Tag: Eri Cahyadi

Pemkot Surabaya Pamerkan Unit Tempur Robotik dan Hamzat untuk Atasi Bencana, Seperti Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan lompatan besar dalam sistem mitigasi bencana dengan meluncurkan dua unit Fire Fighting Robotic atau robot pemadam kebakaran, Kamis (25/12/2025).

Tak hanya robot, armada tempur ini juga diperkuat dengan satu unit Mobil Hazmat, tiga mobil Compress Air Foam System (CAFS) kapasitas 3.000 liter, serta dua unit mobil pemadam 5.000 liter untuk perlindungan total bagi warga dan petugas.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa pembaruan armada ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan personel adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.

Teknologi canggih ini disiapkan secara khusus sebagai solusi cerdas, saat petugas harus menghadapi medan berisiko tinggi, seperti kawasan industri yang terpapar bahan kimia berbahaya.

”Saat kondisi sudah terlalu berbahaya bagi manusia, robot inilah yang kami terjunkan sebagai garda terdepan,” ujar Eri Cahyadi.

Keunggulan utama robot ini dipamerkan Eri terletak pada tubuhnya yang kebal ledakan, tahan bahan kimia, serta mampu mendeteksi titik panas secara presisi dengan sensor termal.

Inovasi yang paling mencolok lainnya juga terdapat pada Mobil Hazmat. Mobil Hamzat ke dapan, kata Eri, akan berfungsi sebagai pusat komando bergerak sekaligus unit medis.

“Mobil ini dilengkapi dengan Hyperbaric Chamber, sebuah fasilitas pemulihan oksigen instan bagi petugas yang terpapar asap pekat atau zat kimia agar mereka bisa langsung pulih dan kembali ke keluarga dengan sehat,” terangnya.

Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani, turut menambahkan bahwa robot Fire Fighting ini dapat dikendalikan jarak jauh. Dirancang untuk menembus lokasi ekstrem, mulai dari ruang bawah tanah hingga kilang minyak.

“Dengan material fiaik tahan air dan ledakan, robot ini mampu mendaki kemiringan ekstrem hingga 42 derajat dan melewati rintangan setinggi 60 sentimeter,” jelas Laksita Rini.

Kecanggihannya pun tak main-main, lanjut Rini, robot ini memiliki water monitor yang mampu menyemprotkan air atau busa hingga sejauh 90 meter. Selain itu, operasionalnya didukung oleh tiga kamera pemantau, sensor gas berbahaya, dan fitur suara dua arah untuk memantau situasi di titik pusat api secara real-time.

“Efektivitasnya semakin terjamin berkat jangkauan kendali jarak jauh hingga 900 meter dan daya tahan baterai selama empat jam,” imbuhnya.

Sementara itu, Mobil Hazmat akan melengkapinya kinerja robot dengan detektor gas akurat yang bisa mengidentifikasi jenis zat kimia sebelum tindakan pemadaman dilakukan, sehingga strategi yang diambil jauh lebih presisi.

“Dengan integrasi teknologi robotik dan armada Hazmat yang mumpuni, Kota Surabaya kini memiliki standar baru dalam mitigasi bencana perkotaan yang lebih aman dan presisi,” pungkasnya. (rma/)

25/12/2025 18:25
Cak Ji Dikukuhkan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Kader Dorong Semangat “Jayalengkara” untuk Rakyat

Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya menyampaikan dukungan penuh atas dikukuhkannya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya periode 2025–2030.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan soliditas partai di tingkat akar rumput.

Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar kepemimpinan baru mampu membawa partai semakin dekat dengan rakyat.

“Selamat atas dikukuhkannya Cak Ji beserta pengurus DPC PDI Perjuangan periode 2025–2030. Semoga diberikan kelancaran dalam mengemban amanah partai,” kata Achmad Hidayat, Senin (22/12/2025).

