu meneladani nilai-nilai luhur Gus Dur yang abadi, seperti toleransi, perjuangan kemanusiaan, dan pengabdian tanpa pamrih. [suf]

  • KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji

    KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji

    KPK Gandeng Auditor BPK ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perjalanan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
    “Jadi ketika tim berangkat ke
    Arab Saudi
    , penyidik juga beserta kawan-kawan auditor dari BPK,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    Budi mengatakan, barang bukti yang ditemukan di Arab Saudi dikonfirmasi kepada sejumlah saksi yang diperiksa, termasuk eks Menteri Agama
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    “Tentu ini masih dilakukan analisis atas pemeriksaan semalam,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil temuan penyidik selama berada di Arab Saudi terkait tahap penyidikan kasus dugaan
    korupsi kuota haji
    2024.
    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik mendapatkan informasi terkait kepadatan lokasi calon jemaah haji di Arab Saudi dan melihat keterkaitannya dengan alasan Kementerian Agama membagi kuota haji tambahan pada 2024.
    “Karena tentunya kita juga harus memiliki atau menguji setiap nanti informasi yang diberikan. Apakah pembagian kuota itu menyebabkan atau disebabkan karena terjadinya penumpukan di salah satu sektor tersebut. Nah, itu dilihat juga ke sana. Kemudian fasilitas dan lain-lainnya,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (16/2/202).
    Asep juga mengatakan, penyidik juga menemukan dokumen dan barang
    bukti elektronik
    terkait kasus kuota haji.
    Dia mengatakan, kedua alat bukti itu ditemukan dari koordinasi dengan Kementerian Haji di Arab Saudi dan sejumlah perwakilan Indonesia.
    “Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024. Kemudian ada temuan lain. Ada temuan, ada BBE, ada kita cek lapangan,” ujar Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) kemarin.

    Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

    Gus Yaqut terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB.

    Pemeriksaan berlangsung cukup lama, hampir seharian penuh, hingga yang bersangkutan keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 20.13 WIB atau setelah kurang lebih 8,5 jam diperiksa.

    Pemeriksaan kali ini merupakan pemanggilan kedua bagi Gus Yaqut. Sebelumnya, ia telah diperiksa penyidik KPK pada 1 September 2025, dalam perkara yang sama.

    Usai pemeriksaan, Gus Yaqut tampak langsung bergegas meninggalkan gedung KPK.

    Ia bahkan menerobos kerumunan wartawan yang sejak siang menunggu untuk meminta keterangan terkait materi pemeriksaan.

    Ketika dicegat awak media, Gus Yaqut memilih untuk tidak banyak berbicara.

    Ia meminta agar seluruh pertanyaan mengenai proses dan materi pemeriksaan disampaikan langsung kepada penyidik KPK.

    “Silahkan ditanya ke penyidik. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya?,” kata Yaqut singkat sebelum masuk ke kendaraannya.

    Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menag ini berawal dari adanya tambahan kuota haji sekitar 20 ribu jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2024.

    Tambahan kuota tersebut kemudian dibagi oleh Kementerian Agama, saat itu dipimpin Gus Yaqut, menjadi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

  • Mau Liburan Akhir Tahun? Ini Jadwal Libur Natal dan Cuti Bersama 2025

    Mau Liburan Akhir Tahun? Ini Jadwal Libur Natal dan Cuti Bersama 2025

    Jakarta: Memasuki akhir 2025, masyarakat Indonesia mulai bersiap menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Momen ini selalu menjadi salah satu waktu yang paling dinantikan karena identik dengan libur panjang serta kesempatan berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan kerabat.

    Tak heran, banyak orang mulai mencari informasi mengenai jadwal libur Natal dan cuti bersama 2025 agar bisa menyusun rencana perjalanan, liburan, hingga agenda keluarga dengan lebih matang.

    Merangkum laman Sahabat Pegadaian, berikut jadwal lengkap libur Hari Raya Natal dan cuti bersama 2025 yang telah ditetapkan pemerintah.

    Libur Natal dan cuti bersama 2025 mulai kapan?

    Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    SKB Tiga Menteri tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2024 dan menjadi pedoman resmi bagi instansi pemerintah maupun swasta dalam mengatur hari kerja dan hari libur nasional.

    Dalam ketetapan tersebut, Hari Raya Natal ditetapkan sebagai libur nasional pada Kamis, 25 Desember 2025. Sementara itu, cuti bersama Natal jatuh pada Jumat, 26 Desember 2025.

    Penetapan ini memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan waktu libur di penghujung tahun, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakan Natal.

    Libur panjang akhir Desember 2025

    Dengan jatuhnya libur Natal dan cuti bersama berdekatan dengan akhir pekan, masyarakat berkesempatan menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut.

