Tag: Eri Cahyadi

  • Wali Kota Surabaya Ultimatum Tempat Usaha: Wajib Bebas Parkir dan Bersih Jukir Liar

    Wali Kota Surabaya Ultimatum Tempat Usaha: Wajib Bebas Parkir dan Bersih Jukir Liar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat komitmennya untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib dan bebas dari praktik pungutan liar.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh tempat usaha di Surabaya wajib bebas dari juru parkir (jukir) liar dan tidak boleh melakukan pungutan parkir. Hal ini disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno pada Selasa, 3 Juni 2025.

    Eri memberikan tenggat waktu lima hari bagi para pemilik usaha untuk mematuhi ketentuan ini. Jika dalam waktu tersebut masih ditemukan jukir liar tanpa atribut resmi dari perusahaan pengelola parkir, maka tempat usaha tersebut akan ditindak tegas.

    “Saya sudah berikan Surat Edaran (SE), yang hari ini akan diterima oleh semua tempat usaha. Saya minta lima hari itu perusahaan sudah menyediakan tukang parkir dengan menggunakan rompi khusus. Ketika tidak ada tulisannya ‘bebas parkir’ atau gratis, tak tutup perusahaannya,” tegas Eri.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memberantas jukir ilegal dan praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat.

    Eri menambahkan bahwa setiap tempat usaha yang memiliki fasilitas parkir wajib membayar pajak parkir sebesar 10 persen dari total kendaraan yang parkir dalam sebulan.

    “Terkait dengan tempat usaha, ketika tempat usaha itu menyediakan tempat parkir, maka tempat usaha itu harus membayar pajak parkir. Pajak parkir itu ada dua cara pembayarannya, mengkalkulasi dengan bayar di awal menurut jumlah kendaraan parkir, atau bayar belakangan menggandeng pengelola (pihak ketiga),” jelasnya.

    Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Surabaya turut menggandeng aparat TNI dan Polri dalam pengawasan di lapangan. Eri menyebut bahwa kota Surabaya harus bebas dari aksi premanisme dalam bentuk apapun.

    “Yang bertanggung jawab nanti TNI-Polri dan seluruh jajaran Pemerintahan Kota Surabaya. Karena Surabaya ini bukanlah tempat premanisme,” tegas Eri.

    Dalam apel bersama yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri memastikan bahwa tindakan represif akan diambil jika masih ditemukan jukir liar.

    “Tadi saya sudah apel bersama TNI Polri, Kepolisian dengan Kodim, mereka siap. Apapun, ketika ada preman akan disikat semuanya, bersama Pemerintah Kota Surabaya,” pungkasnya. (rma/ted)

  • Sidak Parkir Liar, Wali Kota Surabaya: Minimarket Harus Siapkan Jukir Resmi

    Sidak Parkir Liar, Wali Kota Surabaya: Minimarket Harus Siapkan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, tampak melakukan sidak juru parkir liar yang beroperasi di minimarket yang ada di kawasan Merr Surabaya, Selasa (3/6/2025).

    Dalam video yang diunggah akun Instagram, (et) aslisuroboyo, Eri Cahyadi tampak menegur seorang Jukir yang berasal dari luar daerah.

    “Jangan merusak nama Surabaya lah. Ini perkara seperti begini, nama Suroboyo bisa rusak,” ujarnya dalam Bahasa Surabaya.

    Walikota Surabaya pun kemudian juga menemui pihak penanggungjawab dari toko modern tersebut, dengan menegaskan harus menyediakan jukir resmi.

    “Tugas Anda harus menyediakan jukir di sini menggunakan rompi Indomart. Tidak ada lagi, tidak ada lagi jukir-jukir seperti itu tadi. Anda ada jukir, diam saja. Kita lawanlah preman ini,” tegas Eri.

    Meski pihak perusahaan mengaku sudah memperingatkan, tetapi jukir liar tersebut tetap kembali lagi. Mendengar hal tersebut, Eri kemudian memberikan selembar surat edaran terkait ketentuan juru parkir.

