Tag: Eri Cahyadi

  • Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersyukur persoalan sengketa tanah warga Surabaya yang terblokir BPN karena adanya klaim aset Pertamina akhirnya membuahkan hasil.

    Hal tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran Kementerian ATR/BPN, anggota Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) pada Rabu (19/11/2025).

    “Pak Dirut sampai terharu mendengar perjuangan dari warga selama ini, karena masalah ini muncul sebelum beliau menjabat. Beliau berkomitmen untuk ini semua diklirkan,” kata Wagub Emil.

    “Kami akan koordinasi juga dengan Menko AHY dan Gubernur Khofifah karena beliau memberikan amanah untuk mengawal masalah ini,” imbuhnya.

    Ke depannya, lanjut Emil, akan dilakukan koordinasi bersama Pemkot Surabaya dan pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti solusi cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

    “Tinggal proses administrasi tapi bukan berarti tidak ada kepastian. Tadi disepakati adalah menggunakan analisa hukum bukan proses hukum. Ini analisa hukum hanya sebagai telaah,” lanjutnya.

    Untuk itu, Wagub Emil menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan perjuangan warga Surabaya.

    “Alhamdulillah perjuangan bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan teman-teman FATWA bisa membawa kabar gembira kepada warga Surabaya yang telah berjuang selama puluhan tahun,” kata Wagub Emil.

    “Yang terpenting adalah urusan warga beres. Insya Allah PT Pertamina akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan warga Surabaya mendapat kabar gembira,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa kepemilikan tanah warga di tiga kecamatan Surabaya—Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo—yang sejak lama diklaim sebagai aset Eigendom Verponding milik PT Pertamina (Persero), akhirnya mulai menemukan titik terang.

    Komisi II DPR RI memastikan bahwa instrumen penyelesaian paling memungkinkan adalah pelepasan aset melalui Menteri Keuangan (Menkeu), setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini melibatkan perwakilan warga, Pemkot Surabaya, dan Kementerian ATR/BPN.

    Pimpinan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa persoalan Eigendom yang
    berlangsung lebih dari satu dekade ini berdampak pada 12.500 persil tanah warga di lima kelurahan. Warga pemilik sertifikat hak milik maupun mereka yang mengurus hak baru tidak bisa melanjutkan administrasi karena adanya pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sejak 2010.

    “Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan, sehingga satu, warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy Karsayuda dalam RDPU yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi II DPR RI, dilihat beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini bersifat mendesak karena menyangkut lebih dari sekadar aspek administratif. “Komisi II DPR RI menilai bahwa sengketa dan konflik pertanahan seperti ini tidak hanya merupakan permasalahan hukum dan permasalahan administrasi semata, tetapi menyangkut wibawa negara menyangkut harga diri kita sebagai negara hukum, menyangkut keadilan sosial serta hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat,” urainya.

    Dalam forum tersebut, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN memaparkan duduk perkara dan memberikan rumusan solusi yang paling memungkinkan. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa terdapat dua opsi penyelesaian, yakni melalui Undang-Undang (UU) Perbendaharaan Negara atau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

    Namun, Dalu secara tegas merekomendasikan opsi pertama. Ia menjelaskan bahwa pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Menkeu merupakan mekanisme yang paling relevan. “Dilepas. Jadi harus ada pelepasan dari PT Pertamina Persero melalui Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Perbendaharaan,” ucap Dalu.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen warga yang selama ini terhenti prosesnya dapat kembali diproses setelah aset dilepas. “Kami akan melakukan proses-proses selanjutnya,” terang Dalu.

    Dia juga menegaskan, pihaknya bisa memproses keseluruhan dokumen tanah yang jumlahnya mencapai 12.500 persil.

    Kepastian ini disambut baik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengingatkan bahwa warganya telah menempati tanah tersebut sejak 1940 dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sudah sepantasnya hak mereka dipulihkan. Eri juga memastikan Pemkot Surabaya siap mendampingi seluruh warga hingga proses tuntas.

    “Kami siap untuk selalu mendampingi teman-teman. Sehingga nanti apapun yang diwajibkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) kami akan melakukan pendampingan,” tegasnya.