    Berikut rincian jadwalnya:

    Kamis, 25 Desember 2025: Libur Nasional Hari Raya Natal
    Jumat, 26 Desember 2025: Cuti Bersama Natal
    Sabtu, 27 Desember 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 28 Desember 2025: Libur akhir pekan

    Setelah periode tersebut, aktivitas kerja dan sekolah kembali berjalan pada Senin, 29 Desember 2025 hingga Rabu, 31 Desember 2025.

    Rangkaian libur tahun baru 2026

    Tak berhenti di situ, masyarakat masih akan menikmati libur lanjutan pada awal Januari 2026. Rangkaian libur Tahun Baru Masehi 2026 adalah sebagai berikut:

    Kamis, 1 Januari 2026: Libur Nasional Tahun Baru Masehi 2026
    Jumat, 2 Januari 2026: Rekomendasi cuti
    Sabtu, 3 Januari 2026: Libur akhir pekan
    Minggu, 4 Januari 2026: Libur akhir pekan

    Dengan susunan tersebut, masyarakat berpeluang menikmati waktu istirahat yang cukup panjang di pergantian tahun.

    Jakarta: Memasuki akhir 2025, masyarakat Indonesia mulai bersiap menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Momen ini selalu menjadi salah satu waktu yang paling dinantikan karena identik dengan libur panjang serta kesempatan berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan kerabat.
     
    Tak heran, banyak orang mulai mencari informasi mengenai jadwal libur Natal dan cuti bersama 2025 agar bisa menyusun rencana perjalanan, liburan, hingga agenda keluarga dengan lebih matang.
     
    Merangkum laman Sahabat Pegadaian, berikut jadwal lengkap libur Hari Raya Natal dan cuti bersama 2025 yang telah ditetapkan pemerintah.

    Libur Natal dan cuti bersama 2025 mulai kapan?

    Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    SKB Tiga Menteri tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2024 dan menjadi pedoman resmi bagi instansi pemerintah maupun swasta dalam mengatur hari kerja dan hari libur nasional.

    Dalam ketetapan tersebut, Hari Raya Natal ditetapkan sebagai libur nasional pada Kamis, 25 Desember 2025. Sementara itu, cuti bersama Natal jatuh pada Jumat, 26 Desember 2025.
     
    Penetapan ini memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan waktu libur di penghujung tahun, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakan Natal.

    Libur panjang akhir Desember 2025

    Dengan jatuhnya libur Natal dan cuti bersama berdekatan dengan akhir pekan, masyarakat berkesempatan menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut.
     
    Berikut rincian jadwalnya:
     
    Kamis, 25 Desember 2025: Libur Nasional Hari Raya Natal
    Jumat, 26 Desember 2025: Cuti Bersama Natal
    Sabtu, 27 Desember 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 28 Desember 2025: Libur akhir pekan
     
    Setelah periode tersebut, aktivitas kerja dan sekolah kembali berjalan pada Senin, 29 Desember 2025 hingga Rabu, 31 Desember 2025.

    Rangkaian libur tahun baru 2026

    Tak berhenti di situ, masyarakat masih akan menikmati libur lanjutan pada awal Januari 2026. Rangkaian libur Tahun Baru Masehi 2026 adalah sebagai berikut:
     
    Kamis, 1 Januari 2026: Libur Nasional Tahun Baru Masehi 2026
    Jumat, 2 Januari 2026: Rekomendasi cuti
    Sabtu, 3 Januari 2026: Libur akhir pekan
    Minggu, 4 Januari 2026: Libur akhir pekan
     
    Dengan susunan tersebut, masyarakat berpeluang menikmati waktu istirahat yang cukup panjang di pergantian tahun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • KPK Telusuri Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

    KPK Telusuri Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan kerugian negara, karena transaksi jual beli kuota haji khusus dan furoda.

    Kemarin, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (16/12/2025) di Gedung Merah putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Yaqut, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa 7 pihak dari asosiasi penyelenggara ibadah haji.

    “Fokus pemeriksaan hari ini terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama antara penyidik juga dengan auditor BPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    Budi menjelaskan para terperiksa juga didalami terkait rangkaian proses penyelanggaraan ibadah haji oleh asosiasi. Di sisi lain, Yaqut telah diperiksa sekitar 8 jam oleh penyidik KPK. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pukul 20.13 WIB.

    Yaqut irit bicara ketika dicecar oleh wartawan. Dia hanya mengatakan segala meteri penyidikan diajukan kepada penyidik.

    “Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya,” kata Yaqut.

