Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Pemimpin Dunia Menyaksikan Anak-anak Palestina Meninggal dalam Jumlah Sangat Besar

    Pemimpin Dunia Menyaksikan Anak-anak Palestina Meninggal dalam Jumlah Sangat Besar

    Apakah membunuh hampir 1.000 anak setiap pekannya merupakan bentuk pembelaan diri?

    Ini adalah pertanyaan yang perlu direnungkan oleh para pemimpin di seluruh dunia dalam beberapa hari mendatang, seiring berlanjutnya perang antara Israel dan Hamas, bahkan kemungkinan akan semakin sengit.

    Menjadi sebuah pertanyaan yang menantang. Mungkin akan mengadu domba Israel dan para pendukung kuatnya dengan pihak lain. Ini adalah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada Perdana Menteri Australia suatu saat nanti.

    Organisasi-organisasi seperti Save the Children dan UNICEF sedang mengkaji angka-angka kematian yang diberikan Kementerian Kesehatan Gaza yang dijalankan kelompok Hamas. Organisasi-organisasi ini mengatakan angka kematian warga sipil sangat mencengangkan.

    Badan-badan ini percaya jumlah anak-anak Palestina yang terbunuh sejak perang dimulai tiga minggu lalu hampir mencapai 3.000 orang, meskipun mereka mengatakan jumlah tersebut mungkin jauh lebih tinggi karena ratusan anak-anak hilang, atau mungkin terkubur di bawah reruntuhan.

    Bayangkan jika 1.000 anak-anak Amerika dibunuh dalam seminggu. Respon dunia akan sangat berbeda.

    Alasan mengapa pertanyaan ini muncul adalah karena perang yang terjadi saat ini antara Israel dan Hamas menampilkan sesuatu yang jarang terjadi di dunia, atau bahkan pernah terjadi: warga sipil di Gaza terbunuh setiap harinya dalam jumlah yang sangat besar, sementara banyak pemimpin dunia, termasuk PM Australia Anthony Albanese menahan diri untuk menyerukan gencatan senjata.

    Biasanya, para pemimpin secara naluri menyerukan gencatan senjata. Berakhirnya kekerasan perang selalu jadi hal yang baik. Biasanya. Atau setidaknya menahan diri di kedua belah pihak.

    Ingatan yang akan selalu membekas

    Di Israel, tempat saya menulis artikel ini, ada jawaban yang sangat umum ketika bertanya kepada warga Israel apakah pembunuhan 1.000 anak setiap pekannya merupakan bentuk pembelaan diri? Kematian warga sipil, terutama anak-anak, menurut mereka, sangat disesalkan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Hamas bersembunyi di antara warga sipil, menurut warga Israel, dan sayangnya sebagai konsekuensinya, akan banyak warga sipil yang tewas. Hamas bertanggung jawab. Dan mereka membunuh anak-anak kami dalam pembantaian tanggal 7 Oktober, dan sekarang ada 30 anak dan bayi yang disandera di beberapa terowongan bawah tanah di Gaza.

    Bagi warga Palestina, ada juga jawaban yang umum yang disampaikan: pembunuhan terhadap 3.000 anak-anak dalam tiga minggu pertama perang adalah bentuk kejahatan perang. Mereka berpendapat, apa yang terjadi saat ini adalah hukuman kolektif terhadap 2,3 juta orang di Gaza atas tindakan Hamas pada 7 Oktober. Tentara Israel dan para pemimpin politiknya bertanggung jawab atas hal ini. Mengapa tentara yang menekankan kalau mereka berusaha keras untuk menghindari pembunuhan warga sipil malah membunuh begitu banyak orang?

    Patut diingat apa yang memicu perang terbaru ini, aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Hamas ketika mereka menyerang warga sipil Israel pada tanggal 7 Oktober lalu.

    Seringkali, ketika orang-orang Israel tahu kalau Anda adalah seorang jurnalis asing, mereka langsung mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto-foto yang dikirimkan dari korban-korban kekerasan tersebut. Sangat mengerikan. Gambaran kebiadaban itu akan terus diingat oleh warga Israel.

    Sama juga dengan 3.000 anak-anak yang akan akan selalu ada dalam ingatan warga di Palestina.