    RDPU yang dipimpin Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Surabaya, Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, serta perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Tanah Warga (Fatwa). [rma/beq]

  • Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

    Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

    Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

    Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

    “Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

    Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

    “Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

    “Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

    Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

    “Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

  • Prostitusi Muncul Lagi di Eks Dolly, Eri Cahyadi Minta Warga Ikut Awasi

    Prostitusi Muncul Lagi di Eks Dolly, Eri Cahyadi Minta Warga Ikut Awasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya angkat bicara mengenai temuan praktik prostitusi yang kembali terjadi di bekas Lokalisasi Dolly, tepatnya di Putat Jaya Timur, Sawahan. Temuan ini didapatkan oleh aparat kepolisian saat patroli pada Sabtu malam (15/11/2025), meskipun penutupan lokalisasi Dolly telah dilakukan sejak lama.

    Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam patroli yang dilakukan aparat Polrestabes Surabaya, Pemkot juga turut andil mendampingi untuk bersama-sama menghapus penyakit masyarakat tersebut. “Kita tetap jalan terus. Jadi (penemuan kejadian) itu kita koordinasi dengan Polrestabes Surabaya,” kata Eri.

    Eri mengaku telah meminta warga Surabaya, khususnya yang tinggal di Putat Jaya Timur, untuk ikut memonitor dan menjaga wilayahnya agar tetap sehat serta terbebas dari aktivitas tercela. “Jadi mulai (eks lokalisasi) Moroseneng sampai Dolly, kita join dengan Polrestabes Surabaya terus. Itu tergantung warga. Makanya saya bilang, titip kepada warganya,” tegasnya.

    Terkait pelaku yang telah diamankan aparat kepolisian, Eri Cahyadi meminta agar mereka dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai aturan hukum yang berlaku. “Tersangkanya harus dijatuhi sanksi berat. Yang seperti ini (prostitusi) haram,” pungkas Wali Kota Eri. (rma/kun)

  • Imaji “Surgawi” di Seberang Kawasan Religi

    Imaji “Surgawi” di Seberang Kawasan Religi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, mungkin lebih banyak dikenal sebagai pusatnya aktivitas religi. Di sana ada makam salah satu ulama yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, Sayyid Ali Rahmatullah, atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Makam yang ditetapkan sebagai kawasan wisata religi itupun menjadi magnet bagi jutaan peziarah, baik Tanah Air hingga manca negara.

    Sekitar 3 Kilometer dari sana, ada potret yang sangat kontras. Potret itu tersaji di Jalan Kunti. Lokasinya di sisi timur Komplek Wisata Religi Makam Sunan Ampel. Masih dalam satu kecamatan yang sama namun dipisahkan oleh Sungai Sidotopo.

    Penampakan Jalan Kunti memang terkesan tidak istimewa. Ukuran jalannya lebar. Muat untuk dua truk besar bersimpangan. Bahu jalannya juga cukup lapang. Bisa untuk parkir kendaraan roda empat ke atas tanpa khawatir tersenggol, terserempet, apalagi tertabrak. Sementara di kanan kirinya, berdiri rumah-rumah dengan ukuran besar. Bisa dibilang, seperti rumahnya orang kaya lama.

    Dari tampilannya, Jalan Kunti tidaklah mempertontonkan diri sebagai kawasan kumuh. Meski memang sebagian sudutnya menampakkan ruko-ruko dengan tumpukan kardus bekas. Tapi bagi mereka yang paham, jalan ini punya julukan yang sangat tak nyaman didengar, juga meresahkan. Di dunia kriminal, kawasan ini dikenal sebagai Kampung Narkoba Kunti.

    Kampung Narkoba di Jalan Kunti, Semampir, kembali menyedot perhatian usai digerebek oleh petugas gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur, Polisi dan TNI, Jumat (7/11/2025) kemarin. Dari penggerebekan tersebut, aparat menemukan 203 poket kristal sabu, 222 pil ekstasi, 10 butir alprazolam, 22 pil warna hijau, 29 pil orange, alat hisap sabu, korek api dan dua senjata tajam.

    Selain berbagai barang bukti narkoba yang diamankan, petugas juga menetapkan dua orang sebagai pengedar di jalan Kunti. Dua bandar itu berinisial AH dan A. Keduanya diamankan bersama dengan AR yang berperan menyediakan bilik hisap sabu. Namun, AR tidak ditetapkan sebagai tersangka lantaran tidak cukup bukti.