    Eri pun beri peringatan tegas kepada pihak minimarket untuk menyediakan juru parkir sendiri. Di mana nantinya setiap jukir ini harus menggunakan rompi resmi berlogo minimarket terkait. Adapun peringatan tersebut berlaku mulai lima hari setelah dirinya berikan surat edaran tersebut.

    “Ya sudah, aku kasih surat edaran ini Anda. Lima hari tidak ada (Jukir resmi), aku tutup toko ini. Jangab buat gaduh Surabaya! Aku sudah lelah, buat gaduh Surabaya saja. Masih sama saja, sudah diberitahu. Infokan ke atadan Anda, lima hari! Kalau tidak, aku tutup ini,” ujar Eri memperingatkan. [fyi/beq]

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Evaluasi Kebijakan Parkir Gratis dan Jukir Resmi

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Evaluasi Kebijakan Parkir Gratis dan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menanggapi kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan tempat usaha menyediakan juru parkir (jukir) resmi dan parkir gratis. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Kami mendukung upaya penertiban parkir liar, namun perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pelaku usaha dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Achmad Nurdjayanto, Selasa (3/6/2025).

    Achmad menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah. Dengan pola ini, Pemkot bisa melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menerapkannya secara menyeluruh di Kota Surabaya.

    “Kebijakan baru ini perlu dikaji mendalam dan jangan terburu-buru. Perlu semua pihak duduk bersama terlebih dahulu. Kalau bisa kebijakan dilakukan secara bertahap per regional atau kecamatan terlebih dahulu, agar dapat melihat kekurangan yang mungkin terjadi,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan soal jangkauan tempat usaha yang diwajibkan menyediakan jukir resmi, termasuk metode gaji jukir yang akan dipekerjakan.

    “Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait scope atau jangkauan usaha yang wajib menyediakan jukir perlu diatur dengan jelas. Jangan sampai membingungkan pelaku usaha dan masyarakat, sampai dengan pola dan metode gaji jukir yang nanti dipekerjakan,” jelasnya.

    Menurutnya, Pemkot juga harus melibatkan jukir eksisting yang sudah bekerja saat ini, terutama warga Surabaya, agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

    “Serta pelibatan jukir existing yang sudah bekerja saat ini, khususnya yang merupakan warga kota Surabaya. Mereka harus diakomodasi, jangan sampai justru kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

    Achmad turut meminta agar Pemkot menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat jika menemukan praktik parkir liar atau pungutan tidak resmi. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan.

    “Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, dan Pemkot harus responsif terhadap laporan yang masuk,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa izin usaha akan dicabut jika pelaku usaha tidak menyiapkan jukir resmi dan parkir gratis sesuai ketentuan.

    “Kalau tidak menyiapkan juru parkir resmi, saya cabut izinnya. Enggak usah buka usaha di Surabaya, kalau cuma bikin gaduh dan ruwet,” tegas Eri Cahyadi.

    Kebijakan tersebut akan mulai berlaku satu minggu setelah surat edaran resmi diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    “Saya beri waktu seminggu setelah surat edarannya keluar. Kalau masih bandel, saya cabut izinnya,” imbuhnya.

    DPRD Surabaya berharap implementasi kebijakan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat tanpa membebani pelaku usaha. “Evaluasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai,” tandas Achmad. [asg/beq]

  • Lelang Jabatan Sekda Surabaya Minggu Ini, Eri Cahyadi: Siapa Pun Boleh Daftar

    Lelang Jabatan Sekda Surabaya Minggu Ini, Eri Cahyadi: Siapa Pun Boleh Daftar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan segera melakukan lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) mulai minggu ini, hari Senin (2/6).

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa, saat ini posisi jabatan sekda benar-benar kosong. Ia menepis isu liar di masyarakat; soal 2 nama yang digadang kuat akan menduduki kursi sekda.

    “Enggak ada (belum ada nama orangnya). Jadi sekda ini siapa pun boleh mendaftar, ya bertarunglah mau dari dalam (pemkot) mau dari luar silakan,” kata Eri Cahyadi, Senin (2/6/2025).

