Walkot Eri Cahyadi Raih BIG 40 Awards: Bawa Ekonomi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur
9 jam yang lalu
Tag: Eri Cahyadi
-
Surabaya Terapkan Aturan Parkir Digital Tahun 2026: Gunakan E-Toll, Gandeng Bank BUMN
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan kebijakan wajib parkir digital dengan pembayaran non-tunai seperti e-toll, di semua tempat usaha dan Tepi Jalan Umum (TJU) mulai awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penerapan sistem parkir ini Pemkot akan bekerja sama dengan pihak bank BUMN. Untuk mengatasi kesediaan kebutuhan alat dan teknis dari kebijakan tersebut.
“InsyaAllah, mungkin yang terdekat ini adalah bank mandiri. Jadi nanti pakai alatnya, kita akan bekerjasama. Jadi disitu yang untuk pajak parkir,” kata Eri pada hari Selasa (9/12/2025).
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar kemudian tidak lagi melakukan pembayaran parkir secara tunai. Sebab hal itu dibutuhkan, untuk mendukung transparansi pendapatan pajak parkir.
“(Dengan begitu) jumlah yang masuk berapa (akan jelas terpantau). Agar apa?, pembagiannya (bagi petugas parkir, pengusaha, dan retribusi pajak parkir) jelas. Dengan cara apa?, dengan menggunakan non-tunai memanfaatkan e-toll,” kata Eri.
Selain itu, Wali Kota Eri juga sedang mempertimbangkan sanksi tegas bagi warga yang melanggar sistem parkir digital tersebut. Tujuan lainnya dari sistem ini, adalah menghilangkan potensi konflik antarwarga akibat masalah parkir.
“Makanya nanti, insyaAllah, diaturan yang kita tetapkan, siapa yang tidak membayar non-tunai, juga kita berikan sanksi,” tegasnya. (rma/ian)
-
Polemik Parkir Digital Mie Gacoan, Walikota Surabaya: Diterapkan Awal Januari 2026
Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan tanggapan terkait polemik sistem parkir digital di salah satu gerai Mie Gacoan yang baru-baru ini ramai dipersoalkan oleh sebagian kelompok warga, Selasa (9/12/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sistem parkir digital tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Pemkot Surabaya, untuk menata retribusi pajak parkir agar lebih efisien dan transparan.
“Jadi insyaAllah saya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha, parkirnya harus menggunakan digitalisasi,” kata Eri Cahyadi pada hari Selasa (9/12/2025).
Eri Cahyadi memperinci bahwa semua tempat usaha di Surabaya, baik yang baru maupun yang sudah lama, dianjurkan untuk beralih ke sistem ini.
Ia menggarisbawahi bahwa parkir digital yang dimaksud adalah yang menggunakan sistem palang dan pembayaran non-tunai seperti e-tol.
“Parkir digital ada dua. Satu, menggunakan palang, yang kedua menggunakan non-tunai, pakai alat, bayarnya pakai e-tol,” ungkapnya.
Menurut Eri, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penertiban parkir di toko modern yang telah dilakukan Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari warga terhadap sistem parkir digital ini. “InsyaAllah, nggak ada (penolakan),” ujarnya.
Sebagai informasi, rencananya, sistem parkir digital ini akan segera dikenalkan kepada warga secara lebih luas pada awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari.
Sebelumnya Corporate Communications Manager PT Pesta Pora Abadi, Purnama Aditya kepada beritajatim.com mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan, termasuk pengelolaan parkir yang menjadi perhatian pelanggan.
“Kami mendengarkan setiap masukan positif dari pelanggan. Salah satu fokus kami saat ini adalah modernisasi dan penataan sistem parkir agar pelanggan dapat menikmati pelayanan yang lebih baik,” jelasnya.
Mie Gacoan, kata Aditya, juga terbuka untuk berdialog secara konstruktif dengan semua pihak demi mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan termasuk pelayanan parkir digital yang akan diterapkan di seluruh gerainya.(rma/ted)
-
/data/photo/2025/12/03/69303140ab500.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jalan Baru Diaspal di Surabaya Dipakai Balap Liar, Eri Cahyadi Bakal Tindak
Surabaya
3 Desember 2025")
Jalan Baru Diaspal di Surabaya Dipakai Balap Liar, Eri Cahyadi Bakal Tindak Surabaya 3 Desember 2025
Jalan Baru Diaspal di Surabaya Dipakai Balap Liar, Eri Cahyadi Bakal Tindak
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menanggapi adanya balap sepeda motor liar di Jalan Raya Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang baru saja dilakukan pengaspalan.
