Tag: Etik Suryani

  • Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  

    Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:17 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil membukukan transaksi hingga Rp820 juta selama lima hari menggelar expo, yang bertempat di ikon kabupaten yakni Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D). Expo ini diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil semua sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan lokal dan juga produk fesyen.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo, Iwan Setiyono mengatakan, Sukoharjo Expo menjadi agenda rutin pameran dan pemasaran produk lokal daerah yang digelar setiap tahun, sekaligus menyambut hari jadi kabupaten.

    “Transaksi tahun ini meningkat apabila dibandingkan tahun lalu,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (11/7).

    Selain itu, Sukoharjo expo 2025 ini juga mencatatkan peningkatan pengunjung yang signifikan mencapai 21.600 orang selama sepekan digelar. Jumlah transaksi dan antuasiame pengunjung ini cukup berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi daerah yang cenderung lesu.

    Iwan menyampaikan, penyelenggara menyediakan ratusan tenant dalam gelaran tersebut tetapi spot kuliner yang paling diburu pengunjung. Sementara, untuk tenant kerajinan baik itu batik, grafir kaca ataupun gitar dan mebel juga cukup mengalami kenaikan menyumbang nilai transaksi.

    “Salah satu tujuan kita memang mendorong perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

    Dukungan pemerintah daerah diungkapkan langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dengan melihat antusiasme dan potensi nilai transaksi menjadi indikasi dampak positif bagi perekonomian daerah. Sebab, tujuan diselenggarakan Sukoharjo Expo memang menjadi ajang promosi potensi daerah dalam rangka menyambut Hari Lahir Kabupaten ke-79, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal ditengah melambatnya perekonomian secara umum. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berupaya menyerap angkatan kerja baru dengan membuka bursa tenaga kerja atau job fair. Sebanyak 22 ribu lowongan pekerjaan disediakan dengan melibatkan 40 perusahaan lokal maupun dari luar daerah.

    Targetnya, paling sedikit lima ribu pekerja terserap lapangan kerja dalam Sukoharjo Job Fair 2025 yang digelar dua hari, yakni 10 – 11 Juli 2025.

    Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, pemerintah daerah memfasilitasi para pencari kerja, khususnya lulusan baru dari SMK serta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak dipungkiri, penutupan pabrik tekstil terbesar di Sukoharjo, yakni PT Sritex beberapa waktu lalu menambah jumlah pencari kerja di Sukoharjo.

    Maka, pihaknya meminta angkatan kerja memanfaatkan setiap peluang pekerjaan yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak pilih-pilih berdasarkan jenis pekerjaan apalagi yang tidak sesuai dengan kemampuan karena pelaku usaha tentu membutuhkan pekerja berdasarkan keterampilan yang dimiliki.

    “Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru lulus dan mencari kerja tertampung semua,” harap Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (11/7).

    Menurutnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan dalam bursa kerja Sukoharjo ini mayoritas adalah operator mesin, utamanya mesin jahit. Sektor tekstil bidang garmen termasuk sektor usaha padat karya, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Tahun ini, pemkab juga mengandeng lembaga penyalur tenaga kerja migran ke luar negeri yakni ke Jepang dan Korea. Lembaga resmi yang terdaftar pemerintah ini menyediakan lowongan lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang akan disalurkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    “Ada agen resmi penyalur tenaga kerja yang akan mengirim TKI ke Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.

    Sementara, Sumarno Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo meyebutkan, pihaknya menjaring pencari kerja dalam bursa kerja secara offline dan online. Pencari kerja bisa langsung datang ke lokasi job fair yakni di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) dengan membawa persyaratan normatif ke loket perusahaan.

    Pencari kerja juga bisa mendaftar secara online melalui website, kemudian melakukan verifikasi berkas sekaligus wawancara kerja ditempat setelahnya. “Calon pekerja bisa mambawa syarat kemudian diwawancara langsung oleh perusahaan yang dituju,” kata dia.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal

    Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 167 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah berbadan hukum atau berakta notaris. Artinya seluruh koperasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan dalam program Koperasi Merah Putih memenuhi legalitasnya untuk operasional per Juli ini.

