Xcloud.id

Tag: Erika Retnowati

  • Puncak Arus Mudik, Kementerian ESDM dan PLN Pastikan Infrastruktur Kelistrikan dalam Kondisi Prima

    Puncak Arus Mudik, Kementerian ESDM dan PLN Pastikan Infrastruktur Kelistrikan dalam Kondisi Prima

    Cirebon, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) memastikan infrastruktur kelistrikan menyeluruh beroperasi dengan prima pada puncak arus mudik Idulfitri 1446 Hijriah. Termasuk fasilitas yang mendukung mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) saat melakukan mudik secara aman dan nyaman.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat melakukan peninjauan ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik yang ada di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025) menyampaikan bahwa pemerintah melalui PLN telah melakukan pegecekan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan sejak jauh-jauh hari. Persiapan tersebut diharapkan mampu mencegah gangguan kelistrikan selama periode Idulfitri tahun ini.

    “Yang kami lakukan di Kementerian ESDM, meminta kepada PLN untuk melakukan maintenance (kelistrikan) lebih awal, supaya tidak terjadi gangguan selama perayaan Idulfitri. Kemudian untuk antisipasi, kita menyiapkan personil dan juga peralatan,” ujar Yuliot.

    Wamen ESDM Yuliot Tanjung (kedua dari kanan) didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu (kiri), dan General Manager PLN UID Jawa Barat Agung Murdifi (kanan) melakukan simulasi pengisian daya mobil listrik di SPKLU PLN UP3 Cirebon.

    Terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa PLN terus menjalankan arahan pemerintah untuk memberikan layanan secara maksimal selama periode Lebaran. Dalam hal ini, pihaknya memastikan seluruh infrastruktur dari hulu hingga hilir dalam kondisi prima untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

    “Kami berjuang all-out dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga personel,” ucap Darmawan.

    Ia melanjutkan, PLN telah menetapkan periode siaga Ramadan dan Idulfitri dari tanggal 17 Maret sampai dengan 11 April 2025 dan memproyeksikan beban puncak selama periode siaga ini sebesar 45 Gigawatt (GW). Dengan daya mampu kelistrikan sebesar 67 GW, maka masih ada reserve margin sebesar 22 GW atau sekitar 40%.

    “Kami memastikan kondisi sistem kelistrikan aman dan andal. Kami terapkan monitoring real-time untuk menjamin pasokan listrik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan di beban puncak,” ujar Darmawan.

    Wamen ESDM Yuliot Tanjung (kiri) didampingi General Manager PLN UID Jawa Barat Agung Murdifi (kanan) meninjau SPKLU Mobile yang disiagakan untuk membantu pemudik yang kehabisan daya kendaraan listrik saat di perjalanan.

    Sementara Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto menambahkan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik secara maksimal untuk menyambut periode mudik dan liburan Idulfitri tahun ini. Termasuk dengan menambah jumlah unit SPKLU untuk titik-titik yang memiliki okupansi tinggi.

    “Kami memproyeksikan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik pada Idulfitri kali ini akan meningkat 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Guna mengantisipasi antrean panjang charging, kami telah menambah SPKLU hingga 7,5 kali lipat dibanding tahun lalu di titik-titik dengan okupansi tinggi pada jalur mudik Trans Sumatra – Jawa,” jelas Adi.

    Wamen ESDM Yuliot Tanjung (kedua dari kanan) didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kedua dari kiri), Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto (kiri), dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu (kanan) saat sesi doorstop dengan media di PLN UP3 Cirebon, Jumat, 28 Maret 2025.

    Sampai saat ini, tercatat PLN bersama para mitra telah menyediakan 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh tanah air. Sedangkan untuk jalur mudik dengan okupansi tinggi, total ada sebanyak 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatra – Jawa, di mana jarak rata-rata antar SPKLU adalah 22 km.