    Eri juga mengatakan, permohonan seleksi sekda sudah diberikan ke Gubernur Jawa Timur hari ini, dengan pembukaan seleksi yang akan dimulai di minggu ini.

    “Sudah masuk, ini permohonannya ke gubernur. Jadi secepatnya langsung ada pemilihan sekda,” jelas Eri.

    Dari situ, Eri berharap, agar ada banyak pendaftar sekda pada proses seleksi kali ini. Dia menyebut, proses mekanisme seleksi akan dilakukan seperti sebelumnya, yakni dengan mengajukan proposal, menjawab pertanyaan dari panitia seleksi dan Eri selaku Wali Kota, serta disiarkan live kanal media YouTube.

    “(Proses seleksinya) sama. Jadi semuanya harus tahu bahwa itu akan di-YouTube-kan, semua orang akan tahu kemampuan (calon) sekda – nya,” kata Eri.

    “Kita tidak bisa lagi membeli ikan ataupun kucing dalam karung. Tapi saya ingin sekda dan kepala dinas-kepala dinas sudah berani berani menyampaikan (visi-nya),” pungkas Wali Kota Eri Cahyadi. [ram/ian]

  • Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wajibkan Seluruh Tempat Usaha Sediakan Lahan Parkir Gratis

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wajibkan Seluruh Tempat Usaha Sediakan Lahan Parkir Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menerbitkan Surat Edaran (SE), yang mewajibkan seluruh tempat usaha di Kota Pahlawan menyediakan area parkir gratis.

    Selain lokasi parkir gratis, seluruh tempat usaha juga diminta menyiapkan juru parkir (jukir) untuk menata kendaraan, tanpa menarik biaya parkir ke pengunjung.

    Ketentuan tersebut dijelaskan akan diatur dalam aturan kewajiban tempat usaha yang dikenai Pajak Parkir atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir, termasuk menyediakan minimal satu juru parkir gratis di area usaha.

    “Karena saya sudah bilang dengan formasi saya yang baru ini, maka saya berharap tidak ada lagi jukir-jukir liar itu di tempat-tempat yang bayar pajak parkir,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (2/6/2025).

    Eri juga menegaskan, jukir – jukir di tempat usaha tersebut tidak boleh menarik biaya parkir sepeser pun dari pengunjung, termasuk menerima pemberian secara sukarela.

    “Rompinya (bertuliskan identitas) tempat usahanya dia dan memastikan bahwa orang yang parkir tidak membayar. Kalau tidak mau ikut aturan itu jangan buka usaha di Surabaya,” tegas Eri.

    Kebijakan tersebut bakal diberlakukan dalam waktu satu pekan ke depan, atau setelah terbitnya SE. Dan apabila pelaku usaha di Surabaya tidak mengindahkan SE tersebut, pemkot sudah menyiapkan sanksi.

    “Ketika dia (pemilik usaha) tidak ada (menyiapkan jukir) yang menjaga, saya cabut izinnya. Jadi saya cabut izinnya kalau dia tidak menyiapkan tukang parkirnya. Tak cabut izinnya, enggak usah usaha di Surabaya,” jelasnya.

    Keputusan Eri itu disampailan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Pemkot Surabaya akan menggandeng pihak kepolisian.

    “Besok saya kumpulkan. Setelah itu kita buatkan surat edaran, maka kami berikan waktu seminggu. Jadi minggu depan kalau enggak ada, saya cabut izinnya,” pungkasnya. (ted)

  • Wawasan Series Suara Surabaya Media Dorong Aksi Kolektif Cegah Curanmor

    Wawasan Series Suara Surabaya Media Dorong Aksi Kolektif Cegah Curanmor

    Surabaya (beritajatim.com) – Suara Surabaya Media kembali menggelar Wawasan Series sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Surabaya dan sekitarnya. Dengan tajuk “Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan”, forum grup diskusi (FGD) ini akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 di Hall Suara Surabaya Centre, Jl. Raya Bukit Darmo No. 22–24 Surabaya.