    Penggerebekan yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Jumat (7/11/2025) kemarin bukanlah aksi pertama dalam upaya menghapus peredaran narkotika di Jalan Kunti. Dari data yang dihimpun Beritajatim, petugas gabungan rutin melakukan penggerebekan setiap tahunnya. Namun, Jalan Kunti tetap menjadi ‘surga’ bagi penikmat narkotika.

    Bukan hanya penggerebekan secara langsung, aparat kepolisian dan BNN kerap kali membongkar bilik kamar yang tersedia di sudut Jalan Kunti. Bilik kamar itu dibangun oleh para penjual sabu sebagai layanan konsumsi di lokasi atau kerap disebut andok sabu.

    “Kalau andok di Kunti itu kan (konsumen) merasa aman. Dihabiskan di lokasi lalu pulang. Daripada beli disini lalu dibawa keluar (jalan Kunti) kan nggak aman. Bisa ada apa-apa di jalan,” ujar salah satu warga sekitar Jalan Kunti yang enggan namanya disebut.

    Ketersediaan layanan andok sabu di Jalan Kunti menjadi daya tarik sendiri bagi para penikmat narkotika jenis sabu. Dengan bermodalkan uang Rp150 ribu sampai Rp350 ribu, para konsumen sudah bisa menikmati sabu di Jalan Kunti. Dengan harga yang cenderung dapat dijangkau banyak kalangan, pasar narkotika di Jalan Kunti kian besar. Narkoba di Jalan Kunti bukan hanya dinikmati orang dewasa, namun anak-anak.

    Adanya anak-anak yang ikut andok sabu di Jalan Kunti bukan isapan jempol belaka. Setidaknya, dalam dua penggerebekan terakhir pada petugas gabungan mendapati anak-anak terjaring dalam razia. Selain itu, saat BNN Jatim melakukan tes urine ke 50 pelajar SMP-SMA di Jalan Kunti, 15 diantaranya positif narkoba. Mirisnya, ada satu pelajar yang diduga sudah mengalami ketergantungan.

    “15 orang itu adalah pengguna aktif terkait dengan narkotika, adik-adik kita yang usia SMP itu. Ini suatu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama,” kata Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Budi Mulyanto.

    Demi ‘menyembuhkan’ luka Surabaya di Jalan Kunti, Negara lewat gabungan aparat tidak hanya melakukan tindakan represif berupa penggerebekan dan pembongkaran bedeng-bedeng bilik sabu. Pada tahun 2021, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak saat itu, Ganis Setyaningrum bersama Eri Cahyadi membangun Kampung Tangguh Narkoba di wilayah Jalan Kunti. Dengan program kerja pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi dan menangkal peredaran narkoba di wilayah Jalan Kunti.

    Selain itu pada akhir 2024, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian sempat mendirikan pos penjagaan di wilayah Jalan Kunti. Selain itu, negara juga memasang sejumlah CCTV di sekitar Jalan Kunti. Namun mengacu pada hasil penggerebekan terakhir, tampaknya upaya negara tetap belum dapat memberantas peredaran narkotika di Jalan Kunti.

    Menanggapi permasalahan peredaran narkoba di Jalan Kunti, Sosiolog Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Febriyanto Firman Wijaya menjelaskan jika saat ini sistem pengamanan sosial untuk para remaja di Surabaya telah runtuh. Apalagi, ditemukan adanya anak-anak yang sudah bisa mengkonsumsi narkoba di Jalan Kunti.

    “Penyelesaiannya tidak cukup dengan moralitas, tapi kebijakan sosial radikal yang memperbaiki institusi dan lingkungan,” ujar Riyan.

    Menurut Riyan, problem terbesar sulitnya memberantas narkoba di Jalan Kunti karena lingkungan yang sudah lama terpapar. Paparan perbuatan negatif yang cukup lama, membuat kontrol sosial di keluarga kian melemah. Kehadiran bandar di Jalan Kunti yang semakin berkembang membuat adanya normalisasi penyalahgunaan narkotika.

    Riyan berpendapat jika penyelesaian permasalahan Jalan Kunti memerlukan pendekatan sosial-ekologis. Seperti revitalisasi infrastruktur sosial yang berguna untuk mewadahi para remaja berkegiatan positif di bidang kesenian, olahraga, hingga keterampilan gratis. Negara juga perlu menggandeng tokoh masyarakat atau mantan pengguna sebagai kepanjangan tangan negara untuk menggapai para remaja.

