Xcloud.id

Tag: Evita Nursanty

  • Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?,” cetusnya.

    “Shame on you!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

    Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.

    Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.

    “Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.

  • Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran di berbagai sektor penting.

    Komisi ini membidangi urusan Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, serta Sarana Publikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VII DPR RI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya.

    Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

    Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan menyentuh langsung kepentingan publik. Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus Komisi VII meliputi:

    PerindustrianUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Ekonomi KreatifPariwisataSarana Publikasi

    Untuk mendukung tugasnya, Komisi VII DPR RI bermitra dengan sejumlah instansi, antara lain:

    Kementerian PerindustrianKementerian PariwisataKementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi KreatifKementerian UMKMBadan Standardisasi Nasional (BSN)LPP RRI dan LPP TVRIPerum LKBN AntaraIsu Strategis yang Ditangani Komisi VII DPR RI

    Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi VII DPR RI aktif menangani berbagai persoalan penting. Salah satunya adalah persoalan PHK massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa karyawan kembali menjadi korban, padahal mereka telah bekerja secara profesional dan patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku.

    Saat membahas hasil kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian, terungkap bahwa pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan ada PHK dalam semua opsi penyelamatan yang dirancang. 

    Namun, kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit Sritex serta merumuskan skema penyelamatan industri tekstil nasional, termasuk perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi mengalami masalah serupa.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, dan anggota Rycko Menoza juga menyoroti aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan pariwisata. 

    Mereka meminta agenda khusus untuk membahas eksplorasi tambang nikel oleh PT Gag Nikel dan PT Kawei yang telah mengantongi izin operasional. Isu ini menjadi perhatian besar karena menyangkut potensi konflik antara eksplorasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem serta sektor pariwisata.

    Anggota Komisi VII DPR RI Periode 2024-2029

    Komisi VII DPR RI periode 2024–2029 terdiri dari berbagai anggota lintas fraksi dan daerah pemilihan. Beberapa nama penting yang duduk di komisi ini antara lain:

    Pimpinan Komisi

    Ketua: Saleh Partaonan DaulayWakil ketua: Lamhot SinagaWakil ketua: Evita NursantyWakil ketua: Chusnunia ChalimWakil ketua: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Anggota Lainnya

    Fraksi PANMuhammad HattaArizal Tom LiwafaFraksi Partai GolkarMujakkir ZuhriIlham PermanaRui YohanesRycko Menoza Sjachroedin Zainal PagaralamBeniyantoTeuku Zulkarnaini Ampon BangFraksi PDIPPutra NababanMaria LestariNovita HardiniBane Raja ManaluNila Yani HardiyantiFraksi Partai GerindraAzikin SolthanKardaya WarnikaBambang Haryo SoekartonoMa’ruf MubarokRahmawatiFraksi Partai NasDemErna Sari DewiAchmad Daeng SereArjuna SakirRico SiaTonny TesarFraksi PKBKaisar Abu HanifahSiti MukaromahEva MonalisaFraksi PKSHendry MuniefTifatul SembiringRofik HanantoIzzuddin Alqassam KasubaFraksi Partai DemokratDina Lorenza AudriaIman AdinugrahaMuhammad Zulfikar SuhardiKomitmen terhadap Produk dalam Negeri dan Isu Lingkungan

    Komisi VII DPR RI juga menunjukkan komitmennya terhadap keberpihakan pada produk dalam negeri. Salah satu langkah yang diapresiasi oleh ketua Komisi VII adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang penggunaan mobil mewah impor oleh para menteri dan pejabat eselon I. Langkah ini dinilai akan memperkuat industri otomotif nasional.

    Di sisi lain, anggota Komisi VII seperti Rycko Menoza dan Evita Nursanty mendorong evaluasi terhadap eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta pariwisata.

    Komisi VII DPR RI memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi. Melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan pengawasan yang ketat terhadap isu-isu aktual seperti pailitnya Sritex dan pertambangan di Raja Ampat, Komisi VII terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

  • Surga Terakhir Raja Ampat dalam Ancaman Industri Nikel, JJ Rizal: Dosa Kekuasaan Jahanam Dobel

    Surga Terakhir Raja Ampat dalam Ancaman Industri Nikel, JJ Rizal: Dosa Kekuasaan Jahanam Dobel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejarawan JJ Rizal angkat bicara soal ancaman kerusakan yang mengintai kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat ekspansi industri nikel dan program hilirisasi tambang yang digencarkan pemerintah.