    Setelahnya, dia langsung bergegas menuju mobil untuk pulang. Adapun ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

    Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Rangkaian Haul Ke-16 Gus Dur di Tebuireng Jombang Diawali dengan Lailatul Hadrah

    Rangkaian Haul Ke-16 Gus Dur di Tebuireng Jombang Diawali dengan Lailatul Hadrah

    Jombang (beritajatim.com) – Rangkaian peringatan haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, dimulai dengan acara Lailatul Hadrah pada Selasa malam (16/12/2025) di Masjid Ulil Albab, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Acara ini menarik ribuan jemaah yang hadir tidak hanya dari Jombang, tetapi juga berbagai kota di Jawa Timur, seperti Bangkalan, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.

    Lailatul Hadrah menjadi agenda rutin Ikatan Seni Hadrah Indonesia (Ishari) Kabupaten Jombang, yang selalu digelar menjelang peringatan haul Gus Dur. Muhammad Shobirin, panitia haul ke-16 Gus Dur, mengungkapkan bahwa tahun ini acara Lailatul Hadrah dihadiri ribuan jamaah. “Tahun ini jamaah yang hadir se-Jawa Timur,” ujarnya.

    Acara yang dihadiri oleh ribuan jamaah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. KH Lukman Hakim, Mudir Pondok dan Diniyah Tebuireng, mengungkapkan pentingnya acara Ishari sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Dur. “Insya Allah ke depan acara Ishari tidak akan satu malam saja di Tebuireng, karena levelnya akan dinaikkan ke level nasional,” ujarnya.

    Peserta yang hadir pun merasa sangat bahagia dan bersemangat. Saiful Huda, salah seorang peserta yang hadir bersama rombongan Ishari Nganjuk, mengungkapkan rasa terima kasihnya.

    “Setiap tahun diundang untuk memperingati haul Gus Dur ke Tebuireng ini. Surat undangannya biasa lewat Ishari Nganjuk,” ungkapnya.

    Saifuddin, seorang peserta lain yang datang dari Kabuh, Jombang, juga merasa bangga bisa berpartisipasi dalam acara ini. “Naik satu mobil, tapi sudah rutin ke sini jelang haul Gus Dur,” ujarnya.

    Pembukaan lailatul hadrah di Masjid Ulul Albab Tebuireng Jombang

    Selain Lailatul Hadrah, rangkaian acara haul Gus Dur berlanjut pada Rabu (17/12/2025), dengan agenda meliputi peluncuran kitab, khatmil Qur’an, selawatan, dan pengajian umum. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Mereka hadir untuk memberikan penghormatan kepada Gus Dur, yang dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia.

    Gus Dur, yang dikenal sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia, meninggal dunia pada Rabu, 30 Desember 2009, pukul 18.45 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang kini menjadi tempat ziarah bagi para pengagumnya. [suf]

  • Diperiksa 8 Jam di KPK, Yaqut Bungkam soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Diperiksa 8 Jam di KPK, Yaqut Bungkam soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

    Mantan Menag periode 2020–2024 itu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, selama kurang lebih delapan jam, Selasa (16/12/2025).

    Usai pemeriksaan, Gus Yaqut enggan memberikan keterangan terkait materi yang didalami penyidik KPK. Ia memilih bungkam dan meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut ke penyidik lembaga antirasuha. 

    “Kawan-kawan yang saya hormati, tolong (materi pemeriksaan) ditanyakan ke penyidik,” kata Gus Yaqut Gedung Merah Putih KPK.

    Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan penyidik kali ini berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

    “Pemeriksaan kali ini, untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024,” kata Budi, Selasa (16/12/2025).

    Selain memeriksa Gus Yaqut, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pihak dari asosiasi penyelenggara haji untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

    “Pemeriksaan hari ini juga dilakukan kepada sejumlah saksi lainnya, yakni dari para pihak asosiasi penyelenggara haji,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji di Kementerian Agama. Kasus dugaan rasuah ini telah naik ke tahap penyidikan, pada Kamis (7/8/2025).

    Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pembagian kuota haji khusus dan reguler yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan untuk mempercepat antrean ibadah haji.

    Dari total itu, pemerintah seharusnya menetapkan 92 persen dari kuota tambahan tersebut untuk haji reguler, dan sisanya, yakni 8 persen untuk haji khusus.

    Namun, pada prosesnya pembagian kuota haji tambahan tersebut malah ditetapkan dengan masing-masing mendapatkan kuota 50 persen.

    Kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih. Namun angka tersebut masih berupa hitungan awal dari pihak internal KPK.

    Adapun, KPK telah mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dalam kasus ini. 

    Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut, pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) yang merupakan Stafsus eks Menag Yaqut.

    “Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA dan FHM,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).