    “Lalu perlu adanya pengawasan area sekolah. Pemkot Surabaya wajib memutus rantai peredaran di sekitar sekolah, termasuk warung-warung yang disinyalir menjadi titik transaksi. Artinya, sekolah harus menjadi zona aman,” terangnya.

    Senada dengan Riyan, Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Prof. Bagong Suyanto menjelaskan jika peredaran narkotika semakin berkembang dan sulit dibendung lantaran kerap dianggap sebagai bisnis yang menggiurkan. Sangkin sulitnya dibendung, para bandar kini sukses menjadikan anak-anak pangsa pasar.

    “Narkoba pangsa pasarnya terus meluas. tidak hanya dipasarkan di diskotik atau di kalangan anak muda yang suka hiburan malam. tetapi kini meluas ke ibu-ibu, dan bahkan anak-anak. Hal itu bisa dilihat dari adanya paket hemat narkoba yang memang ditujukan ke anak-anak,” terang Dekan FISIP Unair itu.

    Bagong mengakui jika memberantas peredaran narkotika di Jalan Kunti merupakan hal berat jika hanya mengandalkan aparat. Apalagi, sebagian warga Jalan Kunti rela bentrok dengan aparat untuk melindungi para bandar.

    “Butuh konsistensi dan kerja keras aparat. Selain itu juga perlu dukungan masyarakat. kalau tidak ada dukungan masyarakat sulit. Di jalan Kunti ada resistensi dari Sebagian warga lokal yang melindungi sindikat narkoba. jadi sulit,” imbuhnya.

    Sebagai sosiolog anak, Bagong meminta agar para orang tua atau pengasuh di rumah lebih peduli terhadap anak. Dari sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada anak yang diketahui Bagong, salah satu faktor utama karena anak tidak memiliki hubungan yang akrab dengan orang tua atau pengasuh di rumah.

    “Anak memang menjadi pangsa pasar baru. Untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban harus ada peran ortu dan masyarakat. perlu kedekatan ortu dan anak. Sebab anak mencari pelarian ke narkoba biasanya karena hubungannya yang kurang akrab dengan orang tua,” pungkasnya. [ang/beq]

  • BPOM RI Temukan 65 Obat Ilegal Bisa Picu Stroke-Serangan Jantung, Ini Kandungannya

    BPOM RI Temukan 65 Obat Ilegal Bisa Picu Stroke-Serangan Jantung, Ini Kandungannya

    Jakarta

    BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan ) melalui Balai Besar POM di Jakarta (BBPOM di Jakarta) bersinergi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyita 65 item (9.077 kemasan) sediaan farmasi ilegal. Mayoritas temuan adalah produk obat kuat pria dengan klaim penambah stamina yang diduga keras mengandung bahan kimia obat (BKO).

    Rincian temuan terdiri dari 15 item obat Tanpa Izin Edar (TIE) senilai Rp 1,4 miliar, 29 item Obat Bahan Alam (OBA) TIE yang diduga mengandung BKO senilai Rp 770 juta, serta 21 item suplemen kesehatan TIE senilai Rp 551 juta. Barang bukti yang disita total senilai Rp 2,74 miliar dari gudang yang dilaporkan telah beroperasi selama 4 tahun.

    Kandungan yang Ditemukan di Dalam Obat Ilegal

    Adapun kandungan yang ditemukan di dalam obat ilegal berupa sildenafil dan turunannya. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, memperingatkan bahaya serius dari penggunaan produk ilegal, khususnya yang mengandung BKO. Ia menguraikan efek membahayakan yang mungkin terjadi dari penggunaan sildenafil atau turunannya secara tidak tepat, terlebih jika digunakan dalam dosis tinggi atau jangka panjang.

    Dampak yang ditimbulkan adalah kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pembengkakan pada wajah, stroke, serangan jantung, bahkan kematian.

    Di sisi lain, pelaku berinisial MU, yang berperan sebagai supplier, telah ditahan di Polda Metro Jaya. Modus operandi pelaku adalah mengirimkan produk ilegal ke seluruh Indonesia berdasarkan pesanan dari pelanggan (pemilik toko online) melalui aplikasi WhatsApp.