    Rizal menyebut kerusakan yang mengintai Raja Ampat bukan hanya soal ekologi, tetapi juga soal sejarah.

    “Dosanya dobel, karena selain merusak ekologi juga menghancurkan situs bersejarah,” ujar Rizal di X @JJRizal (1/6/2025).

    Raja Ampat bukan hanya dikenal sebagai surga terakhir Indonesia karena keindahan alam dan kekayaan hayatinya.

    Di masa lalu, wilayah ini juga menjadi basis perjuangan Pangeran Nuku, Pahlawan Nasional asal Tidore.

    “Tempat itu adalah markas perang gerilya Pangeran Nuku bersama orang laut Papua,” imbuhnya.

    Rizal bilang, dari sana, mereka membangun pasar rempah alternatif yang menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan kolonial Belanda.

    Lebih lanjut, Rizal menyayangkan bahwa tanah yang menyimpan nilai ekologis dan historis setinggi itu kini berada di ujung tanduk karena keserakahan proyek-proyek industri yang disebutnya sebagai bentuk kekuasaan jahanam.

    “Sungguh kekuasaan jahanam,” kuncinya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

  • KBPP Polri: Hari Lahir Pancasila momentum penegasan komitmen Pancasila

    KBPP Polri: Hari Lahir Pancasila momentum penegasan komitmen Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Evita Nursanty mengatakan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk menegaskan ulang komitmen terhadap Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang menyatukan keberagaman Indonesia.

    “Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni merupakan sebuah peringatan fundamental yang tak sekadar menandai lembaran sejarah, melainkan penegasan ulang komitmen kita pada nilai-nilai luhur yang menyatukan keberagaman Indonesia. Bagi KBPP Polri Pancasila adalah jiwa pergerakan organisasi kami,” kata Evita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, lahirnya Pancasila yang diawali dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi bukti keberhasilan menyatukan keragaman Indonesia dalam satu fondasi negara.

    Dia pun menilai Pancasila tak hanya menjadi dasar hukum sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, tetapi juga pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, serta menuntun setiap pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

    “Penerimaan luas Pancasila oleh masyarakat adalah bukti konkret efektivitasnya sebagai perekat stabilitas sosial dan pedoman hidup,” ucapnya.

    Namun, dia mengingatkan dalam mengamalkan Pancasila tidak bisa berhenti hanya di tataran tekstual sebagai doktrin yang harus diajarkan, tetapi juga nilai hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tetap relevan dan menjadi pedoman bangsa Indonesia di masa depan.

    Di tengah arus globalisasi dan tantangan kontemporer, menurut dia, relevansi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum tak terbantahkan.

    “Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ‘Berbeda-beda tetapi tetap satu’, terwujud nyata dalam KBPP Polri yang menghimpun putra-putri keluarga Polri dari beragam latar belakang.Meskipun berbeda, mereka bersatu dalam tujuan mulia membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila,” tuturnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Pancasila telah menjadi asas wajib bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), bahkan telah menjadi jiwa dalam pergerakan KBPP Polri.

    “KBPP Polri berperan aktif memelihara keberagaman Indonesia yang akan terus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila menjadi jiwa dalam pergerakan KBPP Polri di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Dia memandang Pancasila sebagai asas bagi ormas diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi KBPP Polri beroperasi dalam koridor yang mendukung persatuan, keadilan, dan kedamaian di Indonesia.

    Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, sambung dia, KBPP Polri dapat berperan penting dalam memperkuat Bhinneka Tunggal Ika yaitu persatuan dalam keberagaman, yang menjadi salah satu ciri khas Indonesia.

    “Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika saling berkaitan erat dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia, meskipun ada perbedaan yang ada di dalam masyarakat,” ujarnya.

    Adapun dalam implementasi sehari-hari, Evita menyebut KBPP Polri memiliki Tri Setia yang mencakup tiga pilar utama sebagai pedoman juang, yakni setia kepada Pancasila, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan siap mempertahankannya, serta setia kepada Keluarga Besar Polri dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

    “Tri Setia KBPP Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan semangat yang harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Dengan menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI, serta kesetiaan terhadap organisasi, anggota KBPP Polri diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa pemerintah dan sektor industri harus bergerak cepat untuk menangani masalah penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menurut dia, penurunan PMI bahkan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50. Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.