    Mengusung semangat kolaborasi, Wawasan Series kali ini bertujuan mendorong aksi kolektif lintas sektor untuk mencegah curanmor yang kini kian meresahkan warga. Data Radio Suara Surabaya mencatat, sebanyak 529 sepeda motor dilaporkan hilang di wilayah Surabaya Raya selama Maret hingga Mei 2025. Rata-rata lima kendaraan hilang setiap hari.

    Rinciannya, 141 unit raib pada Maret, melonjak 37,5 persen menjadi 194 unit pada April, dan stagnan di angka sama pada Mei. Malam hari masih menjadi waktu paling rawan, namun tren pencurian siang hari juga meningkat dari 20 kasus pada Maret menjadi 37 kasus pada Mei. Lokasi paling rawan adalah rumah atau kos (37–39 persen), disusul warung, kafe, atau toko (14,9–17,7 persen).

    “Angka pelaporan kehilangan kendaraan bermotor ke kami lumayan banyak. Kami tidak happy dengan fenomena ini. Harapannya dengan bertemunya sejumlah pemangku kepentingan kunci, akan dilakukan berbagai tindakan yang terkoordinasi untuk mengurangi ruang gerak pelaku,” ujar Eddy Prastyo, Editor in Chief Suara Surabaya Media.

    Forum ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi ST., M.MT., Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan S.I.K., M.H., M.Si., Kasubdit III Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, Bupati Bangkalan Lukman Hakim S.Ip., M.H., dan Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono S.H., S.I.K., M.I.K.

    Turut hadir pula perwakilan RT/RW, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, mantan pelaku curanmor, para korban, pemilik hunian, dan pelaku bisnis otomotif. Forum ini akan memetakan persoalan, mengevaluasi upaya penanganan, serta merumuskan strategi kolaboratif lintas sektor.

    Sih Wismanti, Ketua Panitia Penyelenggara, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan lanjutan dari Wawasan Series edisi sebelumnya yang membahas gangguan keamanan dan ketertiban umum.

    “Pada Wawasan Series pertama, kami mengumpulkan data dari beberapa stakeholder dan masyarakat yang melaporkan kawasannya tidak aman. Wawasan Series kali ini kami akan memetakan langkah-langkah yang telah diambil dan merumuskan strategi ke depan sesuai peran masing-masing pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Menurut Wismanti, forum ini menjadi ruang untuk mencari titik temu dan solusi konkret agar curanmor tidak lagi menjadi momok menakutkan di Kota Surabaya.

    Dalam forum tersebut, panelis akan menyampaikan data terkini, mengklarifikasi persepsi publik terkait wilayah rawan curanmor, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari aksi pencurian kendaraan bermotor.

  • Pemkot Surabaya Lantik 223 Pejabat Baru, Posisi Sekda Masih Kosong

    Pemkot Surabaya Lantik 223 Pejabat Baru, Posisi Sekda Masih Kosong

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 223 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi dilantik hari ini, namun posisi strategis jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) belum terisi alias kosong, Sabtu (31/5/2025).

    Pelantikan besar-besaran kali ini meliputi pejabat eselon II dan III. Termasuk sejumlah kepala bidang, kepala bagian serta pejabat kepala dinas.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa rotasi ini bukan lah formalitas, melainkan bagian dari evaluasi kinerja untuk arah yang lebih baik. “Dari 223 pejabat ini, 55 naik jabatan berdasarkan proposal dan hasil asesmen. Sisanya ini bergeser dan ber- putar, supaya tidak ada yang terlalu lama berada di zona nyaman,” ujar Eri, Sabtu (31/5/25).

    Eri juga menjelaskan, rotasi pegawai negeri lebih dari dua tahun akan digeser. Langkah ini diambil untuk memberi pengalaman baru lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengasah kemampuan analisis, serta manajerial di bidang berbeda.

