Ramai Eks Lokalisasi di Surabaya Beroperasi Lagi, Eri Cahyadi Minta Warga Jaga Pos
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh elemen masyarakat memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Moroseneng yang diduga telah beroperasi kembali.
Eri meminta, warga setempat membuat sejumlah titik pos penjagaan di sekitar lokasi bekas lokalisasi tersebut. Kemudian, mereka juga berjaga secara rutin setiap malam hingga pagi hari.
“Melakukan penjagaan, pukul 10 malam sampai 4 pagi. Penjagaan dilakukan berkeliling, ada pos-pos yang kita buat untuk menjaga wilayah tersebut,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Eri juga berharap, tokoh masyarakat dan aparat kepolisian ikut berjaga di kawasan eks lokalisasi Moroseneng. Hal tersebut untuk membuktikan apakah ada aktivitas prostitusi atau tidak.
“Kita mengajak tokoh masyarakat, kita ajak kepolisian untuk informasikan. Sebenarnya di situ ada (atau) tidak praktik (prostitusi) seperti itu. Biar tidak ada fitnah,” ujarnya.
“Sehingga sekarang di tempat-tempat (eks lokalisasi) itu kan kita ada pos. Makanya saya minta untuk jaga di sana supaya bisa membuktikan ada tidaknya aktivitas seperti itu,” tambahnya.
Kemudian, Eri juga ingin para pemuda setempat memanfaatkan sejumlah rumah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang ada di sekitar lokasi, untuk melakukan kegiatan positif.
“Rumah-rumah yang dibeli, saya minta dijadikan tempat kegiatan. Jadi, kegiatan anak muda, posko Karang Taruna kan ramai, kalau ramai kan tidak mungkin ada kegiatan (prostitusi) itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eri berharap, seluruh masyarakat untuk ikut menjaga Surabaya dari praktik prostitusi dalam bentuk apa pun. Yakni, dengan melapor saat melihat adanya kegiatan tersebut.
“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan praktik negatif (prostitusi) di lingkungannya. Terus juga mohon maaf, tempat lainnya yang disalahgunakan,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, petugas menyisir seluruh wilayah bekas lokalisasi Moroseneng yang berada di Kecamatan Benowo, Surabaya, usai adanya laporan munculnya lagi aktivitas prostitusi.
Camat Benowo, Denny Christupel Tupamahu mengatakan, dalam operasi itu petugas gabungan TNI, Polri dan Pemkot Surabaya, mengecek setiap rumah yang ada di wilayah Moroseneng.
“Satpol PP melakukan pengawasan ketat di setiap rumah-rumah atas dugaan adanya kegiatan prostitusi yang meresahkan warga,” kata Denny saat dikonfirmasi, Rabu (8/10/2025).
Denny menyebut, sebenarnya Pemkot Surabaya telah menutup lokalisasi Moroseneng pada tahun 2015. Namun, dia menerima aduan kawasan bekas prostitusi itu telah dibuka kembali.
“Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Dikarenakan pintu terkunci, digembok dari luar, serta lampu mati sehingga butuh tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Eri Cahyadi
-
/data/photo/2025/10/13/68ed07afb807c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ramai Eks Lokalisasi di Surabaya Beroperasi Lagi, Eri Cahyadi Minta Warga Jaga Pos
Surabaya
13 Oktober 2025")
Ramai Eks Lokalisasi di Surabaya Beroperasi Lagi, Eri Cahyadi Minta Warga Jaga Pos Surabaya 13 Oktober 2025
-
Warga Apartemen Bale Hinggil Datangi DPRKPP Surabaya, Ada Apa?
Surabaya (beritajatim.com) – Puluhan perwakilan warga Apartemen Bale Hinggil mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Surabaya turun tangan menyelesaikan persoalan terhentinya fasilitas dasar berupa listrik dan air sejak April 2025.
Warga meminta agar Pemkot melalui DPRKPP memerintahkan pihak pengelola untuk segera memenuhi kewajiban dasar bagi penghuni.
