Tag: Eri Cahyadi

  • Ratusan Jukir di Surabaya Ditindak oleh Petugas Gabungan

    Ratusan Jukir di Surabaya Ditindak oleh Petugas Gabungan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 112 orang petugas juru parkir (jukir) di Surabaya diamankan oleh aparat petugas gabungan selama dua minggu terakhir, Minggu (14/12/2025).

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penertiban dan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan parkir sekaligus melindungi pemilik usaha dari potensi kerugian yang ditimbulkan.

    “112 itu rata-rata (jukir) di pajak parkir (tempat usaha), karena mereka bergerak di sana,” kata Eri Cahyadi.

    Selain untuk menjaga transparansi retribusi pajak parkir Pemkot, Eri juga menyebut, perbedaan laporan pendapatan uang parkir ini sering memicu munculnya konflik antara pengelola lahan dan jukir.

    “Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolres, terutama yang di tempat pajak parkir. Saya sampaikan, di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” tegas Eri.

    Ia juga menambahkan, bahwa setiap pemilik usaha di Surabaya berhak untuk melapor apabila menemukan tarif parkir tidak sesuai ketentuan, dan jika terdapat jukir liar yang tidak menggunakan atribut resmi.

    “Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, kan yang punya usaha jadi sepi. Wong (konsumen) malas ke sana, terganggu. Jadi kalau yang punya usaha menyampaikan laporan kepada Polrestabes, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan,” jelas Eri.

    Upaya penertiban ini, lanjut Eri, akan ditindaklanjuti juga dengan penerapan parkir digital dengan sistem pembayaran non-tunai, seperti e-toll. Sistem ini akan mulai dilakukan uji coba pada awal bulan Januari 2026.

    “Satu-satunya jalan itu adalah tidak menggunakan uang (tunai) parkir, berarti cashless. Kalau cashless berarti menggunakan non-tunai, apakah itu pakai e-toll atau parkir berlangganan,” tutup Eri. [rma/aje]

  • Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera Surabaya 13 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berencana menggelar acara penggalangan dana yang nantinya diberikan kepada korban banjir Sumatera, Senin (15/12/2025).
    Eri mengatakan, acara bertajuk ‘Surabaya Charity Night for Sumatera’ itu digelar di Graha Sawunggaling. Nantinya, uang yang terkumpul akan digabung dengan donasi di Posko Peduli Bencana.
    “Hasil dari acara tersebut akan ditambahkan dengan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Sabtu (13/12/2025).
    Ia menambahkan, donasi masyarakat yang terkumpul di Posko Peduli Bencana mencapai Rp 1,3 miliar.
    Dia berharap, acara amal yang akan digelar bisa menambah bantuan itu.
    “Kami tidak memberikan barang karena kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan di sana (Sumatera). Tapi para pimpinan daerah di sana yang lebih tau apa keperluan warganya,” jelasnya.
    “Sehingga, donasi yang terkumpul nantinya akan langsung dikirimkan melalui rekening resmi wali kota atau bupati di daerah tersebut,” tambahnya.
    Eri menyebut, Pemkot Surabaya akan memberikan penampilan musik dari para musisi dan hiburan yang dilakukan oleh anak sekolah, dalam Surabaya Charity Night for Sumatera.
    “Kami akan mengundang semua kalangan, baik pengusaha atau lainnya. Kegiatan tersebut adalah wujud empati sesama daerah di Indonesia yang saling membantu,” ucapnya.
    Sementara itu, Kepala Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengungkapkan, pihaknya masih membuka Posko Peduli Bencana.
    “Bagi yang ingin menyalurkan bantuan berupa uang tunai dapat melalui rekening resmi BSP Tanggap Bencana di Bank Jatim 0013444463, Baznas Kota Surabaya di Bank BCA 560450000, serta Bank BTN 1110001116,” ujar Irvan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap alasan di balik belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga. Ganti rugi belum diberikan karena ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025). Eri menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dok. Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini. Adapun dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut. Dia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com. (rma/but)

  • Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim bahwa belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga disebabkan ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025), menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini, karena dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut, ia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

    Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

    Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

    Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

    Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025), dan pemberitahuan selanjutnya berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2025. (rma/ian)

  • Banteng Jatim U-17 Tembus Final Soekarno Cup 2025, Berkat Mental Juara

    Banteng Jatim U-17 Tembus Final Soekarno Cup 2025, Berkat Mental Juara

    Surabaya (beritajatim.com) – Banteng Jatim FC U-17 memastikan langkah ke partai final Soekarno Cup 2025 usai menundukkan Banteng Jawa Tengah dengan skor tipis 2-1 di Stadion Ngurah Rai, Bali, Kamis (11/12/2025). Kemenangan ini menegaskan kekuatan mental dan kedewasaan taktik tim muda Jawa Timur dalam laga berintensitas tinggi.

    Sejak awal pertandingan, tekanan langsung terasa dengan tempo cepat dan duel keras di lini tengah. Banteng Jatim mampu menjaga fokus permainan hingga peluit akhir, meski mendapat tekanan berat pada menit-menit krusial.

    Gol pembuka dicetak Arya Abdul Wahab pada menit ke-6 melalui penetrasi cepat di sisi kanan pertahanan lawan. Keunggulan Jatim bertambah pada menit ke-83 lewat Muhammad Danial El Zeno yang memanfaatkan kemelut di depan gawang.

    Situasi memanas saat Banteng Jawa Tengah memperkecil kedudukan melalui penalti Manggih Aliffendy pada menit ke-85, membuat sisa laga berlangsung menegangkan.

    Manajer tim Banteng Jatim U-17, Dr. Ir. Daniel Rohi, M.Eng.Sc., IPU, menyebut keberhasilan tim lahir dari proses panjang pembinaan dan dukungan moral yang konsisten dari berbagai pihak. Dia menilai perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memberi energi tersendiri bagi pemain.

    “Kemenangan ini membuktikan bahwa manajemen mental tim kami sangat teruji. Mampu merespons tekanan, terutama saat penalti terjadi di menit-menit krusial, menunjukkan kedewasaan dan karakter juara yang kami tanamkan,” ujar Daniel Rohi.

    Dukungan serupa juga datang dari Ketua Tim Banteng Jatim U-17, Eri Cahyadi, yang memberikan motivasi langsung kepada pemain sebelum pertandingan.

    “Setiap laga menunjukkan progres. Saya hanya berpesan agar mereka tetap fokus, disiplin, dan menjaga komunikasi sepanjang pertandingan. Mereka menjalankan itu dengan baik. Gol cepat, tekanan berani, hingga bertahan di menit-menit kritis itu bukti kedewasaan mereka,” kata Eri.

    Pelatih Kepala Banteng Jatim U-17, Anies Septiawan, S.Pd., mengakui laga semifinal menguras emosi dan konsentrasi pemain. Dia bersyukur anak asuhnya mampu menjaga ketenangan hingga akhir pertandingan.

    “Pertama alhamdulillah, syukur luar biasa. Jujur, tegang. Karena di menit-menit akhir kita kena penalti. Tapi sesuai doa dan keyakinan kita, akhirnya kita lolos. Alhamdulillah,” ujar Coach Anies.

    Kapten tim, Rizky Dwi Laksono, menilai arahan pelatih menjadi kunci saat tim berada dalam tekanan.

    “Pertandingan hari ini luar biasa, sangat menghibur, dan bagi pemain sendiri sangat tegang di menit-menit akhir. Instruksi Head Coach bisa meredakan dan mengontrol pertandingan hari ini, strategi pelatih sudah berjalan,” ujarnya.

    Kini Banteng Jatim U-17 mengalihkan fokus pada pemulihan fisik dan mental jelang partai final. Konsistensi pembinaan, soliditas tim, dan kesiapan mental menjadi modal utama Jawa Timur untuk mengincar gelar juara Soekarno Cup 2025. [asg/but]

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi angkat suara mengenai wacana kepala daerah yang dipilih kembali oleh DPRD.

