Xcloud.id

Tag: Erik Hidayat

  • Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 

    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.

    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional

    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko

    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.

    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.

    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak

    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.

    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.

    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 
     
    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.
     
    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional
     
    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko
     
    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.
     
    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.
     
    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak
     
    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.
     
    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.
     
    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Data menunjukkan UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar Rp9.580 triliun pada tahun 2023.

    UMKM juga tercatat mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta orang, dan berkontribusi sebesar 15,7% terhadap ekspor nasional. Karena itu, sektor UMKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi nasional jika terus tumbuh positif.

    Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menegaskan pentingnya perubahan cara pandang dalam memajukan sektor UMKM.

    “Kita tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai pelaku UMKM. Mereka adalah pengusaha UMKM, dan harus berpikir sebagai pengusaha yang menargetkan pasar global, bukan hanya lokal. Dengan pemikiran itu, maka cara bertindak, strategi, dan semangatnya juga akan berbeda,” ujar Bagus Rachman dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesian Marketing Association (IMA) 2025, dengan tema ”Agile Marketing in Times of Global Disruption,” Sabtu (14/6) dikutip dari keterangannya.

    Bagus juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memisahkan unit kerja kementerian antara koperasi dan UMKM. Dia mengatakan Presiden Prabowo meminta pemisahan ini dilakukan agar keduanya bisa mendapatkan fokus pengembangan yang lebih tajam dan tepat sasaran.

    “Komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM juga tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan, hampir Rp1.000 triliun untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan sektor ini secara menyeluruh,” pungkas Bagus.

    Sementara itu, President IMA Suparno Djasmin menyampaikan ada beberapa strategi yang bisa mendorong UMKM untuk bisa maju ke pasar global.

    “Kami percaya bahwa UMKM Indonesia tidak hanya perlu didukung dengan pelatihan dan pembiayaan, tetapi juga dengan strategi pemasaran yang unggul, koneksi lintas sektor, jejaring ekspor dan eksposur media yang kuat. Inisiatif dukungan IMA untuk UMKM ini sejalan dengan semangat IMA dalam menjadikan Marketing for a Better Indonesia,” jelas Suparno.

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan untuk menembus pasar ekspor, UMKM harus memahami lebih dari sekadar produksi, UMKM harus memiliki storytelling produk yang kuat agar mampu menarik pasar global.

    “Storytelling yang kuat akan memperkuat daya jual produk. Dalam dunia ekspor, bukan hanya kualitas produk yang penting, tetapi juga kisah dan nilai yang dibawanya,” ujar Benny.

    Benny juga menekankan bahwa pelaku UMKM perlu fokus pada peningkatan kualitas terlebih dahulu, sebelum mengejar volume produksi.

    “Kalau kualitas sudah terjaga, maka kuantitas akan mengikuti dengan sendirinya. Ini mindset yang perlu ditanamkan oleh para pengusaha UMKM yang ingin menembus pasar ekspor. Jangan terburu-buru mengejar volume sebelum memastikan produk kita benar-benar siap bersaing secara mutu di pasar global,” ungkap Benny.

    Dengan kombinasi antara kualitas dan kuantitas produk serta narasi dan pemahaman pasar yang baik, Benny optimistis bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di kancah internasional.

    Senada dengan Benny, Bagus Rachman menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong UMKM naik kelas.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan komunitas, asosiasi seperti IMA, dan sektor swasta agar program pemberdayaan UMKM bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” ungkapnya.

    Sedangkan Erik Hidayat menyoroti pentingnya literasi digital dan kesiapan mental UMKM dalam menghadapi pasar global.

    “Digitalisasi adalah kunci. UMKM harus mulai aktif memanfaatkan media sosial, marketplace, dan video testimoni sebagai strategi pemasaran. Selain itu, kami di IMA terus membuka akses jejaring, pelatihan, dan pendampingan agar UMKM lebih siap dan percaya diri untuk ekspor,” jelas Erik.

  • Sidang Dugaan Korupsi Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Periksa 22 Saksi

    Sidang Dugaan Korupsi Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Periksa 22 Saksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan 22 saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Dari keterangan para saksi tersebut, mereka mengatakan tak pernah menyerahkan sepeser uang pun kepada Gus Muhdlor.

    Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Sidoarjo itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan Athoillah dan Ibnu Abbas Ali sebagai hakim anggota. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data yang dipertontonkan di layar monitor.

    Satu per satu para saksi secara bergantian dicecar soal hasil pemotongan insentif. Seluruhnya diserahkan ke mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati. Hal itu makin memperkuat jika Gus Muhdlor sama sekali tak pernah menerima aliran dana.

    “Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannya),” kata salah satu saksi, Sodikin, Senin (21/10/2024).

    Saksi lainnya, Surendro Nur Bawono juga mengatakan hal yang sama. Ia tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut. Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hingga Rp 15 juta setiap tiga bulan.

    “Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp 12 juta. Tidak tahu pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Kabid Pajak BPPD Sidoarjo Abdul Muthalib) dan Mbak Yulis,” beber Surendro.

    Ketua Majelis Hakim lantas memberikan kesempatan Gus Muhdlor untuk bertanya kepada para saksi. Gus Muhdlor meminta kepada para saksi untuk menjawab secara serempak. “Njenengan (kalian) pernah kasih uang ke saya?” tanya Gus Muhdlor “Gak pernah Gus!” jawab saksi secara bersamaan.”Pernah dalam pembuatan SK yang saya tandatangani itu, saya ikut bergaining pembuatan SK?” tanya Gus Muhdlor lagi. “Gak pernah Gus,” pungkas para saksi.

    Sebagai informasi, 22 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut antara lain Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti. Lalu ada Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

    Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar. [uci/kun]