Achmad menegaskan bahwa keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan mandat politik yang harus didukung bersama oleh seluruh struktur partai. Menurut dia, loyalitas organisasi menjadi fondasi utama dalam menjaga kekuatan PDI Perjuangan di Surabaya.

“Keputusan Ibu Ketua Umum harus didukung oleh seluruh PAC, ranting, anak ranting, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Achmad mengajak seluruh kader untuk melanjutkan semangat “Jayalengkara” sebagai nilai perjuangan partai di tengah masyarakat. Dia menilai semangat tersebut relevan untuk menjawab kebutuhan warga Surabaya melalui kerja-kerja kerakyatan.

“Semangat Jayalengkara untuk rakyat Surabaya harus terus dihidupkan, dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat, musyawarah mufakat, dan gotong royong,” tutur dia.

Achmad juga berharap tiga pilar partai dapat terus solid dalam mengimplementasikan ajaran Bung Karno. Menurut dia, Pancasila 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman nyata dalam kerja politik di Surabaya.

“Tiga pilar partai harus solid untuk mewujudkan gagasan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Achmad menyampaikan doa agar kepemimpinan di Surabaya berjalan selaras demi kepentingan rakyat. Dia berharap sinergi antarpemimpin mampu membawa PDI Perjuangan semakin kuat di Kota Pahlawan.

“Saya berdoa supaya Mas Eri Cahyadi, Cak Ji, dan Mas Adi Sutarwijono bisa manunggal untuk Surabaya dan PDI Perjuangan,” tegas Achmad.[asg/ted]

22/12/2025 19:05
Resmi Dilantik, Ini Susunan Lengkap Pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim 2025-2030

Surabaya (beritajatim.com) – Said Abdullah secara resmi kembali mengemban amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk masa bakti 2025-2030. Kepastian ini dikukuhkan dalam prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji pengurus yang dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, di Surabaya pada Sabtu (20/12/2025).

Dalam struktur kepengurusan terbaru ini, posisi Sekretaris DPD kini dipercayakan kepada Deni Wicaksono yang menggantikan Sri Untari Bisowarno. Sementara itu, posisi Bendahara tetap dijabat oleh Wara Sundari Renny Pramana, menjaga kesinambungan manajemen finansial partai di tingkat provinsi.

Wajah baru turut menghiasi jajaran elit partai berlambang banteng moncong putih di Jawa Timur. Didik Prasetiyono, yang dikenal sebagai mantan Dirut PT SIER, resmi masuk sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif, sebuah posisi strategis untuk memperkuat mesin politik partai.

Usai dilantik, Said Abdullah yang juga menjabat Ketua DPP Bidang Perekonomian menekankan pentingnya kerja kolektif. Ia menyadari tantangan politik ke depan di wilayah Jawa Timur memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh kader.

“Saya diminta melanjutkan kepemimpinan periode 2025-2030. Amanat ini sangat berat. Kalau amanat ini dipikul sendirian, tentu tidak sanggup. Hanya dengan gotong-royong, tugas sebesar apapun akan terasa ringan kita jalani. Saya minta pengurus DPD yang sudah dilantik untuk all out membesarkan partai,” tegas Said Abdullah.

Berikut adalah daftar lengkap susunan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030:

KETUA: MH. SAID ABDULLAH

BIDANG INTERNAL

Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Agus Wicaksono
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif: Didik Prasetiyono
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Bambang Yuwono
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Budi Sulistyono Kanang
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Pulung Agustanto

BIDANG PEMERINTAHAN

Wakil Ketua Bidang Politik: I Made Riandiana Kartika
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah: Ipuk Fiestiandani
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Dewanti Rumpoko
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Andri Wahyudi
Wakil Ketua Bidang Perekonomian: Daniel Rohi
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Didik Nurhadi