    Eri menjelaskan, hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah implementasi pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani dan preferensinya masing-masing.

    “Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegas Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    Meski begitu, Eri masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pilkada selanjutnya akan digelar.

    Politikus PDIP ini pun menyebut dia masih menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

    “Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah [kepala daerah dipilih] rakyat itu langsung atau DPRD, kita lihat nanti,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri juga masih menunggu evaluasi dengan para pimpinan pemerintah kota lainnya di tanah air yang tergabung dalam APEKSI. Sebelum memberikan tanggapan resmi perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. 

    “Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat sempat disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

    Usulan tersebut dihembuskannya secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia. 

    Meski begitu, Bahlil juga risau bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian membatalkan beleid tersebut meski sudah melalui kajian mendalam.

    “Saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ungkap Bahlil.

  • Aturan Parkir Digital 2026 Surabaya Krusial untuk Atasi Konflik Rebutan Lahan Jukir

    Aturan Parkir Digital 2026 Surabaya Krusial untuk Atasi Konflik Rebutan Lahan Jukir

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa implementasi parkir digital dengan pembayaran non-tunai, seperti e-toll pada tahun 2026, secara krusial untuk menghindari konflik perpecahan antar warga terkait perebutan lahan parkir, Rabu (10/12/2025).

    ​”Kita belajar menyesuaikan, jadi insyaAllah dengan belajar waktu satu tahun cukup. Di tahun 2026 agar tidak terjadi perpecahan di Surabaya, perkara parkir bertengkar,” kata Eri Cahyadi.

    Wali Kota Eri mengamati bahwa pertengkaran karena masalah parkir sudah sering terjadi di Surabaya, baik antara pemilik usaha dengan juru parkir (jukir), warga dengan jukir, maupun sesama jukir.

    “Sekarang lihat, rebutan parkir lah, geger-an lahan lah. Karena apa? Karena tidak tahunya berapa sih uang yang masuk,” ungkapnya.

    ​Oleh karena itu, sistem digital yang akan diterapkan di tempat-tempat usaha dan Tepi Jalan Umum (TJU) diharapkan dapat mengatasi dan meredam konflik lahan parkir.

    Eri menegaskan, bahwa dengan sistem non-tunai ini, pembagian antara pemilik tempat usaha, petugas parkir, dan retribusi pajak parkir akan terpantau jelas dan adil.

    “Non-tunai ini sifatnya adalah untuk menjelaskan kepada orang parkir itu, agar dapat duitnya jelas. Jadi jelas gak ada yang nggak jelas.” tegasnya.

    ​Terakhir, Eri Cahyadi berharap semua petugas parkir dan warga Surabaya dapat menjunjung tinggi nama baik Kota Pahlawan dengan tidak lagi menimbulkan keributan perkara parkir dan merawat kerukunan. Mengingat Surabaya adalah rumah bersama.

    “Surabaya ini ada Batak, ada Ambon, ada Jawa, ada Meduro, ada Menado, ada Sumatra. Semua warga kita dan semuanya ada yang jadi tukang parkir. Maka semuanya harus menjunjung tinggi langit yang ada di atas kepala kita,” tutup Wali Kota Eri. (rma/ted)

  • Aturan Parkir Digital 2026 Surabaya Krusial untuk Atasi Konflik Rebutan Lahan Jukir

    Aturan Parkir Digital 2026 Surabaya Krusial untuk Atasi Konflik Rebutan Lahan Jukir

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa implementasi parkir digital dengan pembayaran non-tunai, seperti e-toll pada tahun 2026, secara krusial untuk menghindari konflik perpecahan antar warga terkait perebutan lahan parkir, Rabu (10/12/2025).

