Xcloud.id

Tag: Evita Nursanty

  • Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Rembang, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memotivasi pengelola Desa Wisata Punjulharjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pariwisata agar mampu berkembang menjadi destinasi wisata mandiri dan berkelanjutan.

    “Desa Punjulharjo, yang menjadi desa wisata karena memiliki Pantai Karang Jahe memiliki potensi besar dengan keindahan pantainya, kekayaan budaya, serta dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Evita saat membuka acara “Bimbingan Teknis Pengembangan Jejaring Produk Pariwisata” di Pantai Karang Jahe, Rembang, Jateng, Minggu.

    Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti, Bupati Rembang Harno beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan, Kepala Desa Punjulharjo M Akrom, serta warga sebagai peserta bimbingan teknis.

    Menurut Evita, desa wisata yang maju ditandai oleh aksesibilitas yang baik serta dukungan infrastruktur dan atraksi yang khas.

    Di antaranya, atraksinya harus etnik, sesuai dengan potensi desa, yaitu pantai.

    Evita mengapresiasi perkembangan Pantai Karang Jahe yang kini telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli desa (PADes).

    Diharapkan keberhasilan ini bisa mengikuti jejak Desa Wisata Sendangasri di Kecamatan Lasem, Rembang, yang sebelumnya meraih penghargaan tingkat nasional.

    “Potensinya luar biasa. Tinggal peningkatan SDM agar masyarakat lebih siap mengelola potensi desa menjadi desa wisata maju dan mandiri,” ujarnya.

    Ia menilai ekosistem pariwisata di Pantai Karang Jahe sudah terbentuk cukup baik karena didukung kehadiran UMKM, restoran, pelaku usaha, serta atraksi wisata yang berkembang.

    “Sekarang, tinggal bagaimana memperkuat kapasitas masyarakatnya,” ujar politisi asal Dapil Jawa Tengah III itu.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Evita menyalurkan bantuan CSR sebesar Rp50 juta untuk memperbaiki akses masuk kawasan wisata agar lebih nyaman bagi pengunjung.

    Dengan harapan fasilitas publik lebih baik sambil menunggu anggaran daerah.

    Evita juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar mass tourism.

    “Pariwisata harus bersih, tertib, dan memberikan pengalaman berkesan agar wisatawan ingin datang kembali,” tegasnya.

    Bupati Rembang Harno menyambut baik perhatian DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

    Karena, sejumlah aspirasi dari masyarakat Desa Punjulharjo yang memiliki objek wisata Karang Jahe akan ditindaklanjuti bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.

    “Beberapa usulan sudah dibahas, seperti pembangunan breakwater dan pemasangan lampu penerangan jalan. Tahun ini kami usulkan ke Dinas Perhubungan karena di Kabupaten Rembang akan ada penambahan ratusan titik lampu, terutama di lokasi vital,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan wisata pesisir, sehingga nantinya terlihat hasilnya dan Pantai Karang Jahe semakin menarik dan nyaman dikunjungi.

    Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti menambahkan bahwa pengembangan desa wisata harus berbasis masyarakat lokal.

    “Warga lokal tidak boleh hanya jadi penonton, tapi harus menjadi aktor yang memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata,” ujarnya.

    Ia menyebut Kabupaten Rembang memiliki 27 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan nasional Jadesta (Jejaring Desa Wisata).

    Dari jumlah itu, Pantai Karang Jahe menjadi salah satu destinasi unggulan dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi di Jawa Tengah.

    Sri Utari juga menekankan pentingnya penerapan nilai Sapta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, ramah, indah, dan kenangan untuk menjaga kenyamanan wisatawan.

    “Wisatawan yang betah akan membelanjakan uangnya lebih banyak dan membantu promosi destinasi ini kepada rekan-rekannya,” ujarnya.

    Ia berharap semangat pengembangan wisata seperti di Desa Sendang Asri Lasem, yang berhasil masuk 15 besar nasional, dapat menular ke Desa Punjulharjo.

