Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kebijakan pemangkasan atau efisiensi anggaran kementerian/lembaga dapat berdampak terhadap kinerja pertumbuhan perekonomian nasional.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Dengan catatan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1360907/original/043543700_1475232907-20160930--Bea-Cukai-Rilis-Temuan-Rokok-Ilegal-Jakarta--Faizal-Fanani-01.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Industri Rokok jadi Tulang Punggung Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Industri Hasil Tembakau (IHT) telah lama menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Tidak hanya berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai, IHT juga memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja. Kalangan praktisi menilai bahwa IHT dapat berperan sebagai sektor strategis nasional yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa IHT telah lama menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Esther secara khusus menyebut bahwa IHT selama ini menjadi kontributor utama dalam penerimaan cukai secara nasional.
“Karena IHT jadi backbone penerimaan cukai, jadi menurut saya memang sudah jelas kontribusi IHT bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Menurut Esther, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat agar IHT dapat berperan optimal di tengah ketidakpastian ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan tarif cukai yang terus-menerus, pada batasan tertentu, tidak akan menaikkan penerimaan negara, tetapi justru menurunkan penerimaan. “Di mana kondisi penjualan sulit, kalau cukai naik, malah mereka melakukan efisiensi (layoff) tenaga kerja, malah ada pengangguran, malah mengurangi pertumbuhan ekonomi,” tambah Esther.
Esther berharap sektor padat karya seperti IHT bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan yang seimbang guna memastikan keberlanjutannya serta kontribusinya bagi perekonomian. Ia menekankan bahwa sektor ini setidaknya dapat menyerap tenaga kerja lebih maksimal.
“Perekonomian kan lagi lesu. Paling tidak, IHT ini bisa menampung tenaga kerja lebih banyak,” ujarnya.
Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan alasan gaji tenaga kerja asing (TKA) yang lebih tinggi dibandingkan pekerja Indonesia di perusahaan lokal.
Esther menyebutkan, perbedaan upah tersebut rata-rata disebabkan oleh skill pekerja yang belum bersaing. Adanya ketimpangan skill dan kompetensi antara tenaga kerja tersebut beriringan dengan pendapatan yang diterima.
“Kalau itu karena standarnya sih. Jika memang mau, kita harus upgrade skill ya, sehingga kemampuan dan kompetensi kita sama dengan kemampuan TKA,” jelas Esther di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Apabila skill dan kompetensi pekerja Indonesia sudah dapat bersaing dengan TKA, Esther menyebut negosiasi kontrak kerja bisa berlangsung selayaknya standar pasar ketenagakerjaan internasional.
“Dari situ kita kan bisa argumentasi, soalnya orang Indonesia itu nerimo-nerimo (menerima) saja. Kalau saya suka argue gitu, kalau tidak benar (adil), saya akan argue gitu,” terang Esther dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.
Sebelumnya, Direktur The Reform Initiative Wildan Syafitri membeberkan pengaruh kebijakan hilirisasi industri mineral terhadap perkembangan ekonomi lokal di Indonesia.
Dalam risetnya, Wildan menuturkan masih terdapat kesenjangan upah yang diterima antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia.
Wildan mengatakan, melalui risetnya di dua wilayah berbeda yakni di Batam dan Konawe. Dalam temuan risetnya, Wildan menjelaskan kesenjangan upah yang terjadi dapat berbeda tujuh kali hingga 10 kali lipat antara TKA dengan pekerja Indonesia.
“Jadi saya pernah menghitung itu hampir 10 kali lipat ya,” ujar Wildan dalam diskusi hasil riset bersama Indef di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).
Wildan bahkan mengatakan, ketimpangan upah ini juga terjadi apabila TKA bekerja di Indonesia berpendapatan lebih besar dibandingkan tenaga lokal.
Sementara jika TKI bekerja di luar negeri pun akan mengalami hal yang sama bila dibandingkan dengan tenaga kerja domestik di negara tujuan.
“Kalau misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, di luar negeri pun ya dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia itu sekitar 10 kali lipat,” ucapnya dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5082316/original/094934700_1736234033-1736231334523_apa-itu-smelter.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Anak Buah BahlilWaspada Ketimpangan Hilirisasi, Apa Saja? – Page 3")
Sebelumnya, Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari proses hilirisasi tembaga. Bahkan, Indonesia bisa untung 39 kali lipat jika tembaga diekspor tak cuma sebagai bahan mentah.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengungkapkan peluang tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil peran dalam ekspor produk turunan tembaga yang jadi buruan pasar internasional.
