Xcloud.id

Tag: Evita Nursanty

  • Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan ke Komisi VII DPR RI agar daerah tujuan wisata yang menjadi penyumbang devisa negara diberikan insentif pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

    Hal itu disampaikan Koster saat menerima rombongan kunjungan kerja dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Bali, Rabu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

    “Saya memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata utama dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis dan kebutuhan lainnya yang sesuai masing-masing daerah,” kata dia.

    Gubernur Bali tidak menuntut nominal atau persentase insentif dari pemerintah pusat tersebut, namun skemanya dapat berupa pengajuan dari daerah masing-masing.

    Jika usulan ini lolos dalam penyusunan RUU, maka daerah pariwisata dapat dibantu APBN dalam pembangunan infrastruktur pendukung wisatanya, yang mana dana ini di luar DAU atau DAK yang memang diberikan untuk daerah.

    Menurutnya, Bali layak mendapat insentif ini, sebab Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024 lalu.

    “Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.

    Jika RUU Kepariwisataan menjawab harapannya, Pemprov Bali sudah merancang untuk mengembangkan infrastruktur transportasi terutama darat dan laut.

    Menurutnya, Bali butuh jalan penghubung yang lebih baik untuk antarkabupaten/kota, sehingga kemacetan terurai dan lalu lintas lancar.

    “Buat kami di Bali infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan, sekarang kan baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida, tapi efeknya kemacetan di Jalan Bypass, itu harus diatasi,” kata dia.

    Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Gubernur Bali juga memberi masukan untuk materi dalam undang-undang yang baru nanti.

    Gubernur asal Kabupaten Buleleng, Bali, itu mengusulkan penambahan materi menjadi judul tersendiri yaitu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

    “Juga diatur agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bersama membangun destinasi pariwisata, kemudian memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana strategis sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Evita Nursanty mengatakan dari pertemuannya dengan Pemprov Bali banyak mendapat masukan pasal-pasal baru untuk RUU ini.

    “Ada masukan pasal-pasal baru untuk nanti Undang-Undang Pariwisata, di mana daerah yang memang pariwisatanya menjadi penunjang ekonominya itu diberi perlakuan khusus misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur,” kata Evita.

    Dari diskusi dengan Pemprov Bali, Komisi VII DPR mengaku akan secepatnya memproses RUU ini sembari menyelesaikan negosiasi-negosiasi dengan eksekutif pada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan.

    “Misalnya, dalam pembentukan badan promosi pariwisata apakah anggarannya APBD atau swasta mandiri, lalu kami inginnya pariwisata masuk dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah karena selama ini belum, kalau dimasukkan kan masyarakatnya kita didik bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi tuan rumah,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI dorong wisata Kaltara jadi kawasan geopark dunia

    Komisi VII DPR RI dorong wisata Kaltara jadi kawasan geopark dunia

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,”

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyatakan potensi wisata di Kalimantan Utara sangat indah karena itu mereka mendorong wisata provinsi ini menjadi kawasan geopark dunia.

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI DPR RI Dr. Evita Nursanty, M.Sc saat melakukan kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.

    Dalam kunjungan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI ini diagendakan pertemuan melalui Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati, Wali kota, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha Industri baik kecil dan menengah dengan 15 anggota Komisi VII DPR RI.

    Evita menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas..

    Menurut legislator dari Fraksi Partai PDI-P ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini.

    Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata seperti didaerah lain dengan mendirikan home stay atau penginapan baru turis manca negara yang jumlah ribuan masuk ke Kaltara.

    “Ribuan wisman (wisatawan manca negara) dan lokal yang hadir di Kaltara akan terkait dengan kebutuhan ketersediaan Penghunian Kamar (TPK) hotel, maka perlu juga dikembangkan adanya home stay atau rumah singgah wisata, sehingga masyarakat lokal juga akan mendapat income penghasilan tambahan dengan adanya wisman ” tambahnya.

    Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya.

    Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.

    “PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.

    Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.

    “Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” katanya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    GELORA.CO -Pemerintah diminta untuk mengawasi izin penerbitan terhadap aktivitas tambang di kawasan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe, Pulau Manuran,dan lainnya agar tidak merusak alam.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menuturkan seharusnya agenda hilirisasi mineral harus tetap mempertimbangkan kerusakan permanen terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian. Ini bukan cuma kelalaian, tapi menjadi langkah yang tidak tepat,” ucap Evita kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025. 

    Berdasarkan laporan Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau kecil di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas Raja Ampat. 

    Menurutnya, tambang-tambang nikel itu justru menghancurkan masa depan pariwisata berkelas dunia yang sudah terbukti memberikan dampak langsung kepada ekonomi rakyat. 

    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi brand internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

    Evita pun mengkritik pendekatan Pemerintah yang cenderung memaksakan industrialisasi berbasis tambang tanpa perhitungan ekosistem. 

    Ia menilai, Pemerintah lupa wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 lalu, dengan nilai mencapai Rp7 miliar.  