    “Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” kata Evita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi, tetapi juga mendorong adanya PHK karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi. Hal itu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

    “Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak pada masalah-masalah sosial. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata dia.

    PMI yang rendah, menurut dia, mengindikasikan iklim bisnis yang lesu karena investor cenderung menahan ekspansi bahkan menarik investasi.

    Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, PMI yang terus turun bisa memicu sentimen negatif di pasar keuangan, bahkan dunia usaha menjadi lebih pesimis, memperlambat keputusan ekspansi, perekrutan, dan inovasi.

    Menurut dia, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan, di antaranya dengan memperluas pasar ekspor melalui optimalisasi perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

    Kemudian iklim investasi asing juga perlu ditata agar banyak masuk ke Indonesia. Pemberian stimulus fiskal yang tepat sasaran juga diperlukan bagi sektor manufaktur, dalam bentuk insentif pajak, subsidi energi, dan keringanan logistik, hingga fasilitasi pembiayaan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pasar dalam negeri juga perlu diperluas karena permintaan yang kuat dapat menjadi penyangga saat ekspor melemah atau ketidakpastian global meningkat.

    Perluasan pasar dalam negeri juga perlu didorong dengan substitusi produk impor yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri.

    Termasuk, kata dia, penyerapan produk lokal oleh pemerintah, serta mendorong integrasi industri hulu-hilir dengan membangun ekosistem industri lokal dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.

    “Karena itu kami di Komisi VII sebagai mitra Kementerian Perindustrian mengawal dan mendukung pemerintah untuk mencari solusi paling baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan Komisi VII DPR Pertanyakan Sikap Kemenperin Tidak Dukung Bali Batasi Plastik Sekali Pakai – Halaman all

    Pimpinan Komisi VII DPR Pertanyakan Sikap Kemenperin Tidak Dukung Bali Batasi Plastik Sekali Pakai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, mempertanyakan sikap Kementerian Perindustrian RI yang tidak mendukung upaya mewujudkan Bali bebas sampah plastik sekali pakai, antara lain dengan melarang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan plastik sekali pakai berukuran di bawah 1 liter. 

    Menurutnya Kementerian Perindustrian harusnya konsisten mendukung industri kemasan plastik sekali pakai ke produk yang ramah lingkungan atau eco-friendly.

    Menurut Evita, sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali membutuhkan penanganan sampah yang lebih baik agar alam Bali tetap hijau lestari, dan bersih dari polusi yang diakibatkan oleh sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. 

    Bali sebagai destinasi wisata alam dan budaya sangat bergantung pada lingkungan yang bersih. 

    “Gerakan pro-lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai sudah menjadi trend di seluruh dunia sehingga bagaimanapun industri kita harus sudah mengikuti itu, mulai bertransformasi. Terutama air kemasan yang di bawah 1 liter. Harusnya Kementerian Perindustrian konsisten dengan program dan kebijakan industri hijau, mendukung industri yang eco-friendly,” kata Evita melalui pesan singkatnya, Senin (14/4/2025). 

    Evita memberikan contoh Maladewa yang sejak 2022 membuat transformasi penting dalam penggunaan plastik sekali pakai.

    Bahkan ada 14 item bahan plastik sekali pakai yang dilarang diimpor, diproduksi, dijual dan digunakan di Maladewa mulai dari sedotan minum plastik, piring dan alat makan berbahan plastik sekali pakai, kotak makan styrofoam, hingga air yang dikemas dalam botol plastik di bawah 500 ml.

    Larangan produksi air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan plastik sekali pakai berukuran di bawah 1 liter sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah perlu didukung bersama karena aturan ini bertujuan untuk mengurangi potensi sampah plastik dari kemasan kecil yang sulit dikumpulkan setelah dikonsumsi.

    Aturan ini membantu menjaga citra Bali sebagai pulau yang bersih dan hijau.

    Industri harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dunia dengan memproduksi pengganti plastik sekali pakai yang lebih ramah lingkungan, seperti pengganti kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam, hingga produk/minuman kemasan plastik Aturan ini membantu menjaga citra Bali sebagai pulau yang bersih dan hijau.

    Kita, kata Evita, harus mendorong industri memproduksi sedotan, kantong belanja, kotak makanan yang ramah lingkungan. 

