Xcloud.id

Tag: Erika Retnowati

  • Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi

    Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, telah menyelenggarakan Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) pada 17–18 Juni 2025 di Jakarta. Forum ini mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

    Mengangkat tema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia”, PIPES 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama PT Pertamina Gas, Gamal Imam Santoso, menyampaikan bahwa Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang handal dan merata.

    “Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujar Gamal.

    Ia menekankan peran strategis mereka dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang handal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti Pupuk, Pembangkitan, Kilang dan industri lainnya.

    Mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam sambutan kuncinya menekankan bahwa swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” tegasnya.

    Pernyataan ini didukung oleh SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin, yang dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

    “Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Harry Budi Sidharta menegaskan bahwa PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

    “Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia.”

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) menambahkan, forum PIPES mencerminkan keaktifan Pertagas dalam memimpin distribusi energi bersih.

    “Kami berharap, program ini menjadi sinergi dari semua pihak sehingga dapat meningkatkan energi bersih di Indonesia, untuk mencapai kedaulatan energi dan target NZE Pemerintah,” tandasnya.

    PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary Session pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations,” menghadirkan regulator strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas. Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT INALUM, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama PT Pertamina Gas. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIPES 2025 soroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi

    PIPES 2025 soroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi

    Jakarta (ANTARA) – Ajang Pertamina Gas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan forum PIPES 2025 menyatukan visi energi nasional menuju kemandirian dan keberlanjutan.

    Pertagas, sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), menyelenggarakan PIPES bertema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia” pada 17-18 Juni 2025 di Jakarta.

    Ajang mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

    Dalam sambutan pembukaannya, Gamal menyampaikan Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang andal dan merata.

    “Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujarnya.

    Gamal pun menekankan peran strategis perusahaan dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang andal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti pupuk, pembangkitan, kilang dan industri lainnya.

    Sementara itu, dalam sambutan kuncinya mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menekankan swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” sebutnya.

    SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Henricus Herwin dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

    “Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Harry Budi Sidharta menegaskan PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

    “Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia,” sebutnya.

    PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Pertamina Gas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 bertema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia” pada 17-18 Juni 2025 di Jakarta. ANTARA/HO-PT Pertamina Gas

    Forum PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary sesi pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations”, menghadirkan narasumber strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas, serta PGN selaku Subholding Gas.

    Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT Inalum, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama Pertamina Gas.

    Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Ngaku Tak Tahu Perkara Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Ngaku Tak Tahu Perkara Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Erika Retnowati menyebut tidak mengetahui ihwal perjanjian jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE), yang diduga merugikan keuangan negara US$15 juta. 

    Hal itu disampaikan oleh Erika usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025), selama hampir tujuh jam lamanya. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT IAE. 

    Awalnya, usai menjalani pemeriksaan, Erika mengaku dimintai konfirmasi soal aturan-aturan yang berlaku untuk penyaluran gas bumi. 

    “Itu saja sih. Dan juga bagaimana tugas-tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan untuk penyaluran gas bumi. Cuma seputar itu aja,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    Saat ditanya ihwal perjanjian jual beli gas yang diusut KPK, Erika mengaku tidak tahu menahu. Dia mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan business-to-business (B2B), dan tidak berurusan dengan BPH Migas. 

    Kepala BPH Migas sejak 2021 itu menegaskan tidak mengetahui soal perjanjian jual beli gas milik PT IAE dengan BUMN anak usaha PT Pertamina (Persero) itu. 

    “Kalau itu kan B2B ya. Enggak ada lah. Enggak [tahu soal perjanjian jual beli gas PGN dan PT IAE],” kata Erika. 

    Di sisi lain, Erika menyebut BPH Migas tidak memberikan rekomendasi, saran atau pemberitahuan dalam bentuk apapun ke pihak terkait mengenai perjanjian jual beli gas dimaksud. 

    Meski demikian, dia membenarkan bahwa pendahulunya, M. Fanshurullah Asa pernah melaporkan adanya penjualan bertingkat antara PGN dan PT IAE, kepada Ditjen Migas Kementerian ESDM pada 2020.

    Selain itu, Erika enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kasus yang tengah diusut KPK, termasuk kerugian keuangan negara US$15 juta. 

    “Wah kalau kerugian negara bukan ranahnya BPH migas. Silakan tanyakan aja ke KPK ya,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Erika dan saksi lainnya yaitu mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, serta mantan Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro. 

    Adapun, ini bukan pertama kalinya KPK memintau keterangan pejabat atau mantan pejabat di lingkungan BPH Migas maupun Kementerian ESDM. 