    Khusus di wilayah Jawa Barat, PLN menambah jumlah SPKLU sebanyak 6 kali lipat dari Idulfitri tahun sebelumnya. Dengan begitu saat ini telah tersedia sebanyak 617 unit SPKLU yang tersebar di 406 lokasi di Jawa Barat. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 2.436 personel.

    “Petugas PLN yang bersiaga siap melayani kebutuhan pengisian kendaraan listrik selama 24 jam. Kami juga menyediakan layanan digital di aplikasi PLN Mobile untuk mempermudah pemudik pengguna kendaraan listrik bisa lancar sampai tujuan kampung halaman,” imbuhnya.

    Ketersediaan infrastruktur charging kendaraan listrik dirasakan langsung oleh salah satu pemudik, Rara, yang menggunakan mobil listrik dari Jakarta ke tujuannya Cirebon. Ia merasa sangat terfasilitasi oleh banyaknya SPKLU di sepanjang jalur mudik.

    “Saya mudik dari Jakarta ke Cirebon, untuk pengisian dayanya aman-aman saja sih, cari (SPKLU) yang terdekat selalu ada,” ujar Rara.

    Rara juga menambahkan secara biaya, menggunakan kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak.

    “Saya kalau Jakarta – Cirebon pakai mobil biasa BBM habis sekitar Rp 400-450 ribu. Ini (mobil listrik) cuma paling Rp 50 ribuan sekali charge,” tuturnya.

  • BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mewaspadai cuaca ekstrem dalam distribusi BBM di Jawa Barat untuk memastikan kelancaran pasokan energi menjelang Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa secara umum pasokan BBM, LPG, dan listrik di Jawa bagian Barat dalam kondisi aman.

    Meski demikian, kata Erika, perlu diwaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM ke SPBU-SPBU, serta terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Kita perlu mewaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM, juga bencana tanah longsor seperti yang terjadi di Sukabumi,” kata Erika dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Tempat-tempat wisata yang berada dekat dengan gunung berapi, menurut Erika, juga perlu mendapat perhatian karena sewaktu-waktu statusnya dapat meningkat.

    “Yang terpenting kita tetap waspada,” imbuh Erika.

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pemerintah terus meningkatkan pelayanan energi agar masyarakat dapat menikmati Hari Raya dengan tenang dan nyaman.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan langsung kesiapan pasokan, kualitas, dan volume Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta kelistrikan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/3).

    Yuliot memastikan pasokan energi di Jawa Barat lebih dari cukup, serta telah dilakukan langkah antisipasi dengan menambah stok di setiap Terminal BBM. Untuk distribusi BBM dan LPG, dilakukan mitigasi untuk mengatasi kemacetan saat pendistribusiannya.

    “Kita siapkan mobile point to point, dari terminal ke salah satu titik SPBU untuk melayani kondisi darurat di SPBU lain supaya menjadi lebih dekat,” terangnya di Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.

    Secara nasional, stok ketahanan BBM yang biasanya berkisar 20 hari, saat ini meningkat menjadi 22 hari sampai dengan 40 hari tergantung jenis BBM. Kesiapan stok BBM ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat yang mudik Lebaran.

    “Mudah-mudahan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran dan juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dilancarkan perjalanannya dan juga di kampung halaman bisa menikmati liburan dengan adanya ketersediaan dan suplai BBM yang tidak mengalami gangguan,” ucapnya.

    Tidak hanya ketersediaan stok, Kementerian ESDM juga memastikan kualitas dan volume BBM yang dijual di SPBU sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

    Yuliot memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rest Area KM 270A Palikanci, Kabupaten Cirebon, dan memeriksa takaran BBM, serta akurasi volume pengisian dari mesin SPBU.

    “Kita melakukan pengecekan standar warna. Jadi, standar warna yang untuk Dex, Dexlite, Pertalite. Yang pertama itu justru ini kita sesuaikan dengan standar warna,” kata Yuliot.

