Tag: Eri Cahyadi

Pemkot Surabaya Dalami Dugaan Penyiksaan Anak Gajah di KBS

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pemkot Surabaya sedang mendalami dugaan penyiksaan terhadap Rocky, seekor anak gajah berusia sekitar satu tahun di Kebun Binatang Surabaya (KBS), setelah ia terlihat ditunggangi oleh seorang mahout (pawang), Senin (13/10/2025).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa pihak inspektorat dan asisten dua pemerintahan sudah mendatangi KBS, untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.

“Ini masih juga pemeriksaan inspektorat. Nanti kita sampaikan hasilnya,” kata Eri Cahyadi, Senin (13/10/2025).

Eri mengatakan bahwa proses pendalaman dan pemeriksaan dilakukan untuk evaluasi dan memastikan duduk perkara mengenai boleh tidaknya gajah kecil ditunggangi, sekaligus menggali informasi dan klarifikasi dari aksi penunggangan tersebut.

“Kami sudah meminta di asisten 2 untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan evaluasi. Apakah umur gajah segitu itu sudah boleh ditumpangi apa tidak, boleh dimanfaatkan apa tidak,” urai Eri.

“Kita belum tahu juga, nanti ketika hasil pemeriksaan dari inspektorat dan asisten 2 (keluar) monggo, nanti kita bisa ngomong ya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, anak gajah bernama Rocky yang terlihat ditunggangi oleh seorang mahout itu viral, terjadi beberapa hari lalu dan menuai banyak kecaman publik.

Pihak Kasi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi memberikan klarifikasi, bahwa anak gajah tersebut ditunggangi dengan waktu yang singkat, lantaran sedang menjalani proses pelatihan bersama pawangnya.

“Gajah dinaiki untuk tujuan pelatihan agar gajah terlatih terbiasa dengan mahout, untuk tujuan perawatan dan penanganan medis,” kata Lintang, Sabtu (11/10/2025). (rma/ted)

13/10/2025 18:28
TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga

Surabaya (beritajatim.com) – Kabar pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp730 miliar, Kamis (9/10/2025).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membenarkan telah menerima kabar pemangkasan TKD dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut. Meskipun demikian, ia segera memastikan bahwa pengurangan dana transfer ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan pemerintah kota terhadap seluruh warga masyarakat Surabaya, termasuk bantuan sosial ekonomi.

“Pemangkasan TKD dari pemerintah pusat tersebut tidak akan berdampak kepada sejumlah sektor bantuan sosial ekonomi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).

Untuk mengatasi defisit anggaran akibat pemangkasan, Eri dengan pemerintahannya berencana melakukan inovasi dalam hal pembiayaan. Strategi utama yang diusung adalah melalui skema pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Eri Cahyadi menjelaskan skema ini dengan membandingkan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap versus pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat di 2026 dengan skema cicilan.

Menurut perhitungannya, mengerjakan proyek lebih awal di tahun 2026 dan dicicil hingga 2029 ternyata lebih murah dan mampu menghasilkan selisih penghematan sekitar Rp50 miliar, dari pada dikerjakan bertahap setiap tahun.

“Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026. Setelah itu kita cicil dan bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029. Ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” jelasnya.

Lebih lanjut, langkah inovasi pembiayaan ini juga akan didorong oleh rencana pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah kota. Wali Kota mencontohkan bahwa pengerjaan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang dimulai pada tahun 2026 secara otomatis akan memicu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp500 miliar pada tahun 2028.

“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka, tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP,” urainya.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan lainnya. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan sewa aset daerah dan upaya pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak.

“Seperti juga opsen [pajak] kan juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen. Kalau dihitung cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun lalu, hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” tutup Eri. (rma/kun)

09/10/2025 19:35
Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan di Kota Lama Usai Marak Pencurian Lampu Dekorasi

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan di kawasan wisata Kota Lama setelah maraknya aksi pencurian lampu pengindah dekorasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Kejadian ini dilaporkan terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Nias dan Jalan Panggung, Kamis (9/10/2025).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personel patroli rutin dan memperkuat sistem pemantauan CCTV di sejumlah titik rawan guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Kita lakukan terus patroli, teman-teman berputar (keliling patroli) di lokasi. Yang kedua, kita juga memasang CCTV dan berkoordinasi dengan kepolisian,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).