BIDANG KERAKYATAN

Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan Perempuan dan Anak: Rudi Afianto
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM: Isnainiah
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Sulistyorini
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Eri Cahyadi
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: KH. Abdul Wahab Yahya
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Qintharra U. Yassifa
Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan: Fatkurrahman
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Martin Hamonangan

SEKRETARIS: DENI WICAKSONO

Wakil Sekretaris Bidang Internal: Ratih Ditya Wijayanti
Wakil Sekretaris Bidang Program: Yordan M. Batara-Goa

BENDAHARA: WARA SUNDARI RENNY PRAMANA

Wakil Bendahara: Susy Cecilia Agustina S. (tok/ian)

20/12/2025 17:22
Peserta Pelatihan Administrasi Perkantoran Puji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Surabaya (beritajatim.com) – Para peserta Pelatihan Administrasi Perkantoran Batch IV Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memberi pujian dan ucapan terima kasih pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ucapan terima kasih dari peserta juga diberikan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

“Terima kasih Pak Eri Cahyadi. Sobat Naker do the best, sat-set, wat-wet Arek Suroboyo siap kerjo, joss,” teriak 16 peserta dalam penutupan kegiatan yang digelar di kantor PT Magnet Solusi Integra, Section One SIER Blok F-15, Jl. Rungkut Industi Raya No. 1 Surabaya

Dalam rilis yang diterima beritajatim.com, Jumat (19/12/2025), Agus Setiawan perwakilan Disperinaker Kota Surabaya mengapresiasi ungkapan terima kasih peserta pelatihan. Ucapan terima kasih tidaklah berlebihan karena peserta memperoleh dukungan penuh saat mengikuti pelatihan.

Mereka bukan hanya mendapatkan berbagai fasilitas mulai dari snack box, meal box, biaya transport, seragam, program pelatihan lengkap dengan peralatan ATK dan peminjaman laptop. Selama proses pelatihan mereka juga diikutkan BPJS oleh Pemkot Surabaya. “Jika kalian sudah diterima bekerja, BPJS-nya tinggal diteruskan,” katanya.

Mengakhir pelatihan, 16 peserta akan mengikuti sertifikasi BNSP 19-20 Desember 2025. Mereka yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. Sementara pengganti biaya transportasi dirupakan dalam bentuk tabungan di Bank Jatim.

Karena itu Agus berpesan agar para peserta tidak boleh melewatkan peluang yang ada. Jangan pernah menolak jika diterima kerja di tempat yang jauh dari rumah, di kota lain ataupun pulau lain. Diceritakan, alumni dari MSI Consulting termasuk yang banyak diserap di industri kerja.

“Bahkan salah satu peserta ada yang mendapatkan pekerjaan sebagai staf BCA di Jakarta. Jangan menolak jika tempat kerja jauh dari rumah. Tidak ada masalah jika memang ada peluang di luar Surabaya, artinya program ini berhasil,” kata Agus.

Pelatihan ini berlangsung selama 24 hari yang membekali peserta dengan 23 unit kompetensi terkait Administrasi Perkantoran dan Staff Human Resource. Enam belas peserta sendiri terdiri dari beragam latar belakang pendidikan, antara lain S1 Akademi Administrasi Perkantoran, Teknik Industri, Psikologi, Pendidikan Guru, Biologi, Sistem Informasi, Manajemen Pemasaran dan lainnya.

Program ini merupakan perhatian khusus yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengurangi angka pengangguran terbuka. Melalui kerja sama dengan Disperinaker Kota Surabaya, PT Magnet Solusi Integra, membantu peserta mengembangkan kapasitas dalam dunia Administrasi.

Tulis Mimpi
Sementara itu, Dwi Eko Lokononto, selaku advisor PT Magnet Solusi Integra berpesan agar peserta harus aware dengan penggunaan media sosial. “Karena saat ini era HRD perusahaan melihat kelayakan kandidat salah satunya dari postingan di media sosial,” kata Dwi Eko Lokononto dalam penutupan pelatihan.