    ​”Kita belajar menyesuaikan, jadi insyaAllah dengan belajar waktu satu tahun cukup. Di tahun 2026 agar tidak terjadi perpecahan di Surabaya, perkara parkir bertengkar,” kata Eri Cahyadi.

    Wali Kota Eri mengamati bahwa pertengkaran karena masalah parkir sudah sering terjadi di Surabaya, baik antara pemilik usaha dengan juru parkir (jukir), warga dengan jukir, maupun sesama jukir.

    “Sekarang lihat, rebutan parkir lah, geger-an lahan lah. Karena apa? Karena tidak tahunya berapa sih uang yang masuk,” ungkapnya.

    ​Oleh karena itu, sistem digital yang akan diterapkan di tempat-tempat usaha dan Tepi Jalan Umum (TJU) diharapkan dapat mengatasi dan meredam konflik lahan parkir.

    Eri menegaskan, bahwa dengan sistem non-tunai ini, pembagian antara pemilik tempat usaha, petugas parkir, dan retribusi pajak parkir akan terpantau jelas dan adil.

    “Non-tunai ini sifatnya adalah untuk menjelaskan kepada orang parkir itu, agar dapat duitnya jelas. Jadi jelas gak ada yang nggak jelas.” tegasnya.

    ​Terakhir, Eri Cahyadi berharap semua petugas parkir dan warga Surabaya dapat menjunjung tinggi nama baik Kota Pahlawan dengan tidak lagi menimbulkan keributan perkara parkir dan merawat kerukunan. Mengingat Surabaya adalah rumah bersama.

    “Surabaya ini ada Batak, ada Ambon, ada Jawa, ada Meduro, ada Menado, ada Sumatra. Semua warga kita dan semuanya ada yang jadi tukang parkir. Maka semuanya harus menjunjung tinggi langit yang ada di atas kepala kita,” tutup Wali Kota Eri. (rma/ted)

  • Walkot Eri Cahyadi Raih BIG 40 Awards: Bawa Ekonomi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur 9 jam yang lalu

    Walkot Eri Cahyadi Raih BIG 40 Awards: Bawa Ekonomi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur

    9 jam yang lalu

  • Surabaya Terapkan Aturan Parkir Digital Tahun 2026: Gunakan E-Toll, Gandeng Bank BUMN

    Surabaya Terapkan Aturan Parkir Digital Tahun 2026: Gunakan E-Toll, Gandeng Bank BUMN

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan kebijakan wajib parkir digital dengan pembayaran non-tunai seperti e-toll, di semua tempat usaha dan Tepi Jalan Umum (TJU) mulai awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penerapan sistem parkir ini Pemkot akan bekerja sama dengan pihak bank BUMN. Untuk mengatasi kesediaan kebutuhan alat dan teknis dari kebijakan tersebut.

    “InsyaAllah, mungkin yang terdekat ini adalah bank mandiri. Jadi nanti pakai alatnya, kita akan bekerjasama. Jadi disitu yang untuk pajak parkir,” kata Eri pada hari Selasa (9/12/2025).

    Ia juga meminta dukungan masyarakat agar kemudian tidak lagi melakukan pembayaran parkir secara tunai. Sebab hal itu dibutuhkan, untuk mendukung transparansi pendapatan pajak parkir.

    “(Dengan begitu) jumlah yang masuk berapa (akan jelas terpantau). Agar apa?, pembagiannya (bagi petugas parkir, pengusaha, dan retribusi pajak parkir) jelas. Dengan cara apa?, dengan menggunakan non-tunai memanfaatkan e-toll,” kata Eri.

    Selain itu, Wali Kota Eri juga sedang mempertimbangkan sanksi tegas bagi warga yang melanggar sistem parkir digital tersebut. Tujuan lainnya dari sistem ini, adalah menghilangkan potensi konflik antarwarga akibat masalah parkir.

    “Makanya nanti, insyaAllah, diaturan yang kita tetapkan, siapa yang tidak membayar non-tunai, juga kita berikan sanksi,” tegasnya. (rma/ian)