    Sebuah dilema bagi para pemimpin Barat

    Tapi ini menjadi krisis yang dihadapi para pemimpin di seluruh dunia.

    Israel mempunyai dua tujuan dalam serangan militernya di Gaza, selain menyelamatkan sandera. Tujuan pertama adalah untuk membalas dendam kejadian tanggal 7 Oktober, serta tujuan kedua untuk menghancurkan Hamas. Hamas tidak boleh lagi kuat untuk bisa melakukan aksi teror terhadap warga Israel.

    Bagi Joe Biden dari Amerika Serikat, Rishi Sunak dari Inggris, Emmanuel Macron dari Prancis, dan Anthony Albanese dari Australia, hal ini menimbulkan dilema.

    Keempat pemimpin dunia ini sudah mendeklarasikan “Israel punya hak untuk membela diri”. Tapi selagi jenazah bayi-bayi dan anak-anak terus dikuburkan, para pemimpin ini akan terus mendapat tekanan yang semakin besar untuk bisa menyerukan kepada Israel agar menghentikan serangan.

    Dalam perang antara Israel dan Hamas, kita memasuki masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak bisa mengingat kapan pernah ada sebuah perang berkecamuk dengan korban warga sipil yang begitu besar, tapi tak ada satu pun dari empat pemimpin dunia tadi tidak menyerukan gencatan senjata.

    Bagi para pemimpin dunia ini, menyerukan gencatan senjata saat ini akan secara langsung menantang tujuan Israel, yakni butuh waktu selama mungkin untuk bisa bergerak secara metodis ke kota Gaza dan menghancurkan jaringan terowongan, infrastruktur militer, dan kepemimpinan kelompok Hamas.

    Yang kemudian membawa saya pada tahap selanjutnya dalam perang ini.

    Karena tidak ada tekanan untuk melakukan gencatan senjata, Israel saat ini memulai invasi darat atau ground invasion. Mereka tidak menyebutnya sebagai ground invasion, karena “ground incursion” terdengar tidak terlalu dramatis.

    Mungkin istilah ini menjadi sensitif bagi dunia yang saat ini berkembang wacana soal pembunuhan massal warga sipil, karenanya tentara Israel terlibat dalam tiga “ground incursions”. Media dunia tidak dapat memuat berita dengan judul “Ground invasion sudah dimulai”. Bagaimana pun, Presiden Macron dari Perancis sangat menentang ground invasion besar-besaran, dengan mengatakannya sebagai sebuah “kesalahan”.

    Apa yang saat ini kita saksikan adalah ground invasion saat kita tidak melakukan sebuah ground invasion.

    Ditulis oleh John Lyons, editor masalah global ABC, baca analisanya dalam bahasa Inggris

  • Hamas Vs Israel Berlanjut, Ketegangan-Polarisasi Meningkat di Eropa

    Hamas Vs Israel Berlanjut, Ketegangan-Polarisasi Meningkat di Eropa

    Brussels –

    Setelah malam dan pagi yang luar biasa, ternyata segalanya terasa normal di Schaerbeek. Orang-orang di lingkungan Brussel, yang sebagian besar merupakan kelas pekerja, tampaknya menjalani hari mereka seperti biasa, mengunjungi toko daging dan toko roti.

    Kecuali di Rue Van Oost, jalan tempat pria yang dicurigai membunuh dua penggemar sepak bola Swedia pada Senin malam (16/10), ditembak mati oleh polisi keesokan paginya.

    Hari Selasa (17/10), banyak toko di Rue van Oost yang tutup. Polisi mulai menyingkirkan penghalang yang menutupi pandangan ke Al Khaima. Di sinilah polisi menembak Abdesalam L., warga Tunisia berusia 45 tahun, setelah penggeledahan semalaman. Schaerbeek, tempat ia tinggal, berada dalam kondisi siaga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Brussel. Abdesalam L. dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dan dipastikan meninggal.

    Seorang perempuan, yang menolak nama atau usianya diungkap, kepada DW mengatakan, kejadian tersebut mengingatkannya pada serangan teror tahun 2016 yang menewaskan 32 orang. Petugas polisi menyuruh saya pulang karena berbahaya, katanya dan menambahkan: “Saya mengalami serangan panik.”