    Pada 22 Mei 2025 lalu, KPK memeriksa mantan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Dia menjabat sebagai Kepala BPH Migas pada 2017–2022. Fanshurullah kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

    Lembaga antirasuah menyebut, pada 2020 saat Fanshurullah masih menjabat, dia pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM No.6/2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE 2006-2023 Iswan Ibrahim.

    KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta atas pembayaran uang muka perjanjian jual beli gas milik PT IAE oleh PGN. 

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Hampir 7 Jam Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Dikonfirmasi soal Aturan Penyaluran Gas Bumi

    Hampir 7 Jam Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Dikonfirmasi soal Aturan Penyaluran Gas Bumi

    Hampir 7 Jam Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Dikonfirmasi soal Aturan Penyaluran Gas Bumi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (
    BPH Migas
    ) Erika Retnowati diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) selama hampir tujuh jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE), Senin (16/6/2025).
    Erika mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengonfirmasi terkait aturan dan pengawasan BPH Migas dalam penyaluran gas bumi.
    “Kami sebagai badan pengatur dikonfirmasi mengenai aturan-aturan yang berlaku penyaluran gas bumi, itu saja sih, juga bagaimana tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan penyaluran gas bumi,” kata Erika seusai diperiksa, Senin sore.
    Erika mengatakan, proses jual beli gas yang dilakukan oleh PT PGN dengan PT IAE adalah proses
    business to business
    (B2B).
    Dia juga menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum, termasuk dugaan adanya kerugian negara, kepada KPK.
    “Itu (adanya kerugian negara) bukan ranah BPH Migas, itu ranah KPK,” ujar Erika.
    Dalam perkara ini, KPK usdah menahan dua tersangka, yakni mantan Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya dan mantan Komisaris PT IAE Iswan Ibrahim.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus
    korupsi jual beli gas
    ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 15 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 203,3 miliar (sesuai kurs 2017 Rp 13.559).
    “BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Transaksi Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE tahun 2017-2021 dengan Nomor: 56/LHP/XXI/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, di mana kerugian negara yang terjadi sebesar USD15.000.000,” ujar Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Kepala BPH Migas di Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    KPK Periksa Kepala BPH Migas di Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). 

    Erika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK hari ini, Senin (16/6/2025). Dia terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan penyidik dan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.45 WIB. 

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) pada kurun waktu 2017–2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ER, Kepala BPH Migas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/6/2025). 

    Selain Erika, penyidik turut memanggil dua orang lainnya yaitu mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, serta mantan Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro. 

    Adapun ini bukan pertama kalinya KPK memintau keterangan pejabat atau mantan pejabat di lingkungan BPH Migas maupun Kementerian ESDM. 

    Pada 22 Mei 2025 lalu, KPK memeriksa mantan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Dia menjabat sebagai Kepala BPH Migas pada 2017–2022. Fanshurullah kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

    Lembaga antirasuah menyebut, pada 2020 saat Fanshurullah masih menjabat, dia pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM No.6/2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    Adapun KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE 2006-2023 Iswan Ibrahim.

    KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta atas pembayaran uang muka perjanjian jual beli gas milik PT IAE oleh PGN. 

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Beban Puncak Listrik Nasional Selama Idulfitri Capai 44.639

    Beban Puncak Listrik Nasional Selama Idulfitri Capai 44.639

    JAKARTA – Posko Nasional Sektor ESDM untuk periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025 mencatat beban puncak ketenagalistrikan nasional mencapai 44.639 MW.

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati yang juga ditunjuk sebagai Ketua Posko mengatakan, angka ini naik 3,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Sedangkan daya mampu pasok mencapai 56.119 MW, meningkat 6,6 persen dari tahun 2024,” ujar Erika yang dikutip Sabtu, 12 April.

    Erika bilang, hal ini menghasilkan cadangan daya sebesar 11.480 MW atau 25,72 persen.

    Erika juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penggunaan kendaraan listrik (EV) selama musim mudik tahun ini.

    “Tercatat 19.852 unit mobil listrik digunakan secara nasional, meningkat tajam sebesar 460 persen dibanding tahun lalu yang hanya 4.314 unit. Penggunaan tertinggi terjadi di DKI Jakarta, sementara terendah tercatat di Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku Utara,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi menambahkan, perbandingan konsumsi beberapa jenis BBM antara tahun lalu 2024 dengan tahun ini.

