Xcloud.id

Tag: Eri Cahyadi

  • Proyek Flyover, Pemkot Surabaya Targetkan Kampung di Taman Pelangi Dibongkar Bulan Depan Surabaya 19 September 2025

    Proyek Flyover, Pemkot Surabaya Targetkan Kampung di Taman Pelangi Dibongkar Bulan Depan Surabaya 19 September 2025

    Proyek Flyover, Pemkot Surabaya Targetkan Kampung di Taman Pelangi Dibongkar Bulan Depan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan, proses pembongkaran rumah yang berada di kampung di Taman Pelangi pada akhir Oktober 2025.
    Nantinya, lokasi itu akan dibangun flyover.
    Diketahui, masih ada sebanyak 16 rumah di Jalan Jemur Gayungan, RT 1 RW 3, Kecamatan Gayungan, yang masih dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
    “Tinggal 16 rumah (belum dibongkar) dan sudah di konsinyasi,” kata Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Surabaya Farhan, Jumat (19/9/2025).
    Farhan mengatakan, Pemkot Surabaya sedang melakukan proses permohonan eksekusi ke 16 rumah tersebut.
    Agar nantinya, semua bangunan bisa segera diratakan dengan tanah.
    “Ini sedang proses permohonan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, karena masih ada sengketa dan masalah di lokasi tersebut,” ucapnya.
    Dengan demikian, kata Farhan, proses pembongkaran rumah ditargetkan selesai November 2025 mendatang.
    Namun, dia masih menunggu keputusan dari PN Surabaya.
    “Target kami akhir Oktober atau awal November sudah clear lahannya, tapi ini masih lihat prosesnya di PN seperti apa, semoga dilancarkan prosesnya, jadi kalau mundur pun gak lama-lama,” jelasnya.
    Diketahui, proyek pemerintah pusat tersebut awalnya berupa underpass atau jalan melintang bawah tanah di Taman Pelangi.
    Akan tetapi, diganti bangunan jembatan layang atau flyover.
    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi awalnya menargetkan pembongkaran rumah di tengah Taman Pelangi, atau Jalan Jemur Gayungan, RT 1 RW 3, tuntas Agustus 2025.
    “Pembongkaran (rumah Kampung Taman Pelangi) kewajiban kita, pembanguannnya dari pemerintah pusat, karena itu jalan nasional,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Kamis (28/8/2025).
    Eri mengatakan, Pemkot Surabaya menargetkan proses pembongkaran itu selesai Desember 2025.
    Pihaknya juga akan menyelesaikan proses konsinyasi bagi warga yang menolak dibeli.
    “(Pembongkaran) selesai di bulan ini, karena kita konsinyasi, selesai konsinyasi baru kita bayarkan. Enggak (ada yang direlokasi), konsinyasi, karena itu sistem ganti rugi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Eri memperkirakan, proyek flyover tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp 300 miliar.
    Nantinya, pemerintah pusat yang akan mengeluarkan dana untuk seluruh pembangunannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eri Cahyadi Telah Berkoordinasi dengan Kejagung Terkait Bantuan Chromebook Era Nadiem Makarim Surabaya 18 September 2025

    Eri Cahyadi Telah Berkoordinasi dengan Kejagung Terkait Bantuan Chromebook Era Nadiem Makarim Surabaya 18 September 2025

