Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Kubu Presiden Macron Tumbang di Putaran Pertama Pemilihan Parlemen Prancis

    Kubu Presiden Macron Tumbang di Putaran Pertama Pemilihan Parlemen Prancis

    Paris –

    Koalisi Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron tumbang di putaran pertama Pemilihan Parlemen Prancis. Blok Partai National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen unggul jauh dari koalisi Macron.

    Dilansir CNN, Senin (1/7/2024), Pemilihan Parlemen putaran pertama telah selesai pada Minggu (30/6) waktu setempat. Berdasarkan hasil perkiraan awal, blok RN menang dengan 34% suara, sementara koalisi sayap kiri New Popular Front (NFP) berada di urutan kedua dengan 28,1%, dan aliansi Ensemble pimpinan Presiden Macron merosot ke posisi ketiga dengan 20,3%.

    Meskipun RN unggul dan memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional, mereka mungkin tidak bisa mencapai 289 kursi Parlemen. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas absolut.

    Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa Prancis mungkin sedang menuju ke parlemen yang menggantung dan ketidakpastian politik yang lebih besar.

    Berdasarkan, proyeksi sementara, setelah Pemilihan Parlemen putaran kedua pada hari Minggu depan, Koalisi RN akan memenangkan antara 230 dan 280 kursi dari 577 kursi. Jumlah itu meningkat dari jumlah 88 kursi di parlemen yang akan habis masa jabatannya.

    Sementara itu, Koalisi NFP diproyeksikan memperoleh antara 125 dan 165 kursi. Kemudian, Koalisi Presiden Macron tertinggal dengan antara 70 dan 100 kursi.

    Macron pun sempat buka suara setelah partainya dikalahkan oleh Koalisi RN dalam Pemilu Parlemen Eropa awal bulan ini. Menurutnya, kondisi ini bisa membuat dia menghabiskan sisa tiga tahun masa jabatan presidennya dalam kemitraan yang canggung dengan perdana menteri dari partai oposisi.

    “Demokrasi telah berbicara, dan rakyat Perancis telah menempatkan Partai Nasional dan sekutu-sekutunya di tempat pertama – dan secara praktis telah menghapus blok Macronist,” katanya kepada massa yang bergembira, seraya menambahkan “Belum ada kemenangan yang diraih-dan putaran kedua akan digelar. penentu,” lanjutnya.

    Dalam pidatonya di markas besar RN di Paris, Jordan Bardella, pemimpin partai tersebut yang berusia 28 tahun dan akan menjadi perdana menteri, menggemakan pesan Le Pen.

    “Pemungutan suara yang berlangsung Minggu depan adalah salah satu yang paling menentukan sepanjang sejarah Republik Kelima,” kata Bardella.

    (maa/maa)

  • Prancis Gelar Pemilihan Parlemen, Kubu Sayap Kanan Disebut Berpotensi Menang

    Prancis Gelar Pemilihan Parlemen, Kubu Sayap Kanan Disebut Berpotensi Menang

    Jakarta –

    Prancis menggelar pemungutan suara untuk putaran pertama pemilihan parlemen. Partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen diprediksi mengambil alih kekuasaan dalam sejarah pertama.

    Dilansir AFP, Minggu (30/6/2024), adanya perang Rusia melawan Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga dan harga energi dan pangan jauh lebih tinggi, dukungan terhadap partai National Rally (RN) yang anti-imigrasi dan euroskeptik telah meningkat meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji untuk mencegah kenaikan tersebut.

    Lokasi tempat pemungutan suara dibuka di seluruh daratan Prancis pada pukul 08.00 pagi (06.00 GMT) dan akan ditutup 12 jam kemudian. Pembukaan pemungutan suara ini segera diikuti dengan proyeksi yang biasanya memprediksi hasil dengan tingkat akurasi tertentu.

    Para pemilih di wilayah luar negeri Perancis yang tersebar di seluruh dunia memberikan suara mereka pada awal akhir pekan. Sebanyak sekitar 49 juta orang berhak memilih.

    Cassandre Cazaux, seorang perawat yang memberikan suaranya di wilayah Pasifik Perancis, Kaledonia Baru, di mana ketegangan masih tinggi menyusul kerusuhan mematikan bulan lalu, mengatakan pemilu tersebut ‘menentukan’.

    “Seharusnya dihadiri banyak orang, tapi saya tidak tahu apakah semua orang akan ikut serta dan ikut memilih,” katanya.

    Pemilihan 577 kursi di Majelis Nasional dilakukan melalui proses dua putaran. Bentuk parlemen baru akan menjadi jelas setelah putaran kedua pada 7 Juli.