    “Dengan potensi alam dan budaya yang kuat, Karang Jahe berpeluang menjadi desa wisata mandiri dan destinasi favorit wisatawan mancanegara,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta izin wisata di Taman Nasional Komodo dikaji ulang

    Komisi VII DPR minta izin wisata di Taman Nasional Komodo dikaji ulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengkaji ulang pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

    Apalagi, sebut dia, sudah ada peringatan dari UNESCO terkait status warisan dunia Taman Nasional Komodo.

    Evita dalam keterangan di Jakarta, Selasa mendesak pembangunan infrastruktur di kawasan TNK dihentikan apabila tidak sejalan dengan prinsip konservasi, pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta berpotensi merugikan masyarakat lokal.

    Hal itu disampaikan Evita menanggapi protes dari masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, DPRD setempat, dan berbagai pihak lainnya terhadap rencana pembangunan resort dengan 619 fasilitas wisata oleh PT Kencana Watu Lestari (PT KWT) di Pulau Padar serta perusahaan lain yang beroperasi di kawasan TNK.

    “Kita menyadari pentingnya dukungan infrastruktur pariwisata, terutama di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo dan sekitarnya. Namun, jika pembangunan resort dan infrastruktur dilakukan secara masif di Pulau Padar, Pulau Rinca, dan pulau-pulau lain di dalam kawasan TNK, maka hal itu harus dihentikan apabila bertentangan dengan semangat konservasi,” ujarnya.

    Ia melanjutkan “Apalagi hal ini berpotensi merusak Outstanding Universal Value (OUV) TNK sebagaimana yang telah diingatkan oleh UNESCO. Bila ingin membangun, sebaiknya dilakukan di luar kawasan taman nasional”.

    Sebagai informasi, PT KWT memperoleh konsesi di Pulau Padar seluas 426,07 hektar berdasarkan SK No. 796/Menhut-II/2014. PT KWT sendiri disebut memiliki konsesi selama 55 tahun di kawasan tersebut.

    Sementara, PT Segara Komodo Lestari (PT SKL) mendapat konsesi seluas 22,10 hektar di Loh Buaya, Pulau Rinca, melalui SK No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015.

    Pemberian izin tersebut dimungkinkan setelah terjadinya perubahan zonasi TNK pada tahun 2012, dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan yang diduga saat itu tidak dilaporkan kepada UNESCO. Undang-Undang di Indonesia memang memperbolehkan pembangunan di zona pemanfaatan, namun tidak berlaku untuk zona inti dan rimba.

    Adapun Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991, jauh sebelum izin-izin usaha tersebut diberikan. Pada tahun 2021, UNESCO bahkan telah mengeluarkan peringatan kepada Pemerintah Indonesia terkait pembangunan yang terlalu masif di kawasan TNK.

    Menteri Kehutanan sebelumnya sempat mengeluarkan SK evaluasi terhadap izin IUPSWA melalui SK No.SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022, namun izin-izin tersebut tampaknya tetap berjalan.

    “Mengkaji ulang izin-izin tersebut, termasuk perubahan zonasi sejak tahun 2012 adalah hal yang sangat wajar,” kata Evita.

    Jika perubahan zonasi tersebut terbukti mengganggu habitat komodo, lanjut Evita, maka sudah seharusnya dikembalikan ke zonasi sebelumnya, yakni dari zona pemanfaatan menjadi zona inti atau zona rimba.

    “Artinya, tidak boleh ada pembangunan resort atau fasilitas wisata dalam kawasan taman nasional, dan seluruh aktivitas semestinya diarahkan ke luar kawasan,” ucapnya.

    Evita mengingatkan bahwa hewan Komodo adalah satwa liar yang bergerak bebas tanpa mengenal batas zonasi. Jika pembangunan dilakukan secara masif di dalam kawasan, menurutnya, ruang hidup Komodo akan semakin terdesak karena peningkatan aktivitas manusia.

    “Oleh karena itu, penataan ruang harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh sembarangan diubah-ubah. Kita mendengar bahwa UNESCO sangat prihatin terhadap perubahan zonasi tahun 2012 tersebut,” ungkap Evita.

    Pimpinan Komisi Pariwisata DPR itu meminta TNK yang juga merupakan situs Warisan Dunia UNESCO untuk diperhatikan secara khusus. Evita mendorong pemerintah lebih serius mengurus keberlanjutan destinasi wisata Indonesia berkelas dunia tersebut.