    Hal tersebut dikatakan Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat penyerahan Akta Notaris dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Auditorium Menara Wijaya, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Etik, Program Koperasi Merah Putih di Sukoharjo terlaksana sesuai dengan target dari pemerintah pusat yakni Bulan Juli ini. Karena sifat modal usahanya adalah pinjaman pemerintah dengan jumlah yang besar, maka ada tanggung jawab pengembalian modal. Sehingga pelaksanaan kegiatan atau program kerja harus sangat transparan dan benar.

    “Tujuan utama dari program adalah menyejahterakan masyarakat sekitar, maka bidang usaha harus mendukung kegiatan ekonomi dari warga di masing-masing unit,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (2/7).

    Disebutkan Bupati, untuk pengelolaan koperasi yang baik, pengurus  bakal diberikan pembekalan dan pelatihan menejemen usaha dari pemerintah daerah melalui leading sector terkait.

    Termasuk cara pelaporan kegiatan dari pemanfaatan modal usaha. Memetakan potensi wilayah dan kebutuhan yang relevan dengan warga masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi memang ditujukan untuk menopang kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. “Harapan kami, program berjalan dengan baik dan mampu mengurangi angka kemiskinan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai bapak presiden,” tambahnya.

    Lebih lanjut Etik Suryani menyebutkan, pemerintah akan melakukan pengawasan berjenjang melalui satuan tugas (satgas), mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat.

    Turunnya SK Menteri dan akta badan hukum Koperasi Merah Putih secara teknis menandai dimulainya operasional, tetapi pemerintah daaerah masih melakukan verifikasi dan pendampingan jenis usaha sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Kepengurusan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Sukoharjo resmi dilantik, Selasa (1/7/2025). Pelantikan berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja Sukoharjo, dihadiri langsung oleh Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM.

    “Pelantikan INI menjadi momentum penting bagi penguatan peran dan tanggung jawab notaris yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat,” kata Etik Suryani dalam sambutannya. 

    Bupati menyampaikan, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Untuk itu, dirinya berharap pengurus INI Kabupaten Sukoharjo mampu menjaga komitmen dan meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Sebagai bagian dari profesi yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, saya berharap pengurus yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, amanah, serta menjaga kode etik dan standar profesionalisme,” paparnya. 

    Etik menekankan, sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara pengurus dan seluruh anggota harus tetap terjalin demi kemajuan organisasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Peran notaris sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, termasuk dalam hal pendaftaran, pembuatan akta, dan dokumen legal lainnya. 

    Bupati mengingatkan bahwa tantangan di bidang hukum dan notariat semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, peningkatan kompetensi, serta komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

    “Saya berharap INI Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (2/7). 

    Pengurus Daerah INI Kabupaten Sukoharjo Andhy Fauzi Barasa S.H., M.Kn mengatakan, setelah resmi dilantik pihaknya akan segera menggenjot program-program kerja yang telah disusun. Program kerja banyak di antara turun langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah terkait Koperasi Desa Merah Putih yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami memberikan dukungan penuh pada program-program yang pemerintah laksanakan. Termasuk program yang dilaksanakan pemerintah daerah,” kata Andhy Fauzi Barasa. 

    Melalui kepengurusan baru, ia berharap dapat berjalan secara profesional dan dan sesuai visi misi. Sedangkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu prioritas yang sudah dilaksanakan. Sebab pemerintah pusat telah memberikan amanat kepada notaris untuk segera melaksanakan pendirian akta Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Pada bulan Juli ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebelum pelantikan dan pengukuhan ini, telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri Koperasi Desa Merah Putih yang diterima Bupati Sukoharjo,” jelasnya. 

    Dikatakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menargetkan 167 Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya bersyukur karena target selesai dan telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  

    Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Bupati Sukoharjo sampaikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP ke-10  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 20:57 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sukoharjo kembali meraih prestasi dalam  pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

    Prestasi tersebut berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024. Sekaligus menjadi WTP ke 10 diterima Pemkab Sukoharjo secara berturut-turut.

    Hal itu disampaikan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo dengan agenda Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, Senin (23/6/2025).

    Raperda ini telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2026. Kemudian BPK melakukan pemeriksaan sampai dengan 26 Mei 2025 dan selanjutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima oleh Pemda Sukoharjo pada tanggal 5 Juni 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

    “Pendapatan Daerah, Belanja Daerah yang meliputi belanaj operasi, nelanja barang dan jasa, belanja bansos, belanja modal, belanja tak terduga serta belanja transfer menjadi beberapa hal yang dicermati dalam laporan,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti. 

    Etik Suryani merinci Pendapatan Daerah yang dianggarakan Rp2,19 triliun terrealisasi sebesar Rp2,24 triliun atau 102,35 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp486,6 miliar direalisasi sebesar Rp553,6 miliar. Realisasi pajak daerah sebesar Rp325,7 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp61,1 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp42,3 miliar serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp124,4 miliar.

    Bupati juga menjelaskan mengenai pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun, berasal dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp212,6 miliar

    Terkait dengan belanja daerah, Bupati menjelaskan dianggarkan sebesar Rp2,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,4 triliun dan juga ada belanja operasi sebesar Rp1,8 triliun dengan realisasi Rp1,7 triliun.

    Belanja pegawai sebesar Rp911,8 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp672,3 miliar, belanja subsidi sebesar Rp632,5 miliar, sedang belanja hibah Rp107,7 miliar. Belanja tak terduga dianggarakan sebesar Rp2,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp250 juta. Pada sisi pembiayaan netto dianggarkan Rp274 miliar dengan realisasi Rp283,6 juta.

    “Jadi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa tahun berkenaan sebesar Rp174,6 miliar. Jumlah tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai Silpa APBD 2024,” tambah Bupati.

    Atas nota penjelasan tersebut, Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto yang memimpin rapat menyampaikan, selanjutnya akan dibahas ditingkat Komisi dan Badan Anggaran. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bertemu Jokowi, Pratikno Bawa Cerita Keluarga Bukan Soal Politik

    Bertemu Jokowi, Pratikno Bawa Cerita Keluarga Bukan Soal Politik

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya yang terletak di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

    Pratikno yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tiba di kediaman Presiden Jokowi hanya berselang satu jam setelah kedatangan Didit Hediprasetyo Djojohadikusumo, putra dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pratikno datang menggunakan mobil Toyota Alphard dan sempat menunggu sekitar 10 menit di ruang transit, karena Jokowi masih menerima kedatangan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan wakilnya, Eko Sapto Purnomo beserta istri mereka.

    Setelah rombongan Bupati Sukoharjo keluar, Pratikno masuk ke kediaman Presiden Jokowi untuk mengadakan pertemuan yang berlangsung hampir satu jam.

    Kepada awak media, Pratikno menjelaskan tidak ada pembahasan serius dalam pertemuan tersebut meskipun durasinya cukup lama.

    Pertemuan tersebut lebih banyak berfokus pada percakapan ringan, terutama mengenai keluarga.  

    “Hanya ngobrol soal cucu. Pak Jokowi menjadi saksi nikah tiga putri saya, jadi ya nanya, putri pertama sudah punya anak berapa, anak nomor dua dan nomor tiga, begitu,” kata Pratikno kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

    Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait masalah pemerintahan, Pratikno menegaskan tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. 

    “Enggak lah (soal pemerintahan), pening-pening itu, wong Idulfitri loh,” ujarnya.