Ramai di media sosial, sejumlah anak muda tengah berkumpul di sebuah jalan saat malam hari.
Kemudian, beberapa di antara mereka tampak berjajar untuk adu kecepatan kendaraan.
“Aspal baru di Panjang Jiwo Surabaya, dibuat sirkuit balap liar di malam hari,” tulis akun media sosial Instagram @surabayaview.id, dalam unggahan video tersebut.
Menanggapi hal itu, Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku balap liar di Jalan Raya Panjang Jiwo.
“Menindaklanjuti soal adanya balap liar di Panjang Jiwo, kita sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk ditindak tegas,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Rabu (3/12/2025).
Eri mengatakan, balap liar kerap berpindah tempat di sejumlah titik Surabaya.
Oleh karena itu, pihaknya bakal memperketat penjagaan di beberapa jalan yang kerap menjadi arena adu kecepatan.
“Jadi nanti kita akan melakukan penjagaan di titik-titik itu. Karena balap liar ini pindah-pindah terus. Sini dijogo (dijaga) pindah rene (pindah ke sini), pindah rene (pindah ke sini),” ucapnya.
“Nanti kita akan bagi pasukan dengan Kodim, dengan Polrestabes, dan dengan seluruh personel yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, baik Satpol PP, dari Linmas, dan semuanya,” tambahnya.
Sedangkan, kata Eri, kontraktor masih mengerjakan pengaspalan Jalan Raya Panjang Jiwo tersebut.
Dia menargetkan proyek itu akan diselesaikan di Desember 2025 ini.
“Njaluk tulung (minta tolong) rek dijogo bareng-bareng (dijaga bersama). Aspal mulus bukan berarti bebas kebut-kebutan, opo maneh digawe balapan (Apalagi dibuat balapan),” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Wali Kota Surabaya Libatkan Dandim-Polres Antispasi Balap Liar
Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespon aksi balap liar yang dilakukan gerombolan pemuda di ruas Jalan Panjang Jiwo, di atas jalan aspal yang baru selesai diperbaiki beberapa waktu lalu.
Menurut Eri Cahyadi, pihaknya akan memperketat penjagaan dengan melibatkan personel TNI-Polri di ruas jalan tersebut, dibantu Linmas dan Satpol PP.
“Kita akan bagi pasukan dengan Dandim, dengan Polrestabes Surabaya dan dengan seluruh personel yang ada di Pemerintah Kota Surabaya baik Satpol PP, dari Linmas dan semuanya,” kata Eri melalui akun instagram pribadinya, Rabu (3/12/2024).
Ia turut menjelaskan, gerombolan pemuda balap liar itu sering melakukan aksinya di sejumlah titik ruas jalan yang terpasang traffic light. Aksi tersebut juga diketahui tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan berpindah-pindah; dari lokasi satu ke lokasi lain.
“Jadi, anak-anak ini biasanya balap liar itu pasti di pas traffic light warna hijau dan merah,” papar Eri.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin patroli penertiban ini juga dilakukan menyebar, menyesuaikan dengan jumlah personel gabungan yang berjaga.
“Nanti kita akan melakukan penjagaan di titik-titik itu. Karena balap liar ini pindah-pindah terus. Sini dijaga, lalu (mereka) pindah ke sini, ke sini dan ke sini,” tutup Eri. (rma/ted)
-
Kandidat Kepala DPRKPP Surabaya Usung Inovasi Digital Twin untuk Tata Kelola Perkotaan
Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian, mengusung inovasi visualisasi pembangunan kota digital melalui teknologi Digital Twin saat mengikuti fit and proper test dalam seleksi Kepala DPRKPP Surabaya pada hari Senin (1/12/2025).
Dalam seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemkot Surabaya ini, Iman memaparkan proposal berjudul “Transformasi Kinerja DPRKPP dalam Mewujudkan Tata Kelola Hunian, Ruang dan Aset Perkotaan yang Humanis, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Surabaya sebagai Kota Dunia.”
Iman menjelaskan bahwa Surabaya, sebagai kota metropolitan dengan populasi mencapai tiga juta jiwa dan kepadatan lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi, sedang menghadapi tantangan besar.
Oleh karena itu, ia optimistis membawa komitmen dan gagasan besar terkait transformasi tata kelola perkotaan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan Urban Spatial Dashboard berbasis Digital Twin.
“Kita akan mencoba mengintegrasikan dengan skema yang sudah diatur oleh Perpres 79/2024, terkait pengelolaan, perolehan, peningkatan nilai kawasan,” ujar Imam dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).
Menurut Iman, keunggulan Digital Twin adalah kemampuannya mensimulasikan pembangunan kota secara real time, menampilkan replika digital yang menyesuaikan bentuk bumi saat itu juga.
