Xcloud.id

Tag: Erik Hidayat

  • Polemik Pemakaman Warga Istana Mentari Mengemuka, DPRD Sidoarjo Gelar Hearing

    Polemik Pemakaman Warga Istana Mentari Mengemuka, DPRD Sidoarjo Gelar Hearing

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polemik pemakaman almarhum Rudi, warga Perumahan Istana Mentari, Desa Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, dibahas dalam hearing di DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (30/12/2025).

    Ini setelah sebagian warga perumahan setempat yang tergabung dalam paguyuban warga, menyusul penolakan terhadap lokasi pemakaman almarhum yang berada di lahan kosong area perumahan, berdekatan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Desa Cemengkalang, bertemu dengan pihak keluarga almarhum yang difasilitasi DPRD Kabupaten Sidoarjo.

    Hearing dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, didampingi Ketua Komisi D DPRD H. Dhamroni dan anggota Komisi D DPRD lainnya.

    Diketahui, almarhum semasa hidup berwasiat kepada keluarga agar dimakamkan di dekat tempat tinggalnya. Pihak ahli waris kemudian mengupayakan pemakaman di TPU desa yang lokasinya berdekatan dengan perumahan, namun tidak mendapatkan persetujuan.

    Setelah itu, keluarga almarhum berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pengembang, perangkat desa, hingga warga perumahan, dan sebagian warga Perumahan Istana Mentari menyatakan persetujuan.

    Namun, dalam perkembangannya muncul penolakan dari sebagian warga dengan alasan lokasi makam dinilai tidak sesuai peruntukan, berada dekat akses masuk perumahan, serta dinilai mengganggu estetika lingkungan.

    Salah satu perwakilan warga yang menolak menyampaikan bahwa pihaknya meminta kejelasan status hukum tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman. Ia menilai lahan tersebut merupakan bagian dari area perumahan yang tidak diperuntukkan sebagai fasilitas pemakaman.

    “Kami meminta kejelasan status hukum tanah itu. Apakah memang sesuai peruntukannya atau tidak. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik antara warga, developer, maupun keluarga almarhum,” ujar warga tersebut di hadapan pimpinan DPRD Sidoarjo.

    Senada, warga lain yang sepaham juga menyampaikan keprihatinan atas konflik yang muncul di tengah warga. Ia menegaskan bahwa penolakan bukan ditujukan kepada pribadi almarhum, melainkan demi menghindari konflik berkepanjangan.

    Sementara itu, Ketua RW 05 Perumahan Istana Mentari, Erik Hidayat, menjelaskan kronologi awal proses pemakaman. Ia menyebutkan bahwa sejak awal keluarga almarhum telah berupaya memakamkan almarhum di TPU desa, namun ditolak.

    “Setelah ditolak di TPU desa, keluarga mencari alternatif dengan membeli lahan yang berdampingan dengan makam umum dan mewakafkannya untuk pemakaman warga Istana Mentari ke depannya. Proses ini juga sudah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk developer dan sebagian warga,” jelasnya.

    Erik Hidayat menambahkan, pihak keluarga almarhum telah menyatakan kesediaannya untuk mewakafkan tanah tersebut secara resmi agar dapat digunakan sebagai makam, sehingga tidak menimbulkan klaim kepemilikan di kemudian hari.

    Keluarga almarhum Rudi warga perumahan Istana Mentari Kelurahan Cemengkalang Kec/Kab.Sidoarjo

    Pihak keluarga almarhum yang hadir diwakili anak pertama almarhum, Aldino MC, dan Rizky Suryansyah, menantu almarhum, menegaskan bahwa keluarga sudah melakukan tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    “Mulai dari bicara dengan pihak kelurahan, rukun kematian, dan warga yang hadir di pemakaman, termasuk developer, sudah kami lakukan. Dan saat itu kami tidak memaksa jika tidak diizinkan,” ungkap Rizky.

    Rizky menegaskan bahwa dirinya mengikuti aturan yang ada dan yang disampaikan warga karena tidak paham dengan aturan di wilayah perumahan dan Kelurahan Cemengkalang.