    Pratikno juga mengonfirmasi, ia tidak membawa pesan apa pun dari Presiden Prabowo Subianto untuk disampaikan kepada Jokowi. Hal ini dikarenakan kedua pemimpin tersebut memiliki komunikasi yang sangat baik, sehingga tidak diperlukan perantara dalam menyampaikan pesan.

    “Oh enggak (bawa pesan dari Presiden Prabowo). Wong Pak Jokowi sering ketemu Pak Presiden Prabowo langsung, jadi tidak perlu lewat siapa pun,” jelasnya.

    Mengenai tujuannya ke Solo, Pratikno menjelaskan kedatangannya ke kota ini sebenarnya adalah bagian dari mudik untuk berlebaran dengan ibunya di Bojonegoro. Karena jalur terdekat dari Jakarta menuju Bojonegoro melewati Solo, ia memutuskan untuk mampir ke kediaman Jokowi.

    “Saya ini kan dari Jakarta mau ke Bojonegoro sowan ibu saya, nah paling dekat lewat Solo. Namun, karena tidak ada tiket ke Solo jadi lewatnya landing di Semarang, terus mau ke Bojonegoro kan lewat Solo jadi sekalian,” pungkas Pratikno yang datang ke kediaman Jokowi di Lebaran.

  • Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 

    Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pemkab Sukoharjo salurkan bantuan beras untuk buruh eks PT Sritex 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa beras 5 kilogram kepada 4.100 eks buruh PT Sritex. Mantan pekerja penerima bantuan adalah buruh warga Sukoharjo dan sudah terdata oleh koordinator serikat pekerja. Bantuan ini tidak menyasar semua buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), karena buruh yang berasal dari luar daerah disasar pemerintah daerah masing-masing.

    Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, penyaluran bantuan ini kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan sosial menjadi salah satu upaya Pemkab Sukoharjo meringankan beban buruh yang sudah tidak menerima tunjangan hari raya (THR), hasil mitigasi dampak PHK massal yang terjadi di PT Sritex Group. Bantuan beras ini dinilai akan memberikan sedikit manfaat kepada buruh ditengah melonjaknya kebutuhan pokok menjekang Idul Fitri.

    “Ini hanya untuk buruh asli Sukoharjo,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (25/3). 

    Disampaing itu, Bupati Etik menyampaikan, pemkab juga menggandeng pihak terkait membuka pasar pangan murah di area penyaluran bantuan beras pada buruh, yakni diakses masuk pabrik Eks PT Sritex sepanjang. Stan-stan pangan murah ini menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula mi instan, bawang-bawangan, sirup dan berbagai kebutuhan menyambut lebaran lainnya.

    “Harga barang cukup murah, masing-masing barang disubsidi Rp2.000 per item per kilogram,” tambahnya.

    Turut dalam pengawasan penyaluran bantuan, serikat pekerja Forum Peduli Buruh Sukoharjo membuka posko aduan. Menurut ketua forum Sukarno, ada beberapa aduan buruh yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Aduan tersebut ditampung kemudian diusulkan pada koordinator pekerja agar masuk data dan mendapatkan bantuan.

    Secara umum penyaluran bantuan berjalan lancar tanpa kendala. Pihaknya meminta pada buruh Sritex warga Sukoharjo tetepi tercecer pendataan untuk melapor dan mendapatkan haknya. “Tadi, ada beberapa yang tidak masuk data. Kemudian koordinator mengusulkan buruh yang tidak masuk penerima itu kepada panitia dan tetap dapat bantuan,” ungkapnya.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • BPJS Ketenagakerjaan siapkan Rp125 miliar untuk pencairan JHT eks buruh PT Sritex

    BPJS Ketenagakerjaan siapkan Rp125 miliar untuk pencairan JHT eks buruh PT Sritex

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    BPJS Ketenagakerjaan siapkan Rp125 miliar untuk pencairan JHT eks buruh PT Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana sekitar Rp125 miliar untuk membayar klaim hak-hak buruh PT Sritex yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja.(PHK). Dana tersebut untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) karyawan terkena PHK setelah yang bersangkutan melengkapi berkas dan mengisi formulir klaim. Proses pemberkasan dan pencairan ini dipantau langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati Sukoharjo di Gedung Serba Guna PT Sritex.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk buruh Sritex yang di PHK akan menerima pencairan JHT setelah verifikasi berkas lengkap. Data masuk ke kantor cabang BPJS di Kota Solo dan selanjutnya ditransfer ke rekening penerima.