    “Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Apa yang dilakukan Pemprov Bali ini saya lihat masih moderat hanya kemasan yang di bawah 1 liter. Kita hanya minta industri kita termasuk para pedagang untuk menyesuaikan perubahan ini,” ujar Evita.

    Masih kata Evita Nursanty, keberpihakan Kementerian Perindustrian pada lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) 2015-2035 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

    Dalam aturan ini dengan tegas bagaimana pemerintah menempatkan keperdulian lingkungan hidup, dan menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan dengan memprioritaskan pembangunan industri hijau (green industry), antara lain melalui regulasi eco product, serta keberpihakan industri pada lingkungan hidup.

    Evita juga mengingatkan kebijakan lingkungan hidup ini sesuai dengan kearifan lokal Bali yang harus dihormati serta mempertimbangkan Bali sebagai destinasi Utama pariwisata dunia yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.

  • Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus memperkuat industri lokal sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu.

    Diketahui, Indonesia terkena tarif timbal balik AS sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$ 14,34 miliar pada tahun 2024.

    “Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Itu concern kita,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    “Industri kita akan semakin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” tambahnya.

    Evita menilai bahwa memperkuat industri dalam negeri bisa dilakukan dengan terus mendorong peningkatan daya saing produk lokal, salah satunya lewat pemberian insentif bagi sektor industri yang terdampak kebijakan tarif.

    Menurutnya, langkah ini penting agar industri yang terkena imbas tarif Trump tetap mampu bersaing.

    Evita menuturkan, penting untuk meningkatkan kualitas produk ekspor dan mendorong hilirisasi industri guna menghasilkan ekspor bernilai tambah tinggi.

    Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat dikurangi.

    Lebih lanjut, Evita turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja.

    Di samping itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari pemerintah, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perundingan ulang tarif.

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki peran penting dalam memperkuat industri nasional.

    Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, TKDN diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

    Ia menegaskan, penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

    Ia juga menekankan perlunya percepatan perjanjian dagang dengan negara mitra guna membuka peluang ekspor baru.

    Saat ini, produk ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada pasar AS, terutama untuk komoditas seperti elektronik, pakaian, alas kaki dan hasil perikanan.

    Selain AS, China dan India juga menjadi pasar utama. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ketiganya menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024.

    Evita menekankan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia dengan China dan India relatif baik, langkah diversifikasi pasar tetap diperlukan.

    Anggota DPR dari fraksi PDIP itu menegaskan pentingnya mencari pasar ekspor baru sebagai upaya antisipasi agar Indonesia tetap aman jika terjadi gangguan seperti dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap produk ekspor.

  • Pimpinan Komisi VII DPR Pertanyakan Sikap Kemenperin Tidak Dukung Bali Batasi Plastik Sekali Pakai – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Pimpinan Komisi VII DPR Pertanyakan Sikap Kemenperin Tidak Dukung Bali Batasi Plastik Sekali Pakai – Halaman all

    Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII Minta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025). 

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin. 

    Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. 

    Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

    Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

     

     

  • Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR mendorong industri baja nasional menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri, seiring masifnya impor komoditas tersebut.

    Hal tersebut disampaikan saat PT Krakatau Steel menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 dan Kementerian Perindustrian di Kota Cilegon, Banten.

    Para pelaku industri baja lainnya hadir dalam acara ini menyampaikan aspirasi maupun kendala yang dihadapi industri baja saat ini, termasuk diantaranya penyerapan produk baja hulu hingga hilir untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

    “Kami mendorong Kementerian Perindustrian untuk berpihak kepada para pelaku industri baja nasional, baik dari hulu hingga hilir, termasuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan industri baja nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025)

    Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan mewakili para pelaku industri baja nasional berterima kasih atas kehadiran Komisi VII DPR RI yang telah membantu industri baja nasional untuk terus tumbuh dan berkembang, terutama dalam melawan derasnya produk baja impor ke Indonesia.

    “Kami bersyukur kemarin Krakatau Steel kembali melakukan ekspor ke Eropa, ini artinya produk anak bangsa sudah diakui oleh negara-negara di dunia dan seharusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tambah Akbar.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta menyampaikan, secara umum permasalahan impor dapat diatasi dengan perlindungan pemerintah dalam bentuk regulasi seperti misalnya kebijakan anti dumping, BMAD produk baja, penerapan P3DN, penerapan SNI, maupun pengendalian produk impor.

    “Semoga ke depan industri baja nasional turut bertumbuh dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” tegas Setia.