Tag: Eri Cahyadi

Sentoso Seal Beroperasi meski Disegel, Armuji: Enggak Ada Jeranya, Orang Nekat Surabaya 6 Mei 2025

Sentoso Seal Beroperasi meski Disegel, Armuji: Enggak Ada Jeranya, Orang Nekat
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
–
Wakil Wali Kota Surabaya
,
Armuji
, merespons terkait
gudang Sentoso Seal
yang beroperasi diam-diam meski sedang disegel Pemkot
Surabaya
.
Menurutnya, pemiliknya,
Jah Hwa Diana
, merupakan seorang yang nekat.
Armuji
mengaku mengetahui kabar beroperasinya kembali
Gudang Sentoso Seal
tersebut dari mantan karyawan yang ijazahnya masih belum dikembalikan sampai sekarang.
“Tak (saya) pikir-pikir kok nekat, sudah berurusan sama polisi kok enggak ada jeranya, orang nekat ini,” kata Armuji ketika dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).
Dengan demikian, kata Armuji, Diana sudah seharusnya bisa segera dijerat hukum. Sebab, tindakan mengoperasikan gudang yang berada di kawasan Margomulyo sudah tak bisa ditoleransi.
“Saya kira memang sudah enggak bisa ditoleransi, proses hukum (Diana) harus berjalan cepat itu,” jelasnya.
Selain itu, Armuji juga setuju dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan ultimatum kepada Diana apabila diketahui membuka kembali gudangnya usai disegel Satpol PP.
“Pasti (mendukung sikap Eri), justru segera dipercepat biar kapok,” ujarnya.
Armuji mengatakan, awalnya sejumlah mantan karyawan
Jan Hwa Diana
berinisiatif untuk mengecek situasi yang terjadi di gudang yang terletak di kawasan Margomulyo, Surabaya tersebut.
“Waktu itu hari Rabu (30/5/2025), kalau enggak salah ya. Ada anak-anak datang ke sana, anak yang mantan kerja di situ, akhirnya melihat segelnya terlepas,” kata Armuji saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).
Kemudian, sejumlah mantan karyawan tersebut melihat lampu gudang Sentoso Seal dalam keadaan menyala.
Akhirnya, mereka pun mendekatinya untuk memastikan situasi yang terjadi.
“Dia (mantan karyawan) semakin curiga lagi, karena lampunya di dalam menyala, dan ada kresek-kresek (berisik). Lebih dekat lagi ada pekerja yang di dalam itu dijemput suaminya,” ujarnya.
Selanjutnya, mereka menangkap basah adanya sebuah aktivitas di dalam Gudang Sentoso Seal.
Sejumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar.
“Dari situ timbul kecurigaan ada orang lagi kerja, setelah itu
disanggong
(ditunggu di pintu keluar gudang) sama anak-anak, ternyata betul (ada aktivitas),” ucapnya.
“Malamnya keluar semua orang 8, kalau enggak salah itu, terus divideo sama anak-anak, kejadian intinya seperti itu,” tambahnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/05/2025 19:37
500 Tempat Pemilihan Sampah di Surabaya Bakal jadi Pemasukan Kas RW

Liputan6.com, Jakarta – Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalah sampah di Kota Surabaya, pemerintah setempat bakal meningkatkan jumlah tempat pemilihan sampah hingga ke tingkat rukun warga (RW) di tahun 2025.

Saat ini sudah ada 50 RW tempat pemilihan sampah di Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menargetkan 500 tempat pemilahan sampah di tahun 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merencanakan pengelolaan bank sampah sehingga dapat sekaligus menjadi pemasukan untuk kas RW.

“Hari ini sudah berjalan di 50 RW, tapi target kami di tahun ini ada di 500 RW. Nantinya beberapa RW itu akan disediakan bank sampah, setelah pengelolaan bank sampah ini berjalan maka bisa memberikan pemasukan untuk kas RW,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Eri Cahyadi saat peringatan Hari Bumi Sedunia digelar bersama PDAM Surya Sembada dan Pokja Wartawan Taman Surya (Potas) dengan aksi bersih-bersih Sungai Kalimas di Taman Asreboyo.

Selain itu, pihaknya juga mengajak warga Kota Surabaya menjaga lingkungan, terutama bagi penduduk yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Kalimas.

“Saya minta tolong, sungai ini 93 persen itu (airnya) menjadi bahan baku pembuatan air PDAM. Semakin sungai ini tercemar dan kotor, maka pengelolaan PDAM semakin susah, semakin mahal. Warga Suroboyo tidak ingin harga PDAM mahal, nah kalau nggak ingin mahal maka ayo dijaga sungainya, jangan sampai kotor dan buang sampah di sungai,” katanya.

Agar kualitas air terjaga baik, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Jasa Tirta untuk melakukan pengawasan bangunan di sekitar bantaran Sungai Kalimas. Selain itu, Pemkot juga berencana akan menambah taman di sekitar bantaran Sungai Kalimas.

Upaya Evakuasi 8 Pekerja Terjebak di Lubang Tambang, ESDM Turunkan Alat Canggih

06/05/2025 02:00
Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya akan menjadi pusat perhatian nasional saat menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 6–10 Mei 2025.

Acara bergengsi ini akan dihadiri oleh 98 Wali Kota dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyambut positif penyelenggaraan Munas APEKSI di Kota Pahlawan tersebut. Dia menilai acara nasional ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan.

“Saya berharap Munas APEKSI ke VII di Surabaya berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi kota Surabaya,” ujar Yona, Senin (5/5/2025).

Yona menjelaskan bahwa sebagai ajang bertemunya para kepala daerah, Munas APEKSI akan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini.

Dia juga menyebut peran penting Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

“Dalam Munas APEKSI ada beberapa isu yang menjadi tema Munas yang dihadiri seluruh Wali Kota se-Indonesia. Kebetulan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, merupakan Wali Kota Surabaya,” tambah Yona.

Politikus Gerindra itu menilai bahwa isu-isu yang dibahas dalam Munas APEKSI sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia optimistis forum ini akan memperkuat kolaborasi antar-daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Isu yang dibahas di Munas APEKSI tentu linear dengan apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Yona pun menyampaikan harapan agar Munas ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi kota-kota di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai tuan rumah.

“Kami ucapkan selamat Munas APEKSI di Surabaya, semoga menghasilkan forum yang terbaik bagi bangsa dan daerahnya masing-masing pasca Munas,” pungkasnya. [asg/ian]

05/05/2025 21:32
Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

Surabaya (beritajatim.com) – Setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Adi Sutarwijono, Yordan M. Batara Goa langsung mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas internal partai. Salah satu langkah awalnya adalah menggelar rapat bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya, Senin (5/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Yordan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antara struktur DPC dan anggota legislatif dari fraksi. Dia menilai sinergi ini krusial demi menjaga arah kebijakan partai yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Saya Yordan M. Batara Goa, selaku yang ditunjuk menjadi Plt ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya,” kata Yordan.

Dia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi tetap solid dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan di tubuh DPC. Konsolidasi ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memperkuat fondasi partai di tingkat legislatif dan eksekutif. “Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak dan tetap solid,” tambahnya.

Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Ketua Fraksi PDIP Budi Leksono ini juga membahas struktur internal. Yordan menegaskan tidak akan ada perombakan besar di tubuh fraksi. “Sementara ini tidak ada perubahan, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi, dan dari hasil keputusan rapat DPC Partai, Mas Bimbo yang akan menjadi tenaga ahli di fraksi,” jelasnya.

Isu pergantian Ketua DPRD pun ditepis langsung oleh Yordan. Dia menegaskan posisi Adi Sutarwijono tetap aman selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri. “Adi Sutarwijono akan tetap menjadi ketua DPRD Kota Surabaya selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yordan memastikan bahwa pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui mekanisme pelaksana tugas, bukan melalui rotasi besar. “Tidak ada yang dirotasi, kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong, maka harus ada pengisinya,” jelasnya.

Dalam arahannya, Yordan juga menyebut pentingnya sinergi antara struktur partai, fraksi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin kader PDIP, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. “Kita berharap juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya,” ujarnya.