    Waktu pencairan dengan verifikasi data membutuhkan waktu 2 – 3 hari. Sedangkan jumlah uang JHT yang diterima masing-masing buruh akan menyesuaikan masa kerja mereka. “Jadi tidak akan sama antara yang memiliki masa kerja 17 tahun dengan yang sudah 20 tahun kerja di Sritex,” kata dia.

    Anggoro Eko Cahyo menambahkan, buruh eks Sritex yang terdata dalam berkas PHK diikutkan dalam semua program BPJS dan preminya dibayarkan secara rutin oleh perusahaan. Klaim hak buruh yang cair pertama adalah JHT. Untuk program lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan, pelatihan kerja dan rekrutmen pasar kerja akan mengikuti setelahnya.

    “Mudah-mudahan pencairan dana JHT ini dapat membantu para eks karyawan Sritex dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama selama Bulan Ramadan,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (7/3). 

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) akan memfasilitasi terkait dengan informasi-informasi lowongan pekerjaan di perusahaan yang ada di sekitar Sukoharjo pada eks karyawan.

    Terkait dengan rencana pekerja direkrut kembali apabila ada investor baru,  Bupati mengaku senang dan memberi dukungan. Sebab hal tersebut ajak berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja eks Sritex dan menghidupkan kembali pelaku ekonomi kecil diseputaran pabrik.

    “Tentu kami senang,” ujar Bupati. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jaminan Hari Tua Buruh Sritex Maksimal 3 Hari Cair,  Langsung Masuk Rekening Penerima – Halaman all

    Jaminan Hari Tua Buruh Sritex Maksimal 3 Hari Cair,  Langsung Masuk Rekening Penerima – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO – BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan Rp129 miliar untuk pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena PHK karena perusahaan pailit.

    Sejumlah buruh antre menunggu pemberkasan untuk klaim JHT di Gedung Serba Guna Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (5/3/2025).

    BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta menyiapkan 10 loket untuk melayani para eks karyawan.
    BPJS ketenagakerjaan menyiapkan Rp129 miliar untuk klaim JHT eks karyawan Sritex.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyono menyampaikan, pelayanan jemput bola ini wujud negara hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

    Bekas karyawan Sritex terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

    Setelah selesai pemberkasan, terangnya, JHT akan disalurkan kepada karyawan melalui rekening bank masing-masing.

    “Setiap hari ada 1.000 orang yang dilayani. Dua-tiga hari berikutnya sudah terima JHT,” katanya.

    Setelah penyaluran JHT, pihaknya berharap eks karyawan Sritex dapat hidup layak dan ekonominya tidak terganggu selama Ramadan.

    Disamping itu pihaknya berharap eks karyawan Sritex dapat bekerja kembali dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam kesempatan kali ini, pihaknya juga menyosialisasikan terkait pengurusan JKP yang mengharuskan masyarakat mengakses siapkerja.kemenaker.co.id.

    “Delapan hari kami selesaikan JHT, kemudian JKP,” ucapnya. Bupati Sukoharjo Etik Suryani turut prihatin dengan adanya karyawan yang mengalami PHK. 

    Pemkab Sukoharjo berupaya membantu dengan menjembatani eks karyawan Sritex dengan perusahaan di sekitar Sukoharjo dan sekitarnya yang membuka lowongan pekerjaan.

    “Ada sekira 10 ribu lowongan pekerjaan yang kami tawarkan,” terangnya.