    Diperkirakan jumlah pemilih akan tinggi dan jajak pendapat akhir menunjukkan RN memperoleh antara 35 hingga 37 persen suara, dibandingkan dengan 27,5 sampai 29 persen yang diperoleh aliansi sayap kiri New Popular Front dan 20-21 persen yang diperoleh kubu tengah Macron.

    Jika RN memperoleh mayoritas absolut, ketua partai Jordan Bardella, anak didik Le Pen berusia 28 tahun yang tidak memiliki pengalaman memerintah, bisa menjadi perdana menteri dalam ‘kohabitasi’ yang tegang dengan Macron.

    Lebih lanjut, berdasarkan sumber pemerintah kepada AFP, pada hari Senin, Macron berencana mengadakan pertemuan pemerintah untuk memutuskan tindakan lebih lanjut.

    “Prancis sedang menuju tahun kekacauan politik dan kebingungan dengan Majelis yang digantung,” kata Mujtaba Rahman, kepala Eropa di Eurasia Group, sebuah konsultan risiko.

    “Tidak ada preseden dalam politik Perancis saat ini yang mengalami kebuntuan seperti ini,” kata Rahman.

    (yld/idn)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Paris –

    Sekitar 10.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Israel di Paris, Prancis, untuk memprotes serangan mematikan Tel Aviv terhadap area pengungsi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menewaskan puluhan orang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (28/5/2024), para demonstran berkumpul di area berjarak ratusan meter dari gedung Kedutaan Besar Israel yang ada di pusat kota Paris pada Senin (27/5) waktu setempat.

    Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan “Kami semua adalah anak-anak Gaza” dan “Bebaskan Gaza”, serta meneriakkan slogan pro-Palestina lainnya.

    Aksi itu digelar sehari setelah serangan udara Israel terhadap target Hamas di Rafah, menghantam area kemanusiaan yang menjadi tempat berlindung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang. Serangan Tel Aviv memicu kebakaran di area yang dipenuhi tenda-tenda pengungsi.

    Laporan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, menyebut sedikitnya 50 orang tewas dan sekitar 249 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Israel menghadapi kecaman internasional atas serangan tersebut.

    “Ini adalah pembantaian terlalu besar,” ucap Francois Rippe dari kelompok Asosiasi Solidaritas Prancis-Palesina yang menggelar aksi protes tersebut.

    Kepolisian Prancis melaporkan aksi protes itu diikuti oleh sekitar 10.000 orang.

    “Mereka memicu kebakaran di kamp untuk para pengungsi, mereka membakar orang-orang dan kami (Prancis-red) bahkan memanggil Duta Besar Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa diterima,” tegas Rippe dalam pernyataannya.

    Salah satu spanduk besar dalam aksi protes itu memperlihatkan gambar Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan slogan berbunyi “Merekalah yang membunuh umat manusia”.

    Prancis dan AS telah menyatakan kecaman mereka terhadap serangan Israel di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Paris –

    Sekitar 10.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Israel di Paris, Prancis, untuk memprotes serangan mematikan Tel Aviv terhadap area pengungsi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menewaskan puluhan orang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (28/5/2024), para demonstran berkumpul di area berjarak ratusan meter dari gedung Kedutaan Besar Israel yang ada di pusat kota Paris pada Senin (27/5) waktu setempat.

    Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan “Kami semua adalah anak-anak Gaza” dan “Bebaskan Gaza”, serta meneriakkan slogan pro-Palestina lainnya.

    Aksi itu digelar sehari setelah serangan udara Israel terhadap target Hamas di Rafah, menghantam area kemanusiaan yang menjadi tempat berlindung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang. Serangan Tel Aviv memicu kebakaran di area yang dipenuhi tenda-tenda pengungsi.

    Laporan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, menyebut sedikitnya 50 orang tewas dan sekitar 249 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Israel menghadapi kecaman internasional atas serangan tersebut.

    “Ini adalah pembantaian terlalu besar,” ucap Francois Rippe dari kelompok Asosiasi Solidaritas Prancis-Palesina yang menggelar aksi protes tersebut.

    Kepolisian Prancis melaporkan aksi protes itu diikuti oleh sekitar 10.000 orang.

    “Mereka memicu kebakaran di kamp untuk para pengungsi, mereka membakar orang-orang dan kami (Prancis-red) bahkan memanggil Duta Besar Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa diterima,” tegas Rippe dalam pernyataannya.

    Salah satu spanduk besar dalam aksi protes itu memperlihatkan gambar Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan slogan berbunyi “Merekalah yang membunuh umat manusia”.

    Prancis dan AS telah menyatakan kecaman mereka terhadap serangan Israel di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Noumea –

    Kaledonia Baru, wilayah otonomi Prancis yang terletak di timur laut Australia, tengah mengalami hari-hari yang penuh gejolak.