Selain lampu dekoratif, pencurian juga dilaporkan menyasar kabel-kabel yang tertanam di bawah tanah. “Gak lampu tok (tidak hanya lampu), onok kabel barang sing ilang (ada kabel juga yang hilang). Nang ngisor got isok ilang (di saluran air got bisa hilang),” ungkapnya.

Eri mengaku miris dengan aksi tersebut dan menilai bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD, karena keberadaannya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

“Ayo dijaga. Kalau barang ini dijaga, maka Kota Lama itu akan semakin bagus, maka semakin banyak yang datang, hotel, tempat usaha akan semakin laris,” ucapnya. [rma/beq]

09/10/2025 12:57
Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.

Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.

“Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).

Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.

“Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.

“Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.

Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.

“Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.

Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

“Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]

08/10/2025 05:46
Benny Setiawan Resmi Pimpin HIPMI Surabaya, Siap Dukung Program Pemkot dan Hidupkan Hi-Tech Mall

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Surabaya resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2028. Pelantikan digelar usai Musyawarah Cabang (Muscab) VI HIPMI Surabaya di Gedung Barat Balai Pemuda Surabaya, Jumat (3/10/2025) malam.

Acara ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dandim 0830/Surabaya Letkol Inf Bambang Raditya, serta jajaran Forkopimda Surabaya. Hadir pula Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi LNM dan sejumlah tokoh pengusaha muda.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf. Dalam kegiatan tersebut, Benny Setiawan Santosa resmi terpilih sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya periode 2025–2028.

“Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Benny yang hari ini terpilih menjadi Ketua BPC HIPMI Kota Surabaya. Saya dan Pak Dandim berharap, HIPMI bisa membantu Forkopimda Surabaya untuk menjaga dan membangun Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.

Eri menegaskan pentingnya peran HIPMI dalam mendukung kebangkitan Hi-Tech Mall sebagai pusat ekonomi kreatif anak muda. Pemkot Surabaya, kata dia, siap memberi fasilitas khusus untuk anggota HIPMI yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Hi-Tech Mall nanti insyaallah sewanya akan kita bebaskan selama enam bulan. Parkirnya juga begitu, satu bulan atau dua bulan, agar anak muda bisa berkreasi dan membangun ekonomi kreatif di Surabaya,” jelasnya.

Selain itu, Eri juga mengajak HIPMI berkolaborasi dengan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2024 mencapai 5,76 persen.

“Saya berharap anak-anak muda HIPMI bisa berkolaborasi dengan PD. Dengan semangat itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun ini bisa menembus angka 6 persen lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya terpilih, Benny Setiawan Santosa, menyatakan siap mendukung penuh program Pemkot Surabaya. Ia menegaskan kolaborasi dengan pemerintah menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.

“HIPMI Kota Surabaya akan mendukung penuh semua program dari Pemerintah Kota Surabaya. Kalau arahan Pak Wali demikian, kami akan berkolaborasi penuh,” kata Benny.

Benny menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan program digitalisasi bisnis bagi anggota HIPMI. “Kita akan mengadakan YouTube podcast untuk teman-teman, supaya bisa mengembangkan dan mengeskalasi bisnisnya,” pungkasnya. [asg/ian]

04/10/2025 13:33
PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK

Surabaya (beritajatim.com) – Suasana hearing di Komisi A DPRD Surabaya berlangsung panas saat warga Graha Famili menyampaikan aduan terkait pembangunan Café NOOK, Rabu (1/10/2025).

Dalam hearing itu, warga menuding pengembang PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) telah menyalahgunakan lahan fasilitas umum (fasum) Boulevard Famili Selatan tanpa izin legal dan tanpa persetujuan warga.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menghadirkan berbagai pihak. Hadir dalam forum itu perwakilan warga RT01–03 RW11, pengembang PT SAS, manajemen Graha Famili, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), bagian hukum Pemkot, serta jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.

Ketua RW 11 Graha Family, Hadi Wibisono, menyebut keresahan warga berawal sejak Juli 2023 saat banner pembangunan Café NOOK terpasang di kawasan fasum. Menurutnya, warga sama sekali tidak pernah dilibatkan.

“Warga hanya meminta kepastian hukum dan dilibatkan penuh. Aturan jelas menyebutkan perubahan pemanfaatan lahan harus mendapat persetujuan dua pertiga pemilik lahan. Faktanya, proses itu tidak pernah ada,” tegas Hadi.

