Xcloud.id

Tag: Evita Nursanty

  • Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) korban bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

    “Komisi VII DPR RI menyumbang Rp500 juta ke pelaku UMKM Kabupaten Pariaman. Sekaligus mendorong agar alokasi KUR di daerah terdampak bencana diberi dua kali lipat dari alokasi sebelumnya agar ekonomi lebih cepat pulih,” kata anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan tersebut berasal dari gotong royong masing-masing anggota Komisi VII DPR RI.

    Bantuan tersebut diserahkan kepada pelaku UMKM korban bencana melalui Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan berupa data faktual mengenai kondisi Kabupaten Padang Pariaman, dampak bencana terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah, khususnya bidang perindustrian, kepariwisataan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi publik di daerah.

    Dalam kunjungan kerja reses itu, dilakukan pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman dan jajaran, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian UMKM RI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP TVRI Sumatera Barat, LPP RRI Sumatera Barat, LKBN ANTARA Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan para pelaku usaha UMKM.

    Hadir dalam kunjungan itu, yaitu Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty dan Chusnunia Chalim serta para anggota Komisi VII DPR RI, yakni Bane Raja Manalu, Mujakkir Zuhri, Rahmawati, Jamal Mirdad, Achmad Daeng Sere, Arjuna Sakir, Kaisar Abu Hanifah, dan Iman Adinugraha.

    Dari kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini diharapkan ada percepatan pemulihan dari dampak bencana dan keberlanjutan pengembangan sektor-sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta perindustrian skala kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal.

    Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap infrastruktur dasar, kawasan usaha, destinasi pariwisata, serta aktivitas produksi dan distribusi UMKM.

    “Ini saatnya Kementerian UMKM bersama bank Himbara bahu membahu membangkitkan ekonomi kabupaten-kota terdampak bencana dengan membantu pelaku UMKM,” tutur Bane.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,

    Palangka Raya (ANTARA) – Ketua Tim Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, produk kreasi tradisional anyaman rotan UMKM di Kalimantan Tengah (Kalteng) mampu bersaing di pasar global.

    “Hari ini kami diajak mengunjungi salah satu UMKM di Kota Palangka Raya yang memproduksi berbagai macam jenis kerajinan berbahan dasar anyaman rotan, yakni di Indang Apang Galeri,” katanya usai melakukan peninjauan lapangan, Selasa.

    Menurutnya, produk-produk yang dihasilkan Indang Apang Galeri memiliki kualitas yang halus dan mendunia, baik itu sepatu, tas dan lainnya.

    Dia pun menekankan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya mampu memberi ruang kepada produk ini untuk bisa dipasarkan saat pameran baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,” ucapnya.

    Evita yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menekankan, perlunya pemerintah memberi pendampingan secara serius agar produk UMKM dapat terus berinovasi, menciptakan produk yang mampu menarik perhatian pembeli.

    Dia memberi contoh, seperti kerja sama dengan para desainer untuk membuat anyaman rotan menjadi barang mewah sehingga mampu menaikkan nilai dari produk lokal.

    “Jadi memang sebenarnya yang UMKM perlukan itu kan pelatihan-pelatihan serta pendampingan yang mampu meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga mampu dikenal seluruh dunia,” ujarnya.

    Evita juga mengungkapkan, peran media seperti Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI diperlukan untuk membantu menyebarluaskan produk-produk lokal ke khalayak luas.

    Dengan demikian UMKM di Kalimantan Tengah dapat terus maju dan berdampak langsung dalam perkembangan ekonomi kreatif.

    “Yang pasti aspirasi dari pelaku UMKM yang disampaikan sudah kami serap dan akan kami bahas di tingkat pusat agar produk mereka dapat terus eksis,” demikian Evita.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Rajib Rijali
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI pada Kamis melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Bandung, dan optimistis industri pertahanan Indonesia ke depan akan cemerlang.

    “Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh industri pertahanan, khususnya Pindad ya. Ke depan cemerlang lah industri pertahanan kita,” kata Wakil Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai meninjau Pindad Bandung, Kamis.

    Evita merasa optimistis karena dia melihat Pindad sudah bisa mandiri dalam bahan baku, yang biasanya menjadi isu tersendiri dari industri dalam negeri.

    Pindad sendiri, lanjut Evita, merasa optimistis kemandirian industri pertahanan tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana, bahkan bisa memenuhi kebutuhan luar negeri.