    Jalan-jalan diblokir, mobil-mobil hangus terbakar, sedangkan tempat usaha ditutup hingga dijarah. Kerusuhan ini terjadi lebih dari sepekan terakhir di wilayah yang dulu dijadikan penjara bagi tahanan politik Prancis.

    Pecahnya aksi-aksi kekerasan dipicu oleh sebuah proposal atas reformasi pemilu oleh Majelis Nasional di Paris yang ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun.

    Selama kerusuhan ini, enam orang dilaporkan tewas, dua di antaranya adalah petugas polisi. Selain itu, ratusan orang lainnya cedera dan memaksa sejumlah besar wisatawan dievakuasi via jalur udara.

    Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat sejak Rabu (22/05) lalu di wilayah kepulauan yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pun terbang dari Paris untuk meredam gejolak politik yang terjadi.

    Di Noumea, ibu kota Kaledonia Baru, Macron mengatakan bahwa wilayah tersebut sedang menghadapi “gerakan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Selain itu, Macron berjanji bahwa proposal reformasi politik yang kontroversial itu tidak akan disetujui untuk saat ini. Dia akan menganalisis situasinya lagi dalam sebulan ke depan.

    “Kami akan memberikan waktu beberapa minggu untuk meredakan ketegangan dan memperbarui dialog untuk menemukan kesepakatan yang luas,” katanya.

    Bagaimana sejarah Kaledonia Baru dan mengapa masuk wilayah Prancis?

    Terletak di perairan hangat di barat daya Samudra Pasifik, berjarak sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, Kaledonia Baru adalah wilayah otonom kepulauan yang dihuni sekitar 270.000 orang.

    Penduduk asli bernama Kanak tinggal di sana. Etnis ini mewakili sekitar 41% populasi. Kemudian disusul 24% penduduk yang berasal dari Eropa, mayoritas keturunan Prancis.

    BBC

    Pulau-pulau di Kaledonia Baru ditemukan oleh penjelajah Inggris James Cook pada tahun 1774.

    Pada tahun 1853, Kaisar Napoleon III memutuskan untuk mencaploknya menjadi bagian Prancis.

    Hingga awal abad ke-20, Prancis menggunakan wilayah ini sebagai tempat pengasingan bagi ribuan narapidana yang dihukum.

    Di negara itu juga, ribuan warga keturunan Jawa tinggal. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai buruh tambang nikel.

    Apakah pernah ada protes sebelumnya di Kaledonia Baru?

    Kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir bukan kali pertama terjadi di Kaledonia Baru.

    Sejarah bergabungnya wilayah ini menjadi bagian Prancis diwarnai kekerasan dan konflik.

    Pada tahun 1946, kepulauan ini resmi menjadi wilayah Prancis di luar negeri.

    Sejak tahun 1970, setelah cadangan nikel yang penting mulai dieksploitasi di Kaledonia Baru, ketegangan mulai muncul antara Paris dan gerakan kemerdekaan masyarakat adat Kanak.

    Semuanya dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara masyarakat adat dengan pemukim yang berasal dari Eropa.

    Antara tahun 1976 dan 1988, konflik telah menewaskan puluhan korban jiwa, belum termasuk mereka yang terluka dan juga kerugian materil lainnya.

    Pada tahun 1998, Perjanjian Noumea ditandatangani. Prancis berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar dan partisipasi politik kepada penduduk asli Kanak.

    Baca juga:

    Berdasarkan Perjanjian Noumea pada 1998, Prancis setuju untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada wilayah tersebut dan membatasi pemberian suara dalam pemilihan provinsi dan majelis kepada mereka yang merupakan penduduk pada saat itu.

    Perjanjian itu juga memberi ruang untuk dilakukannya tiga kali referendum mengenai masa depan Kaledonia Baru.

    Usulan kemerdekaan wilayah itu ditolak dalam dua referendum sebelumnya, di mana mayoritas memilih untuk tetap menjadi wilayah Prancis.

    Sementara itu pada referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan menyangkal keabsahannya karena diadakan pada tahun 2021, di tengah pandemi virus corona.

    Mengapa kini protes kembali berkecamuk?

    Dalam Perjanjian Noumea itu ditetapkan bahwa hanya penduduk yang tinggal di Kaledonia Baru pada tahun 1998 dan keturunan mereka yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu lokal.

    Hal ini bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Kanak.

    Namun di Paris, aturan ini mulai dianggap sebagai tindakan yang tidak demokratis.

    Selasa (14/05) lalu, Parlemen Prancis memberikan suara mereka untuk mendukung proposal yang akan mengakui hak pilih bagi setiap orang yang tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun terakhir.