Dia menambahkan, berbagai upaya mediasi sejak 2023 kerap gagal karena pengembang jarang hadir. Bahkan, DPRKPP telah menegaskan lahan tersebut berstatus fasum tanpa perizinan lengkap.

“Pada Oktober 2023 kami sudah menghadap langsung Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Beliau meminta kami bikin surat resmi, tapi sampai sekarang proyek tetap jalan,” ungkapnya.

Kekecewaan warga memuncak pada Agustus 2025 ketika diagendakan sosialisasi dengan Wakil Wali Kota Armuji. “Pak Wawali meminta sosialisasi terbuka, tapi undangan hanya untuk RT dan RW. Padahal dampaknya dirasakan seluruh warga,” ujar Hadi.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan hearing ini digelar untuk menjawab keresahan publik. Dia mengungkap indikasi kuat adanya pelanggaran aturan oleh PT SAS.

“Pembangunan fisik sudah dimulai Juni 2023, sementara izin baru diajukan September 2023. Disposisi atau izin baru keluar Desember 2024. Artinya, PT SAS sudah lebih dari setahun membangun tanpa legalitas lengkap,” jelas Yona.

Komisi A juga menyebut pasal 15 ayat 4 Perwali 52/2017 tentang kewajiban persetujuan dua pertiga pemilik sah lahan untuk re-planning. “Di sinilah indikasi pelanggaran. Proses persetujuan tidak jelas, sementara bangunan sudah berdiri,” imbuh politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

Di sisi lain, General Manager PT SAS, Veronica, berusaha menepis tudingan. Dia mengklaim perusahaannya selalu mengikuti arahan pemerintah. “Kami akan mengikuti apa pun hasil rapat hari ini. Jika diminta berhenti, kami berhenti. Jika ada tukar guling fasum, lahan kompensasi sudah kami siapkan,” ujarnya.

Namun, pernyataannya tidak menepis fakta bahwa pembangunan lebih dulu berjalan sebelum izin lengkap. Bahkan, Veronica membantah adanya layout lapangan tennis pada fasum yang dijanjikan pengembang.

“Layout yang kami miliki tidak pernah menjanjikan lapangan tenis. Itu hanya miskomunikasi,” tegas dia.

Kabid Perizinan DPRKPP, Oliver Reinhart, membenarkan bahwa izin proyek Café NOOK baru diproses sejak akhir 2023. “IMB baru keluar sekitar Mei 2025. Prosesnya panjang dan kini masih dalam evaluasi lanjutan, bahkan kami minta masukan kejaksaan terkait aspek hukum,” jelasnya.

Komisi A akhirnya merekomendasikan pembangunan Café NOOK dihentikan sementara selama 7 hari kerja ke depan. Selama masa jeda itu, DPRKPP, bagian hukum, camat, lurah, RT, RW, serta perwakilan warga wajib duduk bersama dengan PT SAS untuk mencari solusi.

Hearing yang berlangsung lebih dari tiga jam itu memang belum menghasilkan keputusan final. Namun, DPRD memastikan akan memanggil kembali seluruh pihak dalam sepekan ke depan.

Bagi warga, fakta yang terungkap semakin jelas, PT SAS telah salah langkah dengan membangun di atas fasum tanpa legalitas yang sah, tanpa restu warga, dan tanpa transparansi penuh.

“Kami tidak menolak investasi, tapi semua harus taat aturan. Kalau fasum bisa seenaknya dipakai, maka hak warga Surabaya bisa tergerus,” pungkas Hadi Wibisono.[asg/ted]

01/10/2025 16:47
Pertama di Indonesia, Surabaya Raih Rekor MURI Lewat Penyuluhan TBC Terbanyak

Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Surabaya berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat penyuluhan Tuberkulosis (TBC) dengan partisipasi terbanyak di tingkat RW.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.361 RW se-Surabaya ambil bagian dalam penyuluhan bertajuk “Merdeka TBC”. Pusat kegiatan digelar di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, sementara ribuan RW lainnya mengikuti secara daring pada Kamis (28/8/2025).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa capaian ini bukan sekadar rekor, melainkan wujud nyata gotong royong warga Kota Pahlawan dalam melawan TBC.

“Rekor MURI ini menunjukan bahwa Kota Surabaya tidak dibangun oleh satu orang, tetapi Surabaya bergerak maju bersama seluruh warganya. Surabaya dimiliki oleh warganya karena yang melakukan sosialisasi adalah dari warga untuk warga,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberantas TBC. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun melibatkan RT, RW, hingga kader kesehatan untuk memantau setiap rumah, melakukan edukasi, dan memastikan penderita TBC menjalani pengobatan sampai tuntas.