“(Dengan demikian) Digital Twin akan membantu mengukur nilai tambah kawasan, memilih infrastruktur yang paling efektif, pendanaan infrastruktur tanpa membebani APBD, kemudian transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Program ini direncanakan juga menjadi bagian dari platform besar yang dinamai Surabaya Integrated Urban Planning Enhousing Command Center.
“Ini dapat berfungsi sebagai pusat kendali terpadu untuk tata ruang, hunian, gedung, dan perizinan. Ini merupakan platform komando terpadu yang mendorong DPRKPP menuju governance by integration,” paparnya.
Penerapan Digital Twin ini sangat relevan bagi Surabaya karena kota ini sudah memiliki peta LiDAR (Light Detection and Ranging), meskipun pemanfaatannya saat ini masih terbatas dan belum dioptimalkan.
Secara keseluruhan, Iman menegaskan bahwa seluruh strategi transformasi ini selaras dengan visi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk membawa kota menuju level global, yakni “Bangun kotanya, bahagiakan warganya.”
Apabila integrasi ini terwujud, Iman optimistis penerapan Digital Twin akan memperkuat skema Peningkatan, Pengelolaan, dan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) Kota Surabaya.
“Di sini penerapan Digital Twin akan memperkuat P3NK, yaitu menghitung nilai kawasan, membiayai infrastruktur, dan mendukung inovasi kota,” tutup Imam. (rma/ted)
-
Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas
Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat memperjuangkan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, terutama jaminan kesehatan dan intervensi kebijakan sosial. Dia menyebutkan hingga kini masih ditemukan warga disabilitas yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI maupun bantuan sosial seperti PKH dan BLT sementara.
“Yang jelas jaminan kesehatan adalah prioritas kami usulkan agar bisa dicover oleh JKN–PBI, selanjutnya juga pernah dilakukan survei terkait usulan sepatu adaptif namun belum terealisasi, semoga dapat segera diberikan,” kata Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, Sabtu (29/11/2025).
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Dimas Saputra, warga Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan. Setelah genap berusia 21 tahun, kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai perusahaan orang tua harus dihentikan, sementara Dimas belum mampu bekerja karena keterbatasan yang dia miliki.
“Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan kesehatan yang layak, dan ini yang sedang kami perjuangkan agar tidak ada yang terputus dari layanan kesehatan,” ujar Achmad.
Mendapat laporan dari Kader Surabaya Hebat, Achmad Hidayat langsung mendatangi rumah Dimas untuk mendengar keluhan dan harapan keluarga. Langkah ini, katanya, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi bisa segera dicarikan solusi.
“Kami datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan menyampaikan bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai mendapatkan jalan keluar,” kata dia.
Selain jaminan kesehatan, keluarga juga diberi informasi mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi diketahui menggelar Job Fair khusus disabilitas pada 25–26 November 2025 di Gedung Wanita Chandra Kencana dengan 285 lowongan kerja.
“Kami sampaikan kepada keluarga bahwa ada Job Fair bagi penyandang disabilitas dengan ratusan peluang kerja yang bisa diikuti, semoga ini membuka harapan baru bagi Dimas,” ujar Achmad.
Upaya ini juga menjadi bagian dari dorongan agar Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, kota yang inklusif akan mencerminkan kemajuan pembangunan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
“Kami berharap agar Kota Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas, karena itu akan menjadikan kita sebagai kota yang maju dan indah dalam harmoni,” tegas Achmad.
Achmad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kader Surabaya Hebat yang dinilainya cepat merespons setiap laporan masyarakat. Perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai wujud nyata kerja kemanusiaan di tingkat akar rumput.
“Saya berterima kasih kepada Kader Surabaya Hebat yang selalu responsif dengan mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. [asg/kun]
-
GRIB Jaya Jatim Minta Walikota Eri Cahyadi Perjelas Regulasi Pengaturan Lahan Parkir di Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur (Jatim) meminta agar pemerintah kota (pemkot) Surabaya mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang tata kelola lahan parkir. Tuntutan tersebut merespon ramainya isu pengelolaan lahan parkir di kota Surabaya.
Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Akhmad Miftachul Ulum mengatakan, permasalahan parkir di Surabaya merupakan isu sensitif yang tidak kunjung selesai. Sehingga perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Walikota Surabaya seharusnya membuat Peraturan Walikota (Perwali) terkait tata kelola lahan parkir di Surabaya dengan aturan yang melibatkan , RW, Karang Taruna, serta Koperasi Warga (Merah Putih) sebagai pihak yang menjadi bagian langsung dari wilayah setempat,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Ulum itu.