    Pelaku diketahui menjual sekitar 70 paket kiriman per hari dengan estimasi keuntungan bersih harian sekitar Rp 1,1 juta. Pelaku juga akan diproses secara pro-justitia dan dijerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

    Penindakan ini menambah daftar kasus yang ditangani Balai Besar POM di Jakarta, yang selama tahun 2025 telah melaksanakan 5 kali penindakan dan seluruhnya berlanjut ke proses hukum.

    “Pengungkapan ini adalah bukti nyata sinergi dan kolaborasi kami dengan aparat penegak hukum. Ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana BPOM memiliki tugas dan fungsi penindakan,” tegas Taruna Ikrar.

    Berikut 65 daftar obat ilegal yang bisa picu stroke hingga serangan jantung.

    American viagra women – Obat TIEChloroform – Obat TIEChlorophyl – Obat TIECialis (kamshinglei) – Obat TIEKamagra Oral Jelly – Obat TIELady era – Obat TIEProcoml spray – Obat TIETadalafil – Obat TIETop Viagra – Obat TIETrivam propofol – Obat TIEUSA Viagra gold – Obat TIEUSA Viagra MMC – Obat TIEV8 – Obat TIEViagra 100 mg (biru) – Obat TIEViagra 4 film coated tablet – Obat TIEAfrica black ant – OBA TIE & Mengandung BKO

    Bi-lingzhi – OBA TIE & Mengandung BKOBlack Ant king – OBA TIE & Mengandung BKOBlack gorilla – OBA TIE & Mengandung BKOBlack widow – OBA TIE & Mengandung BKOBlue gold – OBA TIE & Mengandung BKOBlue wizard – OBA TIE & Mengandung BKOFly wichong fen – OBA TIE & Mengandung BKOFrance P253 – OBA TIE & Mengandung BKOGipertolife – OBA TIE & Mengandung BKOGold ant – OBA TIE & Mengandung BKO

    Golden flower – OBA TIE & Mengandung BKOGrow up super – OBA TIE & Mengandung BKOGuci cina – OBA TIE & Mengandung BKOHerb viagra mmc – OBA TIE & Mengandung BKOHerba vision – OBA TIE & Mengandung BKOHorny goat weed – OBA TIE & Mengandung BKOKing wolf – OBA TIE & Mengandung BKOLintah papua – OBA TIE & Mengandung BKOLiquid sex – OBA TIE & Mengandung BKOLu Quan – OBA TIE & Mengandung BKOLycozein – OBA TIE & Mengandung BKOMagic oil – OBA TIE & Mengandung BKOOil penigro – OBA TIE & Mengandung BKOOpium spray – OBA TIE & Mengandung BKOShigawan/Shibachun – OBA TIE & Mengandung BKO

    Sleeping beauty – OBA TIE & Mengandung BKOTitan candy suplement – OBA TIE & Mengandung BKOUSA DH2O – OBA TIE & Mengandung BKOBrain DHA Nobel – Suplemen Kesehatan TIECandy B – Suplemen Kesehatan TIEDiabetic formula milk powder – Suplemen Kesehatan TIEDR LSW – Suplemen Kesehatan TIEFat loss – Suplemen Kesehatan TIEFertile aid – Suplemen Kesehatan TIEGluta white – Suplemen Kesehatan TIEGrandsure Gold – Suplemen Kesehatan TIEJapan tengsu – Suplemen Kesehatan TIEKeto – Suplemen Kesehatan TIEMaca strongman – Suplemen Kesehatan TIEMax man – Suplemen Kesehatan TIEMaxman tablet – Suplemen Kesehatan TIENaturale probiotic – Suplemen Kesehatan TIESex love chewing gum – Suplemen Kesehatan TIE

    Soloco – Suplemen Kesehatan TIESuper collagen C – Suplemen Kesehatan TIESuperman – Suplemen Kesehatan TIEUltra ripped – Suplemen Kesehatan TIEUSA blue shark – Suplemen Kesehatan TIEVimax vimax – Suplemen Kesehatan TIE

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    Halaman 2 dari 6

    (suc/up)

  • Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan berbagai langkah penanganan banjir dan genangan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Fokus utama diarahkan pada percepatan proyek drainase dan pemeliharaan infrastruktur pengendali air di seluruh wilayah Surabaya.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan penyelesaian proyek drainase menjadi prioritas utama agar semua pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun. Menurutnya, sebagian besar proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2025.