“Kami sudah berbulan-bulan tanpa air dan listrik karena belum ada titik temu antara warga dan pengelola,” ujar Hariyangsih, salah satu perwakilan warga Apartemen Bale Hinggil.
Menurut dia, kondisi ini telah membuat warga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Hariyangsih menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan listrik adalah hak warga yang tidak boleh diabaikan.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Listrik dan air itu kebutuhan pokok, bukan fasilitas tambahan,” kata dia.
Warga juga mengeluhkan adanya perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam pelayanan listrik dan air. Mereka menemukan beberapa unit yang tidak membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), tetapi masih mendapat akses terhadap fasilitas tersebut.
“Ini jelas tidak adil. Ada yang belum bayar tapi listrik dan airnya tetap menyala, sementara kami yang taat justru diputus,” ucap dia.
Dalam pertemuan di DPRKPP, warga juga menyerahkan surat resmi berisi aspirasi dan tuntutan mereka. Salah satu poin utama dalam surat tersebut adalah belum adanya kepastian penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), padahal sejumlah penghuni telah melunasi pembayaran unit yang mereka tempati.
“Kami sudah bayar lunas, tapi sampai sekarang AJB belum juga ditandatangani. Kami butuh kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal kami,” ujar Hariyangsih.
Hariyangsih berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dapat turun langsung untuk mendengarkan aspirasi warga. Dia meyakini, penyelesaian persoalan ini hanya bisa dilakukan dengan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.
“Kami berharap bisa menyampaikan aspirasi kami secara langsung dan didengarkan oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Kami percaya beliau bisa memberikan keadilan bagi warga yang selama ini terabaikan,” pungkas Hariyangsih. [asg/ian]
-
Pemkot Surabaya Dalami Dugaan Penyiksaan Anak Gajah di KBS
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pemkot Surabaya sedang mendalami dugaan penyiksaan terhadap Rocky, seekor anak gajah berusia sekitar satu tahun di Kebun Binatang Surabaya (KBS), setelah ia terlihat ditunggangi oleh seorang mahout (pawang), Senin (13/10/2025).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa pihak inspektorat dan asisten dua pemerintahan sudah mendatangi KBS, untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
“Ini masih juga pemeriksaan inspektorat. Nanti kita sampaikan hasilnya,” kata Eri Cahyadi, Senin (13/10/2025).
Eri mengatakan bahwa proses pendalaman dan pemeriksaan dilakukan untuk evaluasi dan memastikan duduk perkara mengenai boleh tidaknya gajah kecil ditunggangi, sekaligus menggali informasi dan klarifikasi dari aksi penunggangan tersebut.
“Kami sudah meminta di asisten 2 untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan evaluasi. Apakah umur gajah segitu itu sudah boleh ditumpangi apa tidak, boleh dimanfaatkan apa tidak,” urai Eri.
“Kita belum tahu juga, nanti ketika hasil pemeriksaan dari inspektorat dan asisten 2 (keluar) monggo, nanti kita bisa ngomong ya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, anak gajah bernama Rocky yang terlihat ditunggangi oleh seorang mahout itu viral, terjadi beberapa hari lalu dan menuai banyak kecaman publik.
Pihak Kasi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi memberikan klarifikasi, bahwa anak gajah tersebut ditunggangi dengan waktu yang singkat, lantaran sedang menjalani proses pelatihan bersama pawangnya.
“Gajah dinaiki untuk tujuan pelatihan agar gajah terlatih terbiasa dengan mahout, untuk tujuan perawatan dan penanganan medis,” kata Lintang, Sabtu (11/10/2025). (rma/ted)
-
TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga
Surabaya (beritajatim.com) – Kabar pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp730 miliar, Kamis (9/10/2025).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membenarkan telah menerima kabar pemangkasan TKD dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut. Meskipun demikian, ia segera memastikan bahwa pengurangan dana transfer ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan pemerintah kota terhadap seluruh warga masyarakat Surabaya, termasuk bantuan sosial ekonomi.