    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata, homestay lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp7 miliar lebih ke PAD,” ucapnya.

    “Jangan dipertaruhkan demi proyek tambang yang bisa jadi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” demikian Evita. 

  • Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi VII meminta pemerintah memastikan empat perusahaan
    tambang
    di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang telah dicabut izinnya tak lagi beroperasi pada masa mendatang.
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
    Evita Nursanty
    mengatakan, pemerintah harus konsisten menindak perusahaan tambang bermasalah, bukan hanya dilakukan ketika menjadi sorotan publik.
    “Jangan sampai nanti kalau sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi,” ujar Evita, Rabu (10/6/2025).
    Politikus PDI-P juga mendesak pemerintah agar meminta pertanggungjawaban keempat perusahaan tersebut untuk merehabilitasi lahan yang dibuka.
    “Perusahaan harus bertanggung jawab untuk penghijauan kembali dan mengembalikan wilayah yang masuk konservasi seperti sedia kala,” ucap Evita.
    Evita pun turut mengkritik sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pendekatan industrialisasi berbasis tambang, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem.
    Padahal, lanjut Evita, sektor wisata di
    Raja Ampat
    juga memiliki potensi ekonomi yang besar.
    Pada 2020 lalu, wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai Rp 7 miliar.
    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata,
    homestay
    lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp 7 miliar lebih ke PAD,” ungkap Evita.
    Menurut Evita, konsep nilai tambah tidak melulu harus lewat pengolahan mineral.
    Dia menilai sektor pariwisata juga merupakan bentuk hilirisasi dari alam dan budaya menjadi devisa.
    “Tapi bedanya, pariwisata tidak merusak. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi turun-temurun jika dikelola dengan bijak,” ujar Evita.
    Oleh karena itu, Evita mengingatkan bahwa agenda hilirisasi yang kerap digaungkan pemerintah harus tetap mempertimbangkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
    Terlebih, jika ancaman kerusakan itu menyasar terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.
    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi
    brand
    internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Adapun 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya adalah:
    1. PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe.
    2. PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun.
    3. PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran.
    4. PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatu.com – Evita Nursanty adalah salah satu figur perempuan di dunia politik Indonesia yang menarik perhatian publik. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, Evita Nursanty dikenal aktif dalam berbagai isu strategis, mulai dari energi hingga riset dan teknologi.

    Namanya sempat mencuat ke permukaan publik, terutama setelah pernyataannya mengenai KRL dalam rapat kerja bersama PT Kereta Commuter Indonesia pada Maret 2023 lalu menjadi viral di media sosial.

    Pernyataan Kontroversial yang Menjadi Sorotan

    Evita Nursanty sempat menjadi sorotan pada 27 Maret 2023 ketika ia menanggapi rencana impor KRL bekas dari Jepang. Dalam forum resmi DPR RI, ia mempertanyakan urgensi impor tersebut dengan menyebut bahwa kekacauan KRL hanya terjadi saat momentum tertentu seperti tahun baru dan Lebaran.

    Pernyataan tersebut memicu perdebatan dan mendapat reaksi keras dari warganet, yang merasa komentar tersebut mengabaikan kepadatan KRL sebagai moda transportasi vital warga Jabodetabek sehari-hari.

    Namun, kontroversi tersebut tak mengurangi kiprah politiknya. Evita tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan aktif, khususnya dalam bidang energi, riset, dan teknologi, yang menjadi fokus utama Komisi VII DPR RI.

    Profil Evita Nursanty

    Evita Nursanty lahir di Palembang pada 6 April 1960. ia merupakan kader PDIP yang telah berkarier di DPR RI sejak 2014. Ia merupakan wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

    Karier politiknya dimulai di Komisi I DPR RI, lalu berlanjut di Komisi VI, hingga kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII. Selain tugas legislatif, Evita juga dipercaya memegang berbagai posisi strategis lainnya.

    Mulai dari ketua komite luar negeri bidang politik dan keamanan DPP PDIP, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), serta ketua grup kerja sama bilateral (GKSB) Indonesia-Korea Selatan. Ia bahkan menjadi wakil Asia Pacific Group dalam parlemen dunia untuk urusan UN Affairs.

    Pendidikan dan Karier Profesional

    Ia memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan kuat. Ia pernah menempuh studi general business di Cabrillo College, California, dan melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Jakarta.

    Gelar S-2 diraih pada bidang arsitektur pariwisata dari Universitas Gadjah Mada, dan ia menyelesaikan program doktoral di bidang hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

    Sebelum aktif di dunia politik, Evita memiliki pengalaman panjang di dunia profesional. Ia pernah menjadi direktur di berbagai perusahaan, termasuk PT Royalindo Expoduta dan PT Infransindo International. Pengalamannya mencakup sektor perhotelan, konsultan, dan manajemen acara berskala internasional.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty berperan penting dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan terkait energi, riset, teknologi, dan lingkungan. Meski sempat menuai kontroversi, dedikasi Evita terhadap tugasnya tidak diragukan lagi.