    “Status taman nasional ini tidak bisa disamakan dengan taman nasional lain. Setiap proyek pembangunan harus dinilai secara menyeluruh dengan pendekatan analisis dampak dalam konteks situs warisan dunia,” ujarnya.

    Evita pun mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana Pasal 33 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah keutuhan zona inti taman nasional.

    Sementara, dalam Pasal 35 disebutkan bahwa pemerintah berwenang menghentikan pemanfaatan dan bahkan menutup taman nasional jika dibutuhkan.

    “Kita juga mendorong adanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan taman nasional. UU Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa konservasi adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Sayangnya, masyarakat justru seringkali tidak dilibatkan,” tuturnya.

    Evita juga meminta pemerintah melakukan audit independen terhadap seluruh proyek pariwisata yang sedang berjalan di TNK. Ia menekankan setiap proyek harus sejalan dengan standar perlindungan situs warisan dunia UNESCO.

    “Sekali lagi, saya minta agar suara UNESCO benar-benar diperhatikan. Jangan sampai status warisan dunia Komodo ini dicabut karena aktivitas bisnis yang mengancam kelestarian komodo serta nilai alam dan budaya kawasan ini,” ujar Evita.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta izin wisata di Taman Nasional Komodo dikaji ulang

    Komisi VII DPR minta pemerintah hadir atasi masalah industri semen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah hadir guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh industri semen di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, dalam keterangan yang diterima pada Selasa, mengatakan harga produk semen Indonesia masih kalah bersaing dengan semen impor, terutama dari produk China.

    “Pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ini,” kata Evita saat kunjungan kerja ke Semen Indonesia Group (SIG) di Bogor, Jawa Barat.

    Dia pun setuju apabila ada pemberian insentif bagi industri semen yang menerapkan ekosistem energi terbarukan dan penerapan sistem tersebut tidak murah.

    Menurut dia, proyek-proyek strategis nasional harus diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan produk Semen Indonesia Group.

    Selain itu, menurut dia, pemerintah juga perlu memikirkan mobilisasi bagi industri semen untuk bisa mendistribusikan produk-produknya.

    Misalnya, kata dia, keberadaan infrastruktur masih diperlukan bagi para pelaku industri.

    “Mereka punya masalah, pemerintah harus cari solusi dalam hal ini. Kemudian juga membuka pangsa pasar internasional,” kata dia.

    Dia pun berharap pemerintah benar-benar hadir dalam menangani masalah industri semen, karena DPR RI ingin industri nasional di semua sektor berkembang.

    Untuk itu, dia juga meminta agar para pelaku industri semen untuk saling berkonsolidasi guna merumuskan masalah-masalah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan ke Komisi VII DPR RI agar daerah tujuan wisata yang menjadi penyumbang devisa negara diberikan insentif pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

    Hal itu disampaikan Koster saat menerima rombongan kunjungan kerja dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Bali, Rabu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

    “Saya memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata utama dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis dan kebutuhan lainnya yang sesuai masing-masing daerah,” kata dia.

    Gubernur Bali tidak menuntut nominal atau persentase insentif dari pemerintah pusat tersebut, namun skemanya dapat berupa pengajuan dari daerah masing-masing.

    Jika usulan ini lolos dalam penyusunan RUU, maka daerah pariwisata dapat dibantu APBN dalam pembangunan infrastruktur pendukung wisatanya, yang mana dana ini di luar DAU atau DAK yang memang diberikan untuk daerah.

    Menurutnya, Bali layak mendapat insentif ini, sebab Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024 lalu.

    “Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.

    Jika RUU Kepariwisataan menjawab harapannya, Pemprov Bali sudah merancang untuk mengembangkan infrastruktur transportasi terutama darat dan laut.

    Menurutnya, Bali butuh jalan penghubung yang lebih baik untuk antarkabupaten/kota, sehingga kemacetan terurai dan lalu lintas lancar.

    “Buat kami di Bali infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan, sekarang kan baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida, tapi efeknya kemacetan di Jalan Bypass, itu harus diatasi,” kata dia.

    Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Gubernur Bali juga memberi masukan untuk materi dalam undang-undang yang baru nanti.