“Sehingga ini merupakan peluang Indonesia untuk tidak mengekspor hanya dalam bentuk tembaga mentah, tapi bisa diolah dulu, bisa diolah jadi katoda, CU Rod, kemudian wire CU, dan electric wire,” kata Esther dalam Diskusi Hasil Riset: Tantangan dan Implikasi Hilirisasi Mineral di Indonesia, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dia menjelaskan, pengolahan temabaga mentah menjadi produk turunannya bisa meningkatkan nilai tambah. Bukan hanya ke kas negara, tapi juga terhadap dampak ekonomi lainnya.
Esther mencoba menghitung nilai tambah dari sisi harga jual antara tembaga sebagai barang mentah dan setelah diolah. Misalnya, jika tembaga diolah jadi katoda, harganya bisa naik 3,9 kali lipat.
Angka lebih besar bisa didapat jika diolah lagi menjadi produk lainnya. Seperti CU Rod, CU wire, hingga produk jadi electric wire. Untuk produk paling hilir, electric wire, nilai tambahnya bisa meningkat hingga 39 kali lipat.
Disini kalau kita lihat, ada manfaatnyavjuga ketika hanya dijual dalam bahan mentah ya tembaga yang mentah maka ini nilainya biasa saja.
“Ketika diolah menjadi CU Katoda ini nilainya menjadi berlipat ganda 3,9 kali artinya hampir 4 kali lipat dari sisi harga. Kemudian kalau diolah menjadi CU Rod menjadi CU wire ini sekitar 24 kali lipat, apalagi kalau diolah electric wire itu sekitar 39 kali lipat,” terang dia.
“Jadi sangat menguntungkan ketika tembaga itu diekspor tak sebagai bahan mentah, tetapi diolah dulu,” sambungnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4950972/original/034375100_1727085727-20240923-Smelter_PT_Freeport-PTFI_5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Indonesia Bisa Cuan dari Hilirisasi Tembaga, Nilai Tambah Capai 39 Kali Lipat – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari proses hilirisasi tembaga. Bahkan, Indonesia bisa untung 39 kali lipat jika tembaga diekspor tak cuma sebagai bahan mentah.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengungkapkan peluang tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil peran dalam ekspor produk turunan tembaga yang jadi buruan pasar internasional.
“Sehingga ini merupakan peluang Indonesia untuk tidak mengekspor hanya dalam bentuk tembaga mentah, tapi bisa diolah dulu, bisa diolah jadi katoda, CU Rod, kemudian wire CU, dan electric wire,” kata Esther dalam Diskusi Hasil Riset: Tantangan dan Implikasi Hilirisasi Mineral di Indonesia, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dia menjelaskan, pengolahan temabaga mentah menjadi produk turunannya bisa meningkatkan nilai tambah. Bukan hanya ke kas negara, tapi juga terhadap dampak ekonomi lainnya.
Esther mencoba menghitung nilai tambah dari sisi harga jual antara tembaga sebagai barang mentah dan setelah diolah. Misalnya, jika tembaga diolah jadi katoda, harganya bisa naik 3,9 kali lipat.
Angka lebih besar bisa didapat jika diolah lagi menjadi produk lainnya. Seperti CU Rod, CU wire, hingga produk jadi electric wire. Untuk produk paling hilir, electric wire, nilai tambahnya bisa meningkat hingga 39 kali lipat.
Disini kalau kita lihat, ada manfaatnyavjuga ketika hanya dijual dalam bahan mentah ya tembaga yang mentah maka ini nilainya biasa saja.
“Ketika diolah menjadi CU Katoda ini nilainya menjadi berlipat ganda 3,9 kali artinya hampir 4 kali lipat dari sisi harga. Kemudian kalau diolah menjadi CU Rod menjadi CU wire ini sekitar 24 kali lipat, apalagi kalau diolah electric wire itu sekitar 39 kali lipat,” terang dia.
“Jadi sangat menguntungkan ketika tembaga itu diekspor tak sebagai bahan mentah, tetapi diolah dulu,” sambungnya.
JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan, sederet dampak yang bakal terjadi dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyayangkan langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur. Mengingat, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya.
“Kalau menurut saya, pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” ujar Esther kepada VOI, Senin, 3 Februari.
Terlebih, kata Esther, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia.
Menurut dia, apabila sektor ini terabaikan, nantinya berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.
“Infrastruktur ini juga bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia, seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi,” ucapnya.
Dia tak menampik bahwa tujuan utama dari pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur ini bertujuan untuk menyokong anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.
“Sepertinya fokus pemerintah saat ini ke program MBG,” imbuhnya.
Sekadar informasi, sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.
Lalu, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp6,4 triliun. Adapun pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35 persen dari total pagu.
Selain itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75 persen dari anggaran semula Rp6,3 triliun.
Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkap sederet dampak yang bakal terjadi dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyayangkan langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur. Pasalnya, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya.