    Eri Cahyadi Telah Berkoordinasi dengan Kejagung Terkait Bantuan Chromebook Era Nadiem Makarim
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengakui telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait bantuan Chromebook di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui, sejumlah sekolah di Surabaya menerima bantuan Chromebook pada tahun 2020.
    Akan tetapi, pihaknya menolak ketika berencana akan diberi lagi pada tahun 2022.
    “Tahun 2020 ada, tapi yang 2022 enggak ada, kita tolak pada waktu itu, karena ada yang tidak sesuai maka tidak kita tentukan,” kata Eri di Kantor PKK Surabaya, Selasa (16/9/2025).
    Akan tetapi, Eri tidak mengetahui secara pasti jumlah Chromebook yang diberikan oleh Kemendikbudristek ketika itu.
    Sebab, perangkat tersebut langsung diserahkan kepada sekolah.
    “Saya detailnya kurang tahu, karena langsung datang, pemerintah ke sekolah. Nanti bisa dikonfirmasi ke Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan) ya, (jumlahnya) 100 sekian,” ujarnya.
    Eri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan beberapa waktu lalu.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk menyerahkan data sekolah yang menerima bantuan.
    “Kemarin teman-teman pendidikan juga sudah diminta data oleh kejaksaan. Sehingga datanya sudah disampaikan ke kejaksaan terkait dengan Chromebook yang tahun 2020,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyebutkan, total ada 130 bantuan Chromebook yang disebar di sejumlah sekolah.
    Dia juga membenarkan terkait permintaan kejaksaan.
    “130-an sekolah (yang mendapat Chromebook). Kemarin sudah koordinasi dengan Kejaksaan. (Laptopnya ada yang) masih di sekolah, difungsikan tetap,” ujar Yusuf.
    Sebelumnya, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025) atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek.
    Akibat kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 1,98 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar dari Kasus Ayah Juna, Masyarakat Ujung Tombak Cegah Kekerasan Anak

    Belajar dari Kasus Ayah Juna, Masyarakat Ujung Tombak Cegah Kekerasan Anak

    Surabaya (beritajatim.com) – Jagat media sosial dan pemberitaan nasional dihebohkan dengan penemuan seorang anak berusia 7 tahun berinisial MK di depan sebuah kios pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Juni 2025 lalu. Saat ditemukan, MK dalam kondisi yang memprihatinkan. Badan kurus karena malnutrisi. Tangan kanan patah. Kulit kotor menghitam. Tubuh penuh lebam. Wajah bekas luka bakar.

    Setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Direktorat tindak pidana Pelayanan Perempuan Anak (PPA) serta Pemberantasan Penjualan Orang (PPO) bersama dengan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, diketahui MK adalah korban kekerasan dalam keluarga.

    MK dihajar oleh seorang perempuan yang menikahi ibu kandungnya. Bocah kecil itu biasa memanggil pelaku dengan sebutan Ayah Juna. Ayah Juna memiliki nama asli Siti Nur (42). Ia menjalin asmara dengan Eni Fitriyah (40) ibu kandung MK. Namun, walaupun Eni Fitriyah adalah ibu kandung MK, ia turut serta melakukan penganiayaan dan penelantaran. Eni Fitriyah merupakan orang yang membuang MK ke Jakarta dengan naik kereta api dari Surabaya.

    Sebelum dibuang, polisi menemukan fakta bahwa MK kerap dianiaya dengan sadis. Selain dipukul dan ditendang, MK juga oernah dibacok menggunakan golok. Dipukul oleh balok kayu hingga tangannya patah. Disiram air panas. Hingga disiram bensin dan dibakar di sebuah ladang tebu.

    Kasus kekerasan yang dialami oleh MK merupakan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Dari data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan, total kasus dan korban kekerasan anak kian meningkat tiap tahunnya.

    Pada tahun 2020 terjadi 11.264 kasus kekerasan dengan total korban mencapai 12.410 anak-anak. Tahun 2021 jumlah kasus meningkat menjadi 14.446 dan korban 15.914.

    Tahun 2022 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 16.106 dengan korban anak-anak sebanyak 17.641. Tahun 2023, 18.175 kasus terjadi dengan korban menyentuh angka 20.221 anak. Pada tahun 2024 kasus kekerasan terhadap anak kembali naik ke angka 21.649 kasus dengan total 23.130 korban. Per Juli 2025 data SIMFONI PPA mencatat sudah terjadi 13 ribu kasus kekerasan terhadap anak dan diprediksi akan terus meningkat jelang akhir tahun.

    Dari sumber data yang sama, Jawa Timur mencatat 1.578 kasus kekerasan terhadap anak terjadi selama Januari hingga Juli 2025. Angka ini membuat Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus kekerasan anak tertinggi peringkat dua secara nasional.

    Ada fakta ironi di balik data kasus kekerasan terhadap anak yang dicatat oleh SIMFONI PPA. Mayoritas kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang tua korban. Padahal, sejatinya rumah merupakan tempat yang aman karena peran orang tua dalam mengayomi dan melindungi anak-anak.

    Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah mengamini bahwa kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan rumah. Lokasi yang seharusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman malah menjadi neraka dunia bagi anak-anak.

    “Rumah atau ruang keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Namun, data yang tercatat malah sebaliknya,” kata Polwan dengan pangkat bintang satu itu.

    Nurul menyinggung pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan pada anak. Ia mengajak agar masyarakat tidak segan melapor ke polisi apabila mengetahui ada kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

    “Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli. Lebih peka. Berani melapor bila melihat atau mengetahui dugaan tindakan pidana kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak bukan hanya tugas Polri atau pemerintah. Tapi juga semua elemen termasuk masyarakat,” jelasnya.

    Di Surabaya, pihak kepolisian punya berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak. Bahkan, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan beberapa kali menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan salah satu perhatian. Lewat Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya dan para Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polsek jajaran, pihak kepolisian terus melakukan upaya sosialisasi sebagai upaya preventif (pencegahan).

    “Kami ada beberapa program baik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah di Surabaya secara rutin. Bukan hanya sekolah tapi juga ke pemukiman warga,” kata Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Edy Oktavianus Mamoto kepada beritajatim.com.

    Selain itu, Unit PPA memiliki tim reaksi cepat untuk mencegah dan memonitoring kasus kekerasan kepada anak. Tim reaksi cepat tidak bertugas pasif. Mereka tim yang dibentuk untuk bergerak aktif ‘blusukan’ ke kampung-kampung. Mendatangi warga Surabaya yang membutuhkan pertolongan apabila menjadi korban kekerasan.

    “Kami terus berkolaborasi bersama Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Kota Surabaya (DP3AK) untuk mengedukasi warga agar mengetahui betapa pentingnya menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” jelas Edy.

    Edy menjelaskan kolaborasi antara polisi dan Pemkot Surabaya dalam memerangi kekerasan pada anak terus dilakukan. Ia menyadari betul bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua di rumah. Oleh sebab itu, pihak kepolisian bersama Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu menyelenggarakan kelas parenting.

    “Acara itu dipimpin langsung ibu Bhayangkari Surabaya Ibu Inge Luthfie berkolaborasi dengan ketua Forum Puspa/Ketua TP PKK Ibu Rini Indriyani Eri Cahyadi. Dengan mengusung tema Rise and Speak mewujudkan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, dengan bangkit dan bersuara,” jelas Edy.

    Acara serupa merupakan media komunikasi untuk mengajak masyarakat turut terlibat mencegah kekerasan pada anak. Menurut Edy, masyarakat merupakan ujung tombak untuk menekan angka kekerasan pada anak.

    “Kegiatan tersebut sangat positif, menyentuh langsung kepada ke warga masyarakat di berbagai lapisan. Dengan dihadiri oleh orang tua dan anak-anak,” terangnya.

    Eddie Mamoto tak menampik bahwa butuh kerjasama dengan masyarakat untuk terus menekan angka kekerasan terhadap anak. Pihak Polrestabes Surabaya sudah membuka jalur aduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana kekerasan anak. Mulai dari Call Center 110 hingga lewat aduan langsung ke Bhabinkamtibmas di setiap wilayah.

    “Tetap kita perlu masyarakat yang peka dengan lingkungannya. Banyak jalur untuk berkomunikasi atau melapor ke kami. Pastinya kami juga akan mengatensi kasus-kasus kekerasan anak. Apalagi Surabaya mendapat julukan kota ramah anak,” masyarakat kota Surabaya yo kudu ngomong Yo harus wani lapor jelas Eddie Mamoto .

    Pihak kepolisian tentu tidak bisa menjadi pahlawan tunggal dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Perlu sinergi dan kerjasama dengan semua elemen pemerintah dan masyarakat. Kasus kekerasan yang dialami MK tidak harus menimpa anak-anak lain. Sehingga, masyarakat perlu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menciptakan ruang aman bagi anak. Hingga aktif melapor ke pihak berwajib apabila menemui kasus kekerasan terhadap anak. [ang/beq]

  • Surabaya Gelar Razia Rumah Kos Mulai Pekan Depan, Pengurus RW Dilibatkan

    Surabaya Gelar Razia Rumah Kos Mulai Pekan Depan, Pengurus RW Dilibatkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Razia rumah kos di Surabaya yang menyasar pasangan tinggal bersama di luar ikatan pernikahan akan dimulai minggu depan. Penertiban ini melibatkan Satgas Kampung Pancasila bersama pengurus RW setempat serta didampingi perangkat kecamatan.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, fenomena tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan akan dilarang di Surabaya karena dinilai dapat memicu banyak masalah sosial. “Data (kos-kosan) sudah ada. Nanti insya Allah dengan selesainya Kampung Pancasila di akhir minggu ini, minggu depan kita sudah berjalan itu (razia),” ujar Eri Cahyadi, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Eri, Satgas Kampung Pancasila akan menjadi garda depan pelaksanaan razia. “Dilakukan Satgas Kampung Pancasila yang ada dari pemerintah kota juga tingkat kecamatan. Nanti kita bersama dengan masing-masing Satgas Kampung Pancasila di setiap RW,” jelasnya.

    Eri juga meminta pemilik usaha rumah kos dan masyarakat turut melakukan pengawasan. Ia menegaskan pentingnya peran warga dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. “Makanya saya sampaikan sing jogo wilayah iki sopo? (yang menjaga wilayah ini siapa?) Ya kita. Kalau kita ini cuek, gak ono nilai-nilai Pancasilae, ono sing kos-kosan ngono dijarke yo rusak Surabaya (tidak ada nilai-nilai Pancasilanya, ada yang kos-kosan begitu kok dibiarkan ya rusak Surabaya),” tuturnya.

    Sebelumnya, Satpol PP Surabaya menyatakan akan memperketat pengawasan rumah kos, khususnya terkait larangan pasangan di luar nikah tinggal satu kamar. Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini menegaskan bahwa langkah ini menjadi perhatian serius pasca kasus mutilasi sadis di rumah kos Lidah Wetan.

    Kasus yang mengejutkan publik tersebut melibatkan Alvi Maulana (24) yang memutilasi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25), hingga lebih dari 500 bagian di dalam kamar kos yang mereka tempati.

    “Iya, itu (kasus mutilasi) jadi perhatian kami. Nanti kami akan galakkan kembali perihal razia kos-kos an ini,” kata Zaini, Senin (15/9/2025). [rma/beq]

  • Antisipasi Pemangkasan TKD, Wali Kota Eri Cahyadi Genjot Pajak dan Aset Surabaya

    Antisipasi Pemangkasan TKD, Wali Kota Eri Cahyadi Genjot Pajak dan Aset Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan aset daerah dan mendorong kejujuran wajib pajak. Hal itu disampaikannya pada Selasa (16/9/2025).

    Eri mengatakan, meski Presiden dan Menteri Keuangan telah memastikan tidak ada pemangkasan TKD, Surabaya tetap harus bersiap karena tidak semua daerah menerima jumlah yang sama.

    “Belum tahu (terkait nominal dipangkasnya), karena kemarin disampaikan Pak Presiden dan Menteri Keuangan tidak ada pemangkasan transfer keuangan daerah. Tapi tidak semua (daerah akan menerima) dengan jumlah yang sama. Dan Surabaya ini adalah fiskal yang kuat ya pasti otomatis agak turun,” kata Eri.

    Menurutnya, pengelolaan aset daerah menjadi prioritas agar stabilitas keuangan kota tetap terjaga. Selain itu, Eri menekankan pentingnya kejujuran dalam pembayaran pajak dengan penerapan sistem non-tunai.

    “Jadi yang selalu saya katakan terkait dengan kejujuran, berapa yang perlu disampaikan. Nanti kita akan menggunakan non tunai, maka kita akan tahu (pajaknya) biasanya berapa,” ungkapnya.

    Eri menjelaskan, penggunaan aplikasi dalam sistem pembayaran pajak merupakan bentuk transparansi pemerintah dengan pengusaha.

    “Seperti kalau dengan dengan restoran, hotel maka kita menggunakan menggunakan aplikator. Aplikator kita ajak kerja sama sehingga tanpa kita harus ngecek sudah masuk ke pemerintah kota,” ujarnya.

    Selain memaksimalkan potensi pajak, Pemkot Surabaya juga menyewakan sejumlah aset daerah yang tidak terpakai untuk menutup potensi kekurangan dana dari pusat.

    “Kita juga menyewakan aset kita, jadi menutup itu dengan menyewakan aset-aset yang tidak kita pakai. Menutup kekurangan-kekurangan transfer keuangan daerah,” ucap Eri. [ram/ian]

  • DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam dialognya dengan warga di beberapa kecamatan selama masa reses pekan lalu.

    Isu tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perkampungan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset Pemkot.

    ”Memang soal pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong, baik itu terkait jalan maupun drainase. Kami mendapati banyak masukan terkait hal itu, dan akan kami kawal realisasinya. Termasuk ada juga aspirasi terkait perbaikan PJU seperti di kawasan Kalijudan, Mulyorejo; serta fasilitas persampahan di Wonocolo,” jelas Eri saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

    Dalam dialog tersebut, Eri bertemu dengan warga Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Pertemuan itu dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, karang taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM.

    Soepandowo, warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyampaikan keluhan terkait kondisi tempat sampah di wilayahnya. Menurut dia, banyak gerobak sampah yang sudah tidak layak pakai sehingga mempersulit proses pengangkutan sampah dari rumah warga.

    “Gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah sementara dalam kondisi sudah tidak layak pakai,” ujarnya.

    Isu lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan infrastruktur kota. Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, berharap agar pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kota.

    ”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus pembahasan. Andrian, pemuda dari Kecamatan Mulyorejo, menilai banyak potensi UMKM di kampungnya yang bisa berkembang jika mendapat dukungan dari pemerintah.

    ”Banyak potensi UMKM, baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak muda yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa salah satu kampus negeri di Surabaya tersebut.

    Eri mengungkap permasalahan soal layanan kesehatan dan BPJS yang dinilai warga belum sepenuhnya prima. Eri menyebut masih banyak warga yang kebingungan dengan aturan layanan kesehatan yang berlaku.

    ”Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang,” ujarnya.

    Terkait pemberdayaan UMKM, Eri mendorong agar aset-aset Pemkot yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang ingin mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha produktif.

    “Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi. Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi,” jelasnya.

    Selain memantau realisasi program pro-kerakyatan, Eri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berskala besar yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Proyek strategis seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, dan pelebaran jalan Wiyung disebut sebagai prioritas yang harus dikejar.

    ”Selain program kerakyatan, kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur strategis skala besar seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, pelebaran jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya. [asg/but]

  • Pemkot Surabaya gandeng KPK perkuat antikorupsi bagi ASN

    Pemkot Surabaya gandeng KPK perkuat antikorupsi bagi ASN

    setiap dinas di lingkup Pemkot Surabaya ditarget untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2026

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur bekerjasama dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Selasa mengatakan kegiatan ini adalah tindak lanjut dari surat pernyataan bersama seluruh pegawai Pemkot Surabaya untuk tidak lagi melakukan pungutan liar (pungli) atau menerima sesuatu yang tidak seharusnya.

    “Jadi ini kami bekerja sama dengan KPK untuk menyampaikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi. Ini menindaklanjuti pernyataan kami bersama, dimana seluruh pegawai Pemkot Surabaya berkomitmen tidak akan ada lagi pungutan atau menerima sesuatu,” katanya dalam sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi di Surabaya.

    Ia mengemukakan, sosialisasi yang dihadiri seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bidang camat dan lurah terkait dengan komitmen antikorupsi.

    Ia mengatakan, komitmen tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui pengumuman yang disebarkan ke setiap rumah.

    “Kami juga memasukkan pengumuman ke seluruh rumah di Kota Surabaya yang isinya tidak ada lagi pungutan untuk pengurusan KTP, adminduk atau perizinan. Hal ini kami sampaikan agar tidak ada celah bagi perantara yang meminta uang,” katanya.

    Ia mengatakan, pihaknya juga siap bekerjasama dengan KPK untuk memberikan sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

    “Setelah ini, kami akan mengundang KPK lagi untuk sosialisasi kepada RT/RW, baik secara langsung maupun melalui zoom. Kami akan sampaikan bahwa pungutan di luar iuran kebersihan atau keamanan yang memang merupakan kewajiban bersama itu adalah hal yang tidak benar. Kami ingin pemahaman tersebut sampai ke tingkat yang terdekat dengan masyarakat,” ucapnya.

    Ia mengatakan, dengan langkah ini seluruh jajaran mulai dari RT, RW, hingga dirinya sendiri sebagai wali kota memiliki cara pandang dan pemikiran yang sama terkait pencegahan korupsi.

    Ia menyatakan setiap dinas di lingkup Pemkot Surabaya ditarget untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2026.

    “Semua dinas di tahun 2026 harus punya WBK. Semua pelayanan publik di Pemkot Surabaya harus masuk zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ini adalah bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

    Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi Utama LSP KPK Sugiarto dalam paparannya menyampaikan bahwa ASN termasuk para kepala dinas, camat dan lurah adalah mereka yang diberi amanat untuk membantu rakyat.

    Ia menekankan pentingnya menolak gratifikasi meskipun hal itu tidak mudah tapi bisa dilakukan dengan menanamkan integritas dalam diri dan organisasi.

    “Kunci pencegahan korupsi adalah tidak menjadi pelaku dan menghindari konflik kepentingan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Ingatkan ASN Surabaya: Terima Gratifikasi Siap Dipecat!

    KPK Ingatkan ASN Surabaya: Terima Gratifikasi Siap Dipecat!

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi mengenai Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Melalui kegiatan ini, KPK dan Pemkot Surabaya berupaya untuk memperkuat pernyataan tertulis yang telah dibuat oleh seluruh ASN Pemkot Surabaya pada Selasa (9/9/2025) lalu, yang berisi komitmen untuk tidak lagi melakukan pungutan liar (pungli) atau dipecat.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen para ASN dalam memberantas korupsi dan gratifikasi, khususnya mulai dari lingkup terkecil kelurahan ​saat memberikan pelayanan ke masyarakat.

    “Ini menindaklanjuti yang kemarin, saya berbicara terkait dengan surat pernyataan kita bersama dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Surabaya. Satu, tidak melakukan lagi pungutan (pungli). Tidak ada lagi menerima sesuatu (gratifikasi),” jelas Eri di Gedung Pemkot Surabaya Graha Sawunggaling, Selasa (16/9/2025).

    Dia juga menyampaikan, Pemkot Surabaya akan kembali mengundang KPK untuk melakukan giat sosialisasi kembali di lingkungan kelurahan RT-RW dan LPMK dalam kesempatan berbeda. Hal ini bertujuan untuk menutup rapat celah korupsi maupun gratifikasi di lingkungannya.

    “Sehingga apa?, sehingga pemahaman pembelajaran terkait dengan gratifikasi dan korupsi ini mulai dari tingkat bawah, mulai sampai tingkat yang terdekat dengan masyarakat, pemimpin yang terdekat dengan masyarakat yaitu RT, RW, LPMK,” urainya.

    Kepala Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi KPK, Sugiarto atau Eyang Sugi, selaku penyampai materi sosialisasi, mangatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang gratifikasi masih sangat minim. Menurutnya, semakin banyak orang yang memahami gratifikasi secara menyeluruh, tingkat pelaporannya akan semakin berkurang.

    “Pemahaman gratifikasi itu tidak sebanding lurus dengan jumlah laporan ya. Untuk pemahaman gratifikasi ini, semakin orang paham biasanya justru pelaporan semakin rendah. Kenapa? Dia sudah berani menolak dan masyarakat juga sudah paham juga tidak memberi begitu,” kata Eyang Sugi.

    Eyang Sugi menjelaskan, pengertian gratifikasi ini adalah hadiah yang diterima maupun diberikan khusus untuk pegawai negeri yang berhubungan dengan posisi jabatannya. Namun ia menggarisbawahi bahwa tidak semua gratifikasi ini dilarang, contohnya penerimaan dari keluarga.

    “Gratifikasi itu sebenarnya hadiah. Hadiah yang diterima oleh pegawai negeri. Itu ada yang boleh dan ada yang dilarang. Tapi kalau saya sebagai pegawai negeri ketika menerima hadiah dari keluarga, itu namanya gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak wajar lapor,” jelasnya.

    Ia menambahkan, KPK akan terus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemerintah terkait dengan tindak gratifikasi serta antikorupsi. Eyang Sugi menegaskan bahwa segala dugaan gratifikasi boleh dilaporkan ke KPK melalui kanal aplikasi Gratifikasi OnLine (GOL).

    “Ya makanya kita tadi melakukan satu upaya sosialisasi dan tentunya kan kenapa masih gratifikasi? Ya tentu penyadaran masyarakat. Jadi kepada ASN-nya secara internal, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dan tentunya juga akan dikuatkan dengan pengawasan,” tutupnya. (rma/kun)

  • Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan Nasional 12 September 2025

    Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan Nasional 12 September 2025

    Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memajukan pendidikan dengan meningkatkan kuota program Beasiswa Pemuda Tangguh 2025.
    Tahun ini, kuota penerima beasiswa mencapai lebih dari 5.000 mahasiswa. Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.500 kuota.
    Program Beasiswa Pemuda Tangguh difokuskan untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
    Pendaftaran program beasiswa telah dibuka untuk semester ganjil mulai 29 Agustus 2025 hingga 11 September 2025.
    Tercatat, sebanyak 15 PTN menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan program tersebut.
    Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis Pemkot untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata.
    Menurutnya, pendidikan tinggi adalah hak seluruh anak bangsa, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial.
    “Oleh karena itu, Pemkot Surabaya berupaya memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih mudah melalui Beasiswa Pemuda Tangguh. Program ini diharapkan bisa meringankan beban pendidikan pemuda Surabaya, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Eri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/9/2025).
    Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak muda untuk melanjutkan pendidikan.
    Tidak hanya menanggung biaya kuliah, Beasiswa Pemuda Tangguh juga memberikan dukungan menyeluruh bagi kebutuhan perkuliahan.
    Eri melanjutkan, penerima Beasiswa Pemuda Tangguh akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester.
    “Besaran bantuan disesuaikan dengan biaya UKT masing-masing PTN. Selanjutnya, (ada) uang saku bulanan dan biaya penunjang perkuliahan,” terangnya.
    Untuk itu, Eri mengajak para pemuda Surabaya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
    Beasiswa tersebut, lanjutnya, adalah bukti nyata perhatian Pemkot terhadap masa depan anak-anak muda Surabaya.
    “Beasiswa ini adalah kesempatan emas. Silakan manfaatkan program ini untuk mewujudkan cita-cita kalian meraih pendidikan tinggi,” kata Eri.
    Tidak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga tengah mengkaji kemungkinan memperluas jangkauan program hingga ke perguruan tinggi swasta (PTS).
    Langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada anak Surabaya yang tertinggal hanya karena tidak diterima di PTN.
    “Kami sedang mengkaji, kami (akan) lakukan untuk yang ada di perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, kami berharap, anak-anak Surabaya yang hari ini mengalami kesulitan biaya dan tidak diterima di PTN bisa kami bantu di PTS,” katanya.
    Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan strategi besar Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.
    Pemkot Surabaya bertekad menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan kota.
    “PTN sudah ditetapkan. Kami lanjut melakukan kajian sehingga nanti pada 2026 bisa kami lakukan untuk perguruan tinggi swasta,” tegasnya.
    Penerima beasiswa di PTS akan tetap diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan demikian, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan.
    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, peningkatan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat.
    “Tahun lalu, kuota hanya sekitar 3.500 mahasiswa. Untuk 2025, Pemkot menyediakan kuota lebih dari 5.000 (5.908) mahasiswa. Jumlah ini dibagi untuk dua semester, sehingga sekitar 2.779 mahasiswa akan diterima pada semester ganjil,” jelas Hidayat.
    Hidayat juga memastikan bahwa pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 kini lebih mudah diakses secara daring. Calon penerima cukup mengakses laman resmi
    besmart.surabaya.go.id.
    Adapun beberapa syarat utama yang harus dipenuhi adalah ber-KTP Surabaya, berstatus mahasiswa aktif PTN, belum menikah, serta tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain baik pemerintah maupun swasta.
    Secara khusus, Hidayat menuturkan bahwa Program Beasiswa Pemuda Tangguh menyasar mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, bukti dokumen wajib dilampirkan agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel.
    “Akan ada proses seleksi ketat untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
    Selain itu, Hidayat mengatakan bahwa sistem pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 juga cukup fleksibel.
    “Mungkin saja ada calon penerima yang baru mendaftar saat pertengahan semester, tidak sejak awal perkuliahan. Mereka tetap bisa mendaftar,” imbuhnya.
    Setelah pendaftaran ditutup, seleksi berkas akan dilaksanakan pada 12-25 September 2025. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 26 September 2025.
    Sementara, daftar ulang penerima berlangsung 29 September hingga 1 Oktober 2025.
    Calon pendaftar juga bisa mengakses seluruh informasi, syarat, dan dokumen yang dibutuhkan melalui laman
    besmart.surabaya.go.id
    .
    Untuk kemudahan komunikasi, masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821-3287-0798 atau mengikuti akun Instagram resmi @surabaya.muda dan @disbuporaparsby. (ADV) 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional

    Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan rencana penguatan Poskamling dan Pos Limnas untuk diterapkan secara nasional, di Surabaya, pada Kamis 11 September 2025.

    Penguatan ini, menurut Teguh, akan dilakukan melalui “penebalan” dan “penguatan” SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap Poskamling dan Pos Linmas yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-kejadian kerusuhan aksi massa, yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu.

    “Jadi ini kan untuk menindaklanjuti, bagaimana kita menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pasca aksi unjuk rasa. Khususnya lagi adalah terkait aktivasi, terkait siskamling,” kata Teguh di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyampaikan, bentuk penguatan serta penebalan Poskamling dan Pos Linmas saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam, di antaranya adalah membahas siapa nanti yang akan bertugas, bagaimana manajemennya, dan apa saja sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan.

    “Itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, kemudian masalah tata kelolanya, manajemennya, sarpasnya, kemudian juga terkait masalah pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.

    Dari kunjungan hari ini, Teguh turut menyampaikan apresiasi terhadap model siskamling yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saling berkesinambungan dengan program Kampung Pancasila. Ia menyebut, hasil kunjungan di Kota Surabaya akan turut dikaji dalam membuat prosedur SOP secara nasional.

    “Tadi Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” ucap Teguh.

    Sementara itu, mendukung rencana dari Dirjen Dukcapil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah Pos Kamling yang sudah terbentuk di Surabaya sampai hari ini ada 9000 lebih. Serta dalam penjagaannya turut melibatkan semua kalangan usia, mulai dari Gen Z, Milenial, dan orang dewasa.

    “Jadi kegiatan dilakukan oleh mereka (semua kalangan usia), kita menurunkan anggaran, kita melakukan evaluasi. Jadi program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi melibatkan semua elemen, apakah itu Gen Z, apakah itu Gen Milenial, apakah itu yang lebih senior lagi, kita jadikan satu,” tutup Wali Kota Eri. [rma/aje]