    Hassan, seorang warga Schaerbeek berusia 50 tahun yang menolak nama belakangnya disebutkan, mengatakan kepada DW bahwa dia biasanya melihat Abdesalam L. di sekitar lingkungan atau ketika salat di masjid.

    Schaerbeek adalah rumah bagi banyak migran, jelasnya: “Kondisinya sangat beragam. Anda tidak akan menduga.. Bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu. Anda tidak akan pernah tahu apa yang (bisa) dilakukan orang lain.”

    Penembakan di Belgia, penikaman di Prancis

    Menurut kantor berita Reuters,ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu pada Selasa malam di media sosial Telegram.

    Penembakan di Belgia terjadi setelah kasus penikaman di sekolah di Prancis pekan lalu. Seorang guru di kota Arras ditikam oleh seorang warga negara Rusia berusia 20 tahun dari Chechnya, yang tumbuh besar di Prancis.

    Hari Selasa (17/10), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan peringatan keras pada konferensi pers di Tirana: “Semua negara Eropa rentan…terorisme Islam memang kembali terjadi.”

    Serangan teror terbaru di Belgia dan Perancis memang tidak sebesar serangan-serangan yang dilakukan atau diilhami oleh ISIS di Eropa sejak 2014 dan seterusnya pada puncak kejayaan kelompok teror tersebut. Namun hal ini terjadi pada saat ketegangan meningkat di Timur Tengah.

    Israel telah menyatakan perang terhadap kelompok militan Palestina, Hamas, menyusul serangan teroris besar-besaran di wilayah Israel, yang kemudian memberlakukan blokade total terhadap Jalur Gaza.

    Kemungkinan terjadi polarisasi lebih lanjut

    “Tidak mengherankan, serangan teroris memiliki dampak yang kuat terhadap opini publik di negara-negara tempat serangan tersebut dilancarkan,” kata Amelie Godefroidt dari Leuven University di Belgia kepada DW.

    “Berhari-hari dan berminggu-minggu setelah penyerangan, tentu saja masyarakat masih ketakutan, dan marah. Serangan seperti itu menimbulkan banyak emosi. Dan emosi itu sangat penting bagi sikap politik dan sosial.”

    “Jadi kami melihat… ada dorongan politik ke kanan,” katanya. Kelompok ultra kanan akan meminta lebih banyak kehadiran polisi atau militer di jalan, meminta kebijakan imigrasi yang lebih ketat.”

    “Namun, dampak jangka panjangnya kurang jelas,” katanya menambahkan, karena lonjakan sentimen cenderung bersifat sementara. Godefroidt mengatakan dia khawatir keadaan akan menjadi lebih panas dan kekerasan akan terjadi di kedua belah pihak.

    “Di satu sisi, Anda akan mendapatkan tanggapan Islamofobia, pengerasan hati masyarakat Prancis dan Belgia,” katanya kepada DW.

    “Di sisi lain, memang benar bahwa ada peningkatan ketegangan di pihak politik Islamis. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang, kita mungkin melihat polarisasi ini semakin meningkat dan memupuk aksi kekerasan.”

    Di Schaerbeek, warga setempat bernama Fatih bersikeras bahwa tindakan Abdesalam L. tidak mencerminkan keyakinan mereka. “Saya seorang muslim. Melakukan ini atas nama Islam tidak benar, karena menurut agama membunuh itu salah,” ujarnya. “Jadi menggeneralisasi hal itu kepada seluruh umat Islam adalah hal yang buruk.”

    “Pesan yang ingin saya sampaikan: Ini perbuatan yang sangat buruk,” lanjut Fatih. “Membunuh seseorang itu buruk, mengambil nyawa seseorang itu buruk, itulah yang ingin kukatakan.”

    (hp/as)

    (nvc/nvc)

  • Prancis Kerahkan 7.000 Tentara Usai Guru Tewas Ditikam di Sekolah

    Prancis Kerahkan 7.000 Tentara Usai Guru Tewas Ditikam di Sekolah

    Paris –

    Prancis akan mengerahkan sekitar 7.000 tentara setelah penikaman fatal oleh seorang pria keturunan Chechen menewaskan seorang guru dan melukai tiga orang lainnya di sebuah sekolah setempat. Pengerahan ribuan tentara dilakukan setelah otoritas Paris menaikkan kewaspadaan ke level paling tinggi.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023), penikaman yang terjadi pada Jumat (13/10) waktu setempat itu dikecam oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai tindakan ‘teror Islam’ di kota Arras, yang memiliki populasi besar Yahudi dan Muslim.