Lokononto menyarankan 16 peserta pelatihan untuk terus berusaha dalam menggapai kesempatan. “Mumpung masih muda, peserta bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan hidup yang lebih baik di berbagai kota. Program yang diadakan ini, selain membekali dengan kompetensi juga mengajarkan bagaimana membangun sikap positif,” katanya.

Pak Lucky, sapaan akrab Dwi Eko Lokononto, menitipkan pesan bahwa peserta harus mencatat semua mimpi secara detail. “Mimpi itu adalah doa, seperti tahun depan sudah harus bekerja, pekerjaan seperti apa yang didapat. Bahka tulis juga mimpi kalian untuk mendapatkan pasangan. Profil seperti apa yang kalian impikan. Tulislah mimpi kalian dengan detail, kalau perlu visualisasikan,” katanya. [beq]

19/12/2025 18:51
Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan kebijakan sistem parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU) dengan pembayaran non tunai, pada hari Jumat (19/12/2025).

Peluncuran ini dibarengi dengan tahap uji coba serta pengisian polling warga. Langkah ini penting, untuk mengukur respons dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada membangun kepercayaan masyarakat.

“(Dengan sistem digital) biaya parkir bisa langsung masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya. Ini bukan hanya untuk menaikan PAD tapi juga untuk meningkatkan kejujuran, trust kepercayaan masyarakat,” kata Eri Cahyadi, Jumat (19/12/2025).

Mengenai teknis pelaksanaannya, Eri menjelaskan bahwa masa transisi akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Selama periode ini, warga masih diperbolehkan membayar secara tunai, namun kewajiban non-tunai sepenuhnya akan diberlakukan mulai Februari dengan menggunakan e-toll, QRIS, atau kartu debit.

“Ketika polling sudah selesai, kita jalan non-tunai. Ya kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran,” terang Eri.

Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menambahkan bahwa sistem ini didukung oleh teknologi Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Keberadaan alat ini berfungsi untuk memastikan setiap transaksi parkir memiliki jejak digital yang jelas, sehingga warga bisa mendapatkan bukti pembayaran yang valid.

“Semua pembayaran non tunai kita bisa terima. Karena mendapat support dari alat-alat (yang kami gunakan), baik smartphone maupun EDC,” ungkap Trio.

Penerapan parkir digital ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai penjuru kota mulai tahun 2026. Trio merinci, pada akhir bulan Januari praktiknya akan dikembangkan di 717 titik lokasi dan Februari 716 titik baru.

“Nanti total adalah 1510 titik lokasi parkir (digital) di awal bulan Februari 2026,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini, sistem tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. [[rma/aje]

19/12/2025 13:35
Paguyuban Jukir Surabaya Surati Wali Kota Eri Terkait Kebijakan Parkir Digital 2026

Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) melayangkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Eri Cahyadi, merespons rencana kebijakan parkir digital yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2026.

Wakil Ketua PJS, Feri Fadli, mengungkapkan bahwa surat tersebut telah dikirim sejak hari Rabu (17/12), guna memastikan para juru parkir dilibatkan dalam sosialisasi serta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami akhirnya mengirim surat karena hingga saat ini belum dipanggil untuk membahas kebijakan tersebut,” ujar Feri saat ditemui pada Kamis (18/12/2025).

Menurut Feri, kebijakan digitalisasi parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) maupun di halaman tempat usaha ini memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang. Ia berkaca pada penerapan pembayaran via QRIS beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Surabaya ternyata belum sepenuhnya siap dengan sistem digital.

Dalam aspek regulasi, Feri juga menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara kedua jenis parkir tersebut, sehingga keduanya dinilai perlu dilakukan penanganan berbeda.

“Sesuai Perda, Tepi Jalan Umum bersifat retribusi parkir, sedangkan parkir di halaman usaha masuk dalam kategori pajak parkir,” jelasnya.