    “Insyaallah di akhir November selesai semua. Tapi, alhamdulillah di bulan Oktober sudah hujan. Nah berarti apa, strategi saya untuk menahan agar tidak terjadi genangan kita keluarkan mobil-mobil PMK (Pemadam Kebakaran),” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, mobil PMK dikerahkan untuk membantu mempercepat aliran air saat hujan deras mengguyur kota. Setidaknya terdapat 28 unit mobil PMK yang disiagakan pemkot di berbagai titik rawan genangan setiap kali hujan turun.

    “Kita punya 28 unit, keluar semua setiap hujan. Dan ini semoga sampai akhir November kita bisa mengatasi itu, sehingga ketika ini jadi semua, bisa selesai,” ujarnya.

    Wali Kota Eri menyebutkan sejumlah kawasan yang selama puluhan tahun kerap dilanda banjir kini mulai terbebas dari genangan setelah sistem drainase diperbaiki.

    “Saya kasih contoh di Pakal, puluhan tahun banjir, 30 tahun bisa selesai. Yang namanya Dukuh Kupang itu lima puluh tahun, hari ini bisa selesai, tidak banjir,” tuturnya.

    Selain wilayah Pakal, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penanganan banjir di kawasan Sukomanunggal pada tahun depan. Wali Kota Eri berharap masyarakat setempat mau bekerja sama mendukung pembangunan saluran baru agar tidak terjadi hambatan di lapangan.

    “Kayak di Kecamatan Sukomanunggal itu (warga) tidak mau dibuatkan saluran, akhirnya banjir. Makanya saya bilang tahun depan (warga) harus mau. Bagaimana camat dan lurah bisa meyakinkan bahwa ketika dibuatkan saluran maka tidak menjadikan banjir,” tegasnya.

    Wali Kota Eri optimistis dengan rampungnya proyek-proyek drainase tahun ini, sejumlah kawasan akan terbebas dari genangan saat musim hujan. “Saya mohon doanya warga Surabaya, insyaallah November selesai, maka ada kawasan-kawasan yang terbebas banjir. Nanti di tahun depan kita lakukan lagi untuk per-kawasan,” imbuh Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Sebagai bagian dari upaya penanganan, Cak Eri bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik genangan pada Selasa (5/11/2025). Beberapa lokasi yang dipantau antara lain Jalan Jemursari, Jalan Sidosermo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tidar, Jalan Embong Malang, hingga Jalan Tanjungsari – Kecamatan Sukomanunggal.

    Di kawasan Tanjungsari, ia menemukan sejumlah bangunan rumah warga berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. “Jangan sampai (bangunan) ada di luar persil. Ini sudah puluhan tahun terus gimana mau bisa menyelesaikan banjir kalau masih ada seperti ini?” ujarnya.

    Karena itu, Cak Eri meminta camat dan lurah setempat untuk mengimbau warga agar menyesuaikan bangunan dengan batas tanah yang sah. “Kalau salurannya ditutupi rumah, terus gimana ini. Makanya saya minta tolong Pak Camat dan LPMK, kumpulkan warganya, diingatkan rumahnya harus mundur sesuai dengan surat tanahnya,” tegasnya.

    Tak hanya rumah, Cak Eri juga melarang pembangunan jembatan pribadi di atas saluran karena dapat mempersempit ruang aliran air. “Jangan buat jembatan di sini, akhirnya air yang mengalir ditutupi begini. Sudah dibongkar saja,” tegas dia.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, menyebutkan kondisi serupa banyak ditemukan di kawasan Tanjungsari. “Karena salurannya kecil dan rumah-rumah banyak yang maju ke jalan, sehingga aliran ke muara juga tidak lancar,” katanya.

    Sebagai solusi, Syamsul mengatakan pihaknya akan melakukan pelebaran saluran menggunakan box culvert pada tahun depan. Air dari kawasan itu nantinya dialirkan menuju arah timur Jalan Asem Mulya, lalu ke saluran Greges dan Bozem Morokrembangan.

    “Rencananya tahun depan akan kita lebarkan salurannya,” ujarnya.