    Otoritas Prancis meningkatkan pengerahan keamanan di Kaledonia Baru (Getty Images)

    Namun proposal itu ditolak. Para pemimpin kelompok kemerdekaan khawatir bahwa usulan itu akan melemahkan pengaruh suku Kanak dalam pemilu.

    Selain itu, reformasi pemilu itu juga dicurigai sebagai upaya Paris untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Kaledonia Baru.

    Sejak Rabu (15/05), beragam aksi pemberontakan dan kekerasan terjadi.

    Apa yang dapat terjadi saat ini?

    Pemerintah Prancis telah meningkatkan pasukan keamanan dan Presiden Macron mengatakan selama kunjungannya ke Noumea bahwa memulihkan keadaan normal adalah “prioritas mutlak.”

    Kaledonia Baru memiliki nilai strategis yang besar bagi Prancis.

    Macron melihat wilayah itu sebagai platform untuk memastikan kehadiran dan kendali Prancis atas nikel di wilayah itu, yang kini banyak dikuasai oleh investor China.

    Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks), organisasi utama pro-kemerdekaan, menolak usulan reformasi konstitusi, namun juga menyerukan kondisi “tenang dan tenteram”.

    Pemerintah Prancis membuka pintu untuk berdialog, yang dianggap oleh Flnks sebagai “kesempatan” untuk memastikan bahwa “tuntutan setiap orang, termasuk mereka yang melakukan protes, dapat didengar dan diperhitungkan.”

    Pembahasan tentang reformasi konstitusi masih harus berjalan dan memerlukan pemungutan suara bersama oleh kedua majelis di Parlemen Prancis.

    Parahnya situasi memaksa Presiden Macron melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru (Getty Images)

    Pemerintah Prancis berjanji bahwa usulan tersebut tidak akan berlaku setidaknya sampai akhir Juni.

    Beberapa sekutu Macron telah memintanya untuk menunda reformasi. Sonia Lagarde, Wali Kota Noumea, yang berasal dari partai presiden, adalah salah satunya.

    “Kita harus berhenti sejenak dan menenangkan keadaan. Segalanya sudah keterlaluan,” katanya.

    Macron tampaknya mendengarkan permintaan tersebut dengan mengumumkan bahwa ia akan memberikan lebih banyak waktu untuk dilakukannya dialog.

    Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa hasil referendum terakhir yang meminta kemerdekaan telah ditolak.

    Selama kunjungannya ke Kaledonia Baru ia bertemu dengan para pemimpin lokal yang mendukung dan menentang kemerdekaan.

    Macron mengatakan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, referendum baru dapat diadakan mengenai status wilayah dari Kaledonia Baru.

    (nvc/nvc)

  • Mengapa Yordania Ikut Cegat Serangan Iran ke Israel?

    Mengapa Yordania Ikut Cegat Serangan Iran ke Israel?

    Jakarta –

    Minggu (14/04) malam hingga Senin (15/04) terasa panjang bagi warga Timur Tengah menyusul serangan Iran ke Israel.

    Sebanyak 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik dilesatkan dari Iran, Irak, Suriah, dan Yaman menuju wilayah Israel.

    Israel mengeklaim sistem pertahanan mereka yang canggih mampu menangkis drone dan rudal Iran. Sebagian ditembak jatuh oleh sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat.

    Selain AS, sekutu Israel yang turut berperan mencegat drone dan rudal Iran mencakup Inggris, Prancis, dan Yordania. Tiga negara pertama AS, Inggris, dan Prancis adalah negara-negara Barat.

    Namun, tatkala Yordania ikut menjatuhkan drone dan rudal Iran, sejumlah pengguna media sosial di negara-negara Muslim lainnya di dunia terkejut bahkan melontarkan kritik.

    ReutersSerangan Iran ke Israel terlihat dari Amman, Yordania, pada Minggu (14/04).

    Di Pakistan, misalnya, Yordania menjadi salah satu kata paling dicari di jejaring X (sebelumnya Twitter).

    Lebih dari 2,6 juta orang merespons cuitan Mushtaq yang memperlihatkan ketertarikan khalayak Pakistan akan topik ini.

    Mushtaq menyebut Raja Yordania tidak pernah berhasil menghentikan drone, rudal, dan pesawat Israel, tetapi dengan segera menjatuhkan drone dan rudal Iran sebelum masuk ke Israel.

    “Saya kecewa,” ujar Mushtaq kepada platform Azad Digital.

    Getty ImagesRatu Rania, istri dari Raja Abdullah II Yordania, keturunan Palestina.

    Bukan hanya di Pakistan kecaman seperti ini terjadi, melainkan di Yordania sendiri.

    Aksi demo menentang Israel dilakukan di depan Kedubes AS hingga beberapa minggu silam.