“Kalau menurut saya pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Esther kepada Bisnis, Minggu (2/2/2025).
Terlebih, tambah Esther, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong investasi untuk dapat masuk ke Indonesia.
Menurutnya, apabila sektor ini terabaikan, maka berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.
“Infrastruktur ini juga bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia. Seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di bawah Kemenko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80% atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang berada diangka Rp6,4 triliun. Di mana, pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35% dari total pagu.
Tidak hanya itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75% dari anggaran semula Rp6,3 triliun.
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia, arah kebijakan ke depan dinilai belum tampak jelas.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih sibuk melakukan reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L) serta menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Fokus ini dipicu oleh keputusan politik pemerintahan yang melakukan penyesuaian nomenklatur hingga menambah jumlah K/L, termasuk penambahan menteri, wakil menteri, maupun pejabat setara yang totalnya mencapai ratusan.
“Saya berharap setelah SOTK tersusun dan terisi, pemerintah bisa bergerak kencang merealisasikan janji dan program kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang nantinya juga akan bertugas di sektor kakao dan kelapa.
Di sisi lain, Teguh melihat saat ini hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggema, meskipun cakupan dan ketersediaan pendanaan program tersebut menjadi isu yang berujung pada efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun.
Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi andalan pemerintah dengan berbagai penghematan atau bahkan pemotongan anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.
“Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, misalnya pada 2015, efisiensi atau pemotongan anggaran sering tidak begitu efektif karena berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.
Senada dengan Teguh, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, juga menilai bahwa kinerja setiap menteri belum tampak dalam 100 hari pertama ini, terutama karena sebagian besar kementerian baru belum memiliki kantor dan belum ada nomenklaturnya.
Salah satu contohnya adalah Kementerian Koordinator Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan, yang masih menumpang di Graha Mandiri.
“Sementara itu, kebijakan MBG masih bersifat sentralistik dan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar higienis serta finansialnya. Program MBG memangkas anggaran yang sangat besar, dan pemangkasan ini salah satunya didorong oleh program tersebut,” ujarnya.
Esther pun mendorong agar anggaran dialokasikan untuk program prioritas lainnya, bukan hanya MBG, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, swasembada pangan dan energi, infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi.
“Padahal, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat banyak, misalnya melalui peningkatan investasi ke Indonesia,” lanjutnya.
Adapun, Selasa (28/1/2025) menandai 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Selama periode ini, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi telah diumumkan.
Pada awal November 2024, Prabowo menerapkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM senilai total Rp2,4 triliun.
Namun, kebijakan kontroversial terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan di akhir 2024. Prabowo akhirnya memutuskan mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah, disertai insentif fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat.
Terakhir, pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja K/L dan daerah senilai total Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran dinilai sebagai kebijakan yang tepat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai langkah tersebut tepat karena saat ini pertemuan dapat dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan perjalanan dinas bisa dikurangi.
“Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas itu memang harus dilakukan karena sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meeting online atau pun untuk gathering data bisa lewat internet juga,” katanya kepada Tribunnews, Senin (27/1/2025).
Esther juga menilai bahwa anggaran yang dipangkas dari perjalanan dinas bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Terkait dengan kemungkinan pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Esther mengatakan masih ada banyak program prioritas lain yang perlu diperhatikan.
“Memang seharusnya anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, tetapi masih banyak program prioritas lainnya,” ujarnya.
Ia justru menyebut MBG seharusnya perlu dievaluasi secara berkala, terutama setelah adanya kasus keracunan di sekolah.
“Oleh karena itu harus dievaluasi secara berkala dari sisi standar higenitas dan kesehatannya serta finansial,’ ucap Esther.
“Apalagi sudah diketahui banyak yang sakit setelah mendapat makan bergizi gratis,” lanjutnya.
Kembali lagi ke soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Esther juga mengingatkan Prabowo bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas hanya akan efektif jika dampaknya benar-benar dirasakan positif oleh masyarakat.
Sebab, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi sektor usaha, terutama industri perhotelan, yang menyatakan bahwa pengurangan perjalanan dinas K/L akan berdampak pada bisnis mereka.
Sebagaimana diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.
Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.
Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.
Batasi Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Seremonial
Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.
Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.
Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.
Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.
Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin.
Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri.
“Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna,” ujar Budi Arie kepada wartawan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari lagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen akan diterapkan, tepatnya pada 1 Januari 2025.
Kenaikan PPN 12 persen merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
UU tersebut lahir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, yang telah disahkan melalui Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2024).
UU HPP mengamanatkan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.
Tarif pajak 11 persen ini mulai berlaku pada 1 April tahun 2022.