    “Kemudian, yang kedua, ini ada standar berat jenis untuk setiap jenis BBM. Jadi, dengan adanya standar berat jenis, tentu kita melihat apakah sesuai dengan standar atau tidak,” katanya pula.

    Pengecekan standar warna dan berat jenis BBM dilakukan secara berlapis. Dimulai saat pengiriman dari Terminal BBM, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang saat BBM akan dimasukkan ke tangki timbun SPBU.

    “Setiap pagi itu juga akan dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis dan juga yang terkait dengan dispenser, apakah tepat atau tidak. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter,” katanya.

    “Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100 mililiter (ml), tetapi standar Pertamina 60 ml. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30 ml, jauh lebih rendah dari standar yang ada,” tambah Yuliot.

    Dari hasil pengecekan, didapati kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut Yuliot, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM yang diproduksi Pertamina.

    “Dari proses pengiriman maupun distribusi ini seharusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas yang ada di SPBU Pertamina. Kemudian, kita juga minta laporan terus dari Pertamina, itu dilakukan pengecekan oleh BPH Migas dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas,” jelasnya.

    Sementara untuk pasokan LPG, lanjut Yuliot, telah dilakukan penambahan stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian yang diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Khusus untuk mengecek ketersediaan LPG, Yuliot mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Ciayumajakuning Gas. Ia meninjau proses pengisian gas LPG tabung 3 kg dan berinteraksi dengan operator.

    Untuk lebih memastikan kesiapan pasokan, Yuliot juga mendatangi Pangkalan LPG Sukini di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan melakukan penimbangan secara acak LPG tabung 3 kg.

    Sementara itu mengenai kesiapan pasokan listrik, Yuliot meminta agar PLN melakukan pemeliharaan lebih awal, agar tidak terjadi gangguan selama Hari Raya Idul Fitri.

    “Tadi disampaikan, PT PLN telah menyiapkan personil dan juga peralatan yang stand by di gudang-gudang PLN,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

    Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Migas Laode Sulaeman, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPH Migas dan Pertamina pastikan BBM dan LPG aman di Sumut

    BPH Migas dan Pertamina pastikan BBM dan LPG aman di Sumut

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Jelang Idul Fitri 1446 H:

    BPH Migas dan Pertamina pastikan BBM dan LPG aman di Sumut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, bersama Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG di Sumatera Utara menjelang mudik dan Idulfitri 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan peninjauan langsung kesiapan energi di berbagai titik penting di Medan pada Minggu (23/3).

    Kunjungan tersebut mencakup pengecekan di SPBU, Pangkalan LPG 3 Kg, dan Fuel Terminal Medan. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025 guna memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap optimal.

    “Kami memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman dan cukup selama melayani masyarakat jelang lebaran nanti,” ujar Erika Retnowati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (25/3).

    Selain memastikan pasokan BBM dan LPG dalam keadaan aman, pihaknya bersama Lemigas juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM (Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo) di SPBU tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pasokan energi dan kualitas serta kuantitas BBM yang didistribusikan sudah sesuai dengan peraturan. 

    “Semua hasil pengujian sudah memenuhi kriteria dari Dirjen Migas, jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang kualitas dan kuantitas BBM yang sudah disiapkan oleh Pertamina,” jelasnya.

    Erika juga mengunjungi satu Pangkalan LPG 3 kg di Jalan KL Yos Sudarso dan diakuinya pangkalan tersebut telah menjual LPG sesuai dengan prosedur. “Mereka (pangkalan) menjual LPG sesuai HET Rp 17 ribu dan masyarakat yang membeli juga sudah menunjukkan KTP dan didata dengan aplikasi. Kami juga telah mengecek tabung LPG dan beratnya 8 kg artinya itu sudah benar, sebab berat tabung 5 kg dan isinya 3 kg,” katanya. 

    Sementara itu, Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, menegaskan bahwa Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin kelancaran distribusi energi selama periode Lebaran.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat, baik melalui Terminal BBM, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Kami juga telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2025 untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga di Sumatera Utara,” jelas Sunardi.