    “Kalau seorang pejabat terlalu lama bertahan di satu tempat, kemampuan manajerialnya ini akan stagnan. Sehingga dia juga harus bisa merasakan beban kerja di tempat lain,” terangnya.

    Namun, meskipun ratusan pejabat telah dilantik, posisi Sekda Kota Surabaya masih kosong. Oleh karena itu, pemkot berencana segera membentuk panitia seleksi (pansel) guna membuka pendaftaran secara terbuka; dan siapa pun boleh mendaftar.

    “Siapa pun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun luar Surabaya. Tapi harus paham visi misi kota ini dan benar-benar siap mengemban tanggung jawab,” kata Eri.

    Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal prestise, tapi juga soal kesiapan menghadapi risiko dan tanggung jawab besar.

    “Birokrasi ini adalah mesin kota. Wali kota hanya dirijen. Maka siapapun kepala daerahnya nanti, birokrasi harus tetap kuat dan berjalan dengan baik,” imbuhnya.

    Wali Kota dua periode itu mengingatkan agar penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang relevan. Terutama bagi jabatan teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Dan selain posisi sekda, ada lima jabatan kepala dinas yang juga akan segera dibuka melalui seleksi terbuka. Eri berharap proses ini bisa berjalan cepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita kejar cepat. Setelah sekda terisi, baru kita isi kepala dinas yang kosong. Mekanisme seleksinya tetap terbuka dan profesional,” ucap Eri.

    Adapun Kepala PD di lingkungan Pemkot Surabaya yang baru dilantik di antaranya adalah; Ikhsan sebagai Inspektorat yang sebelumnya menjabat Sekda, Dewi Soeriyawati sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Fikser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Anna Fajriatin sebagai Asisten Administrasi Umum.

    Selain itu, Kepala PD lain yang dilantik adalah R Rachmad Basari sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Achmad Zaini sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP), Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Agus Hebi Djuniantoro sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Irvan Widyanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Tundjung Iswandaru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). [kun]

  • 5
                    
                        Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih "Asramakan", Tak Lagi Kirim ke Barak
                        Surabaya

    5 Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih "Asramakan", Tak Lagi Kirim ke Barak Surabaya

    Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih “Asramakan”, Tak Lagi Kirim ke Barak
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    atau Cak Eri memastikan intervensi pendidikan karakter anak tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini.
    Khususnya, bagi siswa yang pernah terlibat kenakalan remaja.
    Menurut Wali Kota Cak Eri, pihaknya menyiapkan program di
    Kampung Anak Negeri
    (Kanri) hingga
    program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    (1 Gamis 1 Sarjana) di Dinas Sosial (Dinsos).
    Tak sekadar memberikan efek jera, program tersebut juga membangkitkan semangat anak untuk melanjutkan pendidikan hingga mewujudkan cita-citanya di masa depan.
    Program itu sekaligus menyempurnakan program Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi Pemkot Surabaya pada 2023.
    Sekolah Kebangsaan digelar dengan menggandeng TNI tersebut, sempat mengirim anak-anak ke
    barak militer
    .
    Program yang diisi dengan pembekalan anak-anak dengan wawasan kebangsaan selama 10 hari tersebut sebenarnya terbukti membawa perubahan drastis menuju lebih baik.
    Hanya saja, perubahan tersebut sering kali tidak bertahan lama.
    “Setelah 3-4 bulan, ternyata ada yang kembali lagi ke kebiasaan lama. Sehingga saya membuka asrama, ada Kampung Anak Negeri, ada program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin. Itu untuk menampung anak-anak ini,” kata Cak Eri, Senin (26/5/2025).
    Melalui asrama di Kanri hingga program 1 Gamis 1 Sarjana dalam program Bibit Unggul, pendidikan karakter dilakukan di asrama.
    Tak dilakukan secara singkat, tetapi dilakukan secara jangka panjang.
    Sasarannya diutamakan kepada anak yang sebelumnya dijangkau oleh Satpol PP Surabaya.
    Mereka melakukan berbagai kenakalan, seperti mengamen, ngelem, hingga terlibat perkelahian.
    Melalui program tersebut, anak tidak akan dihukum atau dipaksa melakukan kegiatan fisik di asrama.
    Sebaliknya, asrama tersebut menawarkan kebersamaan dan ruang kelas yang memadai untuk mengubah pola pikir mereka.
    “Jadi kalau dari keluarga nggak mampu, kami bantu, bisa melalui sekolah dan masuk asrama Kanri atau Bibit Unggul. Tapi kalau masih mampu, ya tetap melakukan pengawasannya,” tutur Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini.
    Beberapa peserta di asrama Kanri maupun Bibit Unggul berasal dari keluarga kurang mampu. Bagi yang demikian, akan mendapatkan bantuan biaya dari Pemkot Surabaya.
    Cak Eri menawarkan bantuan biaya pendidikan dengan syarat sederhana, anak-anak harus berada di rumah pada pukul 22.00 WIB malam.
    “Kalau tidak punya biaya, serahkan ke pemkot, akan kami sekolahkan. Makanya nanti itu akan diantar menuju ke Kampung Anak Negeri atau ke asrama Bibit Unggul,” ujarnya.
    Pemkot Surabaya menyiapkan kuota sekitar 200 tempat untuk Asrama Bibit Unggul melalui program 1 Gamis 1 Sarjana. Kemudian, 200 lagi untuk jenjang SMP dan SMA.
    Privasi siswa yang mengikuti program ini juga terjaga.
    “Sejak 2022 saya bergerak, saya berusaha menjaga privasinya warga saya yang saya datangi. Saya tidak ingin mereka malu atau minder,” tegas Cak Eri.
    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widyawati, menyampaikan, pihaknya segera bergerak cepat menindaklanjuti arahan Wali Kota terkait pembinaan orang tua dan remaja.
    Selain itu, ada pula program yang menyasar orang tua dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, untuk diikutsertakan dalam program Padat Karya.
    “Pemkot Surabaya siap membantu keluarga yang tidak mampu dengan memfasilitasi biaya pendidikan anak, termasuk melalui Asrama Bibit Unggul atau Kampung Anak Negeri bagi mereka yang ingin bersekolah penuh,” kata Ida.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Cak Eri Pilih “Asramakan” Anak-anak Nakal di Surabaya, Tak Lagi Kirim ke Barak
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral! Tutup Gorong-Gorong Hilang di Merr Surabaya, Wali Kota Eri Murka

    Viral! Tutup Gorong-Gorong Hilang di Merr Surabaya, Wali Kota Eri Murka

    Surabaya (beritajatim.com) – Unggahan video viral yang memperlihatkan banyaknya penutup gorong-gorong besi hilang di kawasan Merr Gunung Anyar, Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi meminta masyarakat untuk turut serta menjaga fasilitas umum tersebut, Sabtu, 24 Mei 2025.

    Eri mengungkapkan bahwa, tutup gorong-gorong di trotoar yang hilang itu membahayakan pejalan kaki. Oleh karena itu, masyarakat diimbau jangan abai.

    “Orang Surabaya ayo menjaga bersama, gorong – gorong ini buat orang Surabaya. Kalau sampean (warga) cuek gak dijaga, terus diambil orang. Ya bisa jatuh (saat lewat) gorong-gorong,” terang Eri Cahyadi, Sabtu (24/5).

    Eri juga menjelaskan, disela-sela warga menjaga fasilitas gorong-gorong tersebut. Apabila pelaku pencurian ini ditangkap, wali kota dua periode itu mendukung untuk menjebloskan pelaku ke dalam penjara. “Kalau pelakunya ketemu ya dituntut, dimasukkan (ke penjara),” tegas dia.

    Diketahui, video viral penutup gorong-gorong besi hilang di kawasan Merr Gunung Anyar, Surabaya ini diunggah oleh akun Instagram @surabaya.terkini, dari total penampakan dalam video tersebut ada tiga tutup besi gorong-gorong yang hilang. Dan langsung tembus ke lubang air.