    Syamsul menjelaskan hingga awal November 2025, progres pengerjaan proyek drainase telah mencapai sekitar 70 persen. “Untuk saat ini paket-paket pekerjaan drainase itu sudah 70 persen kita selesaikan. Kemudian yang 20 persen selesai di akhir November, sisanya (proyek besar) insyaallah kita selesaikan di Desember,” paparnya.

    Menurutnya, percepatan dilakukan agar seluruh proyek rampung sebelum puncak musim hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tahun ini diprediksi relatif sama dengan tahun sebelumnya, dengan puncak terjadi pada Januari–Februari 2026.

    Selain percepatan proyek, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pompa air dan pembersihan saluran. Saat ini, terdapat 76 rumah pompa aktif dan akan ditambah lima unit baru pada akhir 2025 sehingga total menjadi 81 rumah pompa.

    “Jumlah petugas di setiap rumah pompa bervariasi antara empat hingga delapan orang, tergantung pada ukuran dan kapasitas pompa,” jelas Syamsul.

    Syamsul menambahkan, pembangunan rumah pompa juga difokuskan di wilayah selatan Surabaya, seperti Menanggal, Ahmad Yani, Ketintang, Karah, dan Rungkut Menanggal. Menurutnya, beberapa titik tersebut selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras.

    “Kita fokus di wilayah selatan tahun ini,” ungkapnya.

    Selain infrastruktur, Syamsul memastikan DSDABM Surabaya juga melakukan koordinasi rutin dengan BMKG untuk deteksi dini cuaca ekstrem. Informasi prakiraan hujan menjadi acuan pemkot untuk menyalakan pompa, membuka pintu air, dan menurunkan Satgas lapangan.

    “Biasanya sekitar satu sampai dua jam sebelum hujan turun, kita sudah mendapat peringatan dari BMKG,” tuturnya.

    Syamsul juga mengungkap persoalan klasik yang menjadi tantangan penanganan banjir, yakni sampah yang menyumbat aliran air. Menurutnya, banyak saluran yang tersumbat oleh sampah rumah tangga hingga benda besar seperti helm, sofa, bahkan kasur.

    “Ada banyak macam sampah di sana, terutama di saluran Greges yang menuju Bozem Morokrembangan,” sebutnya.

    Untuk mengantisipasi penyumbatan, Pemkot Surabaya menyiagakan Satgas dan petugas rumah pompa selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Mereka bertugas menyaring dan mengangkat sampah dari saluran agar pompa bisa berfungsi maksimal.

    “Kita siagakan Satgas 24 jam,” ujar Syamsul.

    Namun, Syamsul kembali menegaskan, kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam menjaga saluran tetap bersih. Tanpa dukungan warga, upaya penanganan banjir dan genangan yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak akan berjalan efektif.

    “Dengan penanganan yang maksimal ini, kami juga meminta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” pungkasnya. (adv/rio/but)

  • Purbaya Ungkap Praktik Licik Importir Akali Harga: Dia Pikir Saya Bodoh!

    Purbaya Ungkap Praktik Licik Importir Akali Harga: Dia Pikir Saya Bodoh!

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku keliru saat melakukan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, pada Selasa (11/11) siang. Pasalnya, barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba pada malam hari.

    Meski begitu, Purbaya menemukan barang dari kontainer yang diduga under invoicing atau praktik ilegal importir untuk menyatakan nilai barang dalam faktur impor lebih rendah dari harga sebenarnya. Ia mengecek harga-harga barang yang diduga under invoicing tersebut.

    “Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang ke siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapet satu (kontainer) tuh. Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas, tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya menjelaskan, harga barang dalam kontainer tersebut sengaja diturunkan untuk mengelabui pengenaan pajak. Ia menyebut, barang-barang tersebut memiliki harga asli Rp 50 juta dari label Rp 100 ribuan. Padahal dari barang tersebut, pemerintah dapat meraup pajak sekitar Rp 220 juta.

    “Jadi, dari situ dapat, kita dapat tax import tambahan Rp 220 juta kalau nggak salah dari satu-satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya,” jelasnya.

    Purbaya meminta Bea Cukai mendatangi perusahaan terkait untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Selain itu, ia juga akan meminta perusahaan tersebut untuk melunasi pajak dari kegiatan ekspor-impornya.