    Dalam mendukung layanan energi selama masa Satgas RAFI, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga memiliki Posko Satgas Ramadan yang berada di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Jalan KL Yos Sudarso, Medan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan tambahan lainnya berupa 106 SPBU (24 jam), 385 Agen LPG Siaga, 4 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 20 motorist, 16 mobil tangki stand by, 4 layanan kesehatan dan 1 Serambi MyPertamina di Bandara Kualanamu.

    “Stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Kami juga telah menyiapkan mobile storage atau mobil tangki yang disiagakan di SPBU yang berada di sekitar jalur mudik untuk memastikan ketersediaan energi,” katanya.

    Komitmen Pertamina dan pemerintah dalam memastikan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran terus diperkuat dengan berbagai inisiatif layanan. Selain kesiapan stok dan distribusi energi, Pertamina juga menghadirkan fitur khusus di aplikasi MyPertamina yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan rute perjalanan mudik dengan informasi lokasi SPBU dan layanan tambahan yang disediakan lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Pertamina Beberkan Cara Atur Penyaluran Solar Subsidi yang Mau Ditertibkan

    Bali –

    Pemerintah berencana untuk melakukan penertiban penyaluran solar subsidi di tengah masyarakat. PT Pertamina (Persero) pun merespons rencana tersebut.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan selama ini pihaknya sendiri sudah banyak melakukan upaya pengaturan penyaluran solar subsidi.

    Misalnya saja, dengan kewajiban pembelian solar subsidi dengan menerapkan QR Code. Kendaraan yang berhak membeli solar subsidi diminta untuk mendaftar sebagai penerima dan akan mendapatkan QR Code.

    “Solar subsidi, upayanya apa saja? Nah kalau subsidi kan sebenarnya sekarang kita sudah menerapkan full QR code ya. Ini kalau untuk solar semua sudah 100% yang beli solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk, bukan membatasi, untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” beber Fadjar ditemui di The Patra Ressort, Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan pihaknya juga masih menunggu revisi regulasi soal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, atau tepatnya revisi Perpres 191 tahun 2014.

    “Sebenarnya secara regulasi kan, kami masih menunggu ya untuk BBM subsidi ini regulasi revisi perpres 191, tapi kalau itu belum ya kita upayanya itu yang kita lakukan, pakai QR code itu digitalisasi sehingga siapa saja yang mengkonsumsi kami memiliki datanya,” sebut Fadjar.

    Yang pasti, Fadjar menegaskan Pertamina memiliki pasokan solar subsidi secara cukup sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu pun, Pertamina bisa menyediakan kuota solar sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

    “Dan Alhamdulillah untuk kuota solar sampai akhir tahun kemarin juga relatif aman, jadi dengan upaya tadi tersebut penerapan QR masih bisa kontrol, masih bisa kita kontrol kuotanya,” kata Fadjar.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penertiban solar subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat. Penertiban penyaluran solar menjadi kebijakan pengaturan subsidi energi berikutnya yang ditempuh Bahlil, usai sebelumnya melakukan penertiban pada penyaluran LPG 3 kg.

    Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan selama ini solar subsidi banyak dipakai untuk untuk kalangan industri, baik untuk truk barang hingga kendaraan transportasi umum. Namun, penggunaannya masih sering kurang tepat sasaran.

    “Habis ini saya tertibkan lagi bapak ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri,” beber Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan pengaturan solar subsidi dilakukan karena pihaknya menemukan masih ada masalah dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tersebut. Bahkan, dia bilang ada kendaraan dinas membeli bahan bakar bersubsidi tersebut. Erika mengatakan, temuan itu terekam dari pemantauan CCTV yang dipasang pada salah satu SPBU di Bali tahun 2024.

    “Contohnya ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada non-konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025) kemarin.

    Dia juga menemukan penjualan solar subsidi menggunakan jerigen yang tidak memiliki surat rekomendasi di Bali. Berdasarkan data yang ia paparkan, volume yang terjual sebanyak 1,78 kiloliter (kl). Sementara di Sumatera Barat, ia juga menemukan penggunaan subsidi BBM tak wajar dengan pembelian berulang menggunakan QR Code yang berbeda-beda pada kendaraan yang sama. Kasus ini terjadi di dua tempat yakni Kabupaten Sijunjung dengan volume terjual 1,11 kl dan Kota Padang 7,24 kl.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Kemudian ada juga yang berupa truk,” ungkap Erika.

    Erika menambahkan, BPH Migas juga telah merekap pengawasan lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui hotline WhatsApp yang tercatat sebanyak 2.487 sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pengaduan terkait BBM menjadi yang paling banyak dilaporkan.

    (hal/kil)

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan penyaluran dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Misalnya, kata dia, di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi ​nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya,” kata Erika.

    Penyelewengan BBM bersubsidi juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Erika mengatakan, pada Agustus 2024 lalu ditemukan penyaluran tidak wajar. 

    Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter. Sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga,” ucapnya.

    Kemudian, kata Erika, penyelewengan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, pada Juni 2024.​ Di mana ditemukan pola penyaluran serupa, yakni pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.

    “Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda,” pungkas Erika.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Senin (10/2/2025).

    Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu, ramai-ramai anggota dewan menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan BBM Bersubsidi.

    Shanty Alda, anggota Komisi XII DPR F-PDIP menyebut hingga awal 2025 ini, masih marak terjadi kasus penimbunan BBM Bersubsidi, hingga praktik SPBU nakal.

    “Dan ini banyak terjadi di Bali, itu banyak sekali kasus yang membeli BBM (bersubsidi) dalam jumlah besar pertalite ya dan dijualnya dalam bentuk dimasukkan ke jeriken dan dijual ke pengecer-pengecer itu di Bali,” kata Shanty di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta.

    “Dan juga banyak di berbagai tempat di Aceh, NTT kenakalan-kenakalan SPBU itu dispensernya banyak diakali,” lanjutnya.

    Sebab itu, Shanty mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

    “Sistem pengawasan itu bagaimana? kecurangan ini apakah ada satuan khusus di Pertamina yang mempelajari dan investigasi adanya kecurangan distribusi BBM bersubsidi ini? dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya?” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI FPKS Nevi Zuairina, meminta BPH Migas memberi sanksi tegas kepada SPBU nakal.

    Dia mengusulkan agar ada penutupan SPBU nakal supaya ada efek jera.

    “Kalau tidak keras efek jeranya hanya sekadar pengurangan kuota itu rasanya belum keras kalau bisa kita tutup SPBU nya, tidak pandang bulu,” ujarnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI F-Demokrat Mulyadi, mendorong BPH Migas untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hal ini penting untuk mendeteksi indikasi praktik kecurangan.

    “Dari hasil rapat kita sebelumnya dapat kita sebelumnya bahwa aboh ini kekurangan personel, maka dari itu mendorong penguatan sistem karena kalau kita tidak punya pengawasan cukup, kita harus punya sistem agar sistem kita mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

  • Penyaluran Solar Subsidi Ditarget 18,8 Juta KL & Pertalite 31,2 Juta KL Tahun Ini

    Penyaluran Solar Subsidi Ditarget 18,8 Juta KL & Pertalite 31,2 Juta KL Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite masing-masing sebanyak 18,8 juta kiloliter dan 31,2 juta kiloliter (kl) sepanjang 2025. 

    “Kemudian penyaluran kuota JBT dan JBKP targetnya tentu 100% di 2025,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (10/2/2025). 

    Adapun, pada 2024, dengan memperhitungkan triwulan IV yang belum terverifikasi, jumlah volume minyak solar yang tersalurkan adalah sebanyak 17,62 juta kiloliter. 