    Rizky mengaku kehadirannya di hearing ini untuk menjelaskan seterang-terangnya kronologis yang terjadi. “Kami tidak menyerobot lahan, ada pembicaraan dengan pihak pengembang, kami juga bertanya agar jangan sampai papa sudah dimakamkan muncul polemik di kemudian hari, dan dijawab aman,” urai Rizky.

    Dalam hearing ini, Rizky menegaskan bahwa pihak keluarga menerima apa pun keputusan warga setelah dilakukan proses yang disepakati bersama terkait makam tersebut. “Kami ikhlas, yang penting jelas apa keputusannya,” ungkap Rizky lagi.

    Rizky menyayangkan sikap developer yang dinilai tidak komitmen dengan kesepakatan awal, serta sikap penolakan sebagian warga yang dirasa tanpa dasar.

    “Kami kecewa dengan sikap developer yang tidak konsisten sesuai pembicaraan awal, sehingga masalah ini menjadi polemik. Termasuk warga yang menolak dan menyebut ini mudarat, sementara sebagian lain merasa ini untuk kemaslahatan warga Istana Mentari ke depannya,” ungkapnya, sembari berharap nama baik keluarganya pulih kembali.

    Hearing ini diharapkan oleh keluarga almarhum Rudi menjadi klimaks atas tudingan negatif serta framing yang diterima keluarga dan sangat merugikan pihak almarhum. “Kami ingin mengembalikan nama baik kami yang diframing negatif,” imbuh Rizky.

    Dalam hearing ini juga mengemuka soal kompensasi dari keluarga yang siap memperluas area makam yang ada serta memperindah makam kampung dan makam untuk warga Istana Mentari, seperti yang diungkapkan anggota Komisi D H. Usman.
    “Ini ada kompensasi menambah luas makam untuk warga, ya?” tanya H. Usman yang dijawab “iya” oleh keluarga almarhum Rudi.

    Sejumlah anggota dewan dan peserta hearing terlihat mendengarkan dengan saksama dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. “Saya senang akhirnya semua paham kejadian sebenarnya dan bahwa pihak keluarga tidak seperti yang dituduhkan selama ini,” kata Fuad, salah satu perwakilan warga RT 14.

    Hearing tersebut belum menghasilkan keputusan final. DPRD Kabupaten Sidoarjo meminta semua pihak menahan diri dan mendorong penyelesaian melalui jalur musyawarah dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. (isa/kun)

  • Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Bukan Cuma Tugas Pemerintah! EDRR 2025 Ajak Swasta Terlibat Aktif Tangani Bencana

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 

    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.

    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional

    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko

    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.

    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.

    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak

    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.

    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.

    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

    Jakarta: Sektor swasta didorong untuk andil dalam sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Fokusnya tak lagi sekadar reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. 
     
    Melalui pameran dan forum Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 akan kembali digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Hall A1-A3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, terdapat salah satu agenda unggulannya adalah workshop berjudul “Private Sector Roles in Disaster Management: Building a Culture of Resilience”.
     
    Acara yang akan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu mempertemukan dunia usaha, pemerintah, akademisi, hingga lembaga kemanusiaan, EDRR 2025 ingin menumbuhkan budaya tangguh menghadapi bencana di semua lini.

    Sektor swasta mitra strategis Sektor industri dan pelaku usaha bukan hanya berperan dalam ekonomi, tapi juga bisa menjadi mitra strategis dalam kesiapsiagaan bencana. 
     

    Untuk itu, EDRR 2025 menghadirkan para pembicara berpengalaman dari berbagai lembaga, antara lain Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP., M.Si. Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan, tokoh akademisi di bidang penanggulangan bencana nasional
     
    Lalu, Tomy Hendrajati Presiden Human Initiative, lembaga kemanusiaan aktif di respons dan rehabilitasi bencana, Afda Rizal Armashita, Ketua Umum KEIND (Komunitas Ekonomi Indonesia), fokus pada kapasitas pelaku usaha nasional, Erik Hidayat, Ketua Umum HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), mewakili suara dunia usaha dalam isu strategis termasuk manajemen risiko
     
    Diskusi ini akan dimoderatori oleh Victor Rembeth, dari Komite Teknis Kebencanaan BSN–BNPB, yang akan memfasilitasi dialog strategis antara para pemangku kepentingan.
     