“Pemangkasan TKD dari pemerintah pusat tersebut tidak akan berdampak kepada sejumlah sektor bantuan sosial ekonomi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).
Untuk mengatasi defisit anggaran akibat pemangkasan, Eri dengan pemerintahannya berencana melakukan inovasi dalam hal pembiayaan. Strategi utama yang diusung adalah melalui skema pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Eri Cahyadi menjelaskan skema ini dengan membandingkan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap versus pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat di 2026 dengan skema cicilan.
Menurut perhitungannya, mengerjakan proyek lebih awal di tahun 2026 dan dicicil hingga 2029 ternyata lebih murah dan mampu menghasilkan selisih penghematan sekitar Rp50 miliar, dari pada dikerjakan bertahap setiap tahun.
“Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026. Setelah itu kita cicil dan bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029. Ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” jelasnya.
Lebih lanjut, langkah inovasi pembiayaan ini juga akan didorong oleh rencana pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah kota. Wali Kota mencontohkan bahwa pengerjaan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang dimulai pada tahun 2026 secara otomatis akan memicu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp500 miliar pada tahun 2028.
“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka, tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP,” urainya.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan lainnya. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan sewa aset daerah dan upaya pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak.
“Seperti juga opsen [pajak] kan juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen. Kalau dihitung cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun lalu, hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” tutup Eri. (rma/kun)
-
Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan di Kota Lama Usai Marak Pencurian Lampu Dekorasi
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan di kawasan wisata Kota Lama setelah maraknya aksi pencurian lampu pengindah dekorasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Kejadian ini dilaporkan terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Nias dan Jalan Panggung, Kamis (9/10/2025).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personel patroli rutin dan memperkuat sistem pemantauan CCTV di sejumlah titik rawan guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Kita lakukan terus patroli, teman-teman berputar (keliling patroli) di lokasi. Yang kedua, kita juga memasang CCTV dan berkoordinasi dengan kepolisian,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).
Selain lampu dekoratif, pencurian juga dilaporkan menyasar kabel-kabel yang tertanam di bawah tanah. “Gak lampu tok (tidak hanya lampu), onok kabel barang sing ilang (ada kabel juga yang hilang). Nang ngisor got isok ilang (di saluran air got bisa hilang),” ungkapnya.
Eri mengaku miris dengan aksi tersebut dan menilai bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD, karena keberadaannya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
“Ayo dijaga. Kalau barang ini dijaga, maka Kota Lama itu akan semakin bagus, maka semakin banyak yang datang, hotel, tempat usaha akan semakin laris,” ucapnya. [rma/beq]
-
Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.
Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.
“Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).
Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.
“Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.
“Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.
Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.
“Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.
Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.
“Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]
-
Benny Setiawan Resmi Pimpin HIPMI Surabaya, Siap Dukung Program Pemkot dan Hidupkan Hi-Tech Mall
Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Surabaya resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2028. Pelantikan digelar usai Musyawarah Cabang (Muscab) VI HIPMI Surabaya di Gedung Barat Balai Pemuda Surabaya, Jumat (3/10/2025) malam.
Acara ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dandim 0830/Surabaya Letkol Inf Bambang Raditya, serta jajaran Forkopimda Surabaya. Hadir pula Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi LNM dan sejumlah tokoh pengusaha muda.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf. Dalam kegiatan tersebut, Benny Setiawan Santosa resmi terpilih sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya periode 2025–2028.
“Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Benny yang hari ini terpilih menjadi Ketua BPC HIPMI Kota Surabaya. Saya dan Pak Dandim berharap, HIPMI bisa membantu Forkopimda Surabaya untuk menjaga dan membangun Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.
Eri menegaskan pentingnya peran HIPMI dalam mendukung kebangkitan Hi-Tech Mall sebagai pusat ekonomi kreatif anak muda. Pemkot Surabaya, kata dia, siap memberi fasilitas khusus untuk anggota HIPMI yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut.