Untuk menunjang koordinasi, Yordan mengatakan pihaknya telah menyiapkan forum komunikasi internal yang aktif dan responsif, baik melalui rapat rutin maupun komunikasi digital. “Kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin yang kita rancang, baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, akan kita adakan secara teratur. Kita juga ada grup WA, agar komunikasi itu bisa lebih cepat dan responsif, kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya.[asg/kun]

05/05/2025 19:41
5 Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi Surabaya

Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Terungkap siasat licik
Jan Hwa Diana
, pemilik UD Sentosa Seal, membuka segel gudangnya dan beroperasi diam-diam.
Diana sempat meminta izin Pemkot Surabaya untuk membuka gudang dengan dalih mau memperbaiki instalasi listrik.
Namun, tak disangka, Diana malah menyuruh karyawannya untuk beroperasi secara diam-diam.
Wali Kota Surabaya
Eri Cahyadi
pun tak tinggal diam dan langsung menindak tegas.
Cak Eri mengungkapkan, pemilik gudang awalnya mengajukan izin untuk memperbaiki instalasi listrik.
Namun, bukannya hanya melakukan perbaikan, pengelola diduga malah melanjutkan operasional perusahaan.
“Sentoso Seal tiba-tiba kami dengar beroperasi lagi. Kami langsung berkoordinasi dengan Kapolres Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, serta Kasatpol PP Surabaya, Pak Fikser, yang turut hadir bersama kepolisian,” ujar Eri, akhir pekan lalu.
Mengetahui pelanggaran ini, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian bertindak cepat dengan kembali menyegel gudang tersebut dan menyerahkan berita acara kepada pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana.
“Gudang sudah ditutup dan dirantai. Kami juga telah membuat berita acara dengan pemiliknya, Diana dan suaminya. Tidak boleh ada operasional lagi karena mereka belum memiliki TDG,” tegas Wali Kota Eri.
Eri menjelaskan bahwa awalnya, pengelola mengajukan izin untuk membuka segel guna memperbaiki instalasi listrik.
Mereka bahkan melampirkan surat dari PLN yang menyatakan bahwa perawatan instalasi listrik memiliki risiko tertentu.
Namun, izin sementara yang diberikan ternyata disalahgunakan untuk melanjutkan operasional bisnis.
“Awalnya, mereka menyampaikan permohonan untuk
maintenance
listrik, dan surat dari PLN mendukung hal itu sehingga izin diberikan. Namun, kenyataannya, di dalam ditemukan aktivitas produksi,” kata Eri.
Melihat pelanggaran yang terjadi pada Jumat (2/5/2025) malam, Pemkot kembali menutup gudang dan membuat berita acara yang langsung diberikan kepada Diana dan suaminya.
Selain penyegelan ulang, Pemkot Surabaya tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi perusakan segel.
“Ini masih sebatas peringatan. Jika perbuatan ini terulang lagi, maka kami akan membawa masalah ini ke ranah pidana,” ujar Eri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perawatan instalasi listrik tetap diperbolehkan, tetapi harus dengan izin resmi dari Pemkot dan kepolisian. Ia juga mengajak masyarakat Surabaya untuk turut mengawasi.
“Alhamdulillah, ada warga yang turut melaporkan kejadian ini. Kepedulian masyarakat Surabaya terhadap ketertiban sangat luar biasa,” ujar dia.
Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser menjelaskan, izin pemeliharaan listrik memang sempat diberikan setelah
CV Sentoso Seal
menunjukkan surat dari PLN.
“Izin resmi untuk
maintenance
ada karena kami menilai ada risiko dan situasi darurat. Namun, yang terjadi di lapangan berbeda, ditemukan aktivitas produksi. Niat baik kami tidak diikuti dengan komitmen dari mereka,” ujar Fikser.
Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya memimpin langsung penyegelan gudang UD Sentoso Seal yang berlokasi di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai, Blok H-14, pada Selasa (22/4/2025).
Penyegelan dilakukan setelah perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen izin yang diperlukan.
Gudang tersebut hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013.
Namun, petugas tidak menemukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/BKPM serta TDG dari Kementerian Perdagangan.
UD Sentoso Seal sebelumnya juga menuai sorotan karena kasus lain, yakni dugaan
penahanan ijazah
mantan karyawan.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Siasat Licik Jan Hwa Diana Buka Segel Gudang dan Beroperasi Diam-diam, Pemkot Surabaya Tindak Tegas
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/05/2025 10:29
Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya Surabaya 4 Mei 2025

Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya sekaligus kader
PDI Perjuangan
(
PDI-P
),
Eri Cahyadi
, merespons terkait dicopotnya
Adi Sutarwijono
alias Awi dari jabatannya sebagai Ketua DPC.
Eri mengaku tidak mengetahui alasan DPP PDI-P terkait
pencopotan Awi
tersebut.
Namun, dia menduga Ketua DPRD Surabaya itu dibebastugaskan karena ada
evaluasi kinerja
.
“Saya tidak bisa berkomentar karena ini adalah evaluasi kinerja. Apakah itu
onok
(ada) penyegaran apa, itu hak dari DPP,” kata Eri di Surabaya, Minggu (4/5/2025).
Selain itu, Eri menilai seluruh kader setuju untuk mengikuti keputusan dalam pergantian Awi.
Dengan demikian, menurut dia, tidak akan ada gejolak di internal partai berlambang banteng tersebut.
“Terkait dengan pergantian ini, seluruh kader PDI Perjuangan itu pasti akan tegak lurus dengan hasil keputusan DPP dan keputusan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ucapnya.
“Jadi, ini tidak akan pernah ada gejolak, tetap akan berjalan seperti biasanya saja. Karena kan (pergantian) seperti mutasi, mutasi
nang
(di) Surabaya kan ya biasa,” imbuhnya.
Diketahui, DPP PDI-P menunjuk Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dalam tiga bulan ke depan.
Terkait itu, Eri menyebut tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai pengganti.
“Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja. Jadi Wali Kota Surabaya itu
abot
(berat),
lah lek
(kalau) aku merangkap jadi DPC (PDI-P Surabaya)
ngono
(begitu) tambah
abot
,” ucapnya.
“DPC masih banyak yang lebih kompetenlah
nang
(di) bidang itu. Tapi saya akan
support
terus, yang penting saya
support
, saya akan konsentrasi ke pembangunan Kota Surabaya,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, keputusan pencopotan Awi diumumkan setelah DPD PDI-P Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jumat (2/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI-P Jatim Budi Sulistyono Kanang.
Awi merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.
Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.
“Ini menjadi evaluasi partai. Kami bebastugaskan Ketua DPC dan Wakil Sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDI-P Jatim.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/05/2025 19:54
Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

“Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

“Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

“Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

“Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

03/05/2025 11:59
Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

“Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

“Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

“Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

“Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

03/05/2025 11:59
Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Percepatan Pelayanan ke Warga

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas.

Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP.

“Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB.

Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

01/05/2025 23:36
Tak Pasang Badan, Begini Komentar Bobby soal Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI Usul Gibran Diganti – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti telah sampai terdengar ke telinga Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar mencopot Gibran dari jabatan Wapres.

Pernyataan sikap tersebut telah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

Kaesang Pangarep, Ketum PSI sekaligus adik Gibran, sempat pasang badan membela kakaknya.

Kaesang berujar bahwa Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

Namun, respons berbeda datang dari Bobby Nasution, adik ipar Gibran.

Ia lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Bobby berujar bahwa perihal usulan Gibran diganti telah ditanggapi oleh banyak pihak.

Oleh karena itu, ia enggan untuk menanggapi hal tersebut.

Itu Bobby sampaikan setelah dirinya mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).

“Kan sudah ditanggapi ya, jadi saya rasa, saya enggak usah menanggapi,” kata Bobby, seperti dikutip dari Kompas.com.

Kaesang pasang badan bela Gibran

Kaesang Pangarep menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI perihal mendesak Gibran diganti menyalahi konstitusi.

Pasalnya, menurut Kaesang, Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

“Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang saat bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Surya.co.id.

Kaesang menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai konstitusi.

Sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran, PSI berharap semua pihak melaksanakan aturan main konstitusi tersebut.

“Sekali lagi, semua kan sudah sesuai konstitusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang menggemparkan.

Salah satu dari 8 poin tersebut adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka.

Usulan yang tak kalah kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

Dokumen itu dibubuhi tandatangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Berikut isi dokumen pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Di Surabaya, Kaesang Bela Gibran Di Tengah Tuntutan Pergantian Wapres : Pemilu Sesuai Konstitusi

(Tribunnews.com/Rakli) (Surya.co.id/ Bobby Constantine) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

28/04/2025 20:39