    Tak hanya sebatas wacana, kegiatan ini juga akan menghadirkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama (MOU) sebagai bentuk konkret kolaborasi antar lembaga. Beberapa di antaranya DOBU MASK x Singulariti tentang penyedia alat pelindung dan solusi inovatif kebencanaan,  Universitas Pertahanan x KEIND x HIPPI tentang program pelatihan dan riset bersama di bidang manajemen bencana.
     
    Selanjutnya antara Universitas Pertahanan x DOBU MASK tentang Program beasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan. Kemudian antara Human Initiative x KEIND x HIPPI tentang implementasi program penanggulangan bencana langsung ke masyarakat terdampak
     
    Keterlibatan sektor swasta dalam kebencanaan bukan cuma soal kontribusi sosial, tapi juga soal penguatan merek (branding) dan mitigasi risiko bisnis. Melalui forum seperti EDRR, perusahaan bisa menemukan peluang membangun jaringan strategis, memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR), mendapatkan wawasan mitigasi risiko yang aplikatif, dan menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih tangguh.
     
    Project Director EDRR Indonesia 2025, Sri Vista Limbong, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam manajemen kebencanaan.
     
    “Kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan yang bersifat informatif seperti workshop Private Sector Roles in Disaster Management karena peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Melalui forum ini, kami berharap tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya integrasi dunia usaha dalam sistem manajemen bencana nasional, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun pemulihan ekonomi pasca-bencana,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Langkah Strategis UMKM Tembus Pasar Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Data menunjukkan UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar Rp9.580 triliun pada tahun 2023.

    UMKM juga tercatat mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta orang, dan berkontribusi sebesar 15,7% terhadap ekspor nasional. Karena itu, sektor UMKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi nasional jika terus tumbuh positif.

    Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menegaskan pentingnya perubahan cara pandang dalam memajukan sektor UMKM.

    “Kita tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai pelaku UMKM. Mereka adalah pengusaha UMKM, dan harus berpikir sebagai pengusaha yang menargetkan pasar global, bukan hanya lokal. Dengan pemikiran itu, maka cara bertindak, strategi, dan semangatnya juga akan berbeda,” ujar Bagus Rachman dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesian Marketing Association (IMA) 2025, dengan tema ”Agile Marketing in Times of Global Disruption,” Sabtu (14/6) dikutip dari keterangannya.

    Bagus juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memisahkan unit kerja kementerian antara koperasi dan UMKM. Dia mengatakan Presiden Prabowo meminta pemisahan ini dilakukan agar keduanya bisa mendapatkan fokus pengembangan yang lebih tajam dan tepat sasaran.

    “Komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM juga tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan, hampir Rp1.000 triliun untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan sektor ini secara menyeluruh,” pungkas Bagus.

    Sementara itu, President IMA Suparno Djasmin menyampaikan ada beberapa strategi yang bisa mendorong UMKM untuk bisa maju ke pasar global.

    “Kami percaya bahwa UMKM Indonesia tidak hanya perlu didukung dengan pelatihan dan pembiayaan, tetapi juga dengan strategi pemasaran yang unggul, koneksi lintas sektor, jejaring ekspor dan eksposur media yang kuat. Inisiatif dukungan IMA untuk UMKM ini sejalan dengan semangat IMA dalam menjadikan Marketing for a Better Indonesia,” jelas Suparno.

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan untuk menembus pasar ekspor, UMKM harus memahami lebih dari sekadar produksi, UMKM harus memiliki storytelling produk yang kuat agar mampu menarik pasar global.

    “Storytelling yang kuat akan memperkuat daya jual produk. Dalam dunia ekspor, bukan hanya kualitas produk yang penting, tetapi juga kisah dan nilai yang dibawanya,” ujar Benny.

    Benny juga menekankan bahwa pelaku UMKM perlu fokus pada peningkatan kualitas terlebih dahulu, sebelum mengejar volume produksi.

    “Kalau kualitas sudah terjaga, maka kuantitas akan mengikuti dengan sendirinya. Ini mindset yang perlu ditanamkan oleh para pengusaha UMKM yang ingin menembus pasar ekspor. Jangan terburu-buru mengejar volume sebelum memastikan produk kita benar-benar siap bersaing secara mutu di pasar global,” ungkap Benny.

    Dengan kombinasi antara kualitas dan kuantitas produk serta narasi dan pemahaman pasar yang baik, Benny optimistis bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di kancah internasional.

    Senada dengan Benny, Bagus Rachman menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong UMKM naik kelas.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan komunitas, asosiasi seperti IMA, dan sektor swasta agar program pemberdayaan UMKM bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” ungkapnya.

    Sedangkan Erik Hidayat menyoroti pentingnya literasi digital dan kesiapan mental UMKM dalam menghadapi pasar global.

    “Digitalisasi adalah kunci. UMKM harus mulai aktif memanfaatkan media sosial, marketplace, dan video testimoni sebagai strategi pemasaran. Selain itu, kami di IMA terus membuka akses jejaring, pelatihan, dan pendampingan agar UMKM lebih siap dan percaya diri untuk ekspor,” jelas Erik.

  • Sidang Dugaan Korupsi Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Periksa 22 Saksi

    Sidang Dugaan Korupsi Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Periksa 22 Saksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan 22 saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Dari keterangan para saksi tersebut, mereka mengatakan tak pernah menyerahkan sepeser uang pun kepada Gus Muhdlor.

    Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Sidoarjo itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani dengan Athoillah dan Ibnu Abbas Ali sebagai hakim anggota. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data yang dipertontonkan di layar monitor.

    Satu per satu para saksi secara bergantian dicecar soal hasil pemotongan insentif. Seluruhnya diserahkan ke mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati. Hal itu makin memperkuat jika Gus Muhdlor sama sekali tak pernah menerima aliran dana.

    “Saya serahkan ke Jasin Rindi Astuti dan Yulis Sarah Riski. Sesuai kitir pak, tidak tau (penggunaannya),” kata salah satu saksi, Sodikin, Senin (21/10/2024).

    Saksi lainnya, Surendro Nur Bawono juga mengatakan hal yang sama. Ia tak mengetahui penggunaan dana pemotongan insentif tersebut. Meski setiap pemotongan, Surendro harus mengeluarkan biaya sekitar Rp12 juta hingga Rp 15 juta setiap tiga bulan.

    “Tahunya dari rekening koran. Potongan saya serahkan Rp15 juta, Rp 12 juta. Tidak tahu pasti penggunaannya. Ke pak Tolib (Kabid Pajak BPPD Sidoarjo Abdul Muthalib) dan Mbak Yulis,” beber Surendro.

    Ketua Majelis Hakim lantas memberikan kesempatan Gus Muhdlor untuk bertanya kepada para saksi. Gus Muhdlor meminta kepada para saksi untuk menjawab secara serempak. “Njenengan (kalian) pernah kasih uang ke saya?” tanya Gus Muhdlor “Gak pernah Gus!” jawab saksi secara bersamaan.”Pernah dalam pembuatan SK yang saya tandatangani itu, saya ikut bergaining pembuatan SK?” tanya Gus Muhdlor lagi. “Gak pernah Gus,” pungkas para saksi.

    Sebagai informasi, 22 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut antara lain Abdul Muntolib, Agus Surianto, Ali Muktadin, Suyono, Adoey, Febrianto Cahyo Saputra, Ermadi Riskiawan, Rismi Maulida, Jasmin Rindi Astuti. Lalu ada Joko sungkono, Juati, Luailus atau Ilus, Pramukas Ardi Yuda, R. Erik Hidayat, Rachmad Hendrawanto, Serly Dewi Yunitawati, Ris Nur Afrianti, Sodikin, Surendro Nur Bawono, Suyadi, Yulis Sarah Riski dan Sutrisno.

    Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar. [uci/kun]