    Gubernur asal Kabupaten Buleleng, Bali, itu mengusulkan penambahan materi menjadi judul tersendiri yaitu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

    “Juga diatur agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bersama membangun destinasi pariwisata, kemudian memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana strategis sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Evita Nursanty mengatakan dari pertemuannya dengan Pemprov Bali banyak mendapat masukan pasal-pasal baru untuk RUU ini.

    “Ada masukan pasal-pasal baru untuk nanti Undang-Undang Pariwisata, di mana daerah yang memang pariwisatanya menjadi penunjang ekonominya itu diberi perlakuan khusus misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur,” kata Evita.

    Dari diskusi dengan Pemprov Bali, Komisi VII DPR mengaku akan secepatnya memproses RUU ini sembari menyelesaikan negosiasi-negosiasi dengan eksekutif pada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan.

    “Misalnya, dalam pembentukan badan promosi pariwisata apakah anggarannya APBD atau swasta mandiri, lalu kami inginnya pariwisata masuk dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah karena selama ini belum, kalau dimasukkan kan masyarakatnya kita didik bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi tuan rumah,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI dorong wisata Kaltara jadi kawasan geopark dunia

    Komisi VII DPR RI dorong wisata Kaltara jadi kawasan geopark dunia

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,”

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyatakan potensi wisata di Kalimantan Utara sangat indah karena itu mereka mendorong wisata provinsi ini menjadi kawasan geopark dunia.

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI DPR RI Dr. Evita Nursanty, M.Sc saat melakukan kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.

    Dalam kunjungan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI ini diagendakan pertemuan melalui Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati, Wali kota, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha Industri baik kecil dan menengah dengan 15 anggota Komisi VII DPR RI.

    Evita menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas..

    Menurut legislator dari Fraksi Partai PDI-P ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini.

    Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata seperti didaerah lain dengan mendirikan home stay atau penginapan baru turis manca negara yang jumlah ribuan masuk ke Kaltara.

    “Ribuan wisman (wisatawan manca negara) dan lokal yang hadir di Kaltara akan terkait dengan kebutuhan ketersediaan Penghunian Kamar (TPK) hotel, maka perlu juga dikembangkan adanya home stay atau rumah singgah wisata, sehingga masyarakat lokal juga akan mendapat income penghasilan tambahan dengan adanya wisman ” tambahnya.

    Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya.

    Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.

    “PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.

    Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.

    “Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” katanya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    GELORA.CO -Pemerintah diminta untuk mengawasi izin penerbitan terhadap aktivitas tambang di kawasan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe, Pulau Manuran,dan lainnya agar tidak merusak alam.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menuturkan seharusnya agenda hilirisasi mineral harus tetap mempertimbangkan kerusakan permanen terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian. Ini bukan cuma kelalaian, tapi menjadi langkah yang tidak tepat,” ucap Evita kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025. 

    Berdasarkan laporan Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau kecil di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas Raja Ampat. 

    Menurutnya, tambang-tambang nikel itu justru menghancurkan masa depan pariwisata berkelas dunia yang sudah terbukti memberikan dampak langsung kepada ekonomi rakyat. 

    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi brand internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

    Evita pun mengkritik pendekatan Pemerintah yang cenderung memaksakan industrialisasi berbasis tambang tanpa perhitungan ekosistem. 

    Ia menilai, Pemerintah lupa wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 lalu, dengan nilai mencapai Rp7 miliar.  

    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata, homestay lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp7 miliar lebih ke PAD,” ucapnya.

    “Jangan dipertaruhkan demi proyek tambang yang bisa jadi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” demikian Evita. 

  • Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi VII meminta pemerintah memastikan empat perusahaan
    tambang
    di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang telah dicabut izinnya tak lagi beroperasi pada masa mendatang.
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
    Evita Nursanty
    mengatakan, pemerintah harus konsisten menindak perusahaan tambang bermasalah, bukan hanya dilakukan ketika menjadi sorotan publik.
    “Jangan sampai nanti kalau sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi,” ujar Evita, Rabu (10/6/2025).
    Politikus PDI-P juga mendesak pemerintah agar meminta pertanggungjawaban keempat perusahaan tersebut untuk merehabilitasi lahan yang dibuka.
    “Perusahaan harus bertanggung jawab untuk penghijauan kembali dan mengembalikan wilayah yang masuk konservasi seperti sedia kala,” ucap Evita.
    Evita pun turut mengkritik sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pendekatan industrialisasi berbasis tambang, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem.
    Padahal, lanjut Evita, sektor wisata di
    Raja Ampat
    juga memiliki potensi ekonomi yang besar.
    Pada 2020 lalu, wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai Rp 7 miliar.
    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata,
    homestay
    lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp 7 miliar lebih ke PAD,” ungkap Evita.
    Menurut Evita, konsep nilai tambah tidak melulu harus lewat pengolahan mineral.
    Dia menilai sektor pariwisata juga merupakan bentuk hilirisasi dari alam dan budaya menjadi devisa.
    “Tapi bedanya, pariwisata tidak merusak. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi turun-temurun jika dikelola dengan bijak,” ujar Evita.
    Oleh karena itu, Evita mengingatkan bahwa agenda hilirisasi yang kerap digaungkan pemerintah harus tetap mempertimbangkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
    Terlebih, jika ancaman kerusakan itu menyasar terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.
    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi
    brand
    internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Adapun 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya adalah:
    1. PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe.
    2. PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun.
    3. PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran.
    4. PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatu.com – Evita Nursanty adalah salah satu figur perempuan di dunia politik Indonesia yang menarik perhatian publik. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, Evita Nursanty dikenal aktif dalam berbagai isu strategis, mulai dari energi hingga riset dan teknologi.

    Namanya sempat mencuat ke permukaan publik, terutama setelah pernyataannya mengenai KRL dalam rapat kerja bersama PT Kereta Commuter Indonesia pada Maret 2023 lalu menjadi viral di media sosial.

    Pernyataan Kontroversial yang Menjadi Sorotan

    Evita Nursanty sempat menjadi sorotan pada 27 Maret 2023 ketika ia menanggapi rencana impor KRL bekas dari Jepang. Dalam forum resmi DPR RI, ia mempertanyakan urgensi impor tersebut dengan menyebut bahwa kekacauan KRL hanya terjadi saat momentum tertentu seperti tahun baru dan Lebaran.

    Pernyataan tersebut memicu perdebatan dan mendapat reaksi keras dari warganet, yang merasa komentar tersebut mengabaikan kepadatan KRL sebagai moda transportasi vital warga Jabodetabek sehari-hari.

    Namun, kontroversi tersebut tak mengurangi kiprah politiknya. Evita tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan aktif, khususnya dalam bidang energi, riset, dan teknologi, yang menjadi fokus utama Komisi VII DPR RI.

    Profil Evita Nursanty

    Evita Nursanty lahir di Palembang pada 6 April 1960. ia merupakan kader PDIP yang telah berkarier di DPR RI sejak 2014. Ia merupakan wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

    Karier politiknya dimulai di Komisi I DPR RI, lalu berlanjut di Komisi VI, hingga kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII. Selain tugas legislatif, Evita juga dipercaya memegang berbagai posisi strategis lainnya.

    Mulai dari ketua komite luar negeri bidang politik dan keamanan DPP PDIP, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), serta ketua grup kerja sama bilateral (GKSB) Indonesia-Korea Selatan. Ia bahkan menjadi wakil Asia Pacific Group dalam parlemen dunia untuk urusan UN Affairs.

    Pendidikan dan Karier Profesional

    Ia memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan kuat. Ia pernah menempuh studi general business di Cabrillo College, California, dan melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Jakarta.

    Gelar S-2 diraih pada bidang arsitektur pariwisata dari Universitas Gadjah Mada, dan ia menyelesaikan program doktoral di bidang hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

    Sebelum aktif di dunia politik, Evita memiliki pengalaman panjang di dunia profesional. Ia pernah menjadi direktur di berbagai perusahaan, termasuk PT Royalindo Expoduta dan PT Infransindo International. Pengalamannya mencakup sektor perhotelan, konsultan, dan manajemen acara berskala internasional.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty berperan penting dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan terkait energi, riset, teknologi, dan lingkungan. Meski sempat menuai kontroversi, dedikasi Evita terhadap tugasnya tidak diragukan lagi.