“Hi-Tech Mall nanti insyaallah sewanya akan kita bebaskan selama enam bulan. Parkirnya juga begitu, satu bulan atau dua bulan, agar anak muda bisa berkreasi dan membangun ekonomi kreatif di Surabaya,” jelasnya.
Selain itu, Eri juga mengajak HIPMI berkolaborasi dengan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2024 mencapai 5,76 persen.
“Saya berharap anak-anak muda HIPMI bisa berkolaborasi dengan PD. Dengan semangat itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun ini bisa menembus angka 6 persen lebih,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya terpilih, Benny Setiawan Santosa, menyatakan siap mendukung penuh program Pemkot Surabaya. Ia menegaskan kolaborasi dengan pemerintah menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
“HIPMI Kota Surabaya akan mendukung penuh semua program dari Pemerintah Kota Surabaya. Kalau arahan Pak Wali demikian, kami akan berkolaborasi penuh,” kata Benny.
Benny menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan program digitalisasi bisnis bagi anggota HIPMI. “Kita akan mengadakan YouTube podcast untuk teman-teman, supaya bisa mengembangkan dan mengeskalasi bisnisnya,” pungkasnya. [asg/ian]
-
PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK
Surabaya (beritajatim.com) – Suasana hearing di Komisi A DPRD Surabaya berlangsung panas saat warga Graha Famili menyampaikan aduan terkait pembangunan Café NOOK, Rabu (1/10/2025).
Dalam hearing itu, warga menuding pengembang PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) telah menyalahgunakan lahan fasilitas umum (fasum) Boulevard Famili Selatan tanpa izin legal dan tanpa persetujuan warga.
Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menghadirkan berbagai pihak. Hadir dalam forum itu perwakilan warga RT01–03 RW11, pengembang PT SAS, manajemen Graha Famili, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), bagian hukum Pemkot, serta jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.
Ketua RW 11 Graha Family, Hadi Wibisono, menyebut keresahan warga berawal sejak Juli 2023 saat banner pembangunan Café NOOK terpasang di kawasan fasum. Menurutnya, warga sama sekali tidak pernah dilibatkan.
“Warga hanya meminta kepastian hukum dan dilibatkan penuh. Aturan jelas menyebutkan perubahan pemanfaatan lahan harus mendapat persetujuan dua pertiga pemilik lahan. Faktanya, proses itu tidak pernah ada,” tegas Hadi.
Dia menambahkan, berbagai upaya mediasi sejak 2023 kerap gagal karena pengembang jarang hadir. Bahkan, DPRKPP telah menegaskan lahan tersebut berstatus fasum tanpa perizinan lengkap.
“Pada Oktober 2023 kami sudah menghadap langsung Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Beliau meminta kami bikin surat resmi, tapi sampai sekarang proyek tetap jalan,” ungkapnya.
Kekecewaan warga memuncak pada Agustus 2025 ketika diagendakan sosialisasi dengan Wakil Wali Kota Armuji. “Pak Wawali meminta sosialisasi terbuka, tapi undangan hanya untuk RT dan RW. Padahal dampaknya dirasakan seluruh warga,” ujar Hadi.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan hearing ini digelar untuk menjawab keresahan publik. Dia mengungkap indikasi kuat adanya pelanggaran aturan oleh PT SAS.
“Pembangunan fisik sudah dimulai Juni 2023, sementara izin baru diajukan September 2023. Disposisi atau izin baru keluar Desember 2024. Artinya, PT SAS sudah lebih dari setahun membangun tanpa legalitas lengkap,” jelas Yona.
Komisi A juga menyebut pasal 15 ayat 4 Perwali 52/2017 tentang kewajiban persetujuan dua pertiga pemilik sah lahan untuk re-planning. “Di sinilah indikasi pelanggaran. Proses persetujuan tidak jelas, sementara bangunan sudah berdiri,” imbuh politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.