Kemudian, pemerintah akan menaikkan kembali tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025.
Adapun fraksi yang menyetujui UU HPP adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.
Mudah Dibatalkan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat dengan mudah membatalkan kenaikan PPN 12 persen di awal 2025, jika ada kemauan politik atau political will.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam UU HPP.
Namun, mengubah ketentuan itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR
“Presiden dapat dukungan penuh DPR. 1000 persen DPR tegak lurus ke Prabowo, termasuk PDI-P,” kata Adi yang dikutip dari Kompas.com, ditulis kembali Senin (30/12/2024).
Dalam pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (4) UU HPP disebutkan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.
“Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur,” sambungnya.
Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12 persen, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah.
Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. “Kan, di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam waktu kilat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, Presiden bisa langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengakomodasi pembatalan tersebut.
“Betul, intinya political will dan itu (menggunakan Perppu) bisa karena saat ini kita akui kondisi ekonomi sedang lesu dan kurang bergairah,” kata Esther.
Ia menyebut, kenaikan tarif PPN bisa dilakukan oleh pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi soliditas produk domestik bruto (PDB).
“Peran Presiden untuk memutuskan dan menunda kebijakan tarif PPN ini sangat memungkinkan. Pertanyaannya, apakah hal itu mau dilakukan? Menurut saya kenaikan PPN ini bisa ditunda sampai ekonomi kita benar-benar kembali berkeliaran,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah untuk melihat Pemerintah Malaysia yang sempat menaikkan tarif PPN dan berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Alhasil, Malaysia pun menurunkan tarif PPN tersebut.
“Pemerintah Malaysia saja menaikkan tarif PPN kemudian setelah tahu dampak kenaikan tarif itu mengakibatkan volume ekspor turun, maka kemudian dievaluasi kebijakan itu dan diturunkn kembali tarif PPN seperti semula,” ujarnya.
Demo Tolak PPN 12 Persen
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil.
Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.
Dongkrak Inflasi
sosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan meningkatkan tingkat inflasi Indonesia.
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan inflasi pada 2025 terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia.
“Kami memproyeksikan bahwa di 2025 ini kita juga lihat juga Bank Indonesia melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan,” katanya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).
Ia mengatakan tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025 karena dorongan sejumlah faktor.
Faktor-faktor itu seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan PPN menjadi 12 persen.
“Jadi ini tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP, implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman yang di kuartal 1 yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran,” ujar Shinta.
Prediksi angka inflasi naik pada tahun akibat PPN 12 persen juga diungkap oleh peneliti Center of Industry, Trade, and Investment (INDEF) Ahmad Heri Firdaus.
Ia mengatakan, pada April 2022 ketika PPN naik dari 10 persen ke 11 persen, angka inflasi di bulan tersebut ikut meningkat.
“Ini waktu bulan April 2022 ya ketika terjadi kenaikan PPN dari 10 persen jadi 11 persen ya, dampak yang terjadi pada saat itu adalah inflasi yang terjadi cukup tinggi,” katanya dalam diskusi daring bertajuk “PPN Naik, Beban Rakyat Naik”, Rabu (20/3/2024).
Saat itu, inflasi pada April 2022 sebesar 0,95 persen. Dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY), angkanya meningkat 3,47 persen.
Menurut Heri, jika melihat dari apa yang terjadi pada April 2022, ada kemungkinan angka inflasi pada bulan di mana PPN dinaikkan di tahun 2025 bisa lebih tinggi.
“Nah, jadi kira-kira arahnya tuh nanti akan seperti ini ya, di mana nanti inflasi bisa mencapai lebih dari 0,90 persen,” katanya.
Kemudian, berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi disumbang paling banyak dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada April 2022, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,46 persen.
Nantinya ketika PPN naik pada 2025, Heri memandang kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga akan menjadi penyumbang utama inflasi di bulan tersebut.
Menurut Heri, hal itu karena sebagian masyarakat, contohnya golongan menengah bawah, 80-90 persen pendapatannya digunakan untuk membeli kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Jika ada kenaikan inflasi yang besar di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, Heri menilai akan sangat memukul perekonomian atau daya beli masyarakat menengah ke bawah.
“Nah ini yang terjadi pada 2022. Jadi inflasi tinggi disumbang salah satunya oleh kenaikan PPN dari 10 ke 11 [persen] ya, meskipun memang banyak faktor lain sepanjang tahun 2022,” ujarnya.
Prabowo Baru Sekali Bersuara Soal PPN
Meski banyak penolakan, Prabowo diketahui baru memberikan komentar satu kali secara jelas terkait kenaikan PPN jadi 12 persen.
Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN akan akan berlaku selektif.
Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.
Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).
“Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.
“Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.
Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.
“Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.