Menurut Cak Ulum, carut marut pengelolaan parkir di Kota Surabaya terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena pengelolaan parkir sering melibatkan pihak ketiga tanpa kesepakatan yang jelas. Sehingga kerap kali berujung konflik karena adanya masyarakat yang resah dan pungutan liar (pungli) yang tidak jelas.
“Kalau memang mau dikelola, libatkan struktur warga setempat. Jika tidak, kembalikan sepenuhnya kepada pengusaha pemilik tempat yang berhak. Atau malah gratiskan seluruhnya tanpa pungutan apa pun,” tegasnya.
Ulum menegaskan jika selama ini GRIB Jaya tidak pernah memiliki kepentingan dalam pengelolaan lahan parkir di Surabaya. Apalagi mengambil alih pengelolaan lahan parkir untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Desakan GRIB Jaya Jatim kepada Walikota Eri Cahyadi mengeluarkan regulasi yang jelas murni supaya permasalahan lahan parkir bisa selesai. Sehingga, keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga.
“Saya menjamin, GRIB Jaya tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan memiliki kepentingan mengambil alih parkir di Surabaya. Tujuan kami hanya satu: menjaga ketertiban, mencegah pungli, dan memastikan warga tidak terbebani,” ujarnya.
Sebagai organisasi masyarakat (ormas), GRIB Jaya Jatim berkomitmen untuk berjalan berdampingan bersama warga. Hal ini demi menjaga kondusifitas dan kenyamanan warga.
“Kami akan selalu berada di barisan depan jika warga dirugikan. Tapi kami tidak akan menjadi bagian dari praktik pemerasan oleh oknum mana pun,” tambah Cak Ulum.
Cak Ulum berharap dengan terbitnya Perwali yang jelas dan implementasi yang tegas, persoalan parkir bisa selesai. Sehingga, potensi konflik di nasyarakat bisa ditekan. Selain itu, dengan pengelolaan parkir yang jelas nantinya keuntungan lahan parkir bisa transparan dan dirasakan masyarakat secara umum.
“Ke depan, parkir harus menjadi aset sosial yang manfaatnya kembali ke masyarakat, bukan menjadi lahan pungutan liar,” pungkasnya. (ang/ian)
-
DPRD Surabaya Desak Pemkot Percepat Rekrutmen Direksi BUMD Surya Sembada dan KBS
Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera mempercepat seleksi rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masa jabatannya telah berakhir. Dorongan ini muncul karena posisi penting di dua BUMD masih belum terisi secara definitif.
“Kami DPRD meminta kepada pemkot dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi segera melakukan seleksi rekrutmen posisi vital di Direksi BUMD, yang saat ini sudah habis masa jabatan. Baik itu di Direksi Surya Sembada maupun di Direksi Kebun Binatang Surabaya (KBS),” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (25/11/2024).
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini juga menilai penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) direksi tidak cukup untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan daerah. Dia menyebut wewenang PLT sangat terbatas sehingga dapat menghambat arah dan kebijakan pengembangan BUMD.
“Kalaupun memang telah ditunjuk PLT-nya, maka yang dikhawatirkan PLT ini kan tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan strategis terkait dengan operasional BUMD tersebut. Maka lakukanlah proses seleksi maupun rekrutmen,” tutur Cak Yebe.
Menurut Cak Yebe, ketiadaan direksi definitif akan berdampak langsung terhadap kinerja, program pengembangan, dan kesinambungan operasional BUMD. Dia menilai keputusan strategis jangka panjang tidak dapat diputuskan tanpa keberadaan direksi penuh yang memiliki otoritas legal.
Cak Yebe mengusulkan agar pola rekrutmen direksi BUMD disusun dengan mekanisme terbuka layaknya seleksi jabatan eselon di lingkungan Pemkot Surabaya. Transparansi proses dinilainya penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten dan kredibel.
“Kami mendorong proses rekrutmen dilakukan transparan dan akuntabel. Bisa diseleksi dengan pola yang sama sebagaimana yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Bagaimana proses Kabag, Kadis di pejabat-pejabat eselon itu, itu dilakukan dengan terbuka,” kata dia.
Dia juga meminta seleksi direksi melibatkan unsur yang lebih luas untuk menjaring kandidat terbaik. Baik dari kalangan ASN maupun non-ASN dinilai layak diberi kesempatan selama memenuhi potensi, pengalaman, dan integritas sesuai kebutuhan jabatan.