Di sisi lain, General Manager PT SAS, Veronica, berusaha menepis tudingan. Dia mengklaim perusahaannya selalu mengikuti arahan pemerintah. “Kami akan mengikuti apa pun hasil rapat hari ini. Jika diminta berhenti, kami berhenti. Jika ada tukar guling fasum, lahan kompensasi sudah kami siapkan,” ujarnya.
Namun, pernyataannya tidak menepis fakta bahwa pembangunan lebih dulu berjalan sebelum izin lengkap. Bahkan, Veronica membantah adanya layout lapangan tennis pada fasum yang dijanjikan pengembang.
“Layout yang kami miliki tidak pernah menjanjikan lapangan tenis. Itu hanya miskomunikasi,” tegas dia.
Kabid Perizinan DPRKPP, Oliver Reinhart, membenarkan bahwa izin proyek Café NOOK baru diproses sejak akhir 2023. “IMB baru keluar sekitar Mei 2025. Prosesnya panjang dan kini masih dalam evaluasi lanjutan, bahkan kami minta masukan kejaksaan terkait aspek hukum,” jelasnya.
Komisi A akhirnya merekomendasikan pembangunan Café NOOK dihentikan sementara selama 7 hari kerja ke depan. Selama masa jeda itu, DPRKPP, bagian hukum, camat, lurah, RT, RW, serta perwakilan warga wajib duduk bersama dengan PT SAS untuk mencari solusi.
Hearing yang berlangsung lebih dari tiga jam itu memang belum menghasilkan keputusan final. Namun, DPRD memastikan akan memanggil kembali seluruh pihak dalam sepekan ke depan.
Bagi warga, fakta yang terungkap semakin jelas, PT SAS telah salah langkah dengan membangun di atas fasum tanpa legalitas yang sah, tanpa restu warga, dan tanpa transparansi penuh.
“Kami tidak menolak investasi, tapi semua harus taat aturan. Kalau fasum bisa seenaknya dipakai, maka hak warga Surabaya bisa tergerus,” pungkas Hadi Wibisono.[asg/ted]
-
Pertama di Indonesia, Surabaya Raih Rekor MURI Lewat Penyuluhan TBC Terbanyak
Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Surabaya berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat penyuluhan Tuberkulosis (TBC) dengan partisipasi terbanyak di tingkat RW.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.361 RW se-Surabaya ambil bagian dalam penyuluhan bertajuk “Merdeka TBC”. Pusat kegiatan digelar di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, sementara ribuan RW lainnya mengikuti secara daring pada Kamis (28/8/2025).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa capaian ini bukan sekadar rekor, melainkan wujud nyata gotong royong warga Kota Pahlawan dalam melawan TBC.
“Rekor MURI ini menunjukan bahwa Kota Surabaya tidak dibangun oleh satu orang, tetapi Surabaya bergerak maju bersama seluruh warganya. Surabaya dimiliki oleh warganya karena yang melakukan sosialisasi adalah dari warga untuk warga,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberantas TBC. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun melibatkan RT, RW, hingga kader kesehatan untuk memantau setiap rumah, melakukan edukasi, dan memastikan penderita TBC menjalani pengobatan sampai tuntas.
“Maka dari itu, kami membentuk Kampung Pancasila dengan melibatkan RT, RW, hingga KSH supaya bisa memantau setiap rumah dan bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pencegahan TBC,” ungkapnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri juga berpesan agar masyarakat tak menghakimi penderita TBC. Ia pun optimistis target eliminasi TBC pada 2030 dapat tercapai.
“Jika ada yang batuk, sarankan pakai masker dan periksa ke Puskesmas. Kami optimis dapat menekan angka TBC dan mencapai target eliminasi pada tahun 2030,” katanya.
Senior Manager MURI, Andre Purwandono, menjelaskan bahwa rekor ini diberikan karena jumlah lokasi penyuluhan terbanyak di tingkat RW yang belum pernah tercatat sebelumnya di Tanah Air.