    “Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan itu, perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau sampai melakukan hal yang sama, saya akan larang,” tegasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    (ara/ara)

  • Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Panas! Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina

    Jakarta

    Ibu kota Ukraina, Kyiv mengalami serangan udara besar-besaran yang dilakukan Rusia pada Jumat (14/11) dini hari waktu setempat. Hampir setiap distrik di Kyiv diserang secara “masif”, kata wali kota Kyiv.

    Moskow, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur, terutama yang menargetkan fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina, serta kawasan permukiman, dalam beberapa bulan terakhir.

    Rudal dan drone menargetkan berbagai infrastruktur penting di ibu kota pada hari Jumat, kata Mykola Kalashnyk, kepala administrasi militer regional Kyiv, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Wali kota Kyiv, Vitaly Klitschko menyebutnya sebagai “serangan musuh yang masif”, dan mengatakan pasukan pertahanan udara sedang beroperasi.

    Satu orang tewas dan setidaknya 15 orang terluka dalam serangan itu, menurut layanan darurat Ukraina, yang menambahkan bahwa “lebih dari 40 orang telah diselamatkan” dari kebakaran dan kerusakan di seluruh kota.

    Sebelumnya, Klitschko melaporkan kebakaran atau kerusakan bangunan di delapan dari 10 distrik di Kyiv, dan mengatakan tim darurat medis telah dikerahkan ke semua distrik tersebut.

    Ia mengatakan seorang wanita hamil termasuk di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, serta seorang pria dalam “kondisi sangat serius”.

    “Beberapa bagian jaringan pemanas rusak,” tulis Klitschko di Telegram, dengan beberapa bangunan di distrik Desnyansky di timur laut Ukraina untuk sementara tidak mendapatkan pemanas.

    Pasokan listrik dan air juga dapat terganggu, tambahnya.

    “Rusia menyerang bangunan tempat tinggal. Ada banyak bangunan tinggi yang rusak di seluruh Kyiv, hampir di setiap distrik,” tulis Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, di media sosial.

    Serangan itu terjadi seiring negara-negara Barat sekutu Ukraina meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

    Pada hari Rabu, Kanada mengumumkan sanksi baru yang menargetkan produksi drone dan energi Rusia, serta infrastruktur yang digunakan untuk melancarkan serangan siber.

    Para menteri luar negeri G7 pada hari itu menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina, menyuarakan dukungan “tak tergoyahkan” terhadap integritas teritorial negara itu.

    Sementara, Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian aset Rusia yang dibekukan setelah invasinya, untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina guna mendukung anggaran dan militer selama dua tahun ke depan.

    Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kemarin, rangkap jabatan Polri hingga sengketa pertanahan daerah

    Kemarin, rangkap jabatan Polri hingga sengketa pertanahan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    Dasco: DPR segera kaji putusan MK soal Polri mundur dari jabatan sipil

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil.

    Secara pribadi, dia mengatakan baru akan mempelajari putusan tersebut. Secara kebetulan, dia pun bertemu dengan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej di kompleks parlemen.

    “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 miliar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan aset berupa waduk seluas 21.832 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur senilai Rp176 miliar di Surabaya, Kamis.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan selama bertahun-tahun waduk yang berada di depan Kampus UNESA, Lidah Wetan itu, tidak bisa dikelola oleh Pemkot Surabaya karena status kepemilikannya dikuasai pihak lain.

    “Yang namanya waduk yang bertahun-tahun tidak bisa kita apa-apakan karena ini menjadi milik orang lain. Alhamdulillah berkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maka waduk ini menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya kembali,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setujui RUU KUHAP rampung dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah rampung dibahas untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna.

    “Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, setuju?,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi II DPR apresiasi langkah Presiden rehabilitasi guru di Luwu Utara

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto atas keputusan merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang sebelumnya diberhentikan dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Presiden telah menunjukkan keberpihakannya kepada para guru yang bekerja dengan tulus demi kemajuan pendidikan bangsa,” ujar Indrajaya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis

    Selengkapnya klik di sini.

    Kemendagri fasilitasi daerah tangani sengketa dan konflik pertanahan

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan.

    Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Amran mengatakan Kemendagri berperan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut, sementara upaya penyelesaiannya menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Perlu diingat bahwa kami bukan yang menyelesaikan permasalahan (pertanahan), tetapi yang memfasilitasi, sama juga dengan teman-teman pemerintah daerah,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.