    Saat disinggung mengenai adanya kemungkinan dipekerjakannya kembali eks karyawan Sritex, Etik senang mengingat ekonomi sekitar dapat berjalan kembali.

    Komandan Satgas Sritex yang sebelumnya Direktur Umum Sritex, Supartodi mengapresiasi langkah dari BPJS dan Pemkab, sehingga karyawan akan mendapatkan haknya berupa JHT.

    “Saya dan BPJS berkomitmen sebelum Lebaran JHT harus sudah diterima,” ungkapnya. Pemenuhan hak-hak karyawan lainnya seperti pesangon tentu akan dituntaskan secara bertahap.

    Seperti halnya kali ini, lanjutnya, mulai dilaksanakan untuk proses pencairan JHT. “Hak-hak karyawan jangan sampai kurang dan hilang. One by one (diselesaikan),” jelasnya.

    Laporan Reporter: Agus Iswadi | Sumber: Tribun Jateng

     

  • 6
                    
                        Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex
                        Regional

    6 Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex Regional

    Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, meninjau langsung proses verifikasi dokumen pencairan
    Jaminan Hari Tua
    (
    JHT
    ) bagi eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (
    Sritex
    ) di Sukoharjo, Rabu (5/3/2025).
    Pencairan JHT ini diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Besaran dana yang diterima bergantung pada masa kerja dan gaji selama bekerja.
    Rincian Pencairan JHT untuk 8.371 Eks Karyawan
    Anggoro menjelaskan bahwa sebanyak 8.000 lebih eks karyawan PT Sritex terdaftar dalam paket lengkap program BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
    Setiap eks karyawan nantinya akan mendapatkan JHT sebesar Rp 1 juta per tahun masa kerja.
    “Kita tadi tanya masing-masing orang, ada yang masa kerjanya 17 tahun, dapat Rp 17 juta. 20 tahun dapat Rp 20 juta. Mudah-mudahan selama mereka belum bekerja, mereka bisa hidup layak. Selama Ramadan ini mudah-mudahan ekonomi mereka tidak terganggu,” ujar Anggoro.
    BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan Rp 129 miliar untuk pencairan JHT bagi 8.371 eks karyawan PT Sritex.
    Pencairan akan dilakukan dalam jangka waktu dua hingga tiga hari setelah pemberkasan. Uang klaim JHT akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
    “Nanti jam 13.00 WIB kita bawa ke cabang (BPJS Ketenagakerjaan) Solo, dalam 2-3 hari mereka sudah mendapatkan JHT, seharusnya seperti itu,” tambahnya.
    Satgas Pastikan Pencairan Sebelum Lebaran
    Komandan Satgas Tim Transisi, Supartodi, memastikan bahwa jika JHT belum cair setelah Lebaran, eks karyawan bisa melapor ke Satgas.
    “Saya memiliki komitmen dengan BPJS (Ketenagakerjaan), sebelum Lebaran BPJS harus sudah diterima, sudah cair. Saya yakin cair, Pak Dirut menyampaikan dua tiga hari. Kalau tidak cair dalam lima hari langsung lapor ke Satgas,” tegasnya.
    Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan keprihatinannya atas PHK massal yang menimpa para karyawan PT Sritex.
    Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) telah membantu mencarikan lowongan pekerjaan baru.
    “Pemkab Sukoharjo cukup prihatin dengan kejadian ini. Kami hanya bisa membantu lewat Disperinaker dengan mengkomunikasikan perusahaan-perusahaan ada lowongan berapa. Kemarin sudah ada lebih dari 10 ribu, intinya untuk menekan angka pengangguran,” ujar Etik.
    Etik juga menyambut baik rencana pengoperasian kembali pabrik bekas PT Sritex dalam dua minggu ke depan, yang disebut akan kembali membuka lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja terdampak PHK.
    “Ya saya senang. Dipekerjakan kembali ya monggo. Seumpama sini bisa jalan lagi, Alhamdulillah. Berarti UMKM jalan, ekonominya jalan,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.