    Patut dicatat bahwa satu dari lima orang di Yordania memiliki leluhur asal Palestina.

    Ratu Rania, istri Raja Abdullah II, juga merupakan keturunan Palestina dan sudah angkat bicara tentang krisis kemanusiaan di Gaza akhir-akhir ini.

    Apa posisi Yordania dan Iran dalam pertikaian ini?

    Setelah menuai kritik publik, pemerintah Yordania dalam pernyataan resminya menyebut tindakan penjatuhan drone dan rudal Iran sebenarnya diambil demi melindungi warga lokal.

    “[Kami] mencegat [rudal dan drone] karena ini mengancam warga kami dan wilayah-wilayah yang populasinya banyak,” demikian bunyi pernyataan itu.

    Serpihan dari target-target yang dihancurkan, jatuh di sejumlah tempat di Yordania tetapi tidak menimbulkan korban.

    Getty ImagesRaja Abdullah II dari Yordania saat hendak menemui Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Paris pada 16 Februari 2024.

    Pemerintah Yordania juga menyatakan: “Pasukan kami akan melindungi Yordania ke depannya untuk menghalau serangan apa pun dari negara mana pun demi melindungi negara, warga, bentangan udara, dan wilayah”.

    Menurut laporan dari kantor berita resmi Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran memperingatkan bahwa mereka mengawasi gerak-gerik Yordania saat serangan terhadap “negara Zionis [Israel]” terjadi. IRGC menyebut apabila Yordania terus mengintervensi, maka negara itu bisa menjadi target selanjutnya.

    Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Iran, Nasser Kanani, menolak untuk berkomentar.

    “Saya tidak berada dalam posisi untuk mendiskusikan peran Yordania dalam mencegah serangan ini. Itu adalah isu militer,” ujarnya.

    “Hubungan kami dengan Yordania ramah dan sudah ada pertemuan rutin antara pejabat kedua negara dalam beberapa bulan terakhir.”

    Baca juga:

    Perlu dicatat bahwa baru-baru ini, kelompok milisi Irak yang didukung Iran, Maqamouta Islamiya, melancarkan serangan drone terhadap Tower 22, pangkalan militer AS di Yordania yang menewaskan tiga tentara AS dan 34 lainnya luka-lukanya.

    Dalam sejarah, Yordania dianggap sebagai sekutu dekat AS.

    Hubungan Yordania dan Israel membaik pada 1990-an menyusul perjanjian kedua negara yang didukung AS.

    Di mana letak Yordania dan bagaimana sejarah negara ini di dunia Arab?

    Secara geografis, Yordania terletak di lokasi yang sensitif di Timur Tengah.

    Yordania berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, Suriah juga Tepi Barat dan Israel. Panjang garis pantai Laut Merah di Yordania hanya sekitar 25 kilometer.

    Menurut data World Bank, Yordania memiliki populasi hampir sebesar 11 juta jiwa.

    Lebih dari 90% dari jumlah ini adalah orang-orang Arab sehingga bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Banyak orang dari Palestina dan Suriah bermigrasi ke Yordania.

    Getty ImagesPresiden AS Bill Clinton menjembatani perjanjian damai antara Israel dan Yordania pada 1994.

    Sistem pemerintahan Yordania adalah monarki dan Raja Abdullah II adalah pemimpin negara saat ini. Keluarga Hashemite telah memerintah Yordania sejak resmi merdeka dari Inggris pada 1946.

    Situs web resmi Raja Abdullah II menjelaskan sejarah dan silsilah keluarga Hashemite dijelaskan secara terperinci. Situs itu mengeklaim bahwa silsilah Raja Yordania bisa ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW dan kakek buyutnya, Hashem.

    Sebelum abad ke-20, wilayah ini diperintah oleh Kekaisaran Ottoman selama 400 tahun. Ini dijadikan pembenaran bagi pergerakan kemerdekaan yang diraih melalui Pemberontakan Arab pada tahun 1916 berkat dukungan sekutu lainnya termasuk Inggris.

    Pada tahun 1917, pasukan gabungan Inggris-Arab menguasai wilayah tersebut, termasuk Palestina.

    Tahun 1921, Palestina dipisahkan dari wilayah tersebut untuk membentuk Transyordania. Abdullah menjadi penguasa wilayah ini dan dinobatkan sebagai raja pertama Yordania.

    BBC

    Inggris berkali-kali mengupayakan agar Emir Mekah, Syarif Hussein bin Ali, menandatangani Deklarasi Balfour yang kontroversial dan membayar sejumlah besar uang sebagai gantinya. Namun, dia menolak tawaran tersebut. Setelah itu, aliansi dengan Al-Saud dibentuk melawan pihak Sekutu.