“Maka dari itu, kami membentuk Kampung Pancasila dengan melibatkan RT, RW, hingga KSH supaya bisa memantau setiap rumah dan bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pencegahan TBC,” ungkapnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri juga berpesan agar masyarakat tak menghakimi penderita TBC. Ia pun optimistis target eliminasi TBC pada 2030 dapat tercapai.

“Jika ada yang batuk, sarankan pakai masker dan periksa ke Puskesmas. Kami optimis dapat menekan angka TBC dan mencapai target eliminasi pada tahun 2030,” katanya.

Senior Manager MURI, Andre Purwandono, menjelaskan bahwa rekor ini diberikan karena jumlah lokasi penyuluhan terbanyak di tingkat RW yang belum pernah tercatat sebelumnya di Tanah Air.

“Yang menjadi penilaian dari MURI ini adalah banyaknya RW yang melakukan penyuluhan TBC, dan ini baru pertama kali di Indonesia,” ujar Andre.

Keberhasilan ini tak lepas dari peran 27 ribu kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Masing-masing kader bertanggung jawab atas 20 rumah. Komitmen ini sejalan dengan semangat Kampung Pancasila yang menumbuhkan cinta serta tanggung jawab warga terhadap lingkungannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menegaskan kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan TBC.

“Kami ingin memastikan TBC tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan,” tegasnya.

Selain edukasi masif, Pemkot Surabaya juga menjalankan strategi lain. Di antaranya, skrining aktif-pasif, pemberian makanan tambahan berupa susu bagi pasien TBC, pendampingan selama pengobatan, hingga memperkuat regulasi melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC dan Perwali No. 117 Tahun 2024.

Meski data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) mencatat 6.740 kasus TBC di Surabaya sejak Januari hingga Agustus 2025, angka tersebut masih sekitar 41,87 persen dari estimasi kasus. Namun, tantangan nyata tetap ada, mulai dari mobilitas penduduk, stigma sosial, hingga kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.

“Kami berharap dengan sosialisasi yang masif dapat menekan hambatan dalam pengobatan TBC pada masyarakat, sehingga target eliminasi pada 2030 dapat terwujud,” pungkas Nanik. (adv/but)

25/09/2025 12:21
Eksekusi Kampung Taman Pelangi untuk Proyek Flyover Molor, Ditarget Selesai Oktober

Surabaya (beritajatim.com) – Target eksekusi bangunan rumah di Kampung Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya untuk pembangunan flyover terpaksa mengalami perlambatan, karena adanya proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang belum selesai, Senin (22/9/2025).

Masih terdapat 16 bangunan rumah milik warga di Kampung Taman Pelangi yang hingga saat ini belum dibongkar. Meskipun sebelumnya, pembongkaran sepenuhnya sempat ditarget selesai pada akhir bulan Agustus lalu.

Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Surabaya, Farhan, mengungkapkan bahwa saat ini seluruh permohonan eksekusi bangunan sudah dilayangkan. Sehingga ia menargetkan pembongkaran sepenuhnya selesai pada akhir Oktober 2025.

“Target kami akhir Oktober atau awal November sudah clear (eksekusi) lahannya, tapi ini masih lihat prosesnya di PN seperti apa, semoga dilancarkan prosesnya, jadi kalau mundur pun gak lama-lama,” kata Farhan, Senin (22/9/2025).

Untuk diketahui, Proyek pembangunan flyover Taman Pelangi ini akan mulai dikerjakan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2026 mendatang.

Proyek akan dikerjakan oleh pemerintah pusat lantaran lokasi tersebut masuk dalam teritori jalan nasional dan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Pembangunan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan parah di area perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa, sampai saat ini proyek pembangunan flyover Taman Pelangi masih dalam tahap pembongkaran. “Pembongkaran adalah kewajiban kita, sementara pembangunannya dari pemerintah pusat karena itu jalan nasional,” ujar Eri di Surabaya, Rabu (27/8/2025).

Eri menjelaskan, proyek ini menggunakan sistem konsinyasi dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana. Pembangunan Flyover ditargetkan dimulai pada tahun 2026.

“Pengerjaan tahun depan (2026) karena pelaksananya pemerintah pusat. Sudah masuk di Inpres Jalan Daerah (IJD),” jelasnya.

Eri menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk proyek pembangunan Flyover ini mencapai sekitar Rp300 miliar.

Dengan selesainya proyek ini, diharapkan lalu lintas di wilayah perbatasan yang selama ini padat dapat teratasi secara efektif. Hal ini akan meningkatkan kelancaran mobilitas kendaraan warga dan memperlancar arus barang. (rma/ian)

22/09/2025 19:55
Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya Surabaya 22 September 2025

Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Sejumlah nelayan dan petani tambak menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Senin (22/9/2025). Mereka menolak proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL).
Aksi ini merupakan respons terhadap rapat yang membahas kerangka acuan proyek SWL.
Koordinator lapangan Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM), Ramadhani Jaka Saputra, menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut cacat secara prosedural.
“Kami merasa pelaksanaan tersebut cacat secara prosedural. Karena proses pelibatan kelompok masyarakat dilakukan dengan tidak transparan,” ungkap Ramadhani di lokasi aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, para nelayan dan petani tambak menyampaikan tiga poin tuntutan.
Pertama, mereka mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menolak pembangunan SWL.
Ramadhani menjelaskan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut akan berdiri di atas habitat udang, kerang, teripang, dan berbagai komoditas perikanan lainnya yang menjadi mata pencarian warga lokal.
“Dampak SWL tidak hanya sekadar merusak dan menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak pada sosial dan perekonomian bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Selain itu, massa juga meminta Eri Cahyadi mengirim nota permohonan pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Mereka juga mendesak agar surat permohonan pemberhentian proses penerbitan izin lingkungan (Amdal) segera dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Apabila ketiga poin tuntutan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu 3×24 jam, kami akan meningkatkan eskalasi gerakan lebih besar dan massif,” tegas Ramadhani.
Lebih lanjut, Ramadhani menyebutkan bahwa massa aksi sempat ditemui Asisten 1 Wali Kota Surabaya pada 10 September 2025, namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 16:49
Cak Yebe Ajak Generasi Muda Teruskan Perjuangan Perobekan Bendera di Hotel Yamato

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe mengajak warga, terutama generasi muda, untuk terus mewarisi dan menghidupkan semangat perjuangan arek-arek Suroboyo.

Pesan ini dia sampaikan saat membacakan narasi utama dalam teatrikal kolosal perobekan bendera “Surabaya Merah Putih” di depan Hotel Majapahit, Minggu (21/9/2025).

“Perobekan bendera di Hotel Yamato adalah pesan abadi bahwa rakyat Surabaya tidak pernah tunduk pada penjajahan. Semangat ini harus diwariskan ke generasi muda agar mereka tidak hanya mengenang, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Cak Yebe.

Dengan suara penuh penghayatan, Cak Yebe membawakan kisah heroik peristiwa 19 September 1945. Saat itu, rakyat Surabaya dengan berani merobek bendera Belanda hingga menjadi merah putih, tanda kemerdekaan yang harus dipertahankan.

Sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan dan hukum, Cak Yebe melihat acara teatrikal ini selaras dengan peran DPRD dalam merawat nilai kebangsaan. Menurutnya, DPRD tidak hanya membuat aturan, tapi juga ikut menjaga persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

Teatrikal ini juga diwarnai kehadiran sejumlah pejabat penting Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ikut memerankan tokoh Residen Soedirman, sosok penting dalam peristiwa bersejarah itu.

Selain Eri, Kapolrestabes Surabaya, Kombes pol Luthfie,Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto, dan beberapa kepala OPD juga ambil bagian, memerankan tokoh-tokoh pejuang. Kehadiran mereka menunjukkan kebersamaan lintas elemen dalam merawat semangat perjuangan dan persatuan.

Ratusan seniman, pelajar, dan komunitas sejarah terlibat dalam pertunjukan ini, yang disaksikan ribuan warga yang memadati kawasan Hotel Majapahit. Puncak acara ditandai dengan momen perobekan warna biru bendera Belanda yang langsung disambut teriakan “Merdeka!” dari penonton.

Menurut Cak Yebe, pekikan itu adalah pengingat bahwa semangat perjuangan arek-arek Suroboyo tidak boleh padam dan harus terus diwariskan.

“Semangat arek-arek Suroboyo tidak boleh berhenti di masa lalu. Tugas kita sekarang adalah meneruskannya dengan menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Surabaya,” pungkasnya. [asg/but]

21/09/2025 15:18