Selain itu, Feri menekankan pentingnya memilah lokasi halaman usaha mana yang memungkinkan untuk dipasangi alat parkir digital. Ia berpendapat, jika sistem ini dipaksakan di seluruh tempat usaha tanpa melihat kondisi lapangan, hal tersebut justru berisiko memicu kemacetan parah.

“Contohnya di gerai Mie Gacoan Jalan Ambengan atau cabang Bung Tomo; lokasinya tidak memungkinkan untuk diletakkan alat. Jika dipaksakan di luar, pinggir jalan, (konsumen) susah untuk masuk,” tegasnya.

Terkait parkir di halaman usaha, PJS sebenarnya tidak berkeberatan karena pengelolaan merupakan hak pemilik usaha selama pajak 10 persen dibayarkan ke Pemkot. “Jika lokasinya memang layak menggunakan alat, silakan saja diterapkan,” tambah Feri.

Namun, ia memberikan perhatian serius pada aturan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yang dinilai belum siap diterapkan dalam waktu dekat. Feri menggarisbawahi hal tersebut karena kebijakan itu berpotensi merugikan kesejahteraan jukir, melihat adanya ketimpangan bagi hasil.

“Kalau Tepi Jalan Umum ini masih panjang untuk diterapkan. Satu, karena bagi hasilnya itu sudah jelas-jelas merugikan jukir. Sesuai Perda pembagiannya itu 20 persen dan 80 persen. Masak jukir yang bekerja cuma 20 persen,” katanya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa jika pemerintah ingin mempercepat digitalisasi pada tahun depan, maka Perda yang berlaku saat ini wajib diubah terlebih dahulu.

“Kalau ini mau diterapkan digitalisasi, ya Perdanya diubah dulu. Bagi hasilnya nanti sistemnya seperti apa? Apakah mau bagi hasil dengan jukir atau mau digaji?” pungkasnya. (rma/kun)

18/12/2025 22:57
Polisi Tangkap Lagi 2 Jukir Liar di Surabaya, Langgar Batas Waktu dan Tak Punya Kartu Resmi Surabaya 18 Desember 2025