    Konsumsi untuk gasoil, solar dan turunannya, realisasi tahun 2024 lalu sebesar 40.155 liter, di tahun ini turun menjadi 38.757 liter.

    Kemudian untuk kerosin, untuk wilayah Indonesia Timur, realisasi tahun 2024 sebesar 1.389 kiloliter (KL), dan tahun ini menurun sedikit menjadi 1.366 KL per hari.

    Untuk LPG mengalami kenaikan berbeda dengan yang BBM. Tahun ini konsumsi LPG meningkat 4,2 persen yang teridiri jenis BBM Public Service Obligation (PSO) dan non PSO.

    Sementara untuk Avtur, secara nasional turun, tahun 2024 sebesar 12.501 KL per hari, di tahun 2025 menurun menjadi 12.160 KL per hari.

  • Libur Idulfitri 1446 H, Menteri ESDM Pastikan Infrastruktur Kelistrikan di Maluku Aman

    Libur Idulfitri 1446 H, Menteri ESDM Pastikan Infrastruktur Kelistrikan di Maluku Aman

    Ambon, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan kondisi infrastruktur kelistrikan di wilayah Maluku tetap prima selama momen libur Idulfitri 1446 Hijriah, baik dari aspek pasokan listrik maupun layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal ini disampaikan saat mengunjungi Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku, Kota Ambon, Sabtu (5/4/2025).

    “Secara keseluruhan dalam hal persiapan energi selama siaga Idulfitri 1446 H semuanya alhamdulillah bagus, lancar, dan aman. Hal ini juga termasuk pasokan listrik, tidak ada masalah. Kebutuhan listrik untuk kendaraan listrik juga terpenuhi, karena ketersediaan SPKLU yang cukup,” ucap Bahlil.

    Dalam kunjungannya, Bahlil mengapresiasi PLN yang telah menunjukkan kesiapan optimal dalam menghadirkan listrik yang andal selama momen penting seperti Idulfitri saat ini.

    “Dengan siaganya 1.250 personel pada beberapa titik di Maluku dan Maluku Utara, termasuk juga menyediakan pasokan listrik yang cukup dari sisi pembangkitan, ini menunjukkan ada komitmen kuat dari PLN untuk menghadirkan listrik andal selama Ramadan dan Idulfitri. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu dalam merayakan momen Idulfitri,” ujar Bahlil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (keempat dari kanan) didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kiri), Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto (ketiga dari kiri), dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhuloula (kedua dari kanan) saat meninjau Distribution Control Center Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku guna memastikan kondisi kelistrikan di wilayah Maluku aman dan cukup selama periode libur Idulfitri 1446 H.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN menjalankan arahan pemerintah untuk memberikan layanan maksimal selama periode Idulfitri. Seluruh infrastruktur kelistrikan, mulai dari hulu hingga hilir, dipastikan dalam kondisi prima demi menjaga keandalan pasokan listrik.

    “Kami berjuang all-out dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga personel,” ucap Darmawan.

    Ia melanjutkan, PLN telah menetapkan periode siaga Ramadan dan Idulfitri dari tanggal 17 Maret sampai dengan 11 April 2025. Momen siaga ini didukung oleh pasokan energi primer yang mumpuni pada pembangkit, antara lain batu bara yang tersedia untuk lebih dari 22 hari operasi (HOP), gas lebih dari 30 HOP, dan BBM lebih dari 20 HOP.

    “Ini saya kira adalah suatu persiapan yang sangat cukup dari sisi pembangkitan. Kami juga terapkan monitoring real-time untuk menjamin pasokan listrik mencukupi dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momen Idulfitri,” ujar Darmawan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (ketiga dari kanan) didampingi Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto (kiri) saat menyapa petugas pelayanan teknik pada kunjungannya di Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku, Kota Ambon, Sabtu, 5 April 2025.

    Selain itu, PLN juga menyiapkan kelistrikan berupa 1.839 unit genset, 636 uninterruptible power supply (UPS) dan 1.276 unit gardu bergerak (UGB) yang disiagakan di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia. PLN pun telah menerjunkan 69.000 personel siaga khusus yang dibekali dengan peralatan lengkap serta 3.830 posko siaga yang tersebar di se-antero tanah air.

    General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Awat Tuhuloula memaparkan bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara berada dalam kondisi aman dan terkendali sepanjang periode siaga Ramadan dan Idulfitri 2025.