“Perlu dilibatkan dari unsur organik maupun non-organik. Baik itu dari unsur ASN maupun non-ASN, yang tentunya mereka memiliki potensi dan kredibilitas terkait dengan jabatan. Atau posisi yang dibutuhkan,” pungkas Cak Yebe. [asg/ian]
-
Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena melambatnya ekonomi dan mati surinya sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga di kawasan eks-lokalisasi Dolly.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Dinas Koperasi akan segera ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala di Dolly, guna merumuskan solusi yang tepat.
“Kita lihat. Apakah itu faktornya karena tempat, atau faktornya karena pembeli? Maka kita harus melakukan evaluasi,” ungkap Eri, Senin (24/11/2025).
Menurut Eri, setelah hasil analisa keluar, Pemkot akan mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya Karang Taruna, bertujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ekonomi sekaligus wisata edukasi di Dolly yang selama ini terkesan mati.
“Karang Taruna, anak-anak muda, maka dia akan menempati tempat-tempat yang ada di Dolly,” ujar Eri
Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dan keterlibatan kaum muda, kawasan ekonomi Dolly ini kemungkinan akan mengalami perubahan, mengikuti apa yang sedang diminati pasar dan menjadi tren.
“Saya sudah menyampaikan, kalau ini sudah sepi, maka ubah itu (harus diubah). Mungkin yang sedang ramai saat ini pakaian (fashion), ataupun makanan, maka itu lah yang akan dijual,” jelasnya.
Keterlibatan anak muda dan Karang Taruna ini, lanjut Eri, juga sejalan dengan program intervensi Gen Z pada tahun 2026, yaitu pemberian dana Rp5 juta setiap bulan di setiap RW.
“Program anak-anak muda, Gen Z, salah satunya untuk menggerakkan wisata-wisata edukasi yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga pergerakannya dilakukan oleh para pemuda yang ada di Surabaya,” tutup Eri.
Diberitakan sebelumnya, kawasan eks lokalisasi Dolly yang ada di Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah polisi menemukan adanya praktek prostitusi di wilayah tersebut.
Dolly yang telah lama ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini (Bu Risma), tahun 2014 itu kemudian bertransformasi di-ubah jadi kawasan penunjang ekonomi warga, banyak sentra UMKM didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) saat itu, serta; ada penambahan berbagai fasilitas umum (fasum).
Namun, setelah 11 tahun berjalan geliat UMKM di kawasan Dolly kini tertunduk lesu, bahkan banyak UMKM yang tutup. Warga berharap ada perhatian pemerintah.
Pasar Burung dan Batu Akik contohnya, fasum yang dulunya ramai kini terpantau sepi aktivitas, ruang kios yang dulu sesak terisi saat ini berubah sunyi, akibat ‘seretnya’ pundi-pundi ekonomi di kawasan Dolly.
Sepinya perekonomian di Dolly itu dikuatkan oleh pengakuan seorang warga pengusaha tempe. Dia bernama Jarwo, yang menamai usahanya ‘Tempe Bang Jarwo’.
“Kita produksi tempe sehari bisa 25 kilogram (kg) kedelai pada tahun lalu, tetapi sekarang hanya 15 kilogram (merosot),” ungkap Jarwo, Rabu (19/11/2025).
Jarwo menceritakan, bahwa selain geliat UMKM yang redup, kegiatan kampung wisata Dolly saat ini mengalami kondisi mati suri. Padahal wisata edukasi yang dulu ramai, sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian warga Dolly.
“Dulunya mereka (warga) terbantu dengan wisata itu, sehingga UMKM-UMKM saat itu juga bisa ikut bergerak,” urainya.
Kampung wisata Dolly pada masa jayanya dahulu menawarkan beragam trip wisatawan untuk lebih mengenal sentra UMKM hingga banyak penwaran kegiatan workshop dan pelatihan membuat suatu produk.
“Mau mengadakan trip lagi, tapi tempat oleh-oleh sekarang sudah gak ada. Misalnya, UKM Samijali sekarang juga sudah gak produksi, lalu Kampung Orumy juga sekarang gak produksi,” papar Jarwo.
Menghadapi kondisi yang semakin hari semakin sulit untuk bertahan, Jarwo mengaku sempat dia melepas jabatan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2023 karena merasa tidak ada dukungan.
“Saya Ketua Pokdarwis mengundurkan diri pada dua tahun lalu, karena capek, kok (rasanya) tidak ada support dari teman-teman,” tutur pengusaha tempe itu.
“Dari pemerintah ya rasa-rasanya kurang adanya pendampingan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Jarwo kini hanya menginginkan dapurnya tetap mengepulkan asap, dengan cara dirinya fokus terhadap usaha tempe yang dijalaninya, meskipun hasilnya begitu-begitu saja. (rma/ted)