    Pengerahan sebanyak 7.000 tentara Prancis itu akan diselesaikan pada Senin (16/10) malam mendatang.

    Otoritas Prancis telah menaikkan tingkat kewaspadaan ke level tertinggi menyusul digelarnya rapat keamanan penting yang dipimpin Macron.

    Dalam pernyataannya, Macron menyebut bahwa ‘upaya serangan’ terpisah terjadi di wilayah lainnya dan berhasil digagalkan oleh pasukan keamanan.

    “Sekolah ini dilanda kebiadaban terorisme Islam,” kata Macron usai mengunjungi sekolah yang menjadi lokasi penikaman.

    Dia juga mengatakan bahwa guru yang tewas telah ‘menyelamatkan banyak nyawa’ dengan keberaniannya dalam berusaha menghalangi pelaku.

  • Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negara-negara Eropa harus bersiap diserang Rusia. Dia menyebut serangan Rusia ke negara Eropa lain bisa terjadi kalau Ukraina kalah perang.

    Dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), Zelensky mengatakan Rusia dapat membangun kembali kemampuan militernya dan menyerang negara-negara Eropa lain dalam waktu lima tahun. Zelensky mengatakan hal itu dapat terjadi jika Eropa goyah dalam mendukung Kyiv.

    Hal itu disampaikan Zelensky dalam pertemuan puncak Komunitas Politik Eropa di Spanyol. Dia juga mengaku yakin bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk Ukraina tetap berlanjut meski ada ‘badai politik’ di Washington dan negara-negara lain.

    Dalam pidato yang emosional, Zelensky menjelaskan bagaimana anak-anak Ukraina di kota Kharkiv belajar dari jarak jauh atau menghadiri kelas di stasiun kereta bawah tanah karena khawatir serangan udara Rusia.

    “Sampai ada sistem pertahanan udara yang efektif, anak-anak tidak bisa bersekolah,” katanya pada pertemuan di kota Granada, Spanyol.

    Zelensky mengatakan pemberian bantuan peralatan militer tambahan ke Ukraina berarti telah membantu memastikan bahwa ‘drone, tank, atau senjata Rusia lainnya tidak akan menyerang siapa pun di Eropa’.

    “Kita tidak boleh membiarkan (Presiden Rusia Vladimir) Putin menggoyahkan belahan dunia lain dan mitra kita untuk menghancurkan kekuatan Eropa,” kata Zelensky.

    Pertemuan di Granada memberikan kesempatan kepada para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk menyatakan kembali komitmen mereka terhadap Ukraina. Hal itu dilakukan setelah gejolak politik di AS dan Eropa menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan dukungan negara-negara barat terhadap Ukraina.

    Perselisihan antara mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS juga memperumit negosiasi anggaran, termasuk bantuan AS ke Ukraina. Hal itu telah mendorong Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Demokrat beralih dari keyakinan bahwa kesepakatan akan dibuat mengenai bantuan Ukraina, menjadi menyatakan keprihatinan secara terbuka.

    Dukungan di Eropa juga tampak kurang solid usai mantan Perdana Menteri pro-Rusia Robert Fico memenangkan pemilu di Slovakia akhir pekan lalu. Fico berjanji mengakhiri bantuan militer ke Ukraina.

    Zelensky pun mengaku prihatin. Namun, dia mengaku optimistis dengan dukungan yang berkelanjutan.

    “Situasi dengan Amerika Serikat berbahaya, ini adalah masa yang sulit,” katanya.

    “Saya pikir Amerika Serikat dan Eropa akan bersama-sama dengan Ukraina dan kita akan bersama-sama keluar dari krisis ini,” sambungnya.

    Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan blok tersebut sedang mengerjakan paket bantuan Ukraina senilai 50 miliar euro untuk tahun 2024-2027. Dia mengaku ‘sangat yakin’ mengenai kelanjutan bantuan AS untuk Kyiv. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan dukungan dari Eropa.

