Xcloud.id

Tag: Eri Cahyadi

  • Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya akan menjadi pusat perhatian nasional saat menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 6–10 Mei 2025.

    Acara bergengsi ini akan dihadiri oleh 98 Wali Kota dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyambut positif penyelenggaraan Munas APEKSI di Kota Pahlawan tersebut. Dia menilai acara nasional ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan.

    “Saya berharap Munas APEKSI ke VII di Surabaya berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi kota Surabaya,” ujar Yona, Senin (5/5/2025).

    Yona menjelaskan bahwa sebagai ajang bertemunya para kepala daerah, Munas APEKSI akan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini.

    Dia juga menyebut peran penting Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

    “Dalam Munas APEKSI ada beberapa isu yang menjadi tema Munas yang dihadiri seluruh Wali Kota se-Indonesia. Kebetulan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, merupakan Wali Kota Surabaya,” tambah Yona.

    Politikus Gerindra itu menilai bahwa isu-isu yang dibahas dalam Munas APEKSI sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia optimistis forum ini akan memperkuat kolaborasi antar-daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

    “Isu yang dibahas di Munas APEKSI tentu linear dengan apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Yona pun menyampaikan harapan agar Munas ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi kota-kota di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai tuan rumah.

    “Kami ucapkan selamat Munas APEKSI di Surabaya, semoga menghasilkan forum yang terbaik bagi bangsa dan daerahnya masing-masing pasca Munas,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Adi Sutarwijono, Yordan M. Batara Goa langsung mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas internal partai. Salah satu langkah awalnya adalah menggelar rapat bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Yordan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antara struktur DPC dan anggota legislatif dari fraksi. Dia menilai sinergi ini krusial demi menjaga arah kebijakan partai yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    “Saya Yordan M. Batara Goa, selaku yang ditunjuk menjadi Plt ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya,” kata Yordan.

    Dia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi tetap solid dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan di tubuh DPC. Konsolidasi ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memperkuat fondasi partai di tingkat legislatif dan eksekutif. “Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak dan tetap solid,” tambahnya.

    Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Ketua Fraksi PDIP Budi Leksono ini juga membahas struktur internal. Yordan menegaskan tidak akan ada perombakan besar di tubuh fraksi. “Sementara ini tidak ada perubahan, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi, dan dari hasil keputusan rapat DPC Partai, Mas Bimbo yang akan menjadi tenaga ahli di fraksi,” jelasnya.

    Isu pergantian Ketua DPRD pun ditepis langsung oleh Yordan. Dia menegaskan posisi Adi Sutarwijono tetap aman selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri. “Adi Sutarwijono akan tetap menjadi ketua DPRD Kota Surabaya selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Yordan memastikan bahwa pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui mekanisme pelaksana tugas, bukan melalui rotasi besar. “Tidak ada yang dirotasi, kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong, maka harus ada pengisinya,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Yordan juga menyebut pentingnya sinergi antara struktur partai, fraksi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin kader PDIP, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. “Kita berharap juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya,” ujarnya.

    Untuk menunjang koordinasi, Yordan mengatakan pihaknya telah menyiapkan forum komunikasi internal yang aktif dan responsif, baik melalui rapat rutin maupun komunikasi digital. “Kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin yang kita rancang, baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, akan kita adakan secara teratur. Kita juga ada grup WA, agar komunikasi itu bisa lebih cepat dan responsif, kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • 5 Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi Surabaya

    5 Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi Surabaya

    Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terungkap siasat licik
    Jan Hwa Diana
    , pemilik UD Sentosa Seal, membuka segel gudangnya dan beroperasi diam-diam.
    Diana sempat meminta izin Pemkot Surabaya untuk membuka gudang dengan dalih mau memperbaiki instalasi listrik.
    Namun, tak disangka, Diana malah menyuruh karyawannya untuk beroperasi secara diam-diam.
    Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    pun tak tinggal diam dan langsung menindak tegas.
    Cak Eri mengungkapkan, pemilik gudang awalnya mengajukan izin untuk memperbaiki instalasi listrik.
    Namun, bukannya hanya melakukan perbaikan, pengelola diduga malah melanjutkan operasional perusahaan.
    “Sentoso Seal tiba-tiba kami dengar beroperasi lagi. Kami langsung berkoordinasi dengan Kapolres Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, serta Kasatpol PP Surabaya, Pak Fikser, yang turut hadir bersama kepolisian,” ujar Eri, akhir pekan lalu.
    Mengetahui pelanggaran ini, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian bertindak cepat dengan kembali menyegel gudang tersebut dan menyerahkan berita acara kepada pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana.
    “Gudang sudah ditutup dan dirantai. Kami juga telah membuat berita acara dengan pemiliknya, Diana dan suaminya. Tidak boleh ada operasional lagi karena mereka belum memiliki TDG,” tegas Wali Kota Eri.
    Eri menjelaskan bahwa awalnya, pengelola mengajukan izin untuk membuka segel guna memperbaiki instalasi listrik.
    Mereka bahkan melampirkan surat dari PLN yang menyatakan bahwa perawatan instalasi listrik memiliki risiko tertentu.
    Namun, izin sementara yang diberikan ternyata disalahgunakan untuk melanjutkan operasional bisnis.
    “Awalnya, mereka menyampaikan permohonan untuk
    maintenance
    listrik, dan surat dari PLN mendukung hal itu sehingga izin diberikan. Namun, kenyataannya, di dalam ditemukan aktivitas produksi,” kata Eri.
    Melihat pelanggaran yang terjadi pada Jumat (2/5/2025) malam, Pemkot kembali menutup gudang dan membuat berita acara yang langsung diberikan kepada Diana dan suaminya.
    Selain penyegelan ulang, Pemkot Surabaya tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi perusakan segel.
    “Ini masih sebatas peringatan. Jika perbuatan ini terulang lagi, maka kami akan membawa masalah ini ke ranah pidana,” ujar Eri.
    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perawatan instalasi listrik tetap diperbolehkan, tetapi harus dengan izin resmi dari Pemkot dan kepolisian. Ia juga mengajak masyarakat Surabaya untuk turut mengawasi.
    “Alhamdulillah, ada warga yang turut melaporkan kejadian ini. Kepedulian masyarakat Surabaya terhadap ketertiban sangat luar biasa,” ujar dia.
    Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser menjelaskan, izin pemeliharaan listrik memang sempat diberikan setelah
    CV Sentoso Seal
    menunjukkan surat dari PLN.
    “Izin resmi untuk
    maintenance
    ada karena kami menilai ada risiko dan situasi darurat. Namun, yang terjadi di lapangan berbeda, ditemukan aktivitas produksi. Niat baik kami tidak diikuti dengan komitmen dari mereka,” ujar Fikser.
    Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya memimpin langsung penyegelan gudang UD Sentoso Seal yang berlokasi di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai, Blok H-14, pada Selasa (22/4/2025).
    Penyegelan dilakukan setelah perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen izin yang diperlukan.
    Gudang tersebut hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013.
    Namun, petugas tidak menemukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/BKPM serta TDG dari Kementerian Perdagangan.
    UD Sentoso Seal sebelumnya juga menuai sorotan karena kasus lain, yakni dugaan
    penahanan ijazah
    mantan karyawan.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Siasat Licik Jan Hwa Diana Buka Segel Gudang dan Beroperasi Diam-diam, Pemkot Surabaya Tindak Tegas
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya Surabaya 4 Mei 2025

    Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya Surabaya 4 Mei 2025

    Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya sekaligus kader
    PDI Perjuangan
    (
    PDI-P
    ),
    Eri Cahyadi
    , merespons terkait dicopotnya
    Adi Sutarwijono
    alias Awi dari jabatannya sebagai Ketua DPC.
    Eri mengaku tidak mengetahui alasan DPP PDI-P terkait
    pencopotan Awi
    tersebut.
    Namun, dia menduga Ketua DPRD Surabaya itu dibebastugaskan karena ada
    evaluasi kinerja
    .
    “Saya tidak bisa berkomentar karena ini adalah evaluasi kinerja. Apakah itu
    onok
    (ada) penyegaran apa, itu hak dari DPP,” kata Eri di Surabaya, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, Eri menilai seluruh kader setuju untuk mengikuti keputusan dalam pergantian Awi.
    Dengan demikian, menurut dia, tidak akan ada gejolak di internal partai berlambang banteng tersebut.
    “Terkait dengan pergantian ini, seluruh kader PDI Perjuangan itu pasti akan tegak lurus dengan hasil keputusan DPP dan keputusan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ucapnya.
    “Jadi, ini tidak akan pernah ada gejolak, tetap akan berjalan seperti biasanya saja. Karena kan (pergantian) seperti mutasi, mutasi
    nang
    (di) Surabaya kan ya biasa,” imbuhnya.
    Diketahui, DPP PDI-P menunjuk Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dalam tiga bulan ke depan.
    Terkait itu, Eri menyebut tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai pengganti.
    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja. Jadi Wali Kota Surabaya itu
    abot
    (berat),
    lah lek
    (kalau) aku merangkap jadi DPC (PDI-P Surabaya)
    ngono
    (begitu) tambah
    abot
    ,” ucapnya.
    “DPC masih banyak yang lebih kompetenlah
    nang
    (di) bidang itu. Tapi saya akan
    support
    terus, yang penting saya
    support
    , saya akan konsentrasi ke pembangunan Kota Surabaya,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, keputusan pencopotan Awi diumumkan setelah DPD PDI-P Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jumat (2/5/2025).
    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI-P Jatim Budi Sulistyono Kanang.
    Awi merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.
    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.
    “Ini menjadi evaluasi partai. Kami bebastugaskan Ketua DPC dan Wakil Sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDI-P Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • Tak Pasang Badan, Begini Komentar Bobby soal Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI Usul Gibran Diganti – Halaman all

    Tak Pasang Badan, Begini Komentar Bobby soal Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI Usul Gibran Diganti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti telah sampai terdengar ke telinga Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar mencopot Gibran dari jabatan Wapres.