  • Komisi VII: Raja Ampat Pulau-pulau Kecil, Menurut UU Tak Boleh Ditambang! Nasional 9 Juni 2025

    Komisi VII: Raja Ampat Pulau-pulau Kecil, Menurut UU Tak Boleh Ditambang! Nasional 9 Juni 2025

    Komisi VII: Raja Ampat Pulau-pulau Kecil, Menurut UU Tak Boleh Ditambang!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
    Evita Nursanty
    mengatakan, kawasan
    Raja Ampat
    di Papua Barat Daya berisi pulau-pulau yang tergolong berukuran kecil.
    Oleh karena itu, aktivitas pertambangan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batangpele, maupun pulau lain di Raja Ampat tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU).
    “Pulau-pulau ini, termasuk Pulau Gag, merupakan pulau kecil yang harusnya tidak boleh ditambang berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ujar Evita dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (9/6/2025).
    “Aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau ini jelas melanggar undang-undang,” sambungnya.
    Evita mengingatkan, Raja Ampat adalah kawasan konservasi yang sudah berstatus sebagai geopark.
    Raja Ampat pun termasuk kawasan prioritas pengembangan pariwisata oleh pemerintah.
    Oleh karena itu, lanjut Evita, aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat jelas berlawanan dengan rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dijalankan.
    “Kami melihat pertambangan di sana akan selalu berlawanan dengan rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan di sana. Ini harus dibongkar, kita semua jangan melakukan pembohongan publik,” kata Evita.
    Politikus PDI-P itu mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan kelestarian alam dan potensi yang dimiliki Raja Ampat, hanya demi segelintir perusahaan tambang.
    “Sebab jika ini dibiarkan, maka akan merugikan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Papua, dan Indonesia. Masa demi 3-4 perusahaan tambang nikel ini kepentingan yang jauh lebih besar kita korbankan?” jelas Evita.
    Dia pun mendesak pemerintah, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk mengevaluasi seluruh
    perusahaan tambang di Raja Ampat
    .
    Dia juga berharap agar Bahlil tidak tebang pilih dalam menindak tegas perusahaan tambang yang merusak ekosistem di Raja Ampat.
    “Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel, sedangkan yang lain tidak, padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran,” ucap Evita.
    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menunjukkan adanya permasalahan signifikan.
    Penilaian ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang bersama timnya.
    “Kami lihat dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri Bahlil meninjau Pulau Gag, dikutip dari Jakarta, Minggu (8/6/2025).
    Meskipun demikian, Tri menjelaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat.
    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, berjalan sesuai ketentuan.
    “Kalau secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga, tapi nanti kita tetap menunggu laporan dari Inspektur Tambang seperti apa. Hasil dari evaluasi itulah yang akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengeksekusi keputusan selanjutnya,” ujar Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    DPR Sentil Bahlil: Kenapa Cuma PT Gag Nikel yang Ditindak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi seluruh izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Ia menegaskan agar penindakan tidak hanya menyasar satu perusahaan saja, seperti PT Gag Nikel, tetapi juga terhadap perusahaan tambang lain yang diduga melakukan pelanggaran.

    “Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran,” bebernya.

    “Raja Ampat adalah masa depan pariwisata dan konservasi Indonesia, jangan dikorbankan hanya untuk segelintir tambang nikel,” tegas Evita dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Evita menyoroti aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Kawe, Manuran, Batangpele, dan Gag, yang menurutnya melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Tak hanya soal legalitas, tambang-tambang tersebut juga dinilai merusak ekosistem di kawasan Geopark Raja Ampat yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak 2023. Area ini berada di jantung Coral Triangle, rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.600 spesies ikan.

    Evita juga menyinggung ego sektoral antar-kementerian dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.

    “Daerah hanya jadi penonton. Bahkan beberapa kepala daerah mengaku tidak pernah diajak bicara saat izin tambang diterbitkan,” katanya.

  • Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    Stefan Antonio Singgung Tambang di Raja Ampat: Ngeruknya Gila-gilaan, Rakyatnya Makin Miskin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat terus berdatangan, kali ini dari pegiat media sosial, Stefan Antonio.

    Ia mempertanyakan arah dan dampak dari eksploitasi tambang yang dinilainya dilakukan secara masif namun tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Gua serius nanya ini, ekploitasi pengerukan gila-gilaan tambang-tambang itu. Hasil dan duitnya larinya ke mana?,” kata Stefan di X @StefanAntonio__ (9/6/2025).

    Ia menilai bahwa aktivitas tambang yang begitu masif justru tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Ngeruknya gila-gilaan, tapi rakyatnya juga makin miskin gila-gilaan,” sebutnya.

    Stefan menekankan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, sesuai amanat konstitusi.

    “Kekayaan alam harusnya kan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

  • Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?,” cetusnya.

    “Shame on you!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

    Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.

    Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.

    “Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.