“Yang menjadi penilaian dari MURI ini adalah banyaknya RW yang melakukan penyuluhan TBC, dan ini baru pertama kali di Indonesia,” ujar Andre.
Keberhasilan ini tak lepas dari peran 27 ribu kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Masing-masing kader bertanggung jawab atas 20 rumah. Komitmen ini sejalan dengan semangat Kampung Pancasila yang menumbuhkan cinta serta tanggung jawab warga terhadap lingkungannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menegaskan kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan TBC.
“Kami ingin memastikan TBC tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan,” tegasnya.
Selain edukasi masif, Pemkot Surabaya juga menjalankan strategi lain. Di antaranya, skrining aktif-pasif, pemberian makanan tambahan berupa susu bagi pasien TBC, pendampingan selama pengobatan, hingga memperkuat regulasi melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC dan Perwali No. 117 Tahun 2024.
Meski data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) mencatat 6.740 kasus TBC di Surabaya sejak Januari hingga Agustus 2025, angka tersebut masih sekitar 41,87 persen dari estimasi kasus. Namun, tantangan nyata tetap ada, mulai dari mobilitas penduduk, stigma sosial, hingga kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
“Kami berharap dengan sosialisasi yang masif dapat menekan hambatan dalam pengobatan TBC pada masyarakat, sehingga target eliminasi pada 2030 dapat terwujud,” pungkas Nanik. (adv/but)
-
Eksekusi Kampung Taman Pelangi untuk Proyek Flyover Molor, Ditarget Selesai Oktober
Surabaya (beritajatim.com) – Target eksekusi bangunan rumah di Kampung Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya untuk pembangunan flyover terpaksa mengalami perlambatan, karena adanya proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang belum selesai, Senin (22/9/2025).
Masih terdapat 16 bangunan rumah milik warga di Kampung Taman Pelangi yang hingga saat ini belum dibongkar. Meskipun sebelumnya, pembongkaran sepenuhnya sempat ditarget selesai pada akhir bulan Agustus lalu.
Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Surabaya, Farhan, mengungkapkan bahwa saat ini seluruh permohonan eksekusi bangunan sudah dilayangkan. Sehingga ia menargetkan pembongkaran sepenuhnya selesai pada akhir Oktober 2025.
“Target kami akhir Oktober atau awal November sudah clear (eksekusi) lahannya, tapi ini masih lihat prosesnya di PN seperti apa, semoga dilancarkan prosesnya, jadi kalau mundur pun gak lama-lama,” kata Farhan, Senin (22/9/2025).
Untuk diketahui, Proyek pembangunan flyover Taman Pelangi ini akan mulai dikerjakan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2026 mendatang.
Proyek akan dikerjakan oleh pemerintah pusat lantaran lokasi tersebut masuk dalam teritori jalan nasional dan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Pembangunan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan parah di area perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa, sampai saat ini proyek pembangunan flyover Taman Pelangi masih dalam tahap pembongkaran. “Pembongkaran adalah kewajiban kita, sementara pembangunannya dari pemerintah pusat karena itu jalan nasional,” ujar Eri di Surabaya, Rabu (27/8/2025).
Eri menjelaskan, proyek ini menggunakan sistem konsinyasi dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana. Pembangunan Flyover ditargetkan dimulai pada tahun 2026.
“Pengerjaan tahun depan (2026) karena pelaksananya pemerintah pusat. Sudah masuk di Inpres Jalan Daerah (IJD),” jelasnya.
Eri menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk proyek pembangunan Flyover ini mencapai sekitar Rp300 miliar.
Dengan selesainya proyek ini, diharapkan lalu lintas di wilayah perbatasan yang selama ini padat dapat teratasi secara efektif. Hal ini akan meningkatkan kelancaran mobilitas kendaraan warga dan memperlancar arus barang. (rma/ian)