    Pernyataan sikap tersebut telah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Kaesang Pangarep, Ketum PSI sekaligus adik Gibran, sempat pasang badan membela kakaknya.

    Kaesang berujar bahwa Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

    Namun, respons berbeda datang dari Bobby Nasution, adik ipar Gibran.

    Ia lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Bobby berujar bahwa perihal usulan Gibran diganti telah ditanggapi oleh banyak pihak.

    Oleh karena itu, ia enggan untuk menanggapi hal tersebut.

    Itu Bobby sampaikan setelah dirinya mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).

    “Kan sudah ditanggapi ya, jadi saya rasa, saya enggak usah menanggapi,” kata Bobby, seperti dikutip dari Kompas.com.

    Kaesang pasang badan bela Gibran

    Kaesang Pangarep menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI perihal mendesak Gibran diganti menyalahi konstitusi.

    Pasalnya, menurut Kaesang, Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

    “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang saat bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Surya.co.id.

    Kaesang menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai konstitusi.

    Sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran, PSI berharap semua pihak melaksanakan aturan main konstitusi tersebut.

    “Sekali lagi, semua kan sudah sesuai konstitusi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang menggemparkan.

    Salah satu dari 8 poin tersebut adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka.

    Usulan yang tak kalah kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Dokumen itu dibubuhi tandatangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Berikut isi dokumen pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Di Surabaya, Kaesang Bela Gibran Di Tengah Tuntutan Pergantian Wapres : Pemilu Sesuai Konstitusi

    (Tribunnews.com/Rakli) (Surya.co.id/ Bobby Constantine) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

  • Usulan Pergantian Wapres: Kaesang Bela Gibran dari Forum Purnawirawan TNI – Halaman all

    Usulan Pergantian Wapres: Kaesang Bela Gibran dari Forum Purnawirawan TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan dukungan kepada kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, di tengah usulan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres).

    Kaesang menegaskan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

    Kaesang menyatakan bahwa Gibran terpilih sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto melalui proses yang telah diatur dalam konstitusi.

    “Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih langsung oleh masyarakat,” ujarnya setelah bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025).

    Ia menambahkan, Gibran harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wapres sesuai dengan amanat rakyat.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan deklarasi yang berisi delapan poin, salah satunya mendesak Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

    Deklarasi ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Beberapa nama terkenal yang menandatangani termasuk mantan Dankormar Letjen TNI Purn Suharto dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn Slamet Subianto.

    Menanggapi usulan pergantian Gibran, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak memberikan respons langsung.

    “Beliau perlu mempelajari isi dari usulan itu,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers.

    Ia menambahkan bahwa meskipun ada pro dan kontra, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam pemerintahan.

    Wiranto juga menekankan bahwa kekuasaan presiden terbatas dan ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Ini bukan untuk mengacaukan, tetapi tetap menghargai,” tutupnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 2 Kali Kaesang Tekankan soal Konstitusi saat Bela Gibran Terkait Usulan Wapres Diganti – Halaman all

    2 Kali Kaesang Tekankan soal Konstitusi saat Bela Gibran Terkait Usulan Wapres Diganti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, membela sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, di tengah usulan Wakil Presiden (Wapres) diganti.

    Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wapres, diganti.

    Menurut Kaesang, usulan tersebut menyalahi konstitusi.

    Sebab, kata dia, Gibran terpilih sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto, sudah melalui proses yang diatur oleh konstitusi.

    “Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang setelah bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025), dilansir Surya.co.id.

    Ia pun menegaskan, karena Gibran terpilih sebagai Wapres secara konstitusi, maka sang kakak wajib menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan amanat rakyat.

    “Sekali lagi, semua kan sudah sesuai konstitusi,” tegas dia.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Deklarasi itu ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Prabowo Subianto Pilih Tak Merespons

    Terkait usulan pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, Presiden Prabowo Subianto memilih tak merespons apa-apa.

    Meski demikian, Prabowo dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

    “Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga.”

    “Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Prabowo paham akan selalu ada pro-kontra dari masyarakat terhadap pemerintahan, termasuk soal Gibran.

    Namun, ujar Wiranto, Prabowo menganggapnya sebagai hal wajar.

    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul.”

    “Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Di Surabaya, Kaesang Bela Gibran Di Tengah Tuntutan Pergantian Wapres : Pemilu Sesuai Konstitusi

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail, Surya.co.id/Bobby Constantine Koloway, Kompas.com/Fika Nurul Ulya)