    “Warga mengeluhkan kondisi trotoar yang berlubang akibat hilangnya penutup gorong-gorong di Jalan Merr Gunung Anyar, Surabaya, tepatnya di depan Apartemen Puri City. Pengirim video @shovillah,” tulis akun instagram @surabaya.terkini, dilihat beritajatim.com hari ini. [kun]

  • Ketika Wagub Emil dan Wali Kota Surabaya Eri ‘Mesra’ Bahas Fly Over Taman Pelangi

    Ketika Wagub Emil dan Wali Kota Surabaya Eri ‘Mesra’ Bahas Fly Over Taman Pelangi

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto terlihat ‘mesra’ bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Kedua sosok pemimpin muda ini hadir bersama dalam rapat terbatas dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Kantor Dirjen Marga Bina Marga Kementerian PU, Jalan Pattimura Jakarta Selatan.

    Selain Eri Cahyadi, Emil juga didampingi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin. Emil membicarakan tentang rencana pembangunan infrastruktur dan beberapa program strategis di Kota Pahlawan Surabaya.

    Secara khusus, Emil menyampaikan posisi Surabaya sebagai salah satu kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur berupa jalan, tol, maupun flyover menjadi hal yang penting.

    “Surabaya ini kota metropolis terbesar kedua di Indonesia dan di Asia (setelah Jabodetabek), hari ini bersama Dirjen PU Bina Marga kami membahas berbagai hal terkait pembangunan infrastruktur bersama Wali Kota Surabaya,” ucap Emil.

    “Tentu dengan pertarungan anggaran yang cukup ketat di tengah kontraksi ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu cara memperkuat ekonomi,” lanjutnya.

    Ini tidak lain, tambah Emil, juga ditunjang peran Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang secara geografis menjadikan Jatim sebagai hub atau penghubung bagian Indonesia Timur ke Barat maupun sebaliknya.

    Tercatat, ada sebanyak 20 Provinsi Indonesia Timur yang hampir 80 persen logistiknya disuplai Jatim dan ada 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    “Ini adalah kekuatan luar biasa. Betapa pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan di Indonesia ditentukan Jatim,” imbuhnya.

    “Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini berperan sangat penting untuk hilir mudik pengiriman logistik Jawa Timur. Prioritasnya ketahanan pangan dalam konsep logistik pangan, Tanjung Perak ini mengirim supply logistik makanan bahkan sampai ke Banjarmasin, Balikpapan dan seterusnya,” tuturnya.

    Maka, salah satu usulan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya yang dibahas adalah proyek pembangunan flyover di Taman Pelangi.

    “Taman Pelangi ini ada di jantung kota, setiap harinya selalu ada kepadatan lalu lintas didaerah tersebut,” jelasnya.

    “Beberapa aspek tentu kami kaji lebih mendalam seperti dari segi keamanan, sisi anggaran. Harapannya pembangunan flyover bisa mengatasi kemacetan dan mengurai kepadatan,” ungkapnya.

    Untuk itu, lanjut Emil, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum siap mengerucutkan action plan dan mendukung teknisnya.

    “Bismillah kita ikhtiarkan program strategis ini agar aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin lancar, sehingga biaya logistik semakin murah dan efisien. Dan, akhirnya perekonomian di Surabaya dan Jatim semakin berkembang dan maju,” harapnya.

    “Walaupun ini masih awal, tapi sebagai permulaan yang baik kita harus meyakini dan optimis pembangunan infrastruktur flyover bisa memberikan kemudahan bagi pergerakan orang maupun barang bisa semakin lancar,” tukasnya.

    Senada dengan Wagub Emil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik hadirnya flyover di Taman Pelangi Surabaya. Ia berharap pembangunan flyover strategis di jantung kota Surabaya ini bisa mempercepat perjalanan dan produktivitas masyarakat.

    “Flyover Taman Pelangi ini cukup urgent, karena bisa mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan aksesibilitas perekonomian. Maka, selanjutnya kita targetkan supaya proyek bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. [tok/aje]