Polisi Tangkap Lagi 2 Jukir Liar di Surabaya, Langgar Batas Waktu dan Tak Punya Kartu Resmi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Aparat Kepolisian kembali menangkap dua juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di tepi jalan umum Surabaya. Mereka diamankan karena melanggar batas waktu hingga tidak memiliki kartu resmi.
Kasat Samapta Polrestabes
Surabaya
, AKBP Erika Purwana Putra mengatakan, penangkapan
jukir
liar tersebut dilakukan ketika menggelar patroli pada Rabu (17/12/2025) dini hari.
Kedua jukir liar yang ditangkap tersebut adalah Iswandi (50) asal Kecamatan Gondang, Mojokerto dan Hadi Ismanto (43) warga Kecamatan Simokerto, Surabaya.
“TKP (penangkapan dua jukir liar) di Jalan Sumatera Nomor 42 dan Nomor 31, Kecamatan Gubeng, Surabaya,” kata Erika, ketika dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).
Erika menyebut, pelaku Iswandi merupakan seorang jukir yang memiliki Kartu Identitas Petugas
Parkir
(KIPP). Akan tetapi, dia tidak menaati aturan batas waktu yang ditentukan.
“Tetap melaksanakan aktivitas sebagai jukir meski jam operasional perparkiran telah berakhir. Sehingga tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Sementara itu, Hadi Ismanto tidak mengantongi KIPP untuk beroperasi di lokasi itu. Pelaku mengaku seorang petugas perbantuan dari jukir lain di tepi jalan umum tersebut.
“Hadi Ismanto melaksanakan kegiatan sebagai jukir pembantu tanpa dilengkapi Kartu Identitas Petugas Parkir. Sehingga tidak memiliki legalitas sebagai petugas parkir resmi,” kata Erika.
“Dengan modus tersebut, para pelanggar tetap menarik atau mengatur kendaraan di lokasi parkir tanpa memenuhi syarat administratif dan ketentuan operasional,” ujarnya lagi.
Kedua jukir itu pun menerima sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 peraturan daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menangkap sebanyak 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua pekan. Selanjutnya, pihaknya akan fokus penerapan dengan sistem digital.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, ratusan jukir liar itu ditindak ketika tengah beroperasi di tempat usaha yang sudah membayar pajak parkir.
“Sebanyak 112 (jukir) Itu rata-rata (beroperasi) di (usaha yang sudah) pajak parkir. (Ditangkap) karena mereka bergerak di sana,” kata Eri, ketika dikonfirmasi pada 12 Desember 2025.
Eri menyebut, penertiban jukir liar tersebut untuk menjaga transparansi pengelolaan lahan parkir. Di sisi lain, tindakan itu juga untuk melindungi pemilik usaha dari potensi kerugian.
“Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolrestabes Surabaya (Kombes Pol Luthfie Sulistiawan), terutama yang di tempat pajak parkir,” ujarnya.
“Saya sampaikan di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan, agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” kata Eri lagi.
Lebih lanjut, menurut Eri, pemilik usaha bisa langsung melapor ketika tempat parkirnya diisi oleh jukir yang tidak menggunakan atribut resmi atau tarif tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, yang punya usaha jadi sepi, orang malas ke sana, terganggu. Kalau yang punya usaha laporan, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan,” ujar Eri Cahyadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 21:43
Realisasi Belum Maksimal, Eri Cahyadi Pastikan Tak Ada Kebocoran Pajak Parkir Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, angkat bicara mengenai kinerja pendapatan retribusi pajak parkir sepanjang tahun 2025. Ia mengakui bahwa realisasi pendapatan dari sektor ini belum mencapai angka maksimal jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada di lapangan, namun dengan tegas menepis anggapan adanya kebocoran anggaran.

Menurut Eri, indikator tidak adanya kebocoran dapat dilihat dari capaian target yang selalu terpenuhi sesuai kontrak kinerja. Meski demikian, ia menyadari bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar jika sistem pengawasan dilakukan lebih ketat.

“Kalau terkait dengan kebocoran, tidak. Karena (targetnya) kita masih terpenuhi. Tapi potensinya (masih tergolong) kecil,” ungkap Eri Cahyadi, Rabu (17/12/2025).

Untuk mengejar potensi maksimal tersebut, Eri berencana menerapkan sistem pengawasan digital atau tax surveillance secara menyeluruh di sektor parkir. Strategi ini berkaca pada kesuksesan sektor pajak restoran yang kepatuhannya melonjak drastis hingga lebih dari 90 persen setelah diawasi secara digital.

Eri optimistis, jika sistem serupa diterapkan pada pengelolaan parkir, pendapatan daerah dari sektor ini bisa terdongkrak signifikan, bahkan mendekati 100 persen dari potensi yang ada. “Alhamdulillah, restoran itu sekarang sudah mencapai hampir 90 persen lebih ketika kita menggunakan tax surveillance. Sekarang semua restoran besar menggunakan sistem ini,” jelasnya.

Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengejar angka rupiah, melainkan membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan pelaku usaha. Koneksi data real-time ke server pusat dinilai akan menghapus prasangka buruk di antara kedua belah pihak.

“Tujuannya, satu, Pemerintah Kota tidak mencurigai pengusaha. Yang kedua, pengusaha juga tidak merasa diintimidasi oleh pemerintah kota. Seperti (hubungan) polisi sama maling. Akhirnya (kepatuhan pajak) tumbuh dengan kesadaran sendiri-sendiri,” urai Eri.