    “Kami memiliki daya mampu sebesar 106 MegaWatt (MW) dengan beban puncak 57 MW, juga cadangan daya sebesar 49 MW di Sistem Ambon. Sementara Sistem Ternate, beban puncaknya mencapai 38 MW, sementara kami memiliki daya mampu sebesar 66 MW dengan cadangan sebesar 28 MW,” jelas Awat.

    Selain menyiagakan 1.250 personel di 203 posko yang tersebar di titik-titik strategis Maluku dan Maluku Utara, PLN juga mengerahkan 20 petugas bersertifikasi pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB).

    Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Maluku dan Maluku Utara, PLN menambahkan SPKLU hingga 5 kali lipat menjadi 22 unit yang tersebar di berbagai lokasi untuk mendukung pengguna kendaraan listrik. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 132 personel.

    “Berdasarkan data terbaru kami, tren pemudik kendaraan listrik ini nampak naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hal ini turut didukung dengan fasilitas SPKLU yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara sebanyak 22 titik lokasi,” tutup Awat.

  • Menteri ESDM dan Pertamina Cek SPBU dan Terminal Wayame di Maluku, Jaga Kelancaran Distribusi Energi – Page 3

    Menteri ESDM dan Pertamina Cek SPBU dan Terminal Wayame di Maluku, Jaga Kelancaran Distribusi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama  melakukan pengecekan ketersediaan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Ambon. Pengecekan kualitas BBM di SPBU 84.971.05 di Jl Ir. Putuhena, Ambon, Provinsi Maluku pada Sabtu, 5 April 2025.

    Pengecekan untuk memastikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah, di momen puncak arus balik Lebaran 2025. Pengecekan kualitas BBM dilakukan pada jenis Pertalite dan Pertamax yang menjadi konsumsi utama kendaraan masyarakat. 

    Turut mendampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi. 

    Eduward menyampaikan kunjungannya bersama Menteri ESDM ke Ambon adalah untuk mengecek kuantitas stok BBM serta kualitas BBM yang disalurkan oleh Pertamina Patra Niaga selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa stok BBM selama libur lebaran di Ambon terpantau aman serta kualitas BBMnya pun terjaga.

    “Pertama memastikan bahwa Satgas Idulfitri berjalan lancar mulai dari berangkat sampai arus balik. Tadi kita mengecek ketersediaan stok masih aman kemudian termasuk juga pengecekan dalam bentuk kualitas BBM yang ada di SPBU bahwa semua yang disalurkan oleh Patra Niaga sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh kementerian ESDM,” ujar dia.

    Eduward menjelaskan dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau serta tantangan cuaca yang dapat memengaruhi distribusi, Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat stok dan jaringan distribusi, khususnya di daerah wisata yang mengalami peningkatan konsumsi selama periode libur Lebaran.

    “Maluku sangat bergantung pada cuaca untuk kelancaran distribusi energi. Kami memastikan stok energi tetap terjaga, dan langkah antisipatif telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul akibat cuaca buruk atau bencana alam,” jelas dia.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, Eduward menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Papua Maluku. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur distribusi di kawasan ini.

    “Kami menyadari regional Papua Maluku yang luas secara geografis, sehingga keandalan suplai energi harus selalu dijaga. Integrated Terminal Wayame menjadi salah satu terminal utama yang akan terus memikul peran penting di kawasan ini. Oleh karena itu, kami juga sedang mengembangkan terminal tambahan, seperti di Biak, agar distribusi energi dapat lebih terdistribusi merata,” jelas Eduward.

     

  • Wamen ESDM pantau ketersediaan BBM dan Gas di Cirebon

    Wamen ESDM pantau ketersediaan BBM dan Gas di Cirebon

    Jumat, 28 Maret 2025 15:36 WIB

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (tengah) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati (kedua kanan) melihat BBM jenis pertamax dan pertalite seusai pengujian kualitas di sela-sela tinjauan kesiapan SPBU dalam melayani arus mudik Lebaran di Rest Area KM207A Tol Palimanan-Kanci di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025). Peninjauan tersebut untuk memastikan stok BBM dan gas elpiji 3 kilogram secara nasional aman selama Ramadhan dan libur Idul Fitri 1446 H. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wpa.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (tengah) bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati (kedua kiri) melihat berbagai jenis BBM usai pengujian kualitas di sela-sela tinjauan kesiapan SPBU dalam melayani arus mudik Lebaran di Rest Area KM207A Tol Palimanan-Kanci di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025). Peninjauan tersebut untuk memastikan stok BBM dan gas elpiji 3 kilogram secara nasional aman selama Ramadhan dan libur Idul Fitri 1446 H. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wpa.