    “Ada komitmen yang sangat dalam dan sangat kuat karena kita semua tahu bahwa kita sedang membicarakan Eropa dan kemungkinan besar perdamaian abadi di benua kita,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jakarta –

    Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

    Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

    Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

    Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

    Memberikan keseimbangan kekuatan

    Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

    Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

    Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

    Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

    Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

    Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

    Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

    Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

    Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

    “Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

    “Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

    Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

    “Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

    Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

    Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

    Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

    Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

    Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

    Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

    Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

    Siap untuk tahun 2030?

    Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

    Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

    Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

    “Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

    ap/as

    (ita/ita)

  • Makin Parah! Junta Niger Setop Pasokan Makanan ke Kedubes Prancis

    Makin Parah! Junta Niger Setop Pasokan Makanan ke Kedubes Prancis

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menuding junta militer yang kini menguasai Niger menyetop pasokan makanan ke gedung Kedutaan Besar Prancis di Niamey. Hal ini memaksa sang Duta Besar (Dubes) dan para diplomat Prancis lainnya untuk mengonsumsi makanan jatah atau ransum militer.

    Seperti dilansir DW, Selasa (19/8/2023), situasi ini terjadi setelah junta Niger mengusir Dubes Prancis Sylvain Itte dari wilayahnya setelah mereka mengambil alih kekuasaan atas negara itu dalam kudeta militer pada Juli lalu. Namun karena Paris tidak mengakui otoritas junta Niger, maka sang Dubes tetap bertahan di Niamey.

    Macron saat berbicara kepada wartawan dalam kunjungan ke Semur-en-Auxois di Prancis, pekan lalu, menyebut Dubes Prancis di Niger ‘secara harfiah’ hidup seperti ‘sandera’ di dalam gedung Kedutaan Besar Prancis di Niamey.

    Dalam pernyataannya, Macron juga menuduh junta militer Niger memblokir pengiriman makanan ke gedung diplomatik Prancis.

    “Saat kita berbicara ini, kita mendapati Duta Besar dan staf diplomatik benar-benar disandera di Kedutaan Besar Prancis,” ucapnya.

    “Mereka (junta Niger-red) mencegah pengiriman makanan. Dia (Dubes Prancis-red) memakan jatah militer,” sebut Macron.

    Saksikan juga ‘Saat Presiden Niger Digulingkan, Ribuan Orang Padati Stadion Nasional Niamey’:

  • Aksi May Day di Prancis Ricuh, 108 Polisi Terluka dan 291 Demonstran Ditahan

    Aksi May Day di Prancis Ricuh, 108 Polisi Terluka dan 291 Demonstran Ditahan

    Jakarta –

    Aksi May Day yang terjadi di Prancis berakhir ricuh. 291 orang ditahan dalam kejadian ini.

    Dilansir AFP, Selasa (2/5/2023) Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan 291 orang ini ditahan usai kekerasan terjadi dalam kasi May Day. Tidak hanya itu, 108 polisi disebut mengalami luka-luka.

    “Setidaknya 108 polisi terluka dan 291 orang ditahan di seluruh Prancis ketika kekerasan meletus pada protes May Day yang menunjukkan kemarahan pada reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron,” kata menteri dalam negeri.

    Ia juga mengatakan jumlah korban luka polisi yang begitu tinggi sangat jarang terjadi pada aksi 1 Mei.

    Dia menambahkan bahwa terdapat seorang polisi yang terkena bom molotov saat kejadian. Polisi tersebut mengalami luka bakar di wajah dan tangannya.

    (dwia/dwia)

  • Macron Menyesal Tak Temukan Konsensus soal Reformasi Pensiun di Prancis

    Macron Menyesal Tak Temukan Konsensus soal Reformasi Pensiun di Prancis

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut memahami kemarahan warga Prancis soal kebijakan reformasi pensiun. Dia pun menyesal tak temukan konsensus yang terjadi.

    Dilansir AFP, Selasa (18/4/2023), pada hari Senin (17/4) waktu setempat, Macron memahami kemarahan warga Prancis atas reformasi pensiunnya yang sangat tidak populer. Dia menyesal tidak ada konsensus yang ditemukan tentang perubahan tersebut.

    Dalam komentar pertamanya sejak menandatangani reformasi menjadi undang-undang pada akhir pekan, Macron membela reformasi sebagai “perlu” dan bersikeras “tidak melakukan apa-apa” bukanlah solusi.