    “Bahkan mereka optimistis dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lini produksinya bukan hanya pertahanan, tidak hanya menembus pasar domestik saja, tapi juga ekspor yang memang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

    Kemandirian industri pertahanan tahun 2029, kata Evita, optimistis bisa didapatkan, khusus Pindad

    DPR dalam pertemuan itu, kata dia, berkomitmen untuk membantu mempermudah regulasi demi membuka akses pasar ekspor.

    “Jadi mereka bilang ketika mau ekspor ada jenjang dan bertahap cukup panjang. Jadi kami nanti coba dukung ke depan mudah-mudahan jarak waktu kepengurusan bisa dipersingkat,” tuturnya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, sebagian anggota Komisi VII DPR yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar ekonomi yang tayang Senin (24/11), masih menarik untuk dibaca mulai dari modus tambang timah ilegal hingga soal penerimaan pajak yang turun.

    Berikut rangkumannya:

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Mentan: Beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk RI meski harga turun

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan

    Baca selengkapnya

    Bea Cukai tegaskan tak pernah beri izin impor beras ilegal 250 ton

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka usai menghadiri usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    “Dalam konteks transformasi digital dan persaingan media yang semakin ketat, peranan LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN ANTARA diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi, promosi dan bagian dari ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif nasional,” kata Evita saat membuka rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga penyiaran tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, yakni tingkat pemanfaatan ruang siar produksi konten dan platform digital untuk promosi UMKM yang belum merata di seluruh daerah sehingga visibilitas produk lokal masih terbatas.

    Kemudian, kata dia, masih ada keterbatasan integrasi data, kurasi konten, serta kolaborasi lintas lembaga media publik dan kementerian terkait belum sepenuhnya optimal sebagai alat pemasaran produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional.

    Di sisi lain, menurut Evita, infrastruktur penyiaran dan digitalisasi layanan yang belum sepenuhnya mencukupi di seluruh wilayah nasional sehingga menghambat pemerataan akses dan jangkauan publik, terkhusus pada produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk mendalami strategi lembaga penyiaran publik dalam memperkuat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui langkah-langkah seperti perluasan ruang siar promosi UMKM, penguatan ekosistem konten kreatif nasional, digitalisasi layanan penyiaran, serta penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    “Kami juga berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konkret terkait model kolaborasi, inovasi program, persiapan infrastruktur dan sinergi antarlembaga penyiaran publik untuk mendorong pemerataan manfaat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna mencari solusi terkait persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi industri.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pelaku industri di lapangan mengenai persoalan SNI itu.

    “Ketika kita turun ke industri-industri itu banyak sekali masukan yang kita terima, baik hasil dari kunjungan lapangan kita atau hasil dari mereka kita panggil,” kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui kinerja program-program BSN selama setahun terakhir, termasuk mengevaluasi program.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR ingin mengetahui jumlah anggaran yang sudah terserap, pencapaian program, dan program-program yang diganti.

    “Rapat pada hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional,” katanya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BSN Kristianto Widiwardoyo mengatakan bahwa jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun ini hingga November 2025 sebanyak 2.687 LPK, yang secara agregat statusnya aktif.

    Paling banyak LPK yang diakreditasi, yakni laboratorium penguji sebanyak 1.573 dan laboratorium kalibrasi sebanyak 382. Sedangkan lembaga sertifikasi lainnya, yakni lembaga sertifikasi badan usaha, sertifikasi produk, sertifikasi manajemen, hingga sertifikasi jasa konstruksi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa BSN terus melakukan pengawasan kepada LPK. Ada tiga cara pengawasan, yaitu surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan.

    “Tujuan surveilans adalah untuk memastikan kompetensi LPK terpelihara dengan konsisten,” kata Kristianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
    Dia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
    “Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita di Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Antara.
    Ia menyebutkan, negara-negara Asia Tenggara telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
    Sementara, Indonesia yang punya potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya, dia menilai Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
    Menurut dia, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut
    Sedangkan, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19.
    Akibatnya, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia tercatat stagnan dibandingkan negara-negara tetangga setelah pandemi Covid-19.
    Politikus PDI Perjuangan itu mencatat,  kunjungan ke Malaysia itu pada delapan bulan pertama 2025 sudah mencapai 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025, sedangkan kunjunga ke Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini.
    Sedangkan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Indonesia baru meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.
    Data itu pun menunjukkan, kunjungn turis mancanegara didominasi di Bali, yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain terkesan sepi.
    “Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya,” kata Evita.
    Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan
    visa Indonesia
    masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional.
    Padahal, ia yakin kebijakan bebas visa bakal mmeningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
    Meskipun begitu, dia pun menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
    “Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” kata Evita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membahas dampak pengembangan pariwisata terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif (ekraf).

    Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty mengapresiasi peningkatan kinerja pariwisata, salah satunya sebanyak 96,3 persen dari 2,55 juta usaha pariwisata merupakan UMKM.

    “Dari paparan (Menteri Pariwisata, .red) juga adanya peningkatan kinerja pariwisata 2025. Walaupun, laju perkembangan dari pariwisata kita itu masih kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di kompleks parlemen, Jakarta, Senin

    Peningkatan itu, menurut Evita, memiliki tantangan nyata. Ia mengambil contoh dari negara tetangga Indonesia, yakni Thailand yang sudah menuntaskan digitalisasi di sektor pariwisata dengan dashboard real-time mengenai dampak ekonomi yang dirasakan.

    “Semuanya itu real-time. Dia punya platform yang kita harus miliki. Real-time jumlah wisatawan yang datang. Real-time waktu tinggal dari wisatawan itu. Real-time spender-nya itu berapa. Kita juga mesti punya itu,” ungkapnya.

    Platform dashboard itu dapat mengemukakan data yang otomatis diperbarui. Evita menjelaskan bahwa perangkat tersebut dapat menjadi sarana transparansi dan bisa memperkirakan kontribusi perekonomian melalui pariwisata yang berdampak langsung terhadap UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Nah itu transparan. Bapak bisa buka dashboard-nya Thailand, saya udah buka. Dashboard-nya Thailand, dashboard-nya Vietnam, itu kita bisa lihat semua. Sampai kontribusinya terhadap perekonomian itu berapa besar. Bisa terlihat. Kita bisa lihat juga kontribusi dari pengembangan pariwisata ini terhadap UMKM dan ekonomi kreatif itu berapa besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Evita menyoroti perkembangan desa wisata yang sudah berjumlah 4.000 harus mengedepankan kualitas daripada kuantitas yang saat ini digalakkan.

    Menurutnya, kualitas itu bersandar kepada community-based development yang kaya akan perkembangan desa menjadi tempat menarik untuk dikunjungi, yaitu para pelancong bisa menanyakan sejarah, dan beraktivitas lebih kreatif, dan fasilitas penunjang di desa.

    “Sekarang ini, saya justru mau tanya, apa yang dilakukan oleh Kemenpar untuk meningkatkan kualitas daripada desa-desa wisata yang ada,” ucapnya.

    Dari posisi UMKM, kata Evita, Kemenpar dapat mendorong pelatihan membuat produk fesyen, terutama menyulam batik. Pelatihan-pelatihan itu dapat menunjang daya jual desa wisata, dan memperkenalkan budaya batik kepada wisatawan asing.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Komisi VII sebut industri-industri harap pemerintah bisa batasi impor

    “Banyak beberapa industri kita sebenarnya sudah cukup, produksi mereka itu sudah mencukupi untuk kebutuhan daripada dalam negeri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa sejumlah industri dalam negeri dari berbagai sektor berharap agar pemerintah bisa membatasi impor produk-produk asing guna meningkatkan daya saing industri nasional.

    Dia mengatakan bahwa sebenarnya produksi barang-barang dari industri-industri dalam negeri sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Banyak beberapa industri kita sebenarnya sudah cukup, produksi mereka itu sudah mencukupi untuk kebutuhan daripada dalam negeri,” kata Evita usai rapat dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Namun, menurut dia, masih ada beberapa industri yang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Untuk hal itu, kata dia, barulah pemerintah bisa mempersilakan barang impor untuk masuk ke Indonesia.

    Menurut dia, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan industri hingga soal ekspor-impor. Tentunya, dia menginginkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro terhadap industri dalam negeri.

    “Kita ingin industri kita ini bangkit, ya kan? Jadi Pak Presiden kita kan selalu mengatakan kita ini harus, kedaulatan kita, pertahanan, baik pangan dan lain-lain. Dan tentunya kita juga ingin kita mempunyai ketahanan dan kedaulatan di sektor industri kita ke depan,” kata dia.

    Saat ini, menurut dia, para pelaku industri pun berharap ada insentif dari pemerintah. Pasalnya, industri dalam negeri bersaing dengan industri luar negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahan negara asalnya.

    “Jadi, juga mereka-mereka industri kita juga mengharapkan dukungan yang sama dari insentif fiskal, kemudahan-kemudahan perizinan dan lain-lain,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.