    Sementara itu, pada 2024, volume Pertalite yang disalurkan sebanyak 29,69 juta kiloliter, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar 30,02 juta kiloliter. 

    Selain penyaluran JBT dan JBKP, BPH Migas juga menargetkan penyaluran BBM 1 harga dengan target 71 penyalur. 

    “Jadi di 2025 ini kami punya target untuk melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 harga,” kata Erika. 

    Selain itu, BPH migas juga menargetkan pembangunan ruas transmisi dan distribusi gas bumi dengan target kumulatif yaitu 22.550 kilometer. Sementara itu, target volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yaitu sebanyak 1,49 miliar MSCF.

  • DPR Minta BPH Migas Serius Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

    DPR Minta BPH Migas Serius Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

    DPR meminta BPH Migas mengawasi distribus elpiji 3 kg untuk mencegah kebocoran.

    Tayang: Senin, 10 Februari 2025 16:04 WIB

    Tribunnews.com/ Chaerul Umam

    PENGAWASAN DISTRIBUSI ELPIJI 3 KG – Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). DPR meminta BPH Migas mengawasi distribus elpiji 3 kg untuk mencegah kebocoran. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI F-PKS Nevi Zuairina mengungkapkan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mendapatkan tugas baru, yakni melakukan pengawasan distribus elpiji 3 kg.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “BPH Migas dikabarkan akan mendapatkan tugas baru yaitu akan melakukan pengawasan distribusi dan penyaluran elpiji 3 kg,” kata dia.

    Namun, kata Nevi, hal itu terkendala regulasi, yaitu UU migas nomor 22 tahun 2001.

    Di mana pada UU itu, BPH migas hanya berwenang mengawasi distribusi gas bumi melalui pipa dan BBM.

    “Jika ingin memberikan kewenangan kepada BPH migas untuk mengawasi elpiji 3kg maka diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap UU Migas tersebut,” ujarnya.

    “Mungkin opsi ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi XII,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, tugas baru BPH Migas muncul seiring dengan keinginan Kementerian ESDM untuk membentuk badan khusus yang mengawasi distribusi elpiji subsidi agar tepat sasaran.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Jakarta, FORTUNE – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran gas dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum lagi optimal.

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan di hadapan Komisi XII DPR (10/2) bahwa rata-rata penyerapan gas HGBT masih berada di bawah 80 persen dari total yang dialokasikan.

    Selain itu, BPH Migas menemukan beberapa penyimpangan dalam distribusi gas, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi gas yang disalurkan dengan yang telah diperjanjikan.

    Dalam inspeksi di beberapa lokasi, ditemukan adanya kebocoran pada instalasi gas untuk konsumen tertentu, seperti yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. BPH Migas segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya kepada Ditjen Migas.

    Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BPH Migas melakukan verifikasi terhadap laporan badan usaha terkait volume distribusi, jumlah konsumen, spesifikasi gas bumi, serta legalitas dan kesesuaian dengan ketetapan harga.

    Selain itu, BPH Migas juga memastikan kesesuaian sarana dan fasilitas yang digunakan, kepatuhan terhadap ketetapan tarif, serta penerapan akses yang telah diatur.

    Lebih lanjut, BPH Migas turut melakukan verifikasi nilai aset dasar serta biaya operasional dan pemeliharaan.

    Perpanjangan kebijakan HGBT

    Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT dengan harga gas yang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, untuk PLN sebesar US$7 per MMBtu dan untuk bahan baku industri US$6,5 per MMBtu, termasuk pupuk subsidi dan tujuh subsektor industri lainnya.

    Selain pupuk, yang menerima harga gas murah industri, yaitu sektor petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan HGBT tidak akan diberikan untuk industri pupuk berorientasi ekspor. 

    Selain itu, usulan dari Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT belum dapat diakomodasi.

    Menurut Bahlil, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional.

    Bahlil juga mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan durasi baru bagi kebijakan HGBT. Kebijakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.