    Namun dalam pidatonya, presiden menambahkan dia “menyesal” tidak ada konsensus yang dapat ditemukan tentang reformasi dan memahami “kemarahan” yang dirasakan oleh Prancis.

    Diketahui, Reformasi Emmanuel Macron mendapatkan persetujuan Dewan Konstitusional untuk secara resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU).
    Keputusan ini semakin mendorong unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan yang marak di berbagai wilayah Prancis beberapa waktu ini.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (15/4), Dewan Konstitusional Prancis menyatakan, pada Jumat (14/4) waktu setempat, bahwa legislasi yang mengatur soal reformasi pensiun itu sudah sesuai dengan hukum Prancis.

    Sembilan anggota Dewan Konstitusional Prancis memutuskan untuk mendukung ketentuan-ketentuan utama dalam reformasi pensiun itu, termasuk menaikkan batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun dan memperpanjang masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan pensiun penuh.

    (aik/aik)

  • Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Amsterdam –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan posisi negaranya soal Taiwan tidak berubah. Penegasan ini disampaikan setelah Macron memicu kontroversi dengan komentarnya bahwa Eropa tidak seharusnya menjadi ‘pengikut’ Amerika Serikat (AS) atau China soal isu Taiwan. Komentar itu menuai kecaman Eropa dan AS.

    Seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (13/4/2023), Macron juga menyatakan bahwa dirinya mendukung ‘status quo’ terkini soal Taiwan saat diminta mengklarifikasi komentar sebelumnya yang menuai kritikan itu.

    Dalam wawancara dengan media terkemuka seperti Politico dan media lokal Prancis Les Echos yang dipublikasikan Minggu (9/4) waktu setempat, Macron memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak terseret ke dalam krisis terkait Taiwan yang didorong oleh ‘ritme Amerika dan reaksi berlebihan China’.

    Komentar itu memicu kritikan dari sejumlah politisi dan pengamat di Eropa dan AS, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Macron sedang ‘mencium bokong’ Presiden China Xi Jinping.

    “Posisi Prancis dan Eropa soal Taiwan adalah sama. Kami mendukung status quo. Kebijakan ini konstan dan tidak berubah,” tegas Macron dalam konferensi pers di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Belanda, pekan ini.

    “Ini adalah kebijakan Satu-China dan resolusi situasi di Pasifik. Itulah yang saya katakan dalam pertemuan empat mata dengan Xi Jinping, itulah yang dikatakan di mana-mana, kami tidak berubah,” ucapnya menjelaskan.

    Namun diketahui bahwa Macron tidak menyebut Taiwan dalam pernyataan publiknya kepada media saat mengunjungi Beijing pekan lalu. Hal itu memicu kritikan sejumlah pihak.

    Lihat juga Video: Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun

  • Trump Sebut Macron ‘Cium Bokong’ Xi Jinping, Ada Apa?

    Trump Sebut Macron ‘Cium Bokong’ Xi Jinping, Ada Apa?

    Washington DC –

    Komentar kasar dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru saja berkunjung ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping. Trump menilai kunjungan Macron itu menunjukkan dia sedang ‘mencium bokong’ Xi.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (12/4/2023), komentar Trump itu disampaikan saat tampil dalam wawancara dengan penyiar berita Fox News, Tucker Carlson, pada Selasa (11/4) waktu setempat.

    Itu menjadi penampilan pertama Trump di media besar AS setelah dia didakwa memalsukan catatan bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno semasa kampanye pilpres 2016.

    Dalam wawancara yang cenderung bertele-tele itu, Trump menyebut AS telah kehilangan pengaruh di mata dunia sejak dirinya tidak lagi menjabat Presiden AS.

    “Anda mendapati dunia ini menjadi gila, sedang meledak dan Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki suara,” ujar Trump, yang akan kembali maju capres Partai Republik dalam pilpres 2024 mendatang.

    “Dan Macron, yang merupakan teman saya, sudah selesai dengan China, mencium bokongnya. Oke, di China! Saya mengatakan, ‘Prancis sekarang pergi ke China’,” ucap Trump kepada Carlson dalam wawancara itu.

    Tidak diketahui secara jelas maksud pernyataan cenderung kasar yang disampaikan Trump itu.

    Saksikan juga ‘Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun’;