Ke depan, Pemkot Surabaya akan memasukkan skema ini ke dalam kebijakan parkir kota, sembari terus mengedukasi masyarakat. Eri menekankan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan—seperti halnya di restoran—adalah kontribusi konsumen untuk pembangunan kota, bukan beban operasional pengusaha.

“Pajak untuk restoran itu kan orang yang makan yang membayar, bukan restoran yang diminta. Kita harus mengedukasi itu. Makanya kita juga akan coba (atur ke dalam kebijakan parkir),” pungkasnya. [rma/beq]

17/12/2025 17:03
Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi guna menjamin kenyamanan publik selama masa libur Hari Raya Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini secara spesifik memperketat pengawasan di kawasan destinasi wisata, akomodasi, hingga penyedia jasa kuliner di seluruh penjuru Kota Pahlawan.

Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pariwisata RI untuk memastikan stabilitas keamanan di daerah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi poin-poin krusial yang tertuang dalam regulasi tersebut demi menjaga standar keselamatan wisatawan.

“Para pengelola destinasi, akomodasi, hingga penyedia jasa makan dan minum diwajibkan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan sesuai protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment sustainability),” ujar Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).

Selain protokol CHSE, Eri mengingatkan pelaku usaha untuk disiplin mematuhi standar usaha berbasis risiko sesuai regulasi Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Pengelola diwajibkan memperkuat sistem pengamanan internal serta menyusun perencanaan mitigasi bencana yang matang guna mengantisipasi berbagai risiko di lapangan.

“(Secara teknis) peningkatan keamanan ini mencangkup pengecekan kesiapan pengelola, penyedia aktivitas wisata, dan standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti arena outbound, jembatan gantung, arung jeram, hingga pendakian gunung,” rincinya.

Guna mendukung kebijakan ini, Wali Kota Eri menginstruksikan kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel lapangan. Hal ini mencakup petugas informasi, pemandu wisata, hingga tim penyelamat air (Balawista) yang harus bersiaga di titik-titik keramaian.

Faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam SE tersebut. Para pelaku usaha diminta rutin memantau informasi terkini dari BMKG untuk mencegah dampak bencana alam yang berpotensi terjadi di tengah musim liburan akhir tahun.

“(Jika terjadi kondisi darurat) masyarakat dapat segera melapor ke Pos Polisi terdekat, Call Center 110, atau menghubungi Command Center 112 yang siaga selama 24 jam,” pungkasnya. [rma/ian]

17/12/2025 16:06
Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kampung Taman Pelangi membantah pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Bantahan terkait alasan belum dibayarkannya biaya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover kepada tujuh warga.

Pada 12 Desember 2025, Wali Kota Eri menyebut bahwa penundaan ganti rugi disebabkan oleh ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal yang ditawarkan.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti ruginya (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Eri, Jumat (12/12/2025) kemarin.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Galih, salah seorang warga. Galih memastikan bahwa sejak awal, warga tidak pernah mempermasalahkan besaran ganti rugi yang ditentukan oleh Pemkot dan telah menyetujuinya.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” ungkap Galih.

Ia kemudian memperjelas duduk perkaranya, bahwa “Uang ganti rugi belum cair sampai dengan sekarang dikarenakan Pemkot menarik kembali surat pengantar pencairan di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya,” tegasnya.

Mengingat hak-hak warga atas pembebasan lahan belum kunjung diberikan, Galih berharap Pemkot Surabaya segera mengadakan pertemuan dengan warga. Sebagai bentuk penolakan, warga pun menyatakan tidak akan pindah meninggalkan rumah mereka sebelum uang ganti rugi cair.

Mereka menegaskan tidak akan menghiraukan surat aanmaning (peringatan pengosongan) tertanggal 12 Desember 2025, maupun rencana Pemkot untuk meratakan bangunan di Kampung Taman Pelangi bulan ini.

“Warga akan tetap bertahan sebelum uang ganti rugi terealisasi,” tutup Galih.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025). (rma/but)

14/12/2025 20:34