    Deklarasi Balfour sendiri adalah dokumen kontroversial yang dibuat oleh Inggris untuk menjadikan Palestina sebagai wilayah pemukiman Yahudi.

    Baca juga:

    Hingga 1946, wilayah ini diperintah oleh pemerintah Inggris. Namun, pada tahun 1946, wilayah tersebut menjadi negara merdeka dan diberi nama “Al-Mamlakat al-Urduniyyaat al-Hashimiyyah” (Kerajaan Hashemite Yordania).

    Yordania terlibat dalam empat perang dengan Israel antara tahun 1948 dan 1973, termasuk Perang Arab-Israel Pertama tahun 1948, Perang Enam Hari 1967, Perang Attrition 1967-1970, dan Perang Yom Kippur 1973.

    Namun, berkat upaya pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, tercapai kesepakatan damai antara Yordania dan Israel pada tahun 1994. Sejak saat itu, ketegangan antara kedua negara mereda.

    Getty ImagesBendera Yordania

    Menurut situs web pemerintah Yordania, kisah bendera Yordania juga sangat menarik. Bendera ini terinspirasi dari bendera Pemberontakan Arab melawan Kekaisaran Ottoman.

    Bendera Yordania memiliki tiga warna berbeda dan segitiga berwarna merah. Bendera ini juga memiliki bintang berujung tujuh.

    Setiap sudut bintang tersebut melambangkan tujuh ayat dalam Surah Al-Fatihah, surat pertama dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Bintang inilah yang membedakan bendera Yordania dari bendera Palestina.

    Segitiga merah pada bendera mewakili kekhalifahan Islam yang pernah memerintah Yordania sepanjang sejarah. Adapun tiga persegi panjang lainnya melambangkan tiga kekhalifahan tersebut.

    Persegi panjang berwarna hitam melambangkan Kekhalifahan Abbasiyah, putih melambangkan Kekhalifahan Umayyah, dan hijau melambangkan Kekhalifahan Fatimiyah.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Teheran –

    Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Duta Besar Prancis dan Duta Besar Jerman di wilayahnya pada Minggu (14/4) waktu setempat. Pemanggilan ini dilakukan setelah ketiga negara itu mengecam Teheran atas serangan balasan yang dilancarkan terhadap Israel.

    Seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Minggu (14/4/2024), Direktur Eropa Barat pada Kementerian Luar Negeri Iran menuduh ketiga negara Barat tersebut telah menerapkan “standar ganda” ketika mereka menentang pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disusun Rusia awal bulan ini.

    Pernyataan itu, jika diloloskan Dewan Keamanan PBB, menyampaikan kecaman untuk serangan Israel terhadap kompleks Kedutaan Besar Iran di Suriah, yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran pada 1 April lalu.

    “Duta Besar Inggris, Prancis, dan Jerman untuk Teheran dipanggil ke Kementerian Luar Negeri menyusul sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa pejabat negara-negara tersebut, terkait respons Iran terhadap tindakan rezim Zionis pada warga negara dan kepentingan negara kami,” demikian dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Iran mengecam negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan PBB atas kegagalan badan penting itu mengecam serangan Israel terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah, pada awal bulan ini. Serangan itu meratakan gedung konsuler lima lantai di kompleks Kedutaan Besar Iran dan menewaskan tujuh personel Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderal.

    Pemanggilan terhadap para Dubes negara Barat itu dilakukan setelah Garda Revolusi Iran (IRGC), pada Sabtu (13/4) malam hingga Minggu (14/4) dini hari, melancarkan rentetan serangan drone dan rudal secara ekstensif terhadap wilayah Israel.

    Serangan udara yang disebutnya sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” itu bertujuan membalas serangan Tel Aviv terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada 1 April lalu.

    Serangan pembalasan Iran itu disebut menargetkan “pusat intelijen” dan pangkalan udara Israel, yang menjadi lokasi jet tempur F-35 milik Tel Aviv lepas landas untuk menyerang Konsulat Teheran di Damaskus awal bulan ini.

    “Kedua pusat tersebut telah hancur dan rusak parah,” sebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dalam pernyataannya, meskipun militer Israel menyatakan serangan Iran hanya memicu kerusakan ringan.

    Sementara itu, Inggris, Prancis dan Jerman kompak melontarkan kecaman terhadap Iran atas serangan balasannya ke Israel. Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak menyebut serangan Teheran “berisiko mengobarkan ketegangan dan memicu destabilisasi kawasan”.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam serangan Iran dan menyatakan solidaritas terhadap Israel. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut serangan Iran “tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dibenarkan”, dan menegaskan dukungan Berlin untuk Tel Aviv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Giliran Veto Rusia-China Sebab AS yang Usul Gencatan di Gaza

    Giliran Veto Rusia-China Sebab AS yang Usul Gencatan di Gaza

    Jakarta –

    Rusia dan China menggunakan hak veto terkait rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang disponsori Amerika Serikat (AS) mengenai gencatan senjata di Gaza, Palestina. Alasannya, karena AS dinilai memberikan ‘tontonan munafik’ terkait gencatan senjata.

    DK PBB menggelar rapat pada Jumat (22/3) lalu membahas resolusi gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Amerika Serikat (AS). 11 dari 15 anggota DK PBB menyetujui resolusi.

    Namun, veto dari Rusia dan China menghentikan pengesahan resolusi tersebut.

    “Mayoritas anggota dewan mendukung resolusi ini, namun sayangnya Rusia dan Tiongkok memutuskan untuk menggunakan hak vetonya,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan dilansir Reuters, Sabtu (23/3/2024).

    Amerika Sebut Rusia-China Sinis

    Terkait penggunaan hak veto itu, Amerika menilai Rusia dan China menggunakan hak vetonya karena alasan sinis. Linda mengatakan Rusia dan China menentang resolusi tersebut karena itu diajukan oleh Amerika Serikat.

    Amerika juga menyindir sikap pasif Rusia dan China selama perang berkecamuk di Gaza.

    “Terlepas dari semua retorika yang berapi-api, kita semua tahu bahwa Rusia dan Tiongkok tidak melakukan apa pun secara diplomatis untuk memajukan perdamaian abadi atau memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya tanggap kemanusiaan,” kata Linda Thomas kepada dewan setelah pemungutan suara.

    Alasan Rusia Veto

    Rusia pun buka suara melalui Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia. Nebenzia mengatakan keputusan itu diambil usai Rusia menilai resolusi yang diajukan Amerika berbau politis.

    Menurut Nebenzia, AS tidak melakukan apa pun untuk mengendalikan Israel. Dia mengejek Washington karena berbicara tentang gencatan senjata setelah “Gaza hampir terhapus dari muka bumi.”

    “Kita telah menyaksikan tontonan munafik yang khas,” cetusnya.

    “Produk Amerika ini sangat dipolitisasi, dengan satu-satunya tujuan untuk mempermainkan para pemilih dan memberikan mereka umpan dalam bentuk semacam penyebutan gencatan senjata di Gaza,” imbuh Nebenzia.

    Resolusi tersebut, katanya, akan “menjamin impunitas Israel, yang kejahatannya bahkan tidak dibahas dalam rancangan tersebut.”

    Rusia menilai resolusi gencatan senjata di Gaza yang diajukan Amerika hanya akan membuka jalan bagi Israel untuk melakukan serangan ke daerah Rafah. Dia mengatakan resolusi usulan AS ini hanya membuat penduduk Gaza hancur.

    “Ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza dan seluruh penduduknya harus menghadapi kehancuran, kehancuran, atau pengusiran,” kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan bekerja sama dengan Yordania dan Uni Emirat Arab dalam mengajukan resolusi gencatan senjata. Macron mengatakan pihaknya juga berusaha untuk membujuk Rusia dan Tiongkok agar mendukung resolusi alternatif lain di PBB untuk gencatan senjata di Gaza.

    Lantas, apa alasan China?

    Lebih lanjut, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan usulan AS tersebut jauh dari harapan anggota dewan dan komunitas internasional. Menurutnya, AS tidak serius dalam melakukan gencatan senjata di Gaza.

    “Jika AS serius mengenai gencatan senjata, AS tidak akan berulang kali memveto beberapa resolusi dewan,” katanya. “Mereka tidak akan mengambil jalan memutar seperti itu dan memainkan permainan kata-kata sambil bersikap ambigu dan mengelak pada isu-isu kritis,” imbuhnya.

    Diketahui, AS telah memveto tiga resolusi yang menuntut gencatan senjata, yang terbaru adalah resolusi yang didukung Arab dan didukung oleh 13 anggota dewan dengan satu abstain pada 20 Februari.

    Dalam voting DK PBB ini, dilansir Al Arabiya dan AFP, Rusia dan China selaku anggota tetap, menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan rancangan resolusi usulan AS tersebut. Aljazair juga memberikan suara menolak dan Guyana abstain. Sebelas anggota Dewan Keamanan lainnya memberikan suara mendukung, termasuk anggota tetap Prancis dan Inggris.

    Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel yang telah memveto seruan gencatan senjata sebelumnya, mengajukan resolusi yang untuk pertama kalinya akan mendukung “pentingnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan” dan mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Paris –

    Selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet ke Prancis pada bulan Januari, Presiden Emmanuel Macron menjanjikan dukungan untuk mengembalikan lebih banyak artefak Khmer dan bantuan teknis untuk memperluas Museum Nasional Kamboja.

    Macron sering disebut-sebut sebagai pemimpin Eropa pertama yang menyuarakan tuntutan lama dari negara-negara Asia untuk mengembalikan barang antik hasil penjajahan. Pada 2017, Macron memberikan pidato yang menyebut dirinya akan “melakukan segala kemungkinan” untuk mengembalikan warisan yang dijarah oleh kolonial Perancis.

    Beberapa bulan sebelumnya, Musee Guimet di Paris, museum nasional Prancis untuk seni Asia, setuju untuk mengembalikan kepala dan badan patung Khmer abad ketujuh, yang diambil pada tahun 1880-an, ke Kamboja dengan perjanjian pinjaman selama lima tahun.

    Pada 2017, Berlin mengikuti langkah tersebut dan setuju untuk mengembalikan artefak yang diambil selama genosida di awal abad ke-20 ke negara Namibia di Afrika bagian selatan.

    Sementara itu pada Juli 2023, dua museum di Belanda, termasuk Rijksmuseum, menyerahkan kembali ratusan artefak ke Indonesia dan Sri Lanka, bekas jajahan Belanda.

    Museum mempertimbangkan pengembalian artefak yang dijarah

    Pada Januari, pemerintah Jerman dan Prancis sepakat untuk menghabiskan €2,1 juta (sekitar Rp35,8 miliar) untuk meninjau benda-benda warisan Afrika yang ada di koleksi museum nasional mereka, dan ada rumor bahwa mungkin ada skema serupa untuk artefak Asia.

    Gelombang baru seruan pengembalian barang antik yang dicuri dimulai pada Desember 2023 ketika Metropolitan Museum of Art di New York akan mengembalikan 14 patung ke Kamboja dan dua patung ke Thailand yang diperoleh dari pedagang seni Inggris Douglas Latchford, yang didakwa dengan perdagangan barang antik yang dijarah pada 2019.

    Apa dasar hukum pengembalian artefak?

    Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang Sarana Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda-benda Budaya secara Ilegal merupakan sumber hukum utama ketika suatu negara mengklaim kepemilikannya dikembalikan.

    Namun, konvensi ini “tidak berlaku secara retrospektif sehingga tidak mencakup fase puncak kolonialisme,” menurut pernyataan German Lost Art Foundation, sebuah LSM.

    “Terlebih lagi, sejumlah besar negara perlu terlibat dalam perjanjian semacam itu. Sejak abad ke-15, hampir setiap wilayah di dunia telah menjadi bagian dari struktur kolonial, setidaknya untuk jangka waktu tertentu,” tambahnya.

    “Dengan demikian, benda dan koleksi budaya yang dibawa ke Eropa berasal dari berbagai konteks perolehan yang berbeda, yang masing-masing berpotensi melibatkan bentuk penanganan tertentu.”

    Akibatnya, beberapa pemerintah Eropa telah mengusulkan undang-undang nasional untuk menentukan nasib artefak di museum mereka.

    Tahun lalu, pemerintah Austria mengatakan akan mengusulkan undang-undang yang mengatur pengembalian benda-benda di museum nasional yang diperoleh kolonialisme pada Maret 2024.

    Pada saat itu, Weltmuseum di Wina mengakui bahwa banyak dari 200.000 objek yang dimilikinya mungkin sesuai dengan kriteria tersebut, termasuk barang antik dari Asia Tenggara.

    Namun, undang-undang serupa yang diusulkan di negara lain kandas karena adanya oposisi politik. Sementara itu, museum-museum di Eropa enggan mengembalikan beberapa koleksinya yang lebih berharga.

    Belanda meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak

    Tahun lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas pendudukan Belanda di Indonesia sebulan sebelum dua museum Belanda mengembalikan artefak yang dijarah ke Jakarta.

    “Ini adalah momen untuk menatap masa depan,” kata Gunay Uslu, Menteri Luar Negeri Belanda untuk Kebudayaan dan Media, pada saat itu, seraya menambahkan bahwa kepulangan ini akan melahirkan “masa kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia” dalam bidang penelitian dan pertukaran akademis.

    Menurut Shapiro, jika museum-museum Eropa mengembalikan lebih banyak koleksinya, hal ini akan “mewakili langkah monumental menuju strategi soft power yang lebih besar di kawasan, terutama ketika tampaknya masih ada sisa sentimen anti-kolonial”.

    Namun, tambahnya, jika Eropa ingin mendapatkan pujian yang sama seperti Amerika Serikat di Asia Tenggara karena mengembalikan artefak, mereka harus “memperlihatkan upaya mereka secara lebih terbuka dan bersedia bekerja sama” dengan pemerintah di kawasan tersebut dalam